2017

rtin

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 63/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SENIN, 18 SEPTEMBER 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 63/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang [Pasal 32 ayat (3a)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Petrus Bala Pattyona ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Senin, 18 September 2017, Pukul 10.02 – 10.50 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Aswanto 2) Maria Farida Indrati 3) Suhartoyo A.A. Dian Onita

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Petrus Bala Pattyona B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Dessy Widyawati Mathias Manafe Harapan Dolok Saribu Muhajir Fransiska Xaveria Wahon Muniar Sitanggang Wiwin Windiantina Nur Fidiyanti Joel Robinson Surya Simbolon

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.02 WIB 1.

KETUA: ASWANTO Sidang dalam Perkara Nomor 63/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, silakan perkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, saya Petrus Bala Pattyona (Pemohon), pekerjaan pengacara. Dalam permohonan ini didampingi oleh 27 kuasa hukum. Namun, yang hadir saat ini hanya 10 orang saja, yaitu Dessy Widyawati, Mathias Manafe, Harapan Dolok Saribu, Muhajir, Fransiska Xaveria Wahon, Muniar Sitanggang, Wiwin Windiantina, Nur Fidiyanti, Joel Robinson, dan Surya Simbolon. Sekian, Pak.

3.

KETUA: ASWANTO Baik. Ini ... jadi, Bapak sebagai Prinsipal, ya? Bapak (...)

4.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Saya sebagai Prinsipal.

5.

KETUA: ASWANTO Prinsipal. Tapi, tetap saja Kuasanya mendampingi, ya, tetap Bapak yang akan tampil, ya?

6.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Terima kasih, Pak.

7.

KETUA: ASWANTO Ya. Ini kalau kita lihat Surat Kuasanya kan, sudah diberi kuasa kepada para ... Para Advokat ini. Tetapi tetap saja Bapak tampil, ndak apa-apa. Ini di Surat Kuasa sebelum ini ... sebelum kita masuk ini, 1

Surat Kuasa ini masih ada yang belum tanda tangan ini, Alfred Simanjuntak? 8.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Betul, Pak.

9.

KETUA: ASWANTO Belum tanda tangannya. Itu dilengkapi, Pak, ya?

10.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Baik, Pak.

11.

KETUA: ASWANTO Baik. Silakan disampaikan pokok-pokok permohonan. Tidak usah secara keseluruhan, cukup poin-poin yang penting saja yang bisa kita lebih mudah memahami. Karena sebenarnya, Panel sudah membaca permohonan Bapak, silakan.

12.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Terima kasih, Pak Ketua dan Anggota Majelis Yang Terhormat Panelis. Saya menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang permohonan pengujian undang-undang. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian undang-undang, yaitu Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu mengenai Pasal 32 yang berbunyi, “Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal ... pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.” Penjabaran dari pasal ini ... Pasal 32 ditetapkan dengan suatu keputusan Menteri Keuangan yang pada pokoknya se ... seperti diatur dalam peraturan Menteri Keuangan sebagai penjabaran Pasal 32 ayat (3a) UndangUndang Ketentuan Pajak yaitu, “Untuk menjadi kuasa hukum, haruslah konsultan hukum.” Sehingga menurut saya yang mengalami dan ... mengalami kerugian konstitusional, ketentuan tersebut melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945.

2

Tentang kewenangan konstitusi, sama-sama kita ketahui bahwa konstitusi Mahkamah mengadili atau menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945. Bahwa permohonan Pemohon ini diajukan karena adanya persyaratan serta pelaksanaan hak atau kewajiban sebagai kuasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) diatur dengan menteri ... dengan peraturan Menteri Keuangan. Menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) yaitu, “Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum, dan pemerintahan, dan seterusnya.” Pasal 27 ayat (2), “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan seterusnya.” Pasal 28D ayat (2), “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama.” Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia dan mengalami kerugian konstitusional. Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah dengan penjabaran Pasal 32 ayat (3a) bahwa untuk mendampingi klien di kantor pelayanan pajak haruslah konsultan pajak yang diatur dalam permen. Permen ini adalah turunan dari Pasal 32. Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah Pemohon telah ditolak untuk mendampingi klien di Kantor Pajak Bantul. Dan atas penolakan tersebut, Pemohon mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bantul. Gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Bantul, yaitu menggugat kepala kantor pajak selaku pejabat dan pribadi. Tetapi Putusan Tahun 2015, kantor pajak menga ... eh, pengadilan negeri mengatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena tidak jelas, tidak boleh digabungkan antara pejabat dan pribadi. Lalu penggugat mengajukan banding, tetapi sebelum putusan banding terbit, Pemohon mencabut gugatan. Kemudian mendaftarkan dua perkara, yaitu dipisahkan, yaitu menggugat secara pribadi dan menggugat secara … dalam kedudukan selaku pejabat. Dua gugatan ini pun ditolak dan ketika Pemohon mengajukan banding, putusan pengadilan menyatakan bahwa gugatan ditolak juga dengan alasan bahwa walaupun Pemohon sebagai advokat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mendampingi orang dalam perkara apa saja di dalam dan di luar pengadilan, di instansi mana saja, tetapi pengadilan berpendapat bahwa penolakan Pemohon karena bukan konsultan pajak, tetapi diatur dalam permen dianggap sah. Padahal Pemohon berdasarkan Undang-Undang Pajak, memiliki keahlian di bidang perpajakan dengan sertifikasi pendidikan dari Universitas Indonesia. 3

Atas penolakan-penolakan dan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, maka Pemohon ingin meminta, Mahkamah memberi penafsiran, apakah Pasal 32 Undang-Undang yang diturunkan dengan permen ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan apakah penolakan yang dilakukan itu sesuai dengan pasal-pasal yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Sehingga Pemohon memohon bahwa Pasal 32 yang menyebutkan bahwa dalam hal masalah pajak didampingi oleh kuasa, tidak perlu diturunkan dalam bentuk permen. Itulah inti permohonan Pemohon. Sekian dan terima kasih. 13.

KETUA: ASWANTO Apa yang Saudara minta? Petitumnya, apa petitumnya?

14.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Baik, Pak Ketua. Saya bacakan petitumnya. Bahwa petitum yang ingin saya dapat dari pengujian undangundang ini, yaitu: 1. Mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan Pemohon. 2. Menyatakan Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Permohonan Pengujian Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan terakhir atau yang saat ini berlaku di … dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Nomor 2007 … Tahun 2007 Nomor 28 dan Tahun 2009 Nomor 62 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau konstitusional. 4. Amar yang keempat seperti biasa, memerintahkan amar putusan Majelis Mahkamah … Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Konstitusi yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 32 untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Sekian, Pak. 4

15.

KETUA: ASWANTO Baik. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada sidang pendahuluan pertama ini, kewajiban bagi Panel untuk memberi nasihat dalam rangka perbaikan atau penyempurnaan permohonan, sehingga sesuai dengan hukum acara kita. Pertama, ini permohonan Saudara tebal sekali, gitu ya. Ini ada 70 halaman lebih, 76 halaman ya, 76 halaman. Ya, 78 halaman malah, ya. 78 halaman. Sehingga ketika kami membaca, itu susah untuk fokus, gitu. Padahal sebenarnya kan pasal yang Bapak uji itu kan, Pasal 32 ayat (3a) saja, ya?

16.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Betul, Pak.

17.

KETUA: ASWANTO Nah, sebenarnya kalau bisa, ini difokus, fokus. Saya lihat ini panjang karena Bapak memasukkan banyak hal-hal yang konkret yang permohonan (…)

18.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Saya banyak memasukkan kerugian konstitusional dan dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Bantul, Pak.

19.

KETUA: ASWANTO Ya. Cuma harus kami ingatkan bahwa tentu kerugian konstitusional yang dimaksud bukan kerugian yang sifatnya materiil, ya, tetapi harus betul-betul Saudara menjelaskan secara komprehensif bahwa dengan berlakunya Pasal 32 ayat (3a), maka kerugian konstitusional Saudara terjadi seperti apa, gitu? Nah, ini sebenarnya tidak perlu terlalu panjang, gitu ya, jadi ... jadi panjang sekali ini karena Saudara menguraikan kejadian-kejadian. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya sebenarnya yang Saudara harus lebih fokus dan bisa lebih komperehensif uraiannya adalah Saudara harus mau meyakinkan Mahkamah bahwa apa yang Saudara alami ini bukan karena implementasi dari apa sebuah norma, tetapi memang normanya yang bermasalah, ini yang belum ... belum nampak, gitu. Janganjangan ini sebenarnya normanya enggak ada masalah, gitu? Tetapi, implementasi norma di lapangan yang jadi masalah. Nah, kalau itu, nanti susah untuk bisa Saudara buktikan, apakah Saudara punya legal standing untuk mengajukan permohonan? Dan 5

kalau Mahkamah tidak yakin, Saudara tidak punya legal standing untuk mengajukan permohonan, atau Mahkamah tidak yakin bahwa Saudara punya legal standing, tentu kita tidak bisa masuk ke pokok perkara. Nah, ini yang menurut saya perlu Saudara elaborasi kembali, sehingga dengan mudah, Mahkamah yakin, ya betul, ini bukan persoalan implementasi. Saya yakinkan Bapak tahu bahwa Mahkamah tidak mengadili kasus konkret, tapi memeriksa persoalan norma, mengadili norma. Nah, ini kalau kita baca mulai halaman pertama sampai halaman 87, itu tidak kelihatan secara ... apa ... tidak ... tidak kelihatan di mana kerugian konstitusionalnya. Bahwa ada yang hal-hal konkret, yang Saudara Pemohon alami di lapangan, ini masih bisa kita lihat, ini jangan-jangan ini persoalan implementasi saja, gitu, bukan persoalan norma. Nah mungkin itu yang ketiga ya, dari saya, tolong nanti di ... apa ... dilihat kembali. Karena kalau kita baca, pasal atau norma yang Saudara anggap itu merugikan Saudara kan, sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 32 ayat (3a), “Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.” Nah, ini yang harus Saudara fokus. Ini persoalan norma atau bukan itu? Kalau diatur, berdasarkan peraturan menteri, ya, apakah betul sudah diatur berdasarkan peraturan menteri atau tidak? Atau memang ada persoalan norma kalau persyaratan itu diserahkan ke menteri? Tidak diserahkan ke undang-undang. Nah, sementara Pasal 32 ayat (3)-nya yang dirujuk dalam Pasal 3A itu, “Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus, untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.” Nah, dua hal ini saya kira yang harus Saudara lebih ... apa ... fokus secara komprehensif, sehingga, “Oh, ini betul persoalan norma.” Itu saran saya dan Para Yang Mulia juga akan memberikan saran. Siapa yang duluan? Prof. Maria dulu. Saya undang dengan hormat, Ibu Prof. Maria untuk menyampaikan saran, masukan. 20.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih, Pak Ketua. Ya, pertama kali saya melihat pada sistematikanya sudah betul, tapi memang seperti yang dikatakan Pak Ketua tadi bahwa sulit untuk memahami permohonan Anda, terlihat di sini yang dimasukkan adalah kasus-kasus konkret, dan kasus konkret itu berulang-ulang kali dirumuskan, begitu. Dari segi teknis, Anda berulang-ulang kali menyebutkan ayat itu tanpa kurung, ayat itu kan selalu berada di dalam tanda kurung, 6

semuanya begitu ya. Dan kemudian beberapa kali, Anda merumuskan Pasal 32 ayat (3) dan kemudian Pasal 32 ayat (3a), yang Anda mohonkan sebetulnya Pasal 32 ayat (3a) saja atau Pasal 32 ayat (3)? Ya. Nah, ada beberapa yang kelihatannya kok dua-duanya begitu? Di halaman 7 ini Anda menyebutkan di sini Pasal 32 ayat (3a), kemudian yang di bawahnya Pasal 32 ayat (3) saja. Di sini kalau kita melihat ayat yang akan dimohonkan adalah ayat (3a) saja, ya? Ya. Kalau di sini kita melihat persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan atau berdasarkan peraturan Kemen ... Menteri Keuangan. Sebetulnya salahnya norma ini di mana? Ya, kan? Ini kan, norma yang hanya menunjuk bahwa untuk melaksanakan pasal ini, maka diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Nah, ini yang harus Anda kaji, kenapa ini Anda nyatakan dalam petitum bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, gitu. Yang harus Anda kaji adalah kenapa pasal ini bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945, ya? Kalau Anda kemudian melaksanakan tugas Anda. Kemudian karena adanya peraturan Menteri Keuangan yang membatasi Anda, maka tentunya yang harus dilihat adalah peraturan Menteri Keuangannya. Jadi pengujiannya tidak ke MK, tapi ke Mahkamah Agung. Nah, ini yang harus Anda apa ... rumuskan dengan lebih jelas bahwa yang salah itu Pasal 32 ayat (3a). Kenapa dia memerintahkan kepada peraturan menteri, gitu? Bukan peraturan menterinya, ya kan? Bahwa peraturan menterinya mengatur bahwa syarat-syarat itu kemudian mengesampingkan hak Anda, tapi itu kan bukan hak konstitusional kalau demikian. Jadi, itu implementasi dari Pasal 32 ayat (3a) yang oleh menteri kemudian melanggar kewenangan Anda. Anda merasa bahwa dirugikan, tapi dirugikan itu bukan dalam arti inkonstitusional sebetulnya, tapi bahwa peraturan menteri itu yang mengatur lebih jauh dan itu mengenai hak Anda. Mungkin hak Anda untuk ber ... bertindak sebagai kuasa hukum dan sebagainya ini. Jadi Anda mesti menjelaskan kepada kami bahwa Pasal 32 ayat (3a) ini yang bertentangan dengan konstitusi. Kalau Anda melihat di sini dalam kajian atau dalam permohonan Anda ini, dalil-dalil ini kelihatannya bahwa yang salah adalah peraturan menterinya dan Anda terkena dampak dari peraturan menteri itu, sehingga ini yang perlu Anda kemas kembali, mengapa Anda menyebutkan Pasal 32 ayat (3a) itu harus dinyatakan inkonstitusional, itu. Tapi kok, peraturan menterinya yang tidak tepat? Nah, itu bukan ke sini arahnya, tapi ke Mahkamah Agung. Ya, saya rasa itu, Pak Ketua.

7

21.

KETUA: ASWANTO Terima kasih, Prof. Selanjutnya saya undang dengan hormat, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Silakan.

22.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Ya, Pak Petrus, saya tambahkan saja sedikit. Yang pertama mengenai surat kuasa. Kalau Anda sudah firm bahwa memberi kuasa, mestinya kedudukan Anda sebagai Prinsipal bukan didampingi. Kalau pendampingan itu kan, di peradilan pidana, ya kan. Bapak kan lawyer sudah senior. Tapi kalau Bapak ingin maju seperti hari ini, mestinya, ya, Bapak dan teman-teman, artinya meskipun di Mahkamah tidak ... apa ... tidak apa ... tidak dibatasi bahwa Prinsipal itu kemudian tidak boleh menyampaikan apa yang menjadi keinginan permohonannya, tetap boleh, cuma mesti harus tegas pembelahannya di mana kalau Bapak memberi kuasa kepada Ibu-Ibu ini dan teman-teman yang lain. Karena di sini mesti Bapak harus pakai toga juga kalau Bapak masih aktif karena Bapak lawyer. Jadi kalau besok meski Bapak hadir, kemudian masih aktif ... apa ... yang teman-teman yang lain-lainnya statusnya “mendampingi” Bapak, hadir pakai toga saja enggak apa-apa. Tapi yang lebih penting begini, Pak Petrus. Memang apa yang disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya tadi, ini pertama permohonan Bapak ini sebenarnya kalau dipadatkan bisa mungkin 30% dari ini bisa. Ini dari 70 atau 80 halaman, bisa dipadatkan. Karena ini kan yang lain-lain saya lihat lebih banyak kepada pengulanganpengulangan yang ... yang ... apa ... yang sebenarnya cukup disebut sekali. Kemudian dikaitkan dengan putusan-putusan yang Bapak alami yang di PN Bantul itu. Karena prinsipnya kan, yang pertama hanya soal kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah itu satu halaman saja cukup. Kemudian yang nomor 2 legal standing (kedudukan hukum), itu juga mungkin satu/dua halaman juga cukup. Kerugian konstitusional Bapak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, Bapak menyampaikan di sini 5 menit cukup tadi atau 10 menit. Sementara permohonannya itu 80 halaman. Itu seperti yang Bapak sampaikan tadi sudah strict. Kemudian, dasar permohonan atau alasan permohonan, namanya posita, itu juga mungkin hanya kasus-kasus konkret yang Bapak alami itu untuk pintu masuk dan tinggal petitum. Sebenarnya sedikit sekali. Mungkin 15 halaman cukup. Jadi nanti kalau Bapak masih firm ingin mengajukan ini untuk diperbaiki, supaya Para Majelis juga, Para Hakim mudah, dan siapa pun juga yang membaca permohonan Bapak ini akan mudah bisa memahami, saya kira lebih disederhanakan dengan dirampingkan saja, tanpa menghilangkan esensi yang.

8

Kemudian memang secara substansial, Pak Petrus tadi itu memang setelah saya cermati memang Pasal 32 yang a itu, yang Anda persoalkan itu memang ketika dihadapkan kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Undang-Undang tentang Advokat, ya, kan? Kemudian, di situ Anda mempersoalkan ... ini yang kemudian membuka peluang atau celah, menteri kemudian bisa, ya, kan, bisa mendegradasi ... mendegradasi hak-hak konstitusional Anda seorang advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat, yang Anda sebenarnya bisa mempunyai ... apa ... punya hak untuk mendampingi klien itu di mana saja, kapan saja, dalam tataran hukum apa pun, kan mestinya tidak dibatasi oleh undang-undang Anda itu, kan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu? Tapi, kenapa kemudian di ... ketika dihadapkan pada Undang-Undang Perpajakan Pasal 32, khususnya Pasal 32A yang ... ini Pasal 32 ini tambahan barangkali, ya? Nah, itu kok kemudian ... ada kemudian semacam pengerucutan, kemudian lebih lanjut diatur dengan peraturan menteri. Peraturan menteri juga kemudian membatasi. Saya tidak melihat kalau undang-undang itu bahwa yang boleh beracara hanya konsultan pajak dan karyawan pajak, itu di mana itu, Pak? Di peraturan menterinya? 23.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Kalau yang dibatasi, yang boleh mendampingi di kantor pajak adalah pensiunan pajak, konsultan pajak, dan/atau karyawan dari perusahaan.

24.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, itu di mana?

25.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Di permenkeu.

26.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Permen. Nah, itu. Nah, sedangkan di undang-undang kalau yang Pasal 32 yang aslinya, kan mestinya hanya bisa diwakili. Diwakili itu bisa ... ya, mestinya ... apalagi kalau dihadapkan pada Undang-Undang Advokat memang mestinya advokat bisa punya ... punya ... apa ... punya kedudukan yang privilege di situ, kan? Karena advokat kan ... masa advokat di ... di ... ini kan sama juga mengatakan, “Advokat itu tidak paham masalah hukum perpajakan.” Kan begitu, kan? Secara a contrario, kan?

9

27.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Betul.

28.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan expert-nyalah. Nah, ini sel ... tapi sekali lagi, memang itu kemudian Pasal 32 yang ahli ... yang Pasal 32A, kemudian sampai mengerucut pada produknya adalah peraturan menteri itu, nah, itu sebenarnya kan di mana itu pembelokan itu? Pak … Pak Petrus mestinya paham, bukan … bukan normanya sebenarnya, kan, mestinya. Tapi, ya, itu tadi seperti yang disampaikan Prof. Maria tadi. Kalau kemudian produk atau outcome-nya, output-nya adalah Pasal 32 itu kok kemudian mendegradasi hak-hak keadvokatan Bapak atau temanteman di sini yang kemudian … atau siapa pun yang jadi advokat tidak bisa mewakili karena harus konsultan pajak, pensiunan pajak, dan … itu kan membuat eksklusif itu kan sebenarnya kan juga … artinya bahwa memang kemudian yang lebih krusial dipersoalkan adalah masalah peraturan menteri itu. Coba dicoba, Bapak, ke Mahkamah Agung?

29.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Ke MA memang belum, Pak. Saya belum coba.

30.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Karena kalau itu Bapak persoalkan di MA, seandainya dia MA di … di … apa … kemudian legalitasnya itu kemudian bisa di … apa … mungkin Bapak juga enggak akan mempersoalkan ke sini. Karena memang norma yang ada di Pasal 32 dan Pasal 32A … meskipun Pasal 32A itu dicoba untuk mulai anu ini … mulai akan … ya, kan? Akan berpeluang untuk dibelokkan di situ, kan? Tapi kan kok sebenarnya akan kembali kepada … wong penjelasannya Pasal 32 ayat (3) itu, Pak, itu memang ada di Pasal 32 ayat … Pasal 32 ayat (3)-nya itu. Kalau penjelasan Pasal 32A-nya kan enggak ada, yang ada penjelasan Pasal 32 ayat (3)-nya itu kan mengatakan bahwa orang yang memahami masalah perpajakan. Nah, ini. Ini mungkin kemudian yang bisa menimbulkan penafsiran yang … siapa yang dipandang memahami masalah perpajakan? Apa Pak Petrus pengacara kondang yang sudah punya jam terbang lama, kemudian dipandang tidak ini? Apakah juga harus yang lebih dipandang mengusai masalah ... adalah pensiunan pajak atau yang lain sebagainya? Itu kan … ini yang kemudian mungkin … mungkin, di sini kan … yang kemudian muncul Pasal 32A itu. Tapi, kita kan enggak boleh suudzon, Pak. Karena tetap kembali kepada produk tadi, outcome-nya adalah PP-nya itu. Kemudian, kok bisa 10

membatasi itu? Tapi, ya, tanpa mengurangi hak konstitusional Bapak, dan Ibu-Ibu, dan Bapak sekalian, tetap kalau memang firm ini tetap mau bawa ke sini dulu, ya, silakan diperbaiki, dipertegas. Bahwa persoalannya adalah pure ada pada Pasal 32A-nya, bukan pada peraturan menterinya. Bapak harus tegas begitu kalau masih mau tetap … tapi beri argumentasi kepada Mahkamah. Kenapa Bapak memilih itu daripada ke Mahkamah Agung untuk mempersoalkannya masalah … karena pembelokan jelas ada pada … undang-undang tidak mengatur kok bahwa ini harus karyawan, pensiunan, dan konsultan pajak, ya kan? Namaya mewakili, orang yang tahu permasalahan pajak, sepanjang … apa … pengacara atau advokat ini paham masalah pajak dan … itu kan juga diuji nanti di dalam persidangan toh, Pak. Kalau Bapak membela masalah wajib pajak kan, juga di pengadilan pajak, kan? Ya. Ya, memang ini menarik menurut saya, isunya menarik, Pak. Tapi, ya, tolong Mahkamah diberi penguatan, argumentasi Anda, kenapa Anda lebih firm untuk memilih dibawa ke MK dulu daripada memilih yang barangnya sudah jelas wujudnya yang mestinya ada di depan mata kita lebih tepat di persoalan di Mahkamah Agung dulu daripada kok kenapa Bapak memilih … Mungkin itu saja. Kemudian nanti dalam petitum itu, Pak. Cukup satu saja. Jadi, kalau sudah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus disambung dengan … dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi enggak usah dipecah dengan amar yang … itu saja. Apa Bapak yakin kalau tidak ada 32A-nya itu, kemudian tidak muncul peraturan menteri? 31.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Kalau yang saya persoalkan, saya lebih siap sekalian untuk 3 panelis ya, Pak, kalau diizinkan (…)

32.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau apa?

33.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Maksudnya, saya bisa menjawab.

34.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nanti … ini enggak perlu Bapak jawab. Nanti. Enggak, Bapak yakin enggak, nanti … nanti di … anu … sekalian, ya. 11

35.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Ya, Pak.

36.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Setelah diberi kesempatan Pak Ketua saja. Apa Pak Petrus yakin, kalau Pasal 32A itu tidak ada, itu kemudian menutup menteri untuk membuat peraturan dan me-break down bahwa tidak akan muncul yang namanya karyawan pensiunan, maupun konsultan itu? Nanti dijawab saja sekalian. Tapi itu saja, Pak, tambahan dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

37.

KETUA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, sebenarnya kita berharap apa yang disarankan oleh Panel, itu nanti tidak perlu dikomentari terlalu panjang, cukup kalau memang dia enggak … itu baik untuk Pemohon dalam rangka memperbaiki permohonan, nanti dituangkan di dalam perbaikan, gitu. Tapi, kalau ada yang Bapak mau sampaikan, silakan.

38.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Terima kasih.

39.

KETUA: ASWANTO Jangan panjang-panjang, Pak.

40.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Ya, singkat saja, Pak. Tidak sampai 5 menit, Pak Ketua dan Anggota Panelis. Petunjuk-petunjuk saya akan penuhi bahwa normanya bermasalah dan saya akan fokus kepada ketentuan Pasal 32 ayat (3a) bahwa memang saya akan mencari dalil yang berkaitan … bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan mengenai legal standing, sebenarnya saya sudah uraikan bahwa sebagai WNI atau pihak yang mengalami kerugian. Yang ketiga bahwa perubahan-perubahan yang saya ingin perbaiki bahwa saya akan fokuskan permohonan ini menjadi dipersingkat dengan seperti pokok pikiran yang saya sampaikan tadi karena uraian-uraian yang panjang itu hanya ingin memberi gambaran,

12

tapi saya berterima kasih, dikasih arahan untuk mempersingkat supaya jangan terlalu lama membaca. Yang ketiga, petitumnya akan saya perbaiki. Memang ini dengan adanya implementasi Pasal 32 ayat (3a), Pasal 32 ayat (3a) ini di undang-undang sebelumnya dari 2000 sampai 2007, itu hanya disebutkan dapat didampingi kuasa hukum. Tetapi ini muncul sisipan di 3A ketika perubahan 2007 Undang-Undang Nomor 16 ini. Jadi, ini muncul dari berbagai pengalaman di lapangan. Saya sering berhadapan dengan kantor pajak seperti Pak … Anggota Yang Mulia Bapak Suhartoyo mengatakan bahwa dengan pembatasan bahwa seolah-olah orang yang mengerti pajak dan kami ditolak berarti tidak mengerti pajak, ini beranjak dari pengalaman bahwa ketika berhadapan dengan pajak di pengadilan pajak, saya sendiri sering mengalahkan mereka dan saya bukan berarti tidak memahami pajak, saya mempunyai sertifikasi pajak dari Universitas Indonesia, izin dari pengadilan pajak. Tetapi ketika di kantor pajak, saya karena bukan konsultan, itulah ditolak. Tapi terima kasih, saya akan perbaiki dan yang terpenting kan mencari cantelan Pasal 32 hubungannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Itu saja, Pak Hakim. 41.

HAKIM KETUA: ASWANTO Baik. Saudara diberi … Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, kalau memang ingin memperbaiki. Itu paling lambat perbaikannya sudah harus masuk hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB ya. Tapi kalau Saudara ingin lebih awal memasukkan, itu lebih bagus. Karena kalau lebih awal, bisa diagendakan juga lebih awal untuk sidang perbaikan. Dan ini biasa ada miss komunikasi, seringkali karena kita menentukan … apa namanya … kita mengatakan perbaikan 2 minggu, perbaikannya enggak masuk-masuk, menunggu panggilan sidang 2 minggu lagi, baru pada hari sidang itu diserahkan perbaikan. Nanti tolong, kalau lewat dari waktu yang sudah ditentukan tadi, yaitu Senin, 2 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB, itu berarti permohonan yang kita gunakan untuk menyampaikan laporan ke RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) adalah permohonan yang sekarang. Karena kami Panel hanya menerima dan hanya memberi nasihat sesuai dengan amanat undang-undang, nanti akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menentukan apa tindak lanjut terhadap permohonan Saudara ini, paham ya? Baik, masih ada yang mau disampaikan?

13

42.

PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA Nah, posisi saya memang sebagai pengacara. Memang Prinsipal Pemohon langsung, makanya dalam Surat Kuasa mohon petunjuk dari Pak Anggota. Dalam Kuasa kan saya didampingi, apakah boleh kami sama-sama sebagai Pemohon, tapi Prinsipalnya saya, saya saja juga tidak tahu bagaimana formatnya nanti. Karena saya Pemohon, di dalam persidangan ini saya didampingi. Karena kalau mereka, teman-teman saya juga sebagai Pemohon, padahal rekan-rekan saya juga tidak mengalami kerugian konstitusional. Itu pertimbangan saya.

43.

KETUA: ASWANTO Pak, ini kan Bapak sebagai Prinsipal, sudah memberikan kuasa kepada sejawatnya, kepada rekan-rekannya, untuk mewakili Bapak menyampaikan permohonan ini, jadi yang dilihat apakah ada kerugian atau tidak ada kerugian, bukan ke advokatnya, bukan ke kuasanya, tetap ke Prinsipalnya. Jadi, jangan Bapak khawatir, “Wah, ini kalau kawan-kawan saya nanti yang berbicara, dia kan tidak mengalami kerugian. Kuasa hukum itu kan bukan Pemohon, kuasa hukum itu adalah kuasa pemohon.” Nah, Bapak sudah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mewakili Bapak, menyampaikan apa yang ingin Bapak sampaikan, ya sehingga, kan kasihan teman-temannya juga kalau cuma dibawa datang mendampingi, diam-diam gitu kan. Nah, ya begitu, Pak, ya. Jadi Bapak boleh apa ya ... boleh tadi sudah disarankan oleh Yang Mulia, kalau Bapak disambil memberi kuasa, silakan. Kawan-kawan penerima kuasa yang mewakili Bapak. Tapi kalau Bapak juga mau menyampaikan secara langsung juga boleh, ya gitu. Ya, ini kuasanya Bapak kan banyak ini ada 26. Kalau cuma datang diam-diam juga 26 nanti kan, kasihan juga, gitu, nanti dikira tidak punya kapasitas untuk berbicara. Yang punya cuma Bapak sebagai seniornya, gitu, ya. Sama dengan yang Bapak alami tadi, yang dianggap punya kapasitas di bidang perpajakan. Mungkin ini ya mungkin “hanya bekas pegawai pajak” ya, atau “pensiunan dari kantor pajak”, “pegawai pajak”, sehingga hanya itu yang boleh mendampingi. Bapak sebagai Lawyer, “Wah, ini tidak paham pajak ini, ini nanti malah mempersulit, gitu.” Sama dengan ini ... ada tambahannya, Yang Mulia? Silakan.

44.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Gini, Pak Petrus. Memang itulah kalau di Mahkamah Konstitusi, jangan Bapak ... apa ... memang biasa beracara di peradilan umum kan hanya lawyer yang bisa mendampingi ... atau bukan mendampingi, pendampingan itu hanya di perkara-perkara pidana, kalau perdata kan 14

atau di Mahkamah ini namanya kuasa. Ini memang Pasal 44 itu begini bunyinya, tadi yang saya sampaikan, ingin yang saya sampaikan itu, Pasal 44 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ayat (1)-nya, “Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon didampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan, jadi dalam hal Pemohon dan/atau Termohon, didampingi oleh selain kuasanya, ya kan? Pemohon dan/atau Termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu.” Nah, artinya memang ada perbedaan yang jelas, antara Prinsipal yang di sini didampingi, ya kan? Atukah Para Kuasa yang di sini, yang sebenarnya sudah mendampingi Prinsipal itu sendiri. Jadi kalau yang selain yang ada di sini, mestinya kalau ada tambahan yang ada di surat kuasa itu harus membuat surat kuasa khusus untuk itu. Hanya persoalannya kan sekarang begini. Kalau kita kembalikan kepada konteks bahwa kalau Bapak membuat surat kuasa, itu seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Ya, kan? Sebenarnya yang bisa berbicara di persidangan ini siapa? Prinsipal atau kuasa? Bapak itu kan sudah Pengacara senior, di siapa? Karena Bapak sudah menguasakan, kalau sudah memberi kuasa, secara yuridis sebenarnya sudah melepaskan hak-haknya untuk ... malah kalau lebih ekstrem lagi, bisa dikatakan Bapak sudah tidak lagi punya hak untuk memper ... apa ... mengedepankan kepentingannya, begitu Bapak sudah taken kontrak bahwa kepentingannya sudah dikuasakan sudah dipindahkan kepada para kuasa hukum itu. Nah itu saja, artinya itulah kelebihan di sini, makanya di sini itu tidak lawyer pun boleh menjadi kuasa, Pak. Oleh karena ada ... apa ... himpitan itu bahwa di sini itu tidak ada larangan, siapa pun boleh menjadi kuasa, tidak harus advokat, makanya apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya saya sulit, untuk membedakan yang Bapak minta mendamping itu apakah lawyer atau bukan. Kemudian Bapak, kemudian posisi sekarang sebagai apa itu kan, tapi kalau anu mestinya Bapak beri kuasa sama teman-teman. Terus tapi kalau Bapak pun mau ikut bicara juga, Pasal 44 menjamin, “Ketika didampingi oleh harus pakai surat kuasa tadi, harus membuat surat keterangan untuk itu.” Jadi, memang itulah di Mahkamah Konstitusi, ada hal-hal yang sifatnya agak ... apa ... agak mendasar begini, mungkin teman-teman Pengacara banyak belum tahu. Baik, itu saja, Pak Ketua. 45.

KETUA: ASWANTO Terima kasih. Cukup, ya Pak, ya? Cukup, ya? Jadi ada juga yang namanya tadi Yang Mulia sampaikan itu pendamping. Pendamping itu tidak punya hak bicara. Kalau surat keterangan misalnya, Bapak membawa sekretarisnya, Bapak sebagai Prinsipal membawa sekretaris, tidak membikin surat kuasa untuk lawyer, bawa pendamping saja, itu 15

ada surat keterangan pendamping, tapi pendamping tidak punya hak bicara. Nah, sama dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang menerima kuasa, dia menerima kuasa, tapi mungkin ada tenaga bantu yang dibawa untuk operasional ... apa namanya ... alat-alat teknologinya, itu dibikin lagi surat keterangan sebagai pendamping, tapi tidak punya hak bicara, ya. Jelas, Pak, ya? Ya, kita berusaha bahwa kita beracara di Mahkamah itu ... apa ... tidak ... tidak susah, gitu, dan kita mau Mahkamah sebagai peradilan yang modern, ya. Tadi beliau sampaikan banyak yang tampil di sini sebagai kuasa, Pak, bukan sarjana hukum. Jangankan advokat, sarjana hukum pun tidak, gitu, ya. Jelas, Pak, ya? Saya ulangi lagi. Bapak diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan selama 14 hari dan 14 hari itu jatuh pada tanggal ... jatuh pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB. Tetapi kalau Bapak mau memasukkan lebih awal, itu langsung ke Kepaniteraan, tidak perlu menunggu sidang. Untuk sidang nanti ada panggilan sidang. Tapi untuk perbaikan tidak perlu menunggu sidang, langsung diserahkan ke bagian Kepaniteraan. Jelas, Pak, ya? Ada lagi? Baik, dengan demikian sidang pada hari ini kita tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.50 WIB Jakarta, 18 September 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

16