Ii"8gal: ••••..^.tJMm£Eol^
KETERANGAN PIHAK TERKAIT PERKARA
NOMOR: 26/PHP-KOT-XV/2017
Jakarta, 21 Maret 2017
ADVOKAT / KONSULTAN HUKIUM
i
SAFARULLAH & REKAN - B. 00.11032 Jl. Bxinga Xax^uzis No. 36 B ICexulari — Sulawesi Tenggara, TUp. 0401-312S034
HP. 0813 416 7T7 S4
Email: Mflttullali67®y«lioo.oa>m
Jakarta, 21 Maret 2017
Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor26/PHP-KOT-XV/2017 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Abdul Rasak.S.P dan Haris Andi Surahrnan.S.Pd Nomor Urut 2. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Adriatma Dwi Putra.S.T., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,
alamat Jl. Syehc Yusuf No. 8, Kelurahan Kommba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor Telepon 082213842228. _ email karina adD2228fa>vahoo.com fBukti PT. 1)
2. Sulkarnain.K. S.E, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Malik Raya Nomor: 16.A. Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor Telepon 081341544514. _ email Sulkarnain
[email protected] (Bukti PT. 2) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari dalam Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017 Nomor Urut 2 (dua) (Bukti PT.3,dan PT.4), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MK/II/2017, tertanggal 13 Maret 2017, dalam hal ini member Kuasa Kepada :
Safarullah.S.H.,M.H., Ismail. B.S.H., Myrwan.S.H.. dan Muhammad Ichsan.S.H. Kesemuanya
adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Safarullah.SH. dan
Rekan yang beralamat di jalan Bunga Tanjung No.36.B. Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara. nomor telepon 0401 3192504/HP,081341677754, email_
[email protected] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan alas nama Pemberi Kuasa.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK TERKAIT. Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 26/PHPKOT-XV/2017 yang diajukan oleh Pemohon Abdul Rasak.S.P dan Haris Andi
Surahman.S.Pd. (NO.Urt. 2). Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, sebagai berikut;
DALAM EKSEPSI 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Menurut Pihak Terkait. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasll Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Kendari, Tahun
2017 yang di ajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut: 1.1.
Bahwa Permohonan Pemohon (Pasangan Nomor Urut 1)
perkara
a
quo
tidak
dapat
dikuallfikasikan
sebagai
dalam
Perkara
Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, karena dari uraian
Permohonan
Pemohon adalah tentang dugaan
pelanggaran-
pelanggaran administrasi dan Pidana yang terjadi selama proses tahapan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017,
dimana hal tersebut tidak sejalan dan atau bersesuaian dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur. Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang ; Pasal 156
(2)
Perselisihan
penetapan
perolehan
suara
hasil Pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan
perolehan
suara
yang
signifikan dan
dapat
mempengaruhi penetapan calon terpilih
Bahwa dari apa yang dikandung dalam peraturan perundangundangan
tersebut diatas sangat jelas dan tegas menyatakan,
bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, hanya memeriksa perkara yang berhubungan dengan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan mempengaruhi penetapan calon terpilih.
1.2.
Bahwa hal tersebut diatas dipertegas lagi dalam dalam Pasal 8 ayat (1) hurup b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun
2016 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Pembahan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Waiikota ;
" Pokok Permohonan Pemohon memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasH penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."
Sementara
dari
dari
uraian
dalil-dalil
Permohonan
Keberatan
Pemohon yang diuraikan oleh Pemohon dalam perkara a quo, sama
sekali tidak menguraikan kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kota Kendari), dan juga tidak memuat tentang Hasil penghitungan Suara yang benar menurut Pemohon.
1.3.
Bahwa dengan demikian berdasarkan uaraian tersebut diatas maka
menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. 2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Menurut Pihak Terkait,
bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan
Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Keberatan atas Perselisihan Perolehan Suara akhir hasil Pemilihan Waiikota dan Wakil
Waiikota Kendari Tahun 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut: 2.1.
Bahwa mengacu pada Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 1 Tahun 2016 Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam
Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Waiikota, Pemohon mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan sebagaimana tabel 1 dibawah ini:
Tabel 1
Jumlah Penduduk
No.
Perolehan Suara
<250.000
2%
1. 2. 3. 4.
2.2.
1.5%
>250.000-500.000
> 500.000- 1.000.000
1 %
0,5 %
> 1.000.000
Bahwa
berdasarkan
data
Rekapitulasi
Jumlah
Penduduk
Perkecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Per 30 Juni 2016, dari Sepuluh Kecamatan Yang berada di Kota Kendari, Jumlah Penduduk
Kota Kendari sebanyak 332.337 (tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga v:,;"/
ratus tiga puluh tujuh ) Jiwa. (Bukti PT.5)
2.3.
Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati. Walikota Menjadi UndangUndang
Juncto Pasal 7 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun
2016 Tentang Pedoman Beracara Daiam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, untuk dapat mengajukan Permohonan keberatan atas hasil
Penghitungan Suara dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari, ( Sebagaimana yang tergambar
pada
Tabel
1,
maksimal
persentase
perbedaan
perolehan suara antara Pemohon Abdul Rasak.S.P dan Haris Andi
Surahman.S.Pd. (Pasangan Nomor Urut 2) dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait Adriatma Dwi Putra.S.T. dan
Sulkarnain K. S.E. Pasangan Nomor Urut 2) adalah 1,5 % (satu koma lima persent) dari total jumlah suara sah hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017.
2.4.
Bahwa
berdasarkan
Keputusan
Komisi
Pemilihan
Umum
Kota
Kendari Nomor: 37/ Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 Tentang
Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017.
tanggal 22 Februari 2017, perolehan Suara masing masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017. (Bukti PT.6) adalah sebagaimana tabel 2 dibawah ini:
label 2
Pasangan Calon (No.Urt)
No.
Perolehan Suara
(%) 1.
Abdul
Rasak.S.P
dan
Haris
Andi
55.769 (36,86 %)
Surahman.S.Pd. 2.
Adriatma
Dwi
Putra.S.T.
dan
62.019(40,99%)
Sulkarnain.K.S.E. 3.
Drs.
Mohammad Zayat Kaimuddin.M.Si
dan Sdr Suri Syahriah Mahmud, S.E.,M.M.
151.289.(100%)
Total Suara Sah
2.5.
33.501 (22,14%)
Bahwa dari data Tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa
Pemohon
Abdul Rasak.S.P dan Haris Andi Surahman.S.Pd. (Pasangan Nomor Urut 1 ) memperoleh suara sebanyak 55.769 (Lima Puluh Lima Ribu
Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan) suara, Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait memperoleh
Adriatma Dwi Putra.S.T. dan Sulkarnain.K.S.E.)
suara sebanyak 62.019
(Enam
Puluh
Dua
Ribu
Sembilan Belas) Suara. Sementara Pasangan Nomor Uururt 3 Drs. Mohammad Zayat Kaimuddin.M.Si dan Sdr Suri Syahriah Mahmud, S.E.,M.M. memperoleh Suara sebesar 33.501. (Tiga Puluh Tlga Ribu Lima Ratus Satu) Suara. Dari Total Suara sah sebesar 151.289 (Searatus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan) suara.
2.6.
Bahwa dengan demikian persentase 1,5 % (satu koma lima persen) yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di atas adalah
1,5 % X 151.289 = 2.270 (Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh) suara, sementara selisih perolehan Suara antara Pemohon dan Pihak
Terkait adafah 62.019 suara - 55.769 suara= 6.250 suara,
atau
setara dengan 4,13 % (Empat Koma Tiga Belas Persen).
2.7.
Bahwa oleh karenanya dengan adanya selisih Suara antara Pemohon
dan Pihak Terkait sebesar 6.250 suara atau setara dengan 4,13 %, berarti selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, telah
melewati
batas ambang maksimal (1,5 %) dari batas maksimal
persentase selisih suara yang harus diperoleh Pemohon sebagai syarat formil, untuk dapat mengajukan Permohonan Keberatan atas Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor:
37/ Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapltulasi
Hasil
Penghitungan
Perolehan
Suara
Dan
Hasll
Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017.
2.8.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Pihak
Terkait. Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Pembatatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor: 37/ Kpts/KPU-Kota-
026.433608/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017,
3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel)
3.1.
Bahwa dari uraian Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) oleh karena, dari uraian Permohonan Pemohon dari halaman 3 s/d
halaman 107, Pemohon tidak menguraikan dalil-dalil tentang
/TJn.. y-
persyaratan formil apa yang telah dipenuhi Pemohon agar Pemohon
dapat dikategorikan telah memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing), tetapi justru Pemohon memuat atau menguraikan dengan tidak jelas atau kabur tentang dugaan bukti pelanggaran yang seharusnya disampaikan dalam berkas lain dalam bentuk Atat Bukti Tertulis.
3.2.
Bahwa dari dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut sebagaimana yang kami tanggapi pada angka 3.1. diatas sangat jelas telah melanggar,
atau tidak
sesuai
dengan
Lampiran
I Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon,
Dan Keterangan Pihak Terkait. 3.3.
Bahwa
dengan
denfiikian
menurut
Pihak Terkait,
Permohonan
Pemohon tidak Jelas (obscuur libel), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Permohonan Pemohon Tidak Singkron Antara Posita Pokok - Pokok Permohonan Dengan Petitum.
4.1.
Bahwa pada angka 3 Petitum Permohonan, Pemohon meminta dilaksanakanya Pemungutan Suara Ulang diseluruh Kecamatan Kota Kendari,
sementara
dalam
Posita
Pokok
Pokok
Permohonan
Pemohon yang diuraikan Pemohon pada halaman 107 s/d halaman
113 hanya menguraikan adanya dugaan money politik yang diiakukan sdr. Anwar Sadat, serta adanya dugaan pelanggaran di enam (6) TPS di Kecamatan Mandonga dan empat (4) TPS di Kecamatan Poasia,
4.2.
Bahwa demikian pula terhadap Petitum Pemohon yang meminta agar Pasangan nomor Urut 2 (Dua) didiskualifikasi sebagai Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari, adalah tidak berdasar, karena dalam Posita Pokok-Pokok Permohonan Pemohon
sama sekali tidak menguraikan pelanggaran apa yang telah diiakukan
oleh Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 2 ), serta peraturan Perundang-Undangan apa yang telah dilanggar, sehingga Pemohon berpendapat Pihak Terkait (Pasangan Nomor Urut 2 ) harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari tahun 2017.
4.3.
Bahwa dengan demikian Pihak Terkait berpendapat, permohonan Pemohon tidak singkron antara Posita Pokok - Pokok Permohonan
dengan Petitum Permohonan, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
It.
DALAM POKOK PERMOHONAN
1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan
Pemohon (Pasangan Nomor Urut 1) kecuali hal - hal yang diakui secara Tegas oleh Pihak Terkait
2. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi Pihak Terkait adalah merupakan
hal yang tidak terpisahkan dengan Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan.
3. Bahwa benar Perolehan Suara Pemohon sebanyak 55.769 (Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan) 4. Bahwa tidak benar terjadinya selisih perolehan Suara Pemohon dengan Pihak Terkait, karena Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor
Urut 2 (Pihak Terkait), tetapi yang benar bahwa selisih suara yang berjumlah 6.250. atau setara 4,13 % (Empat Koma Satu Persen). Adalah selisih
Suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait).
Dengan cara yang syah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa
Tentang
Tentang
Money
Politik Yang
dilakukan
Secara
Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
- Bahwa tidak benar Perolehan Suara yang diperoleh Pihak Terkait
disebabkan oleh perbuatan tidak jujur dari Pihak Terkait, terlebih lagi dengan melakukan Kejahatan Politik Dang sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada permohonan Pemohon halaman 110 -
112, justru
sebaliknya Pemohonlah yang telah melakukan Pelanggaran-pelanggaran selama proses Tahapan sampai pada hari Pencoblosan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017, yang antara lain sebagai berikut:
a. Melakukan intimidasi dan menahan Formulir C.6 yang akan diedarkan (Bukti P.T.7) b. Membagi-bagikan MInyak tanah dan beras (Bukti P.T.8)
c. Melibatkan bersangkutan
PNS
untuk
tidak
ikut
mempunyai
berkampanye, izin/cuti
sementara
untuk
yang
melaksanakan
kampanye (Bukti PT. 9)
- Bahwa selanjutnya tentang Anwar Sadat yang didalilkan Pemohon pada hal 111-112, adalah bukan bagian dari simpatisan, Relawan maupun Tim Kampanye Pihak Terkait, kalaupun telah ditemukan stiker gambar Pasangan Nomor Urut 2 (ADP-SUL) dan Kartu Anggota Partai Politik
(PKS) di ruang tamu Anwar Sadat, bukan berarti Anwar Sadat sudah dapat dipastikan adalah Tim ataupun Relawan Pasangan Nomor Urut 2
(ADP-SUL) karena stiker gambar Pasangan Nomor Ururt 2 (ADP-SUL) dapat dengan mudah ditemukan, karena merupakan alat sosialisasi
Pasangan Nomor urut 2 (ADP-SUL), yang dapat dicetak dengan mudah oleh siapapun juga, demikian pula tentang Kartu Anggota PKS. - Bahwa atas kejadian tersebut, benar telah dilakukan proses hukum, dan yang bersangkutan telah divonis di Pengadilan Negeri Kendari, namun atas putusan tersebut, Anwar Sadat masih menempuh upaya hukum
Banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sehingga perkara tersebut belum incrah (belum berkekuatan hukum tetap) (Bukti FT. 10 dan PT.11)
- Bahwa tentang kesimpulan Pemohon yang diuraikan Pemohon pada
halaman 112, seakan akan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran yang bersifat masif, adalah suatu kesimpulan yang sangat prematur dan tidak berdasarkan hukum, dengan hanya berpatokan pada satu peristiwa
dugaan money politik yang dilakukan oleh oknum Anwar Sadat, yang tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait.
- Bahwa demikian pula dalil Pemohon pada halaman 112 garis datar
terakhir, tentang adanya keterlibatan Aparat Pemerintah, adalah hanya merupakan bualan dan asumsi Pemohon, oleh karena dalam dalil
Permohonan Pemohon yang setebal 118 halaman dalam perkara a quo, tidak satupun menyebutkan oknum (identitas) Aparat Pemerintah yang mana yang telah melakukan Pelanggran secara terstruktur, tetapi justru
Pemohonlah yang telah melibatkan PNS dalam berkampanye (Bukti PT.12dan PT.13)
- Bahwa seharusnya Pemohon lebih bisa mempelajari dan memahami apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis
@
dan Masif, agar tidak begitu saja menuduh Pihak Terkait seakan-akan telah melakukan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur dan Masif.
- Bahwa Tentang adanya soal Ambang Batas Persentasi Gugatan yang tidak diterima atau disetujui oleh Pemohon, sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 114, seharusnya Pemohon menempuh upaya Hukum dengan cara Mengajukan Uji Materiil ke Mahkamah Konstitusi Rl.
terhadap Penerapan Peraturan Perundang-undangan tersebut, bukan dengan mengajukan Keberatan Ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara
Perselisihan Hasil Penetapan Suara.
- Bahwa demikian pula dalil Permohonan Pemohon pada halaman 115, tentang adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Indonesia
Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang
Atau Materi Lainnya yang dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Daiam Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, dimana didalam
Pasal 27 telah ditegaskan ;
(1) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa. mengadili dan memutus dugaan Pelanggaran TSM dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran TSM diregistrasi. (2) Dalam mencari kebenaran substantif atas Pelanggaran TSM yang dilaporkan, Laporan Dugaan Pelanggaran TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
(3) Dalam hal terdapat laporan Pelanggaran TSM setelah 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pengawas Pemilu menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pemilu.
Jika Pemohon merasa tidak setuju/tidak menerima isi Peraturan Bawaslu
Nomor 13 Tahun 2016 tersebut, seharusnya Pemohon mengajukan Upaya hukum Judicial Review ke Mahkamah Agung, bukan mengajukan sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, Pihak Terkait berpendapat bahwa apa yang didalikan Pemohon dalam Pokok Permohonannya adalah tidak beralasan menurut hukum.
III.
PETITUM
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam Eksepsi
Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait
Dalam Pokok Permohonan
a. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya ; b. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor Nomor: 37/ Kpts/KPU-Kota-026.433608/Tahun 2017 Tentang Penetaapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2017,
bertanggal 22 Pebruari 2017, pukul 16.30.( Enam Belas Lewat Tiga Puluh Menit) Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA)
10
«
•
Atau ;
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami, Kuasa Hukum Plhak Terkait
SAFARULL'AH.S.H..Ift.^(
SMAIli. B. S.H
' \ ^s i
MYRWAN.S.H.
11
