rtin
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 31/PUU-XV/2017
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA RABU, 19 JULI 2017
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 31/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Sutrisno Nugroho ACARA Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 19 Juli 2017, Pukul 13.00 – 13.07 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) Suhartoyo 3) Aswanto Cholidin Nasir
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Artha Dewinor Hajjah 2. Allen Gatan
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB 1.
KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 31/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH Waalaikumsalam wr. wb.
3.
KETUA: ANWAR USMAN Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan Pemohon memperkenalkan diri.
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH Selamat siang, Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat. Kami dari Kuasa Hukum Sutrisno Nugroho dari IDDC and Associates, Saya Artha Dewinor Hajjah dan Rekan saya, Allen Gatan, akan menyampaikan beberapa perbaikan yang sebelumnya sudah kami perbaiki.
5.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, sebentar. Dari masukan Majelis Panel ada perbaikan, ya?
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH Ya.
7.
KETUA: ANWAR USMAN Ada perubahan dari permohonan awal, di halaman berapa? Coba lihat yang perbaikan.
1
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH Ya, Yang Mulia. Kita keseluruhan halamannya jadi berubah, Yang Mulia. Ini ada beberapa pasal yang kita drop, jadi tidak kita ajukan lagi, Yang Mulia.
9.
KETUA: ANWAR USMAN Oh, begitu.
10.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH He em.
11.
KETUA: ANWAR USMAN Jadi itulah, kunci … intinya saja.
12.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH Oh, baik. Jadi, yang waktu pertama itu yang kami ajukan Pasal 127 (…)
13.
KETUA: ANWAR USMAN Ya.
14.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH Kemudian Pasal 112 dan Pasal 114.
15.
KETUA: ANWAR USMAN He eh.
16.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH Nah, yang sekarang yang kami ajukan jadi Pasal 112 dan Pasal 114. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi (...)
17.
KETUA: ANWAR USMAN Batu uji (...)
2
18.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH Batu uji (...)
19.
KETUA: ANWAR USMAN Ya (...)
20.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH Berubah, yang tadinya Pasal 28D, saat ini berubah menjadi Pasal 28I ayat (1) dan kemudian sesuai saran Yang Mulia, petitumnya pun juga kami ubah menjadi pemaknaan saja, Yang Mulia.
21.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Apa petitumnya coba dibaca.
22.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH Baik, Yang Mulia. Petitum, berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama … 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945. 3. Menyatakan bahwa unsur menguasai, memiliki, dan menyimpan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak disertai dengan barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman. 4. Menyatakan unsur menguasai, menyimpan, dan memiliki pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak disertai dengan Pasal 27 dalam hal berdasarkan tes urin atas diri tersangka atau terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika dan terdapat barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman kurang dari 5 gram. 5. Menyatakan bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 3
atau menyerahkan narkotika golongan I pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak disertai dengan barang bukti berupa narkotika golongan I. 6. Menyatakan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I pada Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak disertai dengan Pasal 127 dalam hal berdasarkan tes urin atas diri tersangka atau terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika dan tidak terdapat barang bukti berupa narkotika golongan I. 7. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia, petitum dari kami. 23.
KETUA: ANWAR USMAN Saldi.
24.
Ya, baik, terima kasih. Ada catatan sedikit dari Yang Mulia Prof.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH Baik.
25.
HAKIM ANGGOTA : ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Ini petitum Saudara, petitum Saudara itu mulai dari nomor 1 sampai 7, ya?
26.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH Ya, Yang Mulia
27.
HAKIM ANGGOTA : ASWANTO Sampai … ya, 2 lah, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Ya, sebenarnya petitum Saudara Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 itu ndak ada gunanya lagi. Kalau petitum nomor 2 sudah diselesaikan, ya, selesai yang itu kan?
28.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH Oh, oke.
4
29.
HAKIM ANGGOTA : ASWANTO Petitum nomor 2 Saudara kan menyatakan bahwa Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) ada … tentang narkotika dalam … itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, sudah selesai begitu. Ndak ada lagi gunanya yang di bawah itu. Kalau yang satu sudah diselesaikan, maka petitum 3, 4, 5, 6 ndak ada … ndak ada guna, gitu ya. Nah, mungkin perlu kalau Saudara … misalnya begini katakanlah Mahkamah mengabulkan, mengabulkan apa namanya … mengabulkan permohonan Saudara, petitum nomor 2 dikabulkan, ya, ndak ada lagi, ndak ada gunanya ini petitum 3, 4, 5, 6. Kan sudah secara garis besar Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ndak ada lagi varian-variannya, gitu. Gitu ya. Kecuali hilang yang di atas, kemudian yang 3, 4, 5, ini yang jadi variannya. Itu apa namanya … bisa … bisa … bisa dipahami. Tapi, kalau yang di atas Saudara minta, lalu kemudian di bawah kasih varian-varian, ya, itu ya menjadi tidak jelas, gitu ya.
30.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH Baik, Yang Mulia.
31.
HAKIM ANGGOTA : ASWANTO Ya, itu.
32.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, sudah jelas, ya. Pemohon mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-6, benar?
33.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH Ya, benar, Yang Mulia.
34.
KETUA: ANWAR USMAN Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X Ada catatan lagi surat kuasa untuk tanda tangannya jangan pakai scan, ya. Harus tanda tangan asli, ya. 5
35.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH Ya, Yang Mulia.
36.
KETUA: ANWAR USMAN Dibuat ulang nanti, hubungi Panitera setelah selesai sidang.
37.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH Baik, Yang Mulia, terima kasih.
38.
KETUA: ANWAR USMAN Jadi, nanti hasil persidangan ini termasuk sidang pendahuluan pertama akan dilaporkan ke RPH, ya, Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana kelanjutan dari perkara ini, nanti Pemohon tinggal menunggu surat panggilan atau pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya.
39.
KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWINOR HAJJAH Baik, Yang Mulia.
40.
KETUA: ANWAR USMAN Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.07 WIB Jakarta, 19 Juli 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
6
