2017

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

PUTUSAN Nomor: 81/DKPP-PKE-VI/2017 Nomor: 82/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 100/VIP/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 81/DKPP-PKE-VI/2017, Pengaduan Nomor: 104/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 82/DKPP-PKE-VI/2017menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh: I.

IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU 1. Nama

: Andi Ruspar

Tempat Tanggal Lahir

: Puulemo, 1 Januari 1986

Pekerjaan/Lembaga

: Wiraswasta/Forum Masyarakat Bombana Bersatu

Alamat

: Teppoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana

Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------ Pengadu I 2. Nama

: Kasra Jaru Munara

Tempat Tanggal Lahir

: Rappang, 12 Juli 1966

Pekerjaan/Lembaga

: Calon Bupati Bombana Nomor Urut 1

Alamat

: Jalan Gereja, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------ Pengadu II Selanjutnya disebut------------------------------------------------------------ Para Pengadu TERHADAP [1.2] TERADU 1. Nama

: Arisman

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


Jabatan

: Ketua KPU Kabupaten Bombana

Alamat Kantor

: Jalan Yos Sudarso, Kompleks Pelabuhan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------- Teradu I; 2. Nama

: Kasjumriati Kadir

Jabatan

: Anggota KPU kabupaten Bombana

Alamat Kantor


Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------- Teradu II; 3. Nama

: Andi Usman

Jabatan


Alamat Kantor


Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------- Teradu III; 4. Nama

: Ashar

Jabatan


Alamat Kantor


Selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------------------- Teradu IV; 5. Nama

: Anwar

Jabatan


Alamat Kantor


Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------ Teradu V; Selanjutnya Teradu I s.d V disebut sebagai ---------------------------------Para Teradu [1.3] Membaca pengaduan para Pengadu; Mendengar keterangan para Pengadu; Mendengar jawaban para Teradu; Mendengar keterangan Saksi; Mendengar keterangan Pihak Terkait; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para Pengadu dan para Teradu. Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


II. Bahwa

Pengadu

I

telah

DUDUK PERKARA

mengajukan

pengaduan

kepada

Dewan

Kehormatan

Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 100/VIP/L-DKPP/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 81/DKPP-PKE-VI/2017; Pengadu II telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 104/VI-P/L-DKPP/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 82/DKPP-PKE-VI/2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: [2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU Bahwa Pengadu I dan Pengadu II menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka Sidang DKPP tanggal 6 Mei 2017 bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut: Pokok aduan Pengadu I dalam Perkara 81/DKPP-PKE-VI/2017 1.

Bahwa dalam setiap tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten

Bombana ditemukan berbagai kecurangan yang diduga

dilakukan oleh pihak penyelenggara baik di tingkat PPS, PPK, maupun para Teradu yang dibuktikan dengan adanya Rekomendasi Panwas Kab. Bombana, Nomor 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 Tanggal 17 Februari 2017 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 5 TPS di Kecamatan Poleang Tenggara dan 1 TPS di Kecamatan Rarowatu (TPS 2 Tahi Ite) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Bombana; 2.

Adapun TPS sebagaimana dimaksud pada poin (2) tersebut di atas adalah (TPS 1 Lemo (TPS 1 Marampuka) TPS 1 Larete, TPS 2 Larete (TPS 2 Marampuka), TPS 1 Lamoare) di Kecamatan Poleang Tenggara dengan jenis pelanggaran yakni membuka kotak suara di TPS tersebut pada tanggal 16 Februari 2017 sebelum Pleno di tingkat PPK Poleang Tenggara dan Pembukaan kotak suara tersebut tidak disaksikan oleh Masing-Masing saksi Pasangan Calon dan Pihak Kepolisian serta tidak membuat Berita Acara Pembukaan Kotak Suara. Sedangkan satu TPS di Kecamatan

Rarowatu

adalah

TPS

2

Tahi

Ite

dengan

jenis

pelanggaran

ditemukannya warga pemilih tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih (bukan warga Bombana); 3.

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017, Panwaslu Kabupaten Bombana kembali mengeluarkan Rekomendasi PSU melalui surat 038/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal rekomendasi PSU di TPS 1 Desa Lantari Jaya, serta TPS 2 Desa Hukaeya, karena ditemukan adanya pemilih ganda sepasang suami istri yang melakukan pencoblosan di kedua TPS tersebut, namun pihak KPU Kabupaten Bombana tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut; Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


4.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, pasal 112 ayat 2 huruf (a) serta PKPU Nomor 10 Tahun 2015 pasal 59 ayat 2 huruf (a), “Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan” maka tindakan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Poleang Tenggara sebagaimana dimaksud pada poin (3) tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pasal 112 huruf (e) serta PKPU 10 ayat 2 huruf (e), mengamanatkan “Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS”.

Maka warga

yang memilih namun tidak terdaftar sebagai pemilih (bukan warga Bombana) adalah tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jenis pelanggaran tersebut diatas dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun pihak KPU Kabupaten Bombana tidak melaksanakan rekomendasi

tersebut,

sehingga

menimbulkan

dugaan

keberpihakan/ketidaknetralan dalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pilkada Kab. Bombana. Yang mana hal tersebut merupakan bagian dari pelanggaran kode etik penyelenggara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 10 Huruf (a) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. “Yakni Bertindak netral dan tidak memihak kepada Partai Politik, calon, peserta pemilu dan media massa tertentu”; 5.

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 Teradu II Kasjumriati Kadir, S.Pd., M.Pd mengatasnamakan keluarga besar KPU Kab. Bombana memberikan ucapan selamat kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Nomor Urut 2 H. Tafdil SE.,MM dan Johan Salim, SP atas prestasinya memperoleh suara terbanyak dalam Pilkada Kabupaten Bombana 15 Februari 2017 melalui akun facebook Kasjumriati, S.Pd. Beberapa jam kemudian pernyataan tersebut dihapus. Pernyataan tersebut dapat diduga melanggar Kode Etik penyelenggara pemilu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 10 huruf (d) Peraturan Bersama KPU BAWASLU DKPP Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012

tentang

Kode

Etik

Penyelenggara

Pemilihan

Umum,

yakni:

”Tidak

mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu”; Pokok aduan Pengadu II dalam Perkara 82/DKPP-PKE-VI/2017 Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


1.

Bahwa para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana

Nomor

029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017

Tanggal

17

Februari 2017 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di 5 TPS di Kecamatan Poleang Tenggara dan 1 TPS di Kecamatan Rarowatu (TPS 2 Tahi Ite) yang tidak pernah menggelar PSU oleh KPU Kabupaten Bombana sesuai rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana. Adapun TPS dimaksud adalah (TPS 1 Lemo (TPS 1 Marampuka) TPS 1 Larete, TPS 2 Larete (TPS 2 Marampuka), TPS 1 Lamoare) di Kecamatan Poleang Tenggara dengan jenis pelanggaran yakni membuka kotak suara di TPS tersebut pada tanggal 16 Februari 2017 sebelum Pleno ditingkat PPK Poleang Tenggara dan Pembukaan kotak suara tersebut tidak disaksikan oleh Masing-Masing saksi Pasangan Calon dan Pihak Kepolisian serta tidak membuat Berita Acara Pembukaan Kotak Suara, dan Rekomendasi PSU melalui surat 038/BAWASLU-PROV.SG-01/PM-05.02/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal rekomendasi PSU di TPS 1 Desa Lantari Jaya, serta TPS 2 Desa Hukaeya, karena ditemukannya terkait adanya pemilih ganda sepasang suami istri yang melakukan pencoblosan di kedua TPS tersebut. Perbuatan para Teradu diduga melanggar ketentuan Pasal 10 Huruf (a) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Yakni “Bertindak netral dan tidak memihak kepada Partai Politik, calon, peserta pemilu dan media massa tertentu”; 2.

Bahwa terdapat pernyataan Sikap Teradu II Kasjumriati Kadir, S.Pd., M.Pd yang disampaikan Melalui media sosial facebook yang merupakan pelanggaran terhadap kewajiban independensi penyelenggara pilkada. Hal ini tentu saja mencederai demokrasi serta mendelegitimasi pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana Tahun 2017 sesuai dengan asas jujur dan adil. Teradu II memposting pada Tanggal 23 Februari 2017 sebagai berikut “atas nama keluarga besar Komisi Pemilihan Umum Kab. Bombana mengucapkan selamat kepada Bapak H. Tafdil SE.,MM dan Johan Salim, SP sebagai suara terbanyak atas hasil pleno yang telah ditetapkan oleh KPU Bombana pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017”. Pernyataan tersebut dapat diduga melanggar Kode Etik penyelenggara pemilu sebagaimana yang tertuang dalam pasal 10 huruf (d) Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, dan Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni: ”Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu”; Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


3.

Bahwa pada hari Kamis 16 Februari 2017 sekitar pukul 10.40 WITA, PPK Poleang Tenggara melakukan pembukaan kotak suara di TPS 1 Lemo, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete, dan TPS 1 Lamoare di Sekretariat PPK Poleang Tenggara. Pembukaan kotak suara tersebut tidak disaksikan oleh masing-masing saksi pasangan calon dan pihak kepolisian serta tidak membuat Berita Acara pembukaan kotak suara tersebut, dan diperintahkan langsung oleh salah satu Komisioner KPU Kabupaten Bombana an. Kasjumriati Kadir, S.Pd., M.Pd (Teradu II);

4.

Terkait 18 kotak suara dari PPK Asal Poleang utara yang diserahkan ke kantor Komisi Pemilihan UMum (KPU) Bombana di temukan sudah terbuka dan kosong, dan 23 Kotak Suara yang diterima oleh KPU dalam kondisi tidak disegel;

5.

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, sekitar pukul 10.00 WITA, di TPS 1 desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, seorang calon pemilih atas nama Faria Sirkanti Nomor Urut DPT 35, memasuki TPS 1 Desa Hukaea dengan memberikan surat panggilan memilih (C-6), namun sebelum memberikan suaranya, saksi mandat dari pasangan nomor urut 2 a.n Asdar Jamal, A.Md, Kep., mempertanyakan kepemilikan Kartu Identitas calon pemilih tersebut yang menurut pengetahuan saksi tersebut, orang bersangkutan bertempat tinggal di Konawe Selatan. Setelah dipertanyakan demikian, Faria Sirkanti mengakui bahwa dirinya memang bertempat tinggal di Konawe selatan dan mempunyai e-KTP di Konawe Selatan. Akhirnya Faria Sirkanti diminta untuk pulang dan tidak memberikan hak pilihnya di TPS tersebut.

6.

Bahwa tidak lama berselang berdasarkan pengaduan dari Faria Sirkanti, Petugas PPK Kecamatan Rarowaru Utara atas nama Agus M mempertanyakan kepada saksi a.n Asdar Jamal, A.Md.Kep., mengapa pemilih a.n Faria Sirkanti tidak diberikan hak pilih, padahal yang bersangkutan telah mempunyai C-6. Saksi kemudian menjelaskan alasan mengapa orang tersebut tidak memberikan hak pilihnya karena orang tersebut bukan penduduk Hukaea dibuktikan dengan kepemilikan KTP di tempat lain yakni di Konawe selatan. Kemudian datang lagi kepada saksi dan seluruh perangkat yang bekerja di TPS tersebut Teradu III Andi Usman mempertanyakan hal yang sama yakni mengapa Faria Sirkanti yang menurut pengakuannya adalah kemenakannya tidak diberikan kesempatan memilih. Setelah terjadi adu argumentasi serta penekanan-penekanan yang dilakukan oleh Teradu III terhadap para saksi dan anggoita KPPS di TPS tersebut, didatangkanlah Panwascam Kecamatan Rarowatu atas nama Yustang untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Akhirnya atas keputusan Panwascam bahwa Faria Sirkanti tidak diperbolehkan memilih di TPS tersebut karena yang bersangkutan bukan termasuk pemilih berdasarkan kepemilikan e-KTP di daerah lain yakni Kabupaten konawe Selatan; Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


7.

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, sekitar pukul 11.00 WITA, di TPS 4 Kel Boepinang Barat Kec. Poleang Kabupaten Bombana, terdapat peristiwa yang terkait dengan Teradu IV Ashar, S.IP. diduga telah terjadi pelanggaran Pemilihan di TPS tersebut dengan Kronologi; salah seorang warga Kel. Boepinang Barat yang menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan C6 (surat panggilan memilih) dan diantaranya dicurigai pemilih dibawah umur. Namun Teradu IV malah memberikan solusi yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

[2.2] PETITUM PENGADU Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut: 1.

Menyatakan para Teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;

2.

Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada para Teradu; atau

3.

Apabila

Dewan

Kehormatan

Penyelenggara

Pemilu

berpendapat

lain

atas

Pengaduan pengadu mohon putusan yang seadil-adilnya; [2.3] BUKTI PENGADU Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu

mengajukan alat bukti sebagai

berikut: Bukti Pengadu I dalam Perkara Nomor 81/DKPP-PKE-VI/2017 NOMOR

TANDA BUKTI

KETERANGAN

1.

Bukti P.1-1

Rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana Nomor 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara tanggal 17 Februari 2017;

2.

Bukti P.1-2


3.

Bukti P.1-3

Print out screenshot pernyataan Kasjumriati melalui akun facebook pribadi miliknya;

4.

Bukti P.1-4

Bukti Foto kotak suara;

5.

Bukti P.1-5

Surat jawaban Nomor 47/KPU-Prov.026/II/2017 tentang tindak lanjut rekoemndasi.

Bukti Pengadu II dalam Perkara Nomor 82/DKPP-PKE-VI/2017 Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


NOMOR 1.

TANDA BUKTI Bukti P.2-1

KETERANGAN Rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana Nomor 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara tanggal 17 Februari 2017;

2.

Bukti P.2-2


3.

Bukti P.2-3

Pernyataan sikap Teradu II Kasjumriati Kadir;

4.

Bukti P.2-4

Foto Berita media online terkait kotak suara yang kosong.

5.

Bukti P.2-6

Video Teradu III Andi Usman, pernyataan Ketua PPK Poleang Utara, dan PPK Poleang Selatan.

[2.4] SAKSI PENGADU Saksi Suriadin: 1. Tanggal 17 Februari 2017 pukul 22.50 WITA terjadi Penyerahan kotak suara dari PPK Poleang timur dan Poleang Utara di kantor KPU Kabupaten Bombana sebanyak 23 kotak dalam keadaan tidak disegel. Dari poleang Utara sebanyak 18 kotak dikosongkan. Dengan demikian terjadi ketidaktertiban administrasi; 2. Bahwa sesuai kemestian BA DB-3 KWK alat TPD (KPPS) terkunci dan tersegel. Surat pengantar pun mestinya berada dalam kotak yang terkunci dan tersegel; 3. Bahwa Teradu III Andi Usman berdasarkan keterangan A Jamal saat persidangan Mahkamah Konstitusi, memiliki hubungan kerabat dengan Faria Sirkanti. Berarti mengetahui Faria adalah warga Konawe Selatan. 4. Bahwa Teradu IV Ashar telah melanggar asas prinsip independensi pemilu. Pada tanggal 15 Februari 2017 sekitar pukul 11.00 WITA di TPS 4 Boepinang Barat, Poleang, Kabupaten Bombana ada pemilih di bawah umur. Pemilih tersebut sangat dikenal di lingkungan masyarakat tersebut. 5. Bahwa terdapat rekaman perdebatan mengenai hak pilih Faria Sirkanti; 6. Kesaksian M Arsal selaku ketua PPK Poleang Tenggara Bahwa yanpembukaan kotak atas perintah Teradu II Kasjumriati Kadir; 7. Bahwa banyak TPS yang ditunggui oleh aparat pemerintahan diantaranya oknum Kades, sehingga mengintimidasi calon pemilih. Termasuk keberadaan Teradu III Andi Usman. [2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


1.

Tentang Dugaan Para Teradu Tidak Menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Pilkada Kabupaten Bombana 1.1. Bahwa dalam perkara ini, baik Pengadu I maupun Pengadu II (Para Pengadu) telah mengadukan/melaporkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Teradu diduga telah melanggar kode etik dengan tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Bombana yang telah merekomendasikan Para Teradu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS; 1.2. Bahwa Rekomendasi Panwaslih Pilkada Kabupaten Bombana yang dimaksud oleh Para Pengadu sebagaimana angka 1.1 tersebut di atas adalah: 1.2.1.

Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana yang disampaikan kepada Teradu I melalui Surat Nomor 029/BAWASLUPROV.SG-01/PM05.02/II/2017, bertanggal 17 Februari 2017, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Bukti T-1) yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Para Teradu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Desa Tahi Ite Kecamatan Rarowatu, TPS 1 Lamoare, TPS 1 Lemo, TPS 2 Larete dan TPS 1 Larete, Kecamatan Poleang Tenggara serta meminta Para Teradu untuk menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;

1.2.2.

Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana yang disampaikan kepada Teradu I melalui Surat Nomor 038/BAWASLUPROV.SG-01/PM05.02/II/2017, bertanggal 22 Februari 2017, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) (Bukti T-2) yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Para Teradu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana dan TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Termohon

Lantari untuk

Jaya

Kabupaten

menindaklanjutinya

Bombana sesuai

serta

dengan

meminta peraturan

perundang-undangan yang berlaku ; 1.3. Bahwa terhadap Rekomendasi Panwaslih sebagaimana angka 1.2.1 tersebut di atas, telah ditindaklanjuti oleh para Teradu dengan cara sebagai berikut: 1.3.1.

Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana Nomor 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017,

bertanggal

17

Februari 2017 (Bukti T-1), diterima oleh para Teradu pada tanggal 17 Februari 2017 sekitar pukul 23.00 WITA. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2017 para Teradu menggelar rapat pleno untuk untuk membahas

rekomendasi

tersebut.

Kemudian

tindak

lanjutnya

dituangkan dalam Formulir Model PAPTL-2 dan disampaikan kepada Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana melalui Surat Nomor 270/49/KPU-Kab-026.659470/II/2017, bertanggal 18 Februari 2017 (Bukti T-3), yang pada pokoknya antara lain bahwa rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu, TPS 1 Lamoare, TPS 1 Lemo, TPS 2 Larete dan

TPS

1

Larete, Kecamatan

Poleang

Tenggara

tidak

dapat

dilaksanakan karena hingga tanggal 18 Februari 2017 Para Teradu belum menerima pemberitahuan dari PPK perihal adanya rekomendasi dari Panwas Kecamatan Rarowatu dan Kecamatan Poleang Tenggara untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil

Bupati

dan/atau

Walikota

dan

Wakil

Walikota.

Pemberitahuan dari PPK menurut Para Teradu sangat penting, karena PPK adalah perpanjangan tangan Para Teradu yang bersentuhan langsung dengan Pemilih untuk memastikan tentang kebenaran isi rekomendasi, yang dimaksudkan untuk menjaga integritas hasil pemilihan, mengingat Rekomendasi tersebut tidak dilampiri kajian dari Panwaslih dan hanya memeriksa Pelapor dan Saksi yang diajukan oleh Pelapor tanpa memeriksa pihak-pihak lainnya. Tindakan Para Teradu ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan prinsip cermat dan kehati-hatian demi menjaga suara pemilih yang telah dipungut dan dihitung ; 1.3.2.

Bahwa meskipun para Teradu tidak mendapat pemberitahuan dari PPK, namun para Teradu juga sudah berupaya mengecek kebenaran isi rekomendasi dengan menghubungi PPS Tahi Ite dan KPPS 2 Tahi Ite untuk mengkonfirmasi terkait dugaan penggunaan C6-KWK oleh orang lain dengan memerintahkan untuk mengecek kebenaran isi rekomendasi tersebut termasuk melakukan crosscheck nama-nama yang disebut dalam rekomendasi tersebut, yang kemudian pada akhirnya diperoleh bahwa tidak ada penyalahgunaan C6-KWK di TPS 2 Tahi Ite

seperti yang disebut dalam rekomendasi tersebut,

sebagaimana Keterangan Tertulis Ishak (Bukti T-4), Ketua KPPS 2 Tahi Ite, Keterangan Tertulis M. Junaedy J (Bukti T-5), Ketua KPPS 1 Tahi Ite dan Keterangan Tertulis Sdr. Pendeta Arche Yakob Purimahua (Bukti T-6), Staf Sekretariat PPS Tahi Ite; Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


1.3.3.

Bahwa selanjutnya, mengenai isi rekomendasi PSU di TPS 1 Lamoare, TPS 1 Lemo, TPS 2 Larete dan TPS 1 Larete, Kecamatan Poleang Tenggara, Para Teradu setelah mengecek data wilayah administrasi pemilihan untuk Kecamatam Poleang Tenggara, tidak ada TPS 2 Larete, karena di Desa Larete hanya ada 1 TPS, yaitu TPS 1 Larete dan tidak ada nama Desa Lemo di Kecamatan Poleang Tenggara, sehingga otomatis tidak ada TPS 1 Lemo. Di Kecamatan Poleang Tenggara hanya terdapat 5 desa saja, yaitu Desa Lamoare, Desa Larete, Desa Marampuka, Desa Rambaha dan Desa Terapung, yang terdiri dari 7 (tujuh) TPS, yaitu TPS 1 Lamoare, TPS 1 Larete, TPS 1 dan TPS 2 Marampuka, TPS 1 Rambaha, serta TPS 1 dan TPS 2 Terapung, serta tidak

ada

TPS

2

Larete

dan

TPS

1

Lemo

seperti

yang

direkomendasikan oleh Panwaslih Kabupaten Bombana ; 1.3.4.

Bahwa masih terkait rekomendasi PSU 4 TPS di Kecamatan Poleang Tenggara, bahwa alasan dilakukannya PSU, karena PPK membuka kotak suara sebelum dilakukannya Pleno Rekapitulasi, Para Teradu telah mengkonfirmasi kepada PPK Poleang Tenggara terkait hal tersebut, dan dinyatakan bahwa proses pembukaan kotak suara oleh PPK telah mendapat persetujuan dari dan dengan disaksikan oleh Panwascam

Kecamatan

Poleang

Tenggara,

Ketua

PPS,

PPS

Marampuka dan Ketua KKPS Lamoare dan setelah itu dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua PPK Poleang Tenggara, Ketua PPS dan KPPS Lamoare, PPS Marampuka dan Panwascam Kecamatan Poleang Tenggara (Bukti T-7), dan pembukaan kotak suara tersebut

dilakukan

semata-mata

untuk

keperluan

mengambil

Formulir Model C-KWK yang tersimpan dalam kotak suara pasca penghitungan suara di tingkat TPS, karena dokumen tersebut dibutuhkan untuk keperluan publikasi SITUNG (Sistem Informasi Perhitungan Suara) yang di-upload ke situs KPU RI. Pengambilan Formulir Model C-KWK pada keempat kotak suara tersebut sama sekali

tidak

dimaksudkan

untuk

mengubah

perolehan

suara

pasangan calon hasil penghitungan suara di TPS dan faktanya memang

tidak

ditemukan

adanya

perubahan

perolehan

suara

pasangan calon di TPS-TPS Kecamatan Poleang Tenggara tersebut baik berupa pengurangan maupun penambahan suara, karena perolehan

suara

sama

persis

dengan

yang

ditetapkan

dalam

Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara, baik di PPK maupun di KPU Kabupaten Bombana sebagaimana Keterangan Tertulis Muh. Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


Arsal, Ketua PPK Poleang Tenggara (Bukti T-8) serta tidak ada perubahan perolehan suara sebagaimana Formulir C1 dan Lampiran C1 untuk TPS 1 Lamoare, TPS 1 Larete, TPS 1 dan TPS 2 Marampuka, TPS 1 Rambaha, serta TPS 1 dan TPS 2 Terapung (Bukti T-9 s/d Bukti T-15), Formulir DA1 dan Lampiran DA1 untuk PPK Poleang Tenggara (Bukti T-16) dan Formulir DB1 dan Lampiran DB1 untuk perolehan suara yang ditetapkan oleh para Teradu khusus di Kecamatan Poleang Tenggara (Bukti T-17) ; 1.3.5.

Faktanya,

memang

tidak

ada

penyalahgunaan

C6-KWK

atau

perubahan perolehan suara seperti yang dimaksudkan oleh Para Pengadu

yang

kemudian

dijadikan

dasar

dikeluarkannya

Rekomendasi oleh Panwaslih Kabupaten Bombana, karena ternyata dalam

persidangan

di

Mahkamah

Konstitusi

Perkara

Nomor

34/PHP.BUP-XV/2017 (dimohonkan oleh Pengadu II), beberapa orang yang diduga C6-KWK nya digunakan oleh orang lain seperti yang telah disebutkan dalam isi rekomendasi tersebut turut menjadi Saksi, antara lain Hendra yang menerangkan bahwa ia sendiri yang menggunakan C6-KWK atas namanya, dan tidak pernah digunakan oleh Hendra lainnya, dan hanya dirinya yang bernama Hendra di Desa Tahi Ite, tidak ada orang lain yang bernama Hendra, demikian pula keterangan Saksi Muh. Arsal di Persidangan Mahkamah Konstitusi bahwa pembukaan kotak tersebut bersama-sama Panwas Kecamatan Poleang Tenggara, lalu dibuatkan Berita Acara (vide Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi/Bukti T-18) ; 1.4. Bahwa terhadap Rekomendasi Panwaslih sebagaimana angka 1.2.2 tersebut di atas, telah ditindaklanjuti oleh Para Teradu dengan cara sebagai berikut: 1.4.1.

Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana Nomor 038/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017,

bertanggal

22

Februari 2017, tanggal 23 Februari 2017 (Bukti T-2) setelah Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan oleh para Teradu, sehingga para Teradu kemudian menindaklanjuti rekomendasi membahasnya,

tersebut

dengan

kemudian

melakukan

tindak

lanjutnya

rapat

pleno

untuk

dituangkan

dalam

Formulir Model PAPTL-2 dan disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana melalui Surat Nomor 270/61/PAPTL2/KPU-Kab-026.659470/II/2017, bertanggal 24 Februari 2017 (Bukti T-19), bahwa rekomendasi untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 2 (dua) TPS tersebut tidak dapat dilakukan, karena selain Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


Para Teradu sudah selesai menetapkan hasil pemilihan, juga karena jangka waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh KPPS paling lambat 4 (empat) hari setelah Pemungutan Suara dan tidak pernah pula Para Teradu menerima pemberitahuan dari PPK perihal adanya rekomendasi dari Panwas Kecamatan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pemberitahuan dari PPK menurut Para Teradu sangat penting, karena PPK adalah perpanjangan tangan Para Teradu yang bersentuhan langsung dengan Pemilih untuk memastikan tentang kebenaran isi rekomendasi, yang dimaksudkan untuk menjaga integritas hasil pemilihan, mengingat Rekomendasi tersebut tidak dilampiri kajian dari Panwaslih dan hanya memeriksa Pelapor dan Saksi yang diajukan oleh Pelapor tanpa memeriksa pihak-pihak lainnya. Tindakan para Teradu ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan prinsip cermat dan kehati-hatian demi menjaga suara pemilih yang telah dipungut dan dihitung ; 1.4.2.

Bahwa meskipun para Teradu tidak mendapat pemberitahuan dari PPK, namun para Teradu juga telah berupaya mengecek kebenaran isi rekomendasi dengan menelusuri secara administratif yang diduga melakukan pencoblosan lebih dari satu kali tersebut, yakni dengan mengecek Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS yang diduga sebagai tempat terjadinya pelanggaran, yaitu DPT TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya (Bukti T-20) dan DPT TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara (Bukti T-21), dan ternyata terdapat perbedaan yang sangat mendasar baik Nomor KK, NIK, nama pemilih, tanggal lahir, maupun umurnya. Secara tegas perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini : No 1

Parameter

TPS 2 Lantari

TPS 1 Hukaea

Nama

ANDI MUDRING

MUDRING

Nomor KK

7406211310120001 7406090403080039

NIK

7406212112790001 7406090107760004

Tanggal Lahir

21-12-1979

01-07-1976



2

Nama

ANDI MARIAMU

MARYAMU

Nomor KK

7406211310120001 7406212109120002

NIK

7406216509840001 7406094107840023

Tanggal Lahir

25-09-1984

01-07-1984

1.5. Bahwa Para Teradu menyadari satu di antara tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf o Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa : “Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi : o. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan” ; 1.6. Bahwa kata “menindaklanjuti” sebagaimana tersebut pada angka 1.5 telah dijelaskan dalam penjelasan ketentuan tersebut yang menyatakan : “Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah mengambil langkah-langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti”, setahu Para Teradu belum ada ketentuan lain sepanjang mengenai tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota

yang

memberikan

penjelasan

tentang

maksud

kata

“menindaklanjuti” selain ketentuan ini ; 1.7. Bahwa

berdasarkan

Rekomendasi ditindaklanjuti sebagaimana

hal

Panwaslih oleh telah

para

tersebut

di

Kabupaten Teradu

diuraikan

atas,

para

Bombana dengan

di

atas

Teradu

pada

prinsipnya

mengambil dan

berpendapat telah

langkah-langkah

hasilnya

tidak

dapat

dilaksanakannya Rekomendasi Panwaslih Kabupaten Bombana tersebut; 2.

Tentang

Dugaan

Teradu

II

Sebagai

Partisan/Berpihak

Dengan

Membuat

Pernyataan/Status di Media Sosial Facebook: 2.1. Bahwa dalam perkara ini Pengadu mengadukan/melaporkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Teradu II diduga telah berpihak atau tidak netral, karena telah membuat status melalui media sosial Facebook yang berbunyi : “atas nama keluarga besar KPU Kab. Bombana mengucapkan selamat kepada Bapak H. Tafdil SE, MM dan Johan Salim SP sebagai suara terbanyak atas hasil Pleno yg telah ditetapkan oleh KPU Kab. Bombana pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017” ;



2.2. Bahwa terhadap dalil aduan Pengadu sebagaimana tersebut pada angka 2.1, Teradu II, mengakui memiliki akun media sosial Facebook yang diberi nama Kasjumriati Kadir, dan Teradu II juga mengakui pernah membuat status yang dibuat pada sekitar Pukul 09.25 WITA tanggal 23 Februari 2017 yang berbunyi : “atas nama keluarga besar KPU Kab. Bombana mengucapkan selamat kepada Bapak H. Tafdil SE, MM dan Johan Salim SP sebagai suara terbanyak atas hasil Pleno yg telah ditetapkan oleh KPU Kab. Bombana pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017” (Bukti T-22), namun Teradu II membantah dengan tegas bila hal tersebut menunjukkan keberpihakan Teradu II kepada pasangan calon tertentu; 2.3. Bahwa Teradu II membuat status tersebut secara spontan sama sekali tanpa niat apapun, semata-mata hanya memberikan informasi saja bahwa KPU Kabupaten Bombana telah selesai melaksanakan rapat pleno dengan hasil Bapak H. Tafdil SE, MM dan Johan Salim SP sebagai peraih suara terbanyak. Teradu II pada saat menulis status tersebut sama sekali tidak terpikirkan akan menimbulkan polemik atau persepsi lain, dan mengira hal tersebut dibolehkan, karena proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah selesai ditetapkan; 2.4. Bahwa kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Teradu II menyadari bahwa status tersebut telah menimbulkan persepsi negatif terhadap diri Teradu II dan dapat menimbulkan polemik, sehingga saat itu juga Teradu II langsung menghapus status tersebut, atau dengan kata lain status tersebut berada di wall akun Facebook Teradu II dengan durasi sekitar 20 (dua puluh) menit saja; 2.5. Bahwa terhadap tindakan Teradu II tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara telah memanggil Teradu II melalui Surat Nomor 50/KPU-Prov.026/ III/2017, bertanggal 3 Maret 2017 Perihal Panggilan Menghadap (Bukti T-23) untuk dimintai klarifikasi terkait laporan tidak netralnya KPU Kabupaten Bombana; 2.6. Bahwa Teradu II telah memenuhi panggilan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menghadap pada Pukul 11.00, Hari Senin, 6 Maret 2017 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dan saat itu Teradu II telah dimintai keterangan/klarifikasi terkait tindakan menulis status di akun media sosial facebook (Bukti T-24) ; 2.7. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana angka 2.6 tersebut di atas, Teradu II telah diberi teguran oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Nomor 57a/KPU-Prov.026/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 Perihal Surat Teguran (Bukti T-25) yang pada pokoknya bahwa Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan teguran kepada Teradu II agar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selaku Anggota

KPU

Kabupaten

Bombana

untuk

senantiasa

menjaga

etika

penyelenggara pemilu; 2.8. Bahwa terhadap teguran sebagaimana tersebut pada angka 2.7 di atas, Teradu II menerima hal tersebut sebagai suatu pedoman dalam bertindak melaksanakan tugas dan wewenang serta berjanji akan senantiasa berhatihati dalam melakukan suatu tindakan sedemikian sehingga tidak dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana dan institusi Komisi Pemilihan Umum secara keseluruhan; 2.9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Teradu II mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Cq. Yang Mulia Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu agar kiranya berkenan masih memberikan kesempatan kepada Teradu II untuk menunjukkan pengabdian tulus dengan lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian lagi dalam bertindak dan bekerja bersama institusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana dan Komisi Pemilihan Umum secara keseluruhan ; 3.

Tentang dugaan pelanggaran Teradu III terkait kotak suara kosong, kotak suara tidak tersegel, dan pelanggaran terhadap prinsip independensi: 3.1. Bahwa Para Pengadu melaporkan Teradu III mengenai 3 (tiga) hal, yaitu : (i) Teradu III yang menerima 18 Kotak Suara Kosong dari PPK Poleang Utara ; (ii) Teradu III yang menerima 23 Kotak Suara dari PPK Poleang Timur Tidak Tersegel ; dan (iii) Teradu III mempertanyakan keberatan Saksi yang tidak membolehkan pemilih bernama Faria Sirkantih untuk memilih di TPS 1 Hukaea ; 3.2. Bahwa mengenai aduan tentang Kotak Suara dari PPK Poleang Utara, Teradu III memberikan penjelasan sebagai berikut : 3.2.1.

Bahwa dari 24 kotak suara yang diterima oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bombana (bukan Teradu III) dari PPK Poleang Utara, 18 kotak

diantaranya

dalam

keadaan

kosong

dan

tidak

tersegel

sedangkan 6 kotak suara lainnya terkunci dan tersegel, masingmasing 3 kotak suara berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara per TPS dan 3 kotak suara lainnya berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Poleang Utara dalam keadaan terkunci dan tersegel ; 3.2.2.

Bahwa

Teradu

III

selaku

Koordinator

Divisi

Logistik

telah

mengkonfirmasi kepada PPK Poleang Utara mengenai hal ini dan Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


ternyata untuk maksud mengamankan hasil pemilihan akibat kondisi cuaca hujan saat seluruh kotak suara yang hendak dibawa dari PPK Kecamatan Poleang Utara ke KPU Kabupaten Bombana, maka setelah disepakati oleh PPK Poleang Utara, Panwascam Poleang Utara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara bertanggal 17 Februari 2017 (Bukti T-26), maka seluruh surat suara TPS seKecamatan Poleang Utara digabung dalam 3 kotak suara (namun dipisahkan setiap TPS dengan kantong kresek lalu disegel) dan dimasukkan dalam kotak serta kotaknya disegel juga dikunci. 3 (tiga) kotak suara lainnya berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Poleang Utara dalam keadaan tersegel dan terkunci, dan mengenai hal ini, Ketua PPK Poleang Utara juga telah membuat Keterangan Tertulis (Bukti T-27); 3.3. Bahwa mengenai aduan tentang Kotak Suara dari PPK Poleang Timur, Teradu III memberikan penjelasan sebagai berikut: 3.3.1.

Bahwa 23 dari 26 kotak suara yang diterima oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bombana (bukan Teradu III) dari PPK Poleang Timur dalam keadaan tidak tersegel, namun tergembok/terkunci ;

3.3.2.

Bahwa

Teradu

III

selaku

Koordinator

Divisi

Logistik

telah

mengkonfirmasi kepada PPK Poleang Timur yang memastikan bahwa 23 kotak suara tersebut dalam keadaan tergembok/terkunci, namun tidak tersegel, karena PPK menggunakan segel secara boros terhadap sampul dan kantong kresek yang berisi seluruh surat suara/dokumen rekapitulasi yang berada dalam kotak suara. Hal ini juga telah disepakati bersama antara PPK Poleang Timur, Ketua Panwascam Poleang Timur, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemberangkatan Kotak Suara Nomor : 115/PPK-POLTIM/2017 tanggal 17 Februari 2017 dengan disaksikan oleh petugas pengawal kotak suara dari Kepolisian yaitu Kompol Asrianto, Iptu H. Hakdin, Iptu Naf’an, Bripka I Wayan Budi, Bripka Rogis Dan Bipka Hans Dedy (Bukti T-28), dan mengenai hal ini, Ketua PPK Poleang Timur juga telah membuat Keterangan Tertulis (Bukti T-29); 3.4. Bahwa mengenai aduan tentang Teradu III yang mempertanyakan keberatan Saksi atas tidak diperbolehkannya pemilih bernama Faria Sirkantih untuk memilih di TPS 1 Hukaea, Teradu III menanggapinya bahwa tindakan yang dilakukan Anggota PPK Rarowatu Utara (Agus M) dan Teradu III yang Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


menanyakan kepada saksi bernama Asdar Jamal, AMd. Kep mengenai alasan penolakannya terhadap pemilih

bernama

Faria Sirkanti

yang

hendak

menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Hukaea semata-mata ditujukan untuk mengoptimalkan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilihan, untuk menjamin pengguna hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 adalah pemilih yang berhak memilih karena telah dijamin oleh konstitusi dan sebaliknya bertanggung jawab penuh untuk memastikan pemilih yang tidak berhak memilih tidak boleh menggunakan hak pilihnya, dan faktanya setelah Panwascam menengahi dan memutuskan bahwa pemilih atas nama Faria Sirkantih tidak boleh menggunakan hak pilihnya, maka pemilih yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya (Bukti T-30); 3.5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Teradu III sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas tidak satu pun yang mengindikasikan adanya pelanggaran kode etik yang telah dilakukan, sehingga oleh karenanya aduan para Pengadu sepanjang mengenai dugaan pelanggaran terhadap Teradu III terkait hal ini adalah aduan yang tidak berdasar dan tidak beralasan; 4.

Tentang Dugaan Teradu IV Memberikan Keterangan (Solusi) Yang Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan: 4.1. Bahwa Pengadu telah melaporkan Teradu IV yang diduga memberikan penjelasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; 4.2. Bahwa Teradu IV tidak pernah memberikan penjelasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan selama menjabat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana; 4.3. Bahwa bila yang dimaksudkan Pengadu adalah mengenai penjelasan yang disampaikan oleh Teradu IV saat melakukan monitoring di TPS 4 Boepinang Barat, Teradu IV menegaskan bilapun Pengadu merekam pembicaraan Teradu IV, maka patut diduga Bukti Video tersebut telah dimodifikasi dan dipotong serta tidak utuh, sedemikian sehingga menimbulkan pemaknaan yang keliru; 4.4. Bahwa selama Teradu IV berada disekitar TPS 4 Boepinang Barat, Teradu IV melayani beberapa pertanyaan dari masyarakat yang sekadar minta pendapat tentang apabila terjadi beberapa hal, antara lain mengenai penggunaan C6KWK oleh orang lain dan pemilih yang diduga dibawah umur. Untuk pertanyaan ini, Teradu IV menegaskan bahwa apabila didapatkan kondisi seperti ini, maka segera laporkan kepada Pengawas Lapangan (PPL), yang secara kebetulan saat itu hadir pula PPL di TPS 4 Boepinang Barat, dan pada pokoknya

bahwa

Teradu

IV

menegaskan

tidak

dibenarkan


untuk


menggunakan C6-KWK milik orang lain, serta tidak dibenarkan pemilih di bawah umur untuk menggunakan hak pilihnya ; [2.6] PETITUM TERADU Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dan/atau Pembelaan Para Teradu untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu ; 3. Membebaskan Para Teradu dari segala tuduhan dan selanjutnya merehabilitasi nama baik Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V masing-masing sebagai Ketua merangkap Anggota, dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bomban; Atau :

4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; [2.7] BUKTI TERADU Bahwa Teradu I s.d V telah mengetengahkan alat bukti yang ditandai dengan Bukti T-1 s.d T-30 sebagai berikut: Bukti T-01 Bukti T-02 Bukti T-03 Bukti T-04

Bukti T-05

Bukti T-06

Bukti T-07 Bukti T-08

Bukti T-09 Bukti T-10 Bukti T-11

Surat Nomor 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017, perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, bertanggal 17 Februari 2017 Surat Nomor : 038/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 perihal rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU), bertanggal 22 Februari 2017 Surat Nomor 270/49/KPU-Kab-026.659470/II/2017, perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, tertanggal 18 Februari 2017 Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Ketua KPPS TPS 2 Desa Tahi Ite) a.n Ishak, tanggal 6 April 2017 beserta Fotokopi KTP Ishak Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Ketua KPPS TPS 1 Desa Tahi Ite) a.n M. Junaedy J, tanggal 6 April 2017 beserta Fotokopi KTP M. Junaedy J Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Staf Sekretariat PPS Desa Tahi Ite) a.n Arche Yakob Purimahua, tanggal 6 April 2017 beserta Fotokopi KTP Sdr Arche Yakob Purimahua Berita Acara pembukaan kotak suara untuk Pengambilan Formulir Model C-KWK oleh PPK Poleang Tenggara, tertanggal 16 Februari 2017 Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Ketua PPK Poleang Tenggara) an MUH ARSAL, tanggal 7 April 2017 beserta Fotokopi KTP Sdr MUH ARSAL Formulir C1 dan Lampiran C1 untuk TPS 1 Lamoare Formulir C1 dan Lampiran C1 untuk TPS 1 Larete Formulir C1 dan Lampiran C1 untuk TPS 1 Marampuka



Bukti T-12

Formulir C1 dan Lampiran C1 untuk TPS 2 Marampuka

Bukti Bukti Bukti Bukti Bukti

Formulir C1 dan Lampiran C1 untuk TPS 1 Rambaha Formulir C1 dan Lampiran C1 untuk TPS 1 Terapung Formulir C1 dan Lampiran C1 untuk TPS 2 Terapung Formulir DA1 dan Lampiran DA1 untuk PPK Poleang Tenggara Formulir DB1 dan Lampiran DB1 untuk perolehan suara yang ditetapkan oleh Para Teradu khusus di Kecamatan Poleang Tenggara Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Agenda Pembuktian : Pemeriksaan Saksi Surat Nomor 270/61/PAPTL-2/KPU-Kab-026.659470/II/2017 perihal tindak lanjut rekomendasi tertanggal 24 Februari 2017 Daftar Pemilih Tetap TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya Daftar Pemilih Tetap TPS 1 Desa Hukaea, Kecamatan Rarowatu Utara Fotokopi Status Media Sosial Facebook akun atas nama Kasjumriati Kadir Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 50/KPUProv.026/ III/2017, bertanggal 3 Maret 2017 Perihal Panggilan Menghadap Berita Acara Klarifikasi Pemeriksaan Teradu II oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 57a/KPU-Prov.026/ III/2017, tanggal 13 Maret 2017 Perihal Surat Teguran Berita Acara Penggabungan Dokumen dalam Kotak Suara di PPK Kecamatan Poleang Utara, tertanggal 17 Februari 2017 Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Ketua PPK Poleang Utara) an Syamsuddin Saad, S.Pd, tanggal 5 April 2017 beserta Fotokopi KTP Sdr Syamsuddin Saad, S.Pd Berita Acara Pemberangkatan Kotak Suara Nomor 115/PPK-POLTIM/2017, tertanggap 17 Februari 2017 oleh PPK Poleang Timur Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Ketua PPK Poleang Timur) an Agusalim Jamali, S.Pd, tanggal 5 April 2017 beserta Fotokopi KTP Sdr Agusalim Jamali, S.Pd Keterangan Tertulis Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017 (Anggota PPK Rarowatu Utara) an Agus, tanggal 5 April 2017 beserta Fotokopi KTP Sdr Agus.

T-13 T-14 T-15 T-16 T-17

Bukti T-18 Bukti T-19 Bukti Bukti Bukti Bukti

T-20 T-21 T-22 T-23

Bukti T-24 Bukti T-25 Bukti T-26 Bukti T-27

Bukti T-28 Bukti T-29

Bukti T-30

[2.8] KETERANGAN SAKSI TERADU A. Saksi 1 Syamsudin (mantan Ketua PPK Poleang Utara) 1. Bahwa benar sebagaimana disampaikan Teradu V Anwar, ada pengosongan kotak suara. Surat suara dipindahkan ke dalam tiga kotak yang telah disiapkan, untuk mengantisipasi cuaca Kecamatan Kopeang Utara yang mendung dan hujan. Ketiga kotak itu tetap disegel. 2. Bahwa benar sesuai

Keterangan Teradu II Kasjumriati, bahwa Teradu II

menyampaikan ada beberapa yang belum masuk C-1-nya. Tapi Teradu II tidak memerintahkan pembukaan peti/kotak suara; B. Saksi II – Agus (Mantan anggota PPK Poleang Utara) Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


1. Saksi berada di TPS 1. Menanyakan kepada saksi pasangan nomor urut 1, mengapa Faria Sirkanti tidak diperbolehkan memilih; C. Saksi 3 – Agus Permadi 1. Benar sesuai keterangan Total kotak suara yang diantar ada 26. Yang sejumlah 23 kotak tidak tersegel, sedangkan yang 3 disegel. 3 kotak tersebut selain disegel juga menggunakan pelindung kantung kresek, lalu disegel lagi dengan disertai BA dan disaksikan saksi Paslon; 2. Bahwa benar telah terjadi kehabisan segel. D. Saksi Jamaludin (mantan Anggota PPK Poleang Tenggara) 1. Ketua PPK Arsal menyampaiakan ada perintah pembukaan kotak yang bersumber dari Teradu II Kasjumriati Kadir 2. Saksi Jamaludin sempat mempertanyakan kebijakan pembukaan kotak tersebut. Karena saksi Jamaludin akan membuatkan Berita Acaranya; 3. Kemudian 54 kotak dibuka. Ada juga perwakilan dari Panwascam. Namun kemudian datang polisi yang melarang, sehingga pembukaan kotak suara tersebut dihentikan. E. Saksi 5 – Kamsir (Staf KPU Kabupaten Bombana) 1. Tanggal 15 Februari saat pemungutan suara, Saksi turut mendampingi Teradu IV Ashar melakukan monitoring di Kecamatan Poleang dan sekitarnya. Pukul 09.15 mengarah ke TPS 3 Boebinang Barat. Saat itu terdapat masyarakat yang bertanya pada Teradu IV Ashar, apakah diperbolehkan memilih menggunakan C-6. Teradu IV menjawab, tidak boleh, karena telah diatur dalam UU. 2. Saat itu ada berita masalah di TPS 4, rombongan bergeser kesana melihat langsung apakah ada masalah atau tidak. Sekitar 12.30 ada masyarakat menghampiri dan bertanya apakah bisa menggunakan C-6 milik orang lain/mewakili. Teradu IV menjawab: tidak boleh. F. Saksi 6 1. Membenarkan adanya diskusi tentang C-6. 2. Teradu IV Ashar mengatakan sudah ada pengawas TPS nya; 3. Jika ada yang terbuka, agar didiskusikan antara KPPS, Saksi Paslon 1 dan saksi Paslon 3. G. Saksi 7 – Syahrir Baiduri (Mantan Ketua PPK Boepinang Barat) 1. Ada masyarakat menanyakan bagaimana jika memilih menggunakan dasar C-6 milik orang lain, Teradu IV mengatakan tidak boleh. [2.9] KETERANGAN PIHAK TERKAIT Keterangan Pihak Terkait Panwas Kabupaten Bombana: Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


1. Mengomentari jawaban Teradu bahwa mekanisme Rekomendasi Panwas Kabupaten tidak melalui PPK dan Panwascam, bahwa Panwascam terlibat dalam pembukaan kotak, sehingga tidak mungkin ikut menangani perkara tersebut dan menerbitkan rekomendasi perihal tersebut; 2. Setelah Panwas Kabupaten Bombana menerima info pembukaan kotak, lalu dilakukan penelusuran. 3. Diperoleh informasi bahwa pembukaan kotak tanpa kehadiran saksi; 4. Dari hasil penelusuran, panwas kabupaten Bombana, dilakukan kajian dan pleno yang hasilnya berupa rekomendasi Panwas; 5. Panwas menerbitkan rekomendasi sebelum penetapan hasil rekapitulasi;

III.

KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3]

Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara

Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk: a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu I adalah aktivis LSM yang tidak memberikan keterangan sebenarnya perihal organisasi tempatnya bernaung dan tidak mampu menyerahkan

AD/ART

tentang

fungsi

pemantauan

kepemiluan,

maka

DKPP

menganggap tidak perlu mempertimbangkan dalil aduan pengadu I. Bahwa Pengadu II adalah Peserta Pemilihan yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo, Pengadu II memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan; IV.

PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu II pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu I s.d V diduga melakukan tindakan melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum atas tindakannya sebagai berikut: [4.1.1] Para Teradu tidak menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana Nomor 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 Tanggal 17 Februari 2017 Perihal Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada 5 (lima) TPS di Kecamatan Poleang Tenggara dan TPS 2 Tahi Ite di Kecamatan Rarowatu. Kelima TPS di Kecamatan Poleang Tenggara terdiri atas TPS 1 Lemo, TPS 1 Marampuka, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete, TPS 2 Marampuka, dan TPS 1 Lamoare. Dasar rekomendasi terkait pelanggaran pembukaan kotak suara pada 5 TPS di Kecamatan Poleang Tenggara yang dilakukan pada 16 Februari 2017 sebelum Pleno di tingkat PPK yang dijadwalkan akan dilakukan pada 17 Februari 2017. Pembukaan kotak suara dilakukan dihadiri para saksi masing-masing Pasangan Calon dan Pihak Kepolisian serta tidak membuat Berita Acara Pembukaan Kotak Suara. Dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terungkap bahwa pembukaan kotak suara di 5 TPS diperintahkan oleh Teradu II Kasjumriati Kadir. Pelanggaran pada TPS 2 Tahi Ite Kecamatan Rarowatu terkait penggunaan C-6 KWK milik orang lain serta oleh bukan warga setempat (tidak terdaftar sebagai pemilih). Tindakan tersebut nyatanyata melanggar UU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 112 ayat (2) huruf (e) serta Peraturan KPU Nomor 10 Pasal 59 ayat (2) huruf (e), “Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapatkan kesempatan memberikan suara pada TPS”. [4.1.2] Para Teradu tidak melaksanakan dan menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana Nomor 38/BAWASLU-PROV.SG-01/PM-05.02/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Lantari Jaya, serta TPS 2 Desa Hukaeya, karena diketahui terdapat a.n Andi Mudring dan Andi Mariamu menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dengan melakukan pencoblosan pada kedua TPS tersebut; [4.1.3] Pada tanggal 23 Februari 2017 Teradu II Kasjumriati Kadir, S.Pd., M.Pd membuat postingan di media sosial facebook yang terkesan berpihak kepada Paslon Nomor Urut 2 dengan kalimat, “Atas nama keluarga besar KPU Kabupaten Bombana mengucapkan selamat kepada Bapak H. Tafdil SE.,MM dan Johan Salim, SP sebagai suara terbanyak atas hasil Pleno yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bombana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017. Beberapa jam kemudian pernyataan tersebut dihapus. Para Pengadu berkeyakinan bahwa pernyataan tersebut dapat dikategorikan berpihak dan melanggar Pasal 10 huruf (d) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni: “Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu”; [4.1.4] Teradu III Andi Usman berusaha memasukkan Faria Sirkanti seorang warga Kabupaten Konawe Selatan, untuk dapat memilih. Tindakan tersebut telah berusaha dicegah oleh salah satu saksi Pasangan Calon a.n Asdar Jamal. Namun Teradu III tetap bersikukuh dengan alasan Faria Sirkanti memiliki Formulir C-6. Diketahui belakangan bahwa ternyata Faria Sirkanti masih memiliki hubungan keluarga dengan Teradu III. Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


Perdebatan tersebut akhirnya ditengahi oleh Panwascam dan akhirnya Faria Sirkanti tidak diperkenankan memilih. Meskipun Faria Sirkanti tidak jadi memilih, namun tindakan Teradu III menunjukkan ketidaknetralan dan berusaha memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tindakan tersebut melanggar Pasal 10 huruf a Kode Etik penyelenggara Pemilu; [4.1.5] Pada 17 Februari 2017 telah terjadi penyerahan kotak suara dari PPK Kecamatan Poleang Utara kepada para Teradu (khususnya Teradu III) dengan kondisi 18 Kotak dalam keadaan kosong dan 23 Kotak Suara tidak tersegel. Atas tindakan tersebut Pengadu II menyimpulkan bahwa para Teradu telah bertindak tidak profesional; [4.1.6] Pada 15 Februari 2017, sekitar pukul 11.00 WITA, di TPS 4 Kelurahan Boepinang Barat Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana, terjadi pelanggaran Pemilihan di TPS tersebut. Salah seorang warga Kelurahan Boepinang Barat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan form C6 yang dicurigai di bawah umur. Namun Teradu IV malah memberikan solusi yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; [4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu I s.d V pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu sebagai berikut; [4.2.1] Bahwa para Teradu telah menindaklanjuti rekomendasi Nomor 029/BAWASLUPROV.SG-01/PM05.02/II/2017 dengan mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Bombana bernomor 270/49/KPU-Kab-026.659470/II/2017, tanggal 18 Februari 2017 (Bukti T-3). Teradu berdalih belum menerima pemberitahuan dari PPK perihal adanya rekomendasi dari Panwas Kecamatan Rarowatu dan Kecamatan Poleang Tenggara. Sehingga menurut para Teradu, mekanisme rekomendasi tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang melalui proses di Panwascam dan pemberitahuan dari PPK. Urgensi pemberitahuan PPK menurut para Teradu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 60 ayat (6). Tindakan para Teradu mempertanyakan ketiadaan pemberitahuan PPK dan lampiran kajian Panwascam Rarowatu dan Poleang Tenggara adalah dalam rangka pelaksanaan prinsip cermat dan kehati-hatian. Para Teradu berkesimpulan aduan tentang pelanggaran pada TPS 2 Tahi Ite tidak terbukti. Para Teradu telah meminta keterangan kepada Petugas di tingkat desa (PPS) dan diperoleh fakta tidak ada TPS 2 Larete, karena di Desa Larete hanya ada 1 TPS, yaitu TPS 1 Larete dan tidak ada nama Desa Lemo di Kecamatan Poleang Tenggara. Adapun pembukaan kotak suara di Kecamatan Poleang Tenggara diinisiasi oleh PPK Poleang Tenggara dan telah melibatkan Panwas kecamatan Poleang Tenggara, PPS Marampuka, PPS dan KPPS Lamoare. Seluruhnya turut membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara Pembukaan kotak suara sebagaimana bukti T-7. Pembukaan kotak tersebut untuk keperluan mengambil Formulir Model C-KWK yang tersimpan dalam Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


kotak suara setelah penghitungan suara di tingkat TPS. Dokumen tersebut dibutuhkan untuk publikasi SITUNG (Sistem Informasi Perhitungan Suara) yang di-upload ke situs KPU RI. Tidak ada perubahan perolehan suara setelah pembukaan kota. Dugaan penyalahgunaan C6-KWK yang terungkap dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait Perkara

Nomor

34/PHP.BUP-XV/2017,

tidak

terjadi,

Saksi

atas

nama

Hendra

menyatakan memilih dengan menggunakan C-6 miliknya sendiri, bukan orang lain. [4.2.2] Bahwa Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana Nomor 038/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 terbit tanggal 22 Februari 2017 setelah Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dilakukan oleh para Teradu, sehingga langsung ditindaklanjuti. Hasilnya dituangkan dalam model PAPTL-2 dan disampaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bombana melalui Surat Nomor 270/61/PAPTL-2/KPU-Kab-026.659470/II/2017, tertanggal 24 Februari 2017 (Bukti T-19). Pemungutan Suara Ulang pada 2 (dua) TPS tersebut tidak dapat dilakukan, karena selain Para Teradu sudah selesai menetapkan hasil pemilihan, juga dikarenakan jangka waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh KPPS paling lambat 4 (empat) hari setelah Pemungutan Suara. Para Teradu juga tidak pernah menerima pemberitahuan dari PPK perihal adanya rekomendasi dari Panwas Kecamatan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015. Meskipun para Teradu tidak mendapat pemberitahuan

dari

PPK,

namun

para

Teradu

tetap

melakukan

penelusuran

administratif dan hasilnya diperoleh fakta bahwa terdapat perbedaan antara pemilih TPS 2 Lantari dan TPS 1 Hukaea yang diindikasikan suami istri menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Pemilih di TPS 2 Lantari bernama Andi Mudring, lahir 21 Desember 1979, sedangkan di TPS 1 Hukaea bernama Mudring (Tanpa Andi), lahir 1 Juli 1976. Istri Andi Mudring bernama Andi Mariamu kelahiran 25 September 1984 sedangkan Istri Mudring bernama Maryamu (Tanpa Andi) kelahiran 1 Juli 1984. Para Teradu menyadari tugas dan

wewenang

KPU

Kabupaten/Kota

dalam

Pemilihan

Bupati/Walikota

adalah

sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf o UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah menindaklanjuti rekomendasi Panwas. Pengertian menindaklanjuti adalah mengambil langkah selanjutnya, tidak mesti persis seperti diminta oleh Panwas. Para Teradu berpendirian telah menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana dengan langka-langkah tersebut di atas dan simpulannya adalah tidak dapat dilaksanakan; [4.2.3] Bahwa Teradu II mengakui pernah membuat status yang dibuat sekitar Pukul 09.25 WITA pada 23 Februari 2017 yang berbunyi, “atas nama keluarga besar KPU Kab. Bombana mengucapkan selamat kepada Bapak H. Tafdil SE, MM dan Johan Salim SP sebagai suara terbanyak atas hasil Pleno yg telah ditetapkan oleh KPU Kab. Bombana pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017” (Bukti T-22), namun Teradu II Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


membantah tuduhan bahwa postingan tersebut menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu. Saat menulis status tersebut Teradu II sama sekali tidak berpikir akan menimbulkan polemik atau persepsi lain, mengingat proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara telah selesai ditetapkan. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian lansung dihapus. Teradu II telah dipangil dan diklarifikasi serta diberi teguran oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Nomor 57a/KPU-Prov.026/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai penyelenggara senantiasa menjaga etika penyelenggara pemilu; [4.2.4] Teradu III tidak berusaha untuk memaksankan Faria Sirkantih menggunakan hak

pilihnya

tetapi

hanya

mempertanyakan

keberatan

Saksi

atas

tidak

diperbolehkannya Faria Sirkantih untuk memilih di TPS 1 Hukaea. Tindakan Anggota PPK Rarowatu Utara (Agus M) dan Teradu III menanyakan kepada Saksi atas nama Asdar Jamal, AMd. Kep terkait alasan penolakan penggunaan hak pilih Faria Sirkanti yang hendak menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Hukaea semata-mata bertujuan mengoptimalkan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilihan, untuk menjamin penggunaan hak pilih kepada yang berhak serta memastikan orang tidak memilih kepada orang yang tidak berhak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2017. Setelah Panwascam Rarowatu Utara menengahi, diputuskan bahwa pemilih atas nama Faria Sirkanti tidak berhak memilih; [4.2.5] Teradu III menerangkan bahwa dari 24 kotak suara yang diterima oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bombana dari PPK Poleang Utara, 18 kotak di antaranya dalam keadaan kosong dan tidak tersegel sedangkan 6 kotak suara lainnya terkunci dan tersegel. Terdapat 3 (tiga) kotak suara berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara per TPS dan 3 (tiga) kotak suara lainnya berisi dokumen rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Poleang Utara dengan kondisi terkunci dan tersegel. PPK Poleang Utara mengkonfirmasi maksud mengamankan hasil pemilihan akibat kondisi cuaca hujan saat mau dibawa ke Kabupaten. Tindakan tersebut berdasarkan kesepakatan dengan Panwascam dan saksi dengan bukti Berita Acara. Selanjutnya 23 dari 26 kotak suara yang diterima oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bombana (bukan Teradu III) dari PPK Poleang Timur dalam keadaan tidak tersegel, namun tergembok/terkunci. Sebanyak 3 kota suara tidak tersegel karena kehabisan akibat penggunaan segel secara boros. Tindakan tersebut disaksikan oleh perwakilan Kepolisian, juga hasil kesepakatan penyelenggara, Pengawas, dan saksi Paslon, serta legal dengan bukti Berita Acara Pemberangkatan Kotak Suara Nomor: 115/PPKPOLTIM/2017 tanggal 17 Februari 2017. [4.2.6] Bahwa Teradu IV tidak pernah memberikan penjelasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasan yang disampaikan oleh Teradu IV saat melakukan monitoring di TPS 4 Boepinang Barat, patut diduga Bukti Video tersebut Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


telah dimodifikasi dan dipotong serta tidak utuh, sedemikian sehingga menimbulkan pemaknaan yang keliru. Saat Teradu IV berada di sekitar TPS 4 Boepinang Barat, Teradu IV melayani beberapa pertanyaan dari masyarakat sekadar minta pendapat jika terjadi beberapa hal, seperti penggunaan C6-KWK oleh orang lain dan pemilih yang diduga dibawah umur. Terkait pertanyaan tersebut, Teradu IV menegaskan bahwa apabila didapatkan kondisi seperti ini, maka segera laporkan kepada Pengawas Lapangan (PPL), yang secara kebetulan saat itu hadir pula PPL di TPS 4 Boepinang Barat, dan pada pokoknya bahwa Teradu IV menegaskan tidak dibenarkan untuk menggunakan C6-KWK milik orang lain, serta tidak dibenarkan orang di bawah umur untuk memilih. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak beralasan; [4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP perpendapat: [4.3.1]

Terkait

pokok

aduan

[4.1.1]

dan

[4.1.2]

Bahwa

para

Teradu

tidak

menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana Nomor 029/BAWASLUPROV.SG-01/PM05.02/II/2017 yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang pada 5 (lima) TPS di Kecamatan Poleang Tenggara yang meliputi TPS 1 Lemo, TPS 1 Marampuka, TPS 1 Larete, TPS 2 Larete, TPS 2 Marampuka, dan TPS 1 Lamoare dan TPS 2 Tahi Ite di Kecamatan Rarowatu. Demikian pula Rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana Nomor 38/BAWASLU-PROV.SG-01/PM-05.02/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 perihal rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Lantari Jaya, serta TPS 2 Desa Hukaeya. Tindakan Teradu menunjukkan sikap tidak responsif dan sangat formalistik dalam menangani

masalah

yang

timbul.

Rekomendasi

yang

dikeluarkan Panwaslu dengan mengambil alih tugas dan tanggungjawab Panwascam serta langsung melakukan klarifikasi di lapangan terkait peristiwa yang dilaporkan bahwa memang benar terjadi pembukaan kotak suara di luar dari mekanisme yang diatur dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomot 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Rekomendasi

Panwas

Kabupaten

Bombana

Nomor

029/BAWASLU-PROV.SG-

01/PM05.02/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017 yang diketahui masih dalam masa tenggang menurut Pasal 60 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Pada akhirnya Putusan MK Nomor 34/PHP-PUB-XV/2017 mengenai perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati memerintahkan KPU Kabupaten Bombana melakukan PSU pada beberapa TPS yang telah direkomendasikan sebelumnya oleh Panwaslih Kabupaten Bombana dalam Rekomendasi Nomor 029/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017. Tindakan para Teradu yang tidak responsif dan sangat formalistik dalam menangani masalah menyebabkan penyelesaian masalah tidak menyentuh substansi dan tidak menyeluruh. Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


Pembukaan kotak suara di luar dari prosedur peraturan perundang-undangan sesungguhnya atas kesalahan Teradu II yang memerintahkan membuka kota untuk mengambil Form C1-KWK untuk kepentingan uplaod SITUNG KPU RI. Tindakan para Teradu menurut DKPP merupakan tindakan yang mencerminkan sikap tidak profesional yang menyebabkan penyelenggaraan pemilu menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Hal tersebut melanggar Pasal 5 huruf i, huruf k dan huruf l Peraturan Bersama KPU BAWASLU DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.3.2] Tindakan Teradu II membuat status di facebook yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas selesainya rekapitulasi penghitungan perolehan suara menurut DKPP adalah bukan masalah, namun konten pesan yang disampaikan dengan memberikan ucapan selamat kepada pasangan calon H. Tafdil SE, MM dan Johan Salim SP sebagai suara terbanyak hasil Pleno yg telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bombana merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan menurut etika. Sebagai penyelenggara pemilu, tindakan Teradu III merefleksikan rendahnya sense of ethic dan sense of politic dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial di tengah ketegangan antara kelompok pendukung pasca pemungutan dan penghitungan suara. Sikap Teradu II dapat memantik syak wasangka keberpihakan yang dapat menurunkan kepercayaan dan kehormatan penyelenggara pemilu di tengah banyaknya permalahan yang mucul dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara. Di tengah ketegangan sosial politik sepatutnya penyelenggara mampu mengontrol dan menjamin seluruh sikap, ucapan, tindakan dan perbuatan dalam posisi netral dan sedikitpun tidak menimbulkan menunjukkan keberpihakan. Tindakan Teradu II terbukti melanggar Pasal 9 huruf c yang mewajibkan penyelenggara menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggara pemilu yang jujur, adil, dan demokratis juncto Pasal 10 huruf (d) Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses pemilu, Peraturan Bersama KPU BAWASLU DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; [4.3.3]

Aduan Pengadu II yang mendalilkan Teradu III memaksakan memberi

kesempatan kepada Faria Sirkantih untuk di TPS 1 Hukaea namun dicegah oleh saksi Paslon a.n Asdar Jamal yang mengetahui sebagai penduduk Konawe Selatan. Penjelasan Teradu III yang sedang melakukan monitoring berpendapat untuk memberi kesempatan kepada Faria Sirkantih menggunakan hak pilih dengan dasar terdaftar dalam DPT dan memiliki form C6-KWK. Hal tersebut menurut DKPP beralasan menurut hukum dan etika guna melindungi hak konsitusinal warganegara sepanjang tidak ada keberatan dari pihak berkepentingan yang dapat membuktikan bahwa seseorang bukan merupakan penduduk

setempat.

Bahwa

dalam

faktanya

Faria

Sirkanti

dengan

identitas



kependudukan yang dimiliki serta dapat dibuktikan KTP yang dimiliki merupakan penduduk Konawe Selatan. Alhasil Faria Sirkant tidak berhasil melakukan pemilihan TPS 1 Hukaea. Pendapat Teradu III dalam konteks tersebut menurut DKPP bersifat normatif dan tidak dapat dimaknai sebagai bentuk keberpihakan. Dalil aduan Pengadu tidak beralasan dan jawaban Teradu III meyakinkan DPPP; [4.3.4] Dalil aduan Pengadu tentang penjelasan yang disampaikan Teradu IV saat melakukan

monitoring

dalam

menjawab

pertanyaan

masyarakat

yang

dinilai

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan penggunaan Form C6 milik orang lain serta pemilih di bawa umur. Penjelasan Teradu IV yang menerangkan bahwa penggunaan Form C6 orang lain dan pemilih dibawah umur tidak diperbolehkan namun penerapannya di kembalikan kepada petugas KPPS. Penjelasan tersebut menurut DKPP mengandung ketidakpastian antara tidak diperbolehkan menggunakan

Form C6 milik orang lain dan pemilih di bawah umur dengan

penerapannya dikembalikan kepada petugas KPPS yang terkesan sebagai pilihan untuk membolehkan atau tidak membolehkan. Sepatutnya Teradu IV sebagai penyelenggara memberikan penjelasan yang tegas dan tidak multitafsir sehingga dalam pelaksanaan tidak menimbulkan keraguan. Penjelasan Teradu IV secara eksplisit tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti didalilkan Pengadu tetapi secara etik dapat menimbulkan ketidakpastian. Berdasarkan uraian tersebut dalil aduan Pengadu tidak beralasan dan jawaban Teradu IV dapat diterima; [4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini. V. KESIMPULAN Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan

para

Teradu, serta mencermati keterangan saksi, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan para Pengadu; [5.2] Pengadu I tidak lagi memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo [5.3]

Pengadu II memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan

pengaduan a quo; [5.4]

Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melakukan

pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


[5.5]

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus

menjatuhkan sanksi kepada Teradu I s.d V sesuai tingkat kesalahannya. MEMUTUSKAN 1.

Mengabulkan aduan Pengadu untuk sebagian;

2.

Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan Keras kepada Teradu II Kasjumriati Kadir Selaku Anggota KPU kabupaten Bombana;

3.

Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Teradu I Andi Usman selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Bombana, Teradu III Andi Usman, Teradu IV Ashar, dan Teradu V Anwar masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Bombana;

4.

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah putusan ini dibacakan; dan

5.

Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan tidak dihadiri Pengadu dan tidak dihadiri Para Teradu.

KETUA ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th. Ttd Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si. Ttd Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.


2017

Recommend Documents