2017

rtin

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 15/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR (IV)

JAKARTA KAMIS, 6 JULI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 15/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. PT Tunas Jaya Pratama 2. PT Mappasindo 3. PT Gunungbayan Pratamacoal ACARA Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (IV) Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 12.01 – 12.47 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Anwar Usman Aswanto Manahan MP Sitompul I Dewa Gede Palguna Wahiduddin Adams Saldi Isra Suhartoyo

Achmad Edi Subiyanto

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Achmad Ichsan 2. Boy B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Ali Nurdin 2. Arie Achmad 3. Indra Septiana 4. Bagas Irawan Putra 5. Viky Sabana 6. Budi Rahman 7. Febi Hari O. 8. Fauzi Putera Amanullah 9. Mediana C. Pemerintah: 1. 2. 3. 4.

Boediarso Teguh Widodo Lisbon Sirait Tio Serepina Siahaan Ninik Hariwanti

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.01 WIB 1.

KETUA: KETUA: ANWAR USMAN Bismillahirrahmaanirrahim. Sidang Perkara Nomor XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

15/PUU-

KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita masih suasana lebaran, ya, masih bulan Syawal. Ya, saya pribadi dan atas nama Kawan-Kawan, mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini agenda persidangan adalah untuk mendengar keterangan Kuasa Presiden dan DPR. DPR sudah ada surat berhalangan karena ada satu dan lain hal, ya. Untuk itu nanti kita dengar keterangan Kuasa Presiden. Tapi sebelumnya dipersilakan Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri. 2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Baik, terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Kami Kuasa Pemohon dari PT Tunas Jaya Pratama, PT Mappasindo, PT Gunungbayan Pratamacoal. Saya Ali Nurdin, di sebelah kanan saya ada Pak Arie Achmad, S.H., Pak Indra Septiana, S.H., Viky Sabana, S.H., Fauzi Putera Amanullah, S.H. Sebelah kiri saya, Budi Rahman, S.H., kemudian ada Pak Bagas, S.H., Pak Mediana, S.H., dan Pak Febi, S,H. Di belakang ada dari Prinsipal dan kami juga ucapkan yang sama, selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin buat Majelis Hakim dan juga buat Pemerintah. Terima kasih.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. DPR berhalangan. Silakan Kuasa Presiden siapa yang hadir?

4.

PEMERINTAH: NINIK HERAWATI Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim, dari Pemerintah hadir yang paling ujung Bapak Direktur Jenderal iii

Perimbangan Keuangan (Bapak Boediarso Teguh Widodo) yang akan menyampaikan keterangan Kuasa Presiden, kemudian Bapak Lisbon Sirait (Direktur Pajak Daerah), dan sebelahnya kiri saya, Ibu Tio (Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan), dan saya sendiri Ninik Hariwati dari Kementerian Hukum dan HAM. Kami juga mengucapkan selamat Idul Fitri kepada Majelis Hakim dan Para Pemohon sekalian, mohon dimaafkan lahir dan batin. Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan. 5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Kita langsung ke keterangan dari Kuasa Presiden. Silakan, siapa yang akan membacakan?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Mohon maaf, Yang Mulia. Dari Pemohon?

7.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Dalam sidang sebelumnya kami mempersoalkan mengenai surat kuasa dari Presiden.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Dan kebetulan belum ada, bila diizinkan terlebih dahulu kami bisa melihat surat kuasa dimaksud. Terima kasih, Yang Mulia.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik, ya, akan diperlihatkan dulu. Petugas.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Dalam surat kuasa yang kami baca, Majelis, surat kuasanya bukan dari Presiden. Sehingga menurut kami, surat kuasa kepada menteri itu dari Pak Pratikno, bukan dari Presiden. Yang kedua, surat kuasa yang 2

ada dari Menteri Hukum dan HAM. Dari Menteri Keuangan kami tidak lihat karena harus ada subsitusinya atau pun dari Menteri Dalam Negeri. Karena ini institusi negara, menurut hemat kami surat kuasa dari presiden menjadi mutlak sifatnya, tidak bisa didelegasikan kepada Menteri Sekretaris Negara. Demikian, Majelis. Cukup, terima kasih. 13.

KETUA: ANWAR USMAN Tadi surat apa yang baru terakhir? Baik, terima kasih. Akan dijadikan bahan pertimbangan nanti. Tapi kami akan terus dulu atau kita akan teruskan dulu mendengarkan keterangan dari Kuasa Presiden, ya. Baik, silakan. Jadi, nanti kami akan melihat juga apa dasarnya juga nanti Pak Mensesneg untuk memberikan kuasa, ya. Silakan.

14.

PEMERINTAH: BOEDIARSO TEGUH WIDODO Bismillahirrahmaanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). 2. Nama, Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan). 3. Nama, Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri). Dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disebut UU PDRD terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut UUD 1945 yang dimohonkan oleh. 1. PT Tunas Jaya Pratama. Beralamat di Jalan Panglima Jayakarta 101, Blok D/4-5, Jakarta Pusat. 2. PT Mappasindo. Beralamat di Jalan Irian Km 2, Kampung Kepi, Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua. 3. PT Gunungbayan Pratamacoal. Beralamat di Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T. dan kawan-kawan para advokat dan asisten advokat dari Kantor Ali Nurdin 3

dan Partners. Beralamat di Panglima Polim IV, Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUUXV/2017 tanggal 20 April 2017 dengan perbaikan permohonan tanggal 10 Mei 2017. Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian UU PDRD sebagai berikut. Mohon izin, Yang Mulia, kami langsung ke keterangan (...) 15.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

16.

PEMERINTAH: BOEDIARSO TEGUH WIDODO Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan untuk diuji (...)

17.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, pokok-pokoknya saja. Ya, silakan.

18.

PEMERINTAH: BOEDIARSO TEGUH WIDODO A. Landasan filosofi. 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dengan demikian tidak ada pungutan pajak yang dibebankan kepada rakyat tanpa adanya persetujuan wakil rakyat (no taxation without representation). Prinsip tersebut merupakan salah satu bentuk pengakuan dan jaminan hak warga negara, dalam hal ini wajib pajak agar tidak dikenai pajak atau pungutan lain secara semenamena oleh Pemerintah. 2. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan pening ... meningkatkan peran serta masyarakat, sesuai dengan kemampuannya. 3. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara telah menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban bagi warganya sebagai sarana dalam pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan Pasal 23A Undang4

Undang Dasar Tahun 1945 memberikan dasar hukum bagi negara dalam pemungutan pajak terhadap rakyat. 4. Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Oleh karena itu, dalam pemungutan pajak harus didasarkan pada asas-asas yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, yaitu kekeluargaan dan kegotong-royongan. 5. Dalam negara republik ... dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris. Bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 6. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dapat memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi ... yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. 7. Hal itu juga salah satu bentuk atau cerminan dari asas keadilan terhadap warga masyarakat yang lingkungannya diambil manfaatannya karena pajak yang dipungut akan dikembalikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 8. Menurut beberapa ahli pajak, selain berfungsi bagi sebagai budgeter yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya juga berfungsi sebagai regulerend, yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 9. Dalam penyusunan undang-undang di bidang perpajakan sebagaimana amanat Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pembuat undang-undang juga mempertimbangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang menganut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam ketentuaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 10. Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 23A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 UUD 1945, maka disusunlah UU PDRD yang mengatur penganaan PKB dan BBNKB, termasuk dalam hal ini adalah alatalat berat dan alat-alat besar. 11. Pengenaan PKB dan BBNKB atas alat-alat berat dan alat-alat besar sudah dilakukan sejak lama dalam perpajakan di Indonesia. Pemungutan PKB dan BBNKB alat-alat besar dan alat-alat berat telah dilakukan sejak tahun 1934 sebagaimana diatur di Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1934 dan sejak 5

tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 PRP Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan didasarkan atas pertimbangan antara lain: a. Termasuk dalam kategori personal property tax atau pajak kekayaan. b. Secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak jalanan. c. Mudah diadministrasikan dan tidak mudah disembunyikan. d. Tarifnya relatif kecil dibandingkan dengan kendaraan lainnya dan tidak dikenakan bobot sehingga tidak menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi. 12. Bahwa oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan pembuat undang-undang menetapkan PKB dan BBNKB adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. B. Penjelasan Pemeritah atas permohonan uji meteriil Ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehubungan dengan dalil dan anggapan Para Pemohon dalam permohonannya, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. 1. Permohonan uji meteri ketentuan a quo nebis in idem. a. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pernah dilakukan Pemohon ... permohonan pengujian dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 1/PUU-X/2012 pada tanggal 8 Januari 2012 dengan Amar Putusan, “Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.” b. Dalam putusannya tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat yang intinnya. 1) Bahwa pengertian kendaraan bermotor yang termuat dalam UU PDRD sebagai lex generalis tidak mengacu pada kendaraan bermotor yang tercantum dalam UndangUndang Lalu Lintas sebagai lex specialis karena UU PDRD telah memperluas pengertian kendaraan bermotor meliputi alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam UU Lalu Lintas tidak dikategorikan demikian. 2) Pengertian kendaraan bermotor dalam UU PDRD merupakan bentuk perumusan ulang yang memberikan batasan kepada pemerintah daerah mengenai objek-objek

6

mana yang dapat dikenakan pajak maupun retribusi daerah. 3) Pengertian kendaraan bermotor dalam UU PDRD untuk menutup celah dan penghindaran, dan pengelakkan pajak, dan mempermudah administrasi perpajakan serta tujuan lainnya. 4) UU PDRD merupakan lex specialis yang mengatur dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah, khususnya terkait dengan ketentuan mengenai pemungutan atas pajak daerah atas alat-alat berat dan alat-alat besar. c. Terkait pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut mengenai perbedaan pengertian kendaraan bermotor, hal ini sejalan dengan Lampiran II angkat 104 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa rumusan batasan pengertian dari suatu peraturan perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur. Selanjutnya mengenai pengertian kendaraan bermotor dalam UUPDRD merupakan perumusan ulang dalam Lampiran II angka 103 UU Nomor 12 Tahun 2011 telah dinyatakan bahwa apabila rumusan definisi dari suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan kembali dalam peratuan perundang-undangan yang akan dibentuk rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. d. Meskipun batu uji Perkara Nomor 1/PUU-X/2012 tidak semuanya sama dengan perkara a quo, namun materi yang diujikan sama, yakni keberatan atas pengenaan pajak terhadap alat-alat berat. Sehingga permohonan uji materi terhadap ketentuan a quo nebis in idem. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 3/PUU-XIII/2015 tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU PDRD yang mengkategorikan alat berat sebagai objek pajak. a. Bahwa Putusan Perkara Nomor 3/PUU-XIII/2015 terkait dengan uji materi atas penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e UU LLAJ. b. Meskipun dalam putusannya tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun tidak berarti alat-alat berat bukan/tidak dapat dikategorikan sebagai objek pajak. c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015 tersebut di atas hanya terkait dengan peraturan alat-alat berat sebagai kendaraan bermotor yang tidak dapat dikenakan ... 7

dikenai persyaratan yang sama dengan persyaratan bagi kendaraan bermotor pada umumnya yang beroperasi di jalan raya, yaitu sepeda motor dan mobil. d. Hal itu dapat dilihat dari pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagai berikut halaman 92 (3.17). Pertama, Mahkamah menilai alat berat adalah kendaraan dan/atau peralatan yang digerakkan oleh motor, tapi bukan kendaraan bermotor seperti yang diatur dalam UU LLAJ. Dengan demikian, pengaturan alat-alat berat sebagai kendaraan bermotor dikecualikan dari UU LLAJ atau setidaknya terhadap alat berat tidak dikenakai persyaratan yang sama dengan persyaratan bagi kendaraan bermotor pada umumnya yang beroperasi di jalan raya, yaitu sepeda motor dan mobil. Dua, mewajibkan alat berat untuk memenuhi persyaratan teknis yang sama bagi kendaraan bermotor pada umumnya, padahal keduanya memiliki karakteristik yang berbeda adalah hal yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. e. Bahwa persyaratan teknis kendaraan bermotor pada umumnya yang tidak boleh diterapkan pada alat-alat berat diatur dalam Pasal 48 UU LLAJ, yakni bagian 2 persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor. Pasal 48 ayat (1), “Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.” Ayat (2), “Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Susunan. b. Perlengkapan. c. Ukuran. d. Karoseri. e. Rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya. f. Pemuatan. g. Penggunaan. h. Penggandengan kendaraan bermotor. Dan/atau, i. Penempelan kendaraan bermotor.” Ayat (3), “Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Emisi gas buang. b. Kebisingan suara. c. Efisiensi sistem rem utama. d. Efisiensi sistem rem parkir. e. Kincup roda depan. f. Suara klakson. 8

g. h. i. j. k.

Daya pancar dan arah sinar lampu utama. Radio seputar. Akurasi alat penunjuk kecepatan. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban. Dan, Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.” f. Bahwa dalam persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang diatur dalam UU LLAJ tersebut, sama sekali tidak mengatur mengenai kewajiban perpajakan bagi alat-alat berat karena ketentuan mengenai perpajakannya diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu UU PDRD. g. Bahwa Para Pemohon telah keliru memahami prinsip pengenaan pajak kendaraan bermotor, seolah-olah alat berat tidak dapat dikenai pajak karena alat berat tidak beroperasi di jalan raya. h. Bahwa perlu Pemerintah jelaskan, pada prinsipnya setiap kekayaan yang dimiliki atau properti termasuk alat-alat berat dapat dikenakan pajak. i. Bahwa dengan demikian, Putusan Perkara Nomor 3/PUUXIII/2015 hanya terkait dengan persyaratan teknis alat-alat berat yang tidak boleh dipersamakan dengan kendaraan bermotor pada umumnya. Oleh karenanya Putusan Perkara Nomor 3/PUU-XIII/2015 tidak dapat dijadikan dasar alasan untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap pengeanaan pajak terhadap alat-alat berat yang diatur dalam Undang-Undang PDRD. 3. Alat-alat … alat berat merupakan objek pajak. a. Sebagaimana telah Pemerintah jelaskan di atas, makna kendaraan bermotor yang terdapat dalam Undang-Undang LLAJ, prinsipnya berbeda dengan makna kendaraan bermotor dalam UU PDRD. b. Perumusan mengenai pengertian kendaraan bermotor yang terdapat dalam UU PDRD telah memenuhi asas kejelasan rumusan. Sehingga tidak menimbulkan intepretasi dalam penerapannya. c. Selain sebagai properti pengenaan pajak terhadap alat berat secara fakta sangat diperlukan, bukan hanya oleh pemerintah daerah sebagai sumber penerimaan daerah, namun juga oleh pemilik alat berat itu sendiri. Karena sebagai objek pajak, maka alat berat akan memperoleh dokumen kepemilikan yang sah, dimana dokumen tersebut dapat dijadikan dasar sebagai jaminan pinjaman dari bank/kreditur. Sehingga dapat memberikan dan menambah nilai ekonomis bagi pemilik alat berat.

9

d. Makna/pengertian kendaraan bermotor yang diatur dalam UU PDRD dimaksudkan untuk mengategorikan/mengklasifikasikan jenis-jenis barang atau jasa yang dapat dikenakan pajak oleh pemerintah daerah. e. Penetapan PKB dan BBNKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagai objek pajak daerah dalam UU PDRD berlandaskan atas prinsip ekonomi dan … prinsip otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal. Selain itu, juga berlandaskan pada asas pembagian beban pajak yang adil, yaitu berdasarkan pada teori daya pikul atau kemampuan untuk membayar subjek pajak/wajib pajaknya. Dan prinsip kenikmatan/kemanfaatan yang diterima oleh subjek pajak/wajib pajak. f. Bahwa hal tersebut sesuai dengan prinsip otonomi daerah di mana daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menggali sumber penerimaan daerahnya yang disesuaikan dengan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Bahwa dimungkinkan dua daerah mengenakan tarif yang berbeda sebagai konsekuensi dari penyerahan kekuasaan perpajakan ke daerah. g. Bahwa dapat Pemerintah sampaikan bahwa potensi PKB dan BBNKB atas alat-alat berat dan alat-alat besar di masingmasing daerah sangat berbeda. Bagi daerah yang memiliki potensi yang memadai, bisa dipastikan akan menetapkan alatalat berat dan alat-alat besar sebagai objek PKB dan BBNKB. Demikian pula sebaliknya. h. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa pemberlakuan PKB dan BBNKB antardaerah yang berbeda-beda karena ada daerah yang sampai saat ini tidak menerapkan PKB dan BBNKB terhadap alat-alat berat, hal tersebut adalah merupakan konsekuensi dari penyerahan kekuasaan pengelolaan pajak kepada pemerintah daerah. i. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa UU PDRD memberikan diskresi berupa kebijakan untuk tidak memungut pajak kepada daerah dengan alasan motivasi pajaknya potensi perbaikan iklim maupun karena investasi. j. Bahwa adanya daerah yang tidak memungut pajak merupakan bagian dari suatu tax policy dan umum berlaku sebagai suatu kebijakan yang sering disebut sebagai paybacker never policy. Sehingga wajar seperti yang didalilkan para Pemohon dalam permohonannya apabila pemberlakuan PKB dan PBNKB pada faktanya berbeda-beda, dimana ada daerah yang memberlakukan pemungutan PKB dan PBNKB dan ada daerahdaerah yang sampai saat ini tidak menerapkan penarikan PKB dan PBNKB terhadap alat berat. 10

k. Berdasarkan data yang kami himpun sampai dengan tahun 2015, jumlah daerah yang telah menerapkan PKB adalah sebanyak 34 provinsi, dimana persentase yang diperoleh daerah adalah sebesar 0,001% sampai dengan 1,817% dari total penerimaan asli daerah dengan nilai penerimaan sebesar Rp185.309.098.831,00. l. Bahwa pungutan PKB dan PBNKB alat-alat berat dan alat-alat besar merupakan salah satu komponen dalam penerimaan asli daerah atau PAD daerah-daerah tersebut. Selain itu, pemungutan PKB dan PBNKB atas alat-alat berat sangat dibutuhkan untuk membiayai perbaikan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari beroperasinya alat-alat berat dan alat-alat besar. Berdasarkan penjelasan dan or … argumentasi tersebut di atas, dapat pemerintah simpulkan bahwa pengertian kendaraan bermotor di dalam UU PDRD tidak mengacu kepada UU LLAJ dan merupakan bentuk perumusan ulang yang memberikan batasan kepada pemerintah daerah mengenai objek-objek mana yang dapat dikenakan pajak maupun retribusi daerah. Hal tersebut sebagaimana juga dinyatakan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pu … Putusan Nomor 1/PUU-X/2012. IV. Petitum Berdasarkan penejelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau konstitusional review, ketentuan a quo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon void seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima. 2. Menerima keterangan presiden secara keseluruhan. 3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, Juni 2017, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan, Sri Mulai … Sri Mulyani Indrawati, ditandatangani. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, ditandatangani. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, ditandatangani. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

11

19.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Dari meja Hakim ada yang ingin di … apa … klarifikasi? Ya, silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

20.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang Pak Ketua. Di keterangan Pemerintah, poin K, halaman 13, itu kan disebutkan persentase yang diperoleh daerah itu 0,001% sampai 1,817% dengan total penerimaan asli daerah 185 atau hampir 186 milliar. Nah, tolong untuk sidang berikutnya, angka total yang diterima semuanya disampaikan. Jadi, ini kan yang dikembalikan ke daerah ini, yang angka yang ditulis ini. Supaya kami bisa tahu seberapa besar sumbangan pajak dari alat berat ini untuk penerimaan negara, itu untuk Pemerintah. Untuk Pemohon, ini tolong kami diberikan juga besaran pajak yang dibayar oleh semua Prinsipal di dalam permohonan ini dalam satu tahun karena mengoperasikan alat-alat berat. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

21.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Ini untuk Kuasa Presiden, nanti untuk sidang berikutnya, apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, termasuk juga untuk Pemohon. Ya, baik. Pemohon, apakah akan mengajukan ahli? Pada sidang yang lalu rencananya mau mengajukan ahli 6 orang, ya?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Betul, Majelis Yang Mulia.

23.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Jadi, untuk sidang berikutya nanti Pemohon bisa menghadirkan tiga orang ahli dulu, kemudian keterangan tertulisnya supaya diajukan sebelum sidang dilaksanakan, ya? Ya?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Baik, Yang Mulia.

12

25.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Baik. Se (...)

27.

KETUA: ANWAR USMAN Ya?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Sebelum ditutup, kami mohon bisa menyampaikan beberapa hal, Yang Mulia.

29.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Pertama, kami belum mendapatkan keterangan Pemerintah yang ditandatangani oleh para menteri terkait. Karena yang disampaikan minggu lalu belum ditandatangani, mohon kami bisa mendapatkan yang ditandatangani. Yang kedua karena keterbatasan waktu tadi, kami mohon nanti setelah sidang bisa melihat surat kuasa dari Presiden atau dari yang diajukan tadi. Karena kami baru melihat tadi surat kuasa substitusi dari menteri itu dua kalau tidak salah, dari Mendagri belum ada, begitu. Nah, selengkapnya mungkin nanti kami bisa lihat melalui Panitera. Demikian, Majelis.

31.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, kuasa Presiden. Jadi, kuasa tadi baru untuk dua orang menteri, masih satu lagi, ya?

32.

PEMERINTAH: NINIK HERAWATI Ya, akan kami susulkan kemudian.

13

33.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, nanti ... Kepaniteraan, ya?

34.

memang

belum,

ya,

belum

diserahkan

ke

PEMERINTAH: NINIK HERAWATI Mereka tidak hadir, Majelis Yang Mulia.

35.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Jadi gitu nanti dilihat di Kepaniteraan, untuk sementara ini belum.

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Baik, satu lagi, Yang Mulia. Kalau boleh kami dapat satu kepastian, apakah sebelumnya ada surat kuasa daripada Presiden kepada Mensesneg supaya bisa substitusi kepada menteri terkaitnya, begitu? Terima kasih.

37.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, mungkin nanti kuasa Pemohon, silakan, dijawab.

38.

PEMERINTAH: NINIK HERAWATI Kuasa Pemohon?

39.

KETUA: ANWAR USMAN Kuasa Presiden, mohon maaf, ya.

40.

PEMERINTAH: NINIK HERAWATI Ya. Menurut Kepres Nomor 100 tahun 2016 (...)

41.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, ya.

42.

PEMERINTAH: NINIK HERAWATI Bahwa Presiden memberikan mandat kepada Menteri Sekretaris Negara (...) 14

43.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

44.

PEMERINTAH: NINIK HERAWATI Untuk memberikan suatu surat kuasa khusus dan surat kuasa substitusi.

45.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pak Ketua, sebentar.

46.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, sebentar. Silakan, Yang Mulia.

47.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Saya tadi sempat mencermati surat kuasa yang dari Mensesneg itu, Ibu.

48.

PEMERINTAH: NINIK HERAWATI Ya.

49.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Merujuknya ke Keputusan Presiden 1 Tahun 2017 bahwa seolaholah sudah ada kepres yang secara universal Presiden selalu memberikan mandat kepada (...)

50.

PEMERINTAH: NINIK HERAWATI Kepada.

51.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Setneg (...)

52.

PEMERINTAH: NINIK HERAWATI Ya. Di (...)

15

53.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi, tolong dicek kembali, apakah kepres itu berkaitan dengan mandat itu (...)

54.

PEMERINTAH: NINIK HERAWATI Ya.

55.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ataukah bukan.

56.

PEMERINTAH: NINIK HERAWATI Kepres Nomor 100 Tahun 2016, Yang Mulia.

57.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, tapi yang dirujuk di surat kuasa tadi, Nomor 1 Tahun 2017.

58.

PEMERINTAH: NINIK HERAWATI Oh, siap.

59.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau perlu mohon izin, Pak Ketua juga supaya nanti dibawa, Ibu.

60.

PEMERINTAH: NINIK HERAWATI Ya, siap.

61.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Copy-nya paling tidak supaya kami selalu tahu bahwa setiap ... itu kan, sudah universal, jadi ke depan supaya tidak ada mempersoalkan lagi hal-hal seperti ini.

62.

PEMERINTAH: NINIK HERAWATI Siap, Yang Mulia, baik.

16

63.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, meskipun Pemohon juga perlu saya tegaskan sedikit, ya. Bahwa memang kehadiran Termohon di persidangan ini sebenarnya Bapak jangan kemudian memposisikan seperti di peradilan umum seolah sebagai pihak tergugat yang mempunyai kewajiban-kewajiban hukum dan sanksi-sanksi hukum ketika yang bersangkutan tidak hadir. Bahwa kedudukan Pemerintah itu sebenarnya hanya pemberi keterangan, bahkan di Pasal 40 Undang-Undang MK setelah ... kalau kita cermati itu bahwa Pemerintah pun sebenarnya bisa mendapatkan pilihan, hadir memberi keterangan atau sekadar memberi keterangan secara tertulis. Artinya, kalau menggunakan … apa ... keleluasaan di Pasal 40 ayat (2) itu berarti Pemerintah mengirimkan jawaban pun sebenarnya diperbolehkan. Jadi, saya kira supaya kita paham yang ada di persidangan ini, sehingga kalau kita semangatnya adalah peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah sebenarnya ini kan soal ... saya … saya sepakat dengan apa yang semangat yang dipunyai Pemohon ... Kuasa Pemohon, ya. Artinya bahwa kita juga harus ... kalau Pak Ali Nurdin juga mempersoalkan substitusi, substitusi itu hanya sekali pakai, Pak, di peradilan umum juga begitu. Nah, kalau di sini, ini lembaga Pemerintah, lembaga negara yang ketika presiden atau Menteri Sekretaris Negara selalu memberi substitusi setiap sidang harus tanda tangan, nanti urusan yang lain juga ... nah, artinya ada pertimbangan-pertimbangan itu yang mestinya harus kita pahami dan tidak mungkin Pemerintah yang hadir di sini adalah abalabal kan tidak mungkin, pasti dia membawa kepentingan negara yang dalam hal ... dalam konteks ini juga melayani kepantingan Bapak yang mengajukan persoalan di persidangan ini. Nah, sekarang apakah kita mau strict dengan persoalan-persoalan yang sifatnya normatif begitu ataukah kita ... toh, peradilan ... praktik peradilan Mahkamah Konstitusi selama ini seperti itu dan memang sudah berapa tahun saya di sini juga yang dipersoalkan hanya Pak Ali Nurdin ini. Bukan berarti itu salah, saya ajungi jempol itu atas kritik-kritik dan ... apa ... ketelitian, Bapak, itu. Tapi semangat yang terkandung yang sebenarnya kalau kita pahami bersama adalah demi kelancaran peradilan cepat tadi. Mungkin itu, Pak Ketua. Terima kasih.

64.

KETUA: ANWAR USMAN Masih ada? Silakan.

17

65.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ndak … ini sekedar menyambung apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo, betul. Jadi, dari awal makanya desain mejanya itu mengapa agak melingkar, tidak berhadapan karena ini perkara bukan adversarial sebenarnya. Ini dulu saya masih ingat waktu pertama mulamula dalam diskusi ketika pendirian Mahkamah Konstitusi, harusnya di depan ini ada meja karena terdakwanya itu “undang-undang” gitu. Jadi itu sebenarnya. Jadi, posisi Pemerintah dan DPR adalah keterangan ... sebagai pemberi keterangan terhadap undang-undang itu. Bahkan menurut Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami boleh tidak mendengarkan itu, kalau kami sudah mempertimbangkan cukup dengan ini. Ini kan sebenarnya guna memenuhi prinsip fair trial saja dan pembuat undang-undang layak kita beri kesempatan untuk menyampaikan apa yang dibahas pada waktu perumuskan undangundang ini. Bahkan MPR kalau itu bisa berkaitan dengan atau DPD kalau untuk undang-undang yang berkaitan dengan ini, kita juga berikan kesempatan. Tapi, sekali lagi itu tidak mengurangi ... terutama adalah tidak mengurangi hak dari Pemohon untuk menyampaikan apa yang menurut prinsipnya untuk menurut Pemohon, itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tentu saja sebagai pembentuk undang-undang ya ... Tentu pembentuk undang-undang dalan hal ini Presiden dengan DPR atau DPR dengan Presiden ‘berkepentingan’ untuk menjelaskan mengapa rumusan undang-undang dibuat demikian. Jadi, saya kira substansinya itu bahwa ada persoalan-persoalan yang tadi dipersoalkan itu, oke, secara teknik peradilan kita perhatikan, tetapi yang secara substansial sesungguhnya yang jadi ‘terdakwa’ kita, kalau boleh menggunakan istilah itu adalah undang-undang ya gitulah, yaitu yang digugat. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih.

66.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Jadi, begitu Kuasa Pemohon, nanti ya terlepas dari apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia, Kuasa Presiden nanti tolong Keppresnya ya diserahkan ke kepaniteraan, kemudian nanti Pemohon bisa melihat di kepaniteraan.

67.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Baik, Terima kasih, Yang Mulia, dan kami sendiri baru mendapat kejelasan (...)

18

68.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

69.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Tadi adanya Keppres 1 Tahun 2016.

70.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik.

71.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Dan sebelumnya memang terjadi dalam persidangan-persidangan terdahulu, dimana memang Kuasa dari Presiden itu belakangan datangnya.

72.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

73.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Ini lebih pada tertibnya administrasi saja.

74.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

75.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Demikian, terima kasih, Majelis.

76.

KETUA: ANWAR USMAN Begitu juga untuk keterangan yang ditandatangani lengkap oleh tiga penerima kuasanya, tolong nanti dilengkapi.

77.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Baik.

19

78.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang berikutnya untuk perkara ini ditunda hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017, jam 11.00 WIB, untuk mendengar keterangan DPR, ahli, dan saksi Pemohon, tadi sudah ditetapkan tiga orang, ya. Ahli ... ahli tiga orang dan keterangan tertulisnya paling tidak dua hari sebelum sidang supaya diserahkan ke panitera.

79.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Mohon maaf. Apakah bisa hari Senin karena dua hari sebelumnya kan hari libur begitu atau hari Selasa, bisa hari Senin, kami ajukan, atau harus hari Jumat?

80.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, ya, itu paling lambat.

81.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Baik.

82.

KETUA: ANWAR USMAN Lebih cepat, lebih bagus. Baik, terima kasih, Pak Ali Nurdin. Jadi, begitu Kuasa Presiden sudah jelas, ya? Masih ada yang ingin disampaikan, cukup?

83.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALI NURDIN Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

84.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Kuasa Presiden juga, cukup? Ya, baik.

20

Dengan demikian, sidang selesai dan di tutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.47 WIB Jakarta, 6 Juli 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

21