2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 18/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 3 MEI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 18/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Sri Bintang Pamungkas ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 3 Mei 2017 Pukul 10.32 – 11.02 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Aswanto 2) Maria Farida Indrati 3) Suhartoyo Cholidin Nasir

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Sri Bintang Pamungkas

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB 1.

KETUA: ASWANTO Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 18/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Sebelum saya persilakan untuk memperkenalkan diri, pertamatama kami mohon maaf. Sesuai dengan agenda sidang, mestinya kita sidang jam 10.00 WIB, berhubung kami lagi Rapat Permusyawaratan Hakim membahas beberapa kasus dan diskusinya sangat intens, sehingga kita harus molor kurang lebih 35 menit, mohon maaf atas hal ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Pemohon, silakan memperkenalkan diri walaupun kami sudah kenal Bapak gitu, silakan, Pak.

2.

PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS wb.

Terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum wr.

Nama saya Sri Bintang Pamungkas, saya Pemohon dalam uji materi kepada Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 1 ... Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.

KETUA: ASWANTO Baik. Selanjutnya, walaupun permohonan kami sudah terima dan sudah dibaca, kami tetap memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan garis-garis besar dari permohonan ini. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, silakan.

4.

PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Terima kasih. Sesuai dengan syarat-syarat dan perundangan yang berlaku, di samping itu semua, saya mengajukan permohonan sebagaimana tadi saya sampaikan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pasal 40 ayat (1). Yang kedua, saya berpikir bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 40 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin pada

1

intinya adalah kesejahteraan rakyat, khususnya dalam hal ini Pemohon adalah bagian daripada pegawai negeri ... mantan pegawai negeri sipil. Yang ketiga ... eh, yang keempat, bahwa saya mengambil sebagai mantan pegawai negeri, uang pensiun saya yaitu uang saya sendiri yang sesuai dengan hak saya, yaitu mempunyai hak tagih yang selama itu disimpan oleh negara, sesuai dengan perundangan yang berlaku. Jadi, saya tidak mengambil atau tidak meminta uang siapapun, kecuali ada uang saya sendiri. Berikutnya, sebagai referensi PT Taspen dengan menggunakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, memotong pensiun saya itu dengan alasan bahwa saya terlambat menyampaikan tagihan dan jumlahnya tidak banyak, tetapi penting bagi kami yaitu sekitar Rp60.000.000,00. Dan oleh karena itu saya merasa dirugikan. Saya menyimpulkan di sini bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Pasal 40 ayat (1) tersebut seharusnya tidak berlaku untuk pensiunan pegawai negeri, baik sipil, militer, atau polisi, ABRI dari pusat maupun ke daerah. Oleh karena itu, dalam petitum, saya menyampaikan bahwa perundang-undangan tersebut khususnya Pasal 40 ayat (1) dari UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tidak diberlakukan untuk pensiunan dan berlaku surut. Saya kira itu singkatnya yang saya sampaikan. Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb. 5.

KETUA: ASWANTO Baik. Sesuai dengan amanat undang-undang, pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan menjadi kewajiban Panel untuk memberikan nasihat terhadap permohonan ini. Silakan Ibu. Saya persilakan Yang Mulia Ibu Prof. Dr. Maria.

6.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih, Pak Ketua. Kami sudah membaca permohonan Anda, tapi ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi ini tentang alat buktiya ya, alat buktinya ini kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mestinya undang-undang secara keseluruhan. Ini hanya diberikan pas pada pasal-pasal yang dimohonkan saja. Nah, kemudian ini juga Bapak hanya menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah itu berdasarkan pasal … Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, sementara MK itu sekarang undangundangnya sudah ada perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Itu untuk kewenangan Mahkamah, ya. Nah, Kedudukan Hukum ini tidak dijelaskan dengan jelas sepertinya, Bapak itu siapa? Pemohon itu siapa? Karena ini harus 2

disesuaikan dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tadi. Jadi, yang dapat menjadi legal standing di sini adalah para orang warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan sama, masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara, dan ini harus dijelaskan Bapak itu sebagai Pemohon ada di bagian mana? Dan selain itu, setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 Tahun 2005 dan Nomor 11 Tahun 2007, maka hak konstitusional itu harus menjelaskan bahwa Pemohon itu telah diatur. Jadi adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan kedua, hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian itu. Kemudian yang ketiga, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut Pemohon, penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Kemudian yang keempat, adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dimaksudkan dan berlakunya undang-undang tersebut, atau adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka kerugian konstitusional itu tidak akan terjadi atau potensial tidak terjadi. Ini harus dijelaskan. Jadi, Pemohon itu siapa, kalau warga negara Indonesia. Kemudian dengan adanya undang-undang ini, Pasal 40 itu kemudian merugikan Bapak karena apa? Itu saja yang harus dijelaskan, ya. Selain itu, masalah nebis in idem. Ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIV/2016 (rekaman terputus) dengan hal yang sama dan amar putusannya itu gugur. Nanti mohon dilihat di website MK. Dan juga saat ini MK sedang ada perkara … menangani perkara dengan pengujian pasal yang sama, yaitu Perkara Nomor 15/PUU-XIV/2016 dan Perkara 106/PUU-XIV/2016 yang sampai sekarang belum putus. Jadi kalau Bapak akan meneruskan permohonan ini, maka mohon mungkin ada alasan-alasan yang bisa menguatkan kedua permohonan itu, ya. Jadi … karena kalau ini nanti sudah putus, maka nanti bisa permohonan Bapak dinyatakan nebis in idem karena sudah ada putusan. Ini kebetulan dua permohonan ini belum selesai, ya. Nah, kemudian juga di sini Bapak mengatakan, “...Pasal 40 khususnya ayat (1).” Sebelumnya yang dimohonkan Pasal 40 keseluruhan atau 40 ayat (1) saja? Karena Pasal 40 itu ada kaitannya dengan ayat (2) dan ayat (rekaman terputus) dan ayat (2) dan ayat (3) ini juga mengacu pada ayat (1). 3

Ayat (2), “Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan pada negara atau daerah sebelum berakhirnya masa kadaluarsa.” Ayat (3)-nya, “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara atau daerah.” Nah Bapak, apakah khusus ayat (1) saja atau seluruh Pasal 40 ini? Karena berkaitan sangat erat dengan dua ayat berikutnya, ya, itu. Dan kemudian, di sini dalam petitum, Bapak mengatakan bahwa petitum Nomor 2 sampai Nomor 5 bukan kewenangan Mahkamah, jadi itu kita tidak boleh atau tidak akan menyatakan petitum 1, 2 (rekaman terputus) bukan kewenangan kita. Sedangkan, petitum yang nomor 4 ya, nomor 4 itu (a) bisa dimohonkan, tapi kemudian tentang (b), Mahkamah tidak berwenang mengadili peraturan-peraturan di bawah undangundang, ya. Dari saya mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih. 7.

KETUA: ASWANTO Baik. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, saya undang dengan hormat Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Silakan.

8.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya tambahkan, Pak Bintang, sedikit saja. Jadi memang permohonan ini secara substansi menarik, ya. Karena memang ini dialami banyak … banyak orang yang mempunyai case yang sama dengan Bapak. Memang Pasal 40 ayat (1) ini, yang Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara ini agak ... agak apa ya ... agak tidak memberikan ... memberikan keuntungan bagi seseorang yang pernah atau sudah mengalami masa pensiun, kemudian karena ada SKPP, ini kan biang keroknya di SKPP ini, Pak. SKPP ini terlambat ... terlambat yang sebenarnya bukan karena kesalahan yang bersangkutan. Tapi, Taspen tidak mau tahu soal itu karena tetap rujukannya adalah Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbendaharaan Negara itu bahwa hutang, kalau sudah lebih dari 5 tahun adalah kedaluwarsa itu. Padahal Bapak mengargumentasikan bahwa ini uang, uang saya yang saya tabung sejak jadi pegawai dulu, yang dipotong tiap bulan. Jadi sampai ke ujung manapun mestinya tetap Bapak punya hak tagih kan begitu, anu reasoning Bapak? Nah, nah itu memang argumentasi itu bisa dipahami, cuma di dalam permohonan ini karena ini forumnya adalah untuk memberi masukan kepada Bapak, meskipun nasihat ini sifatnya tidak mengikat karena semua dikembalikan kepada kehendak Bapak, apakah mau dipakai nasihat Hakim ini ataukah tidak, monggo. Tapi paling tidak Mahkamah tolong diberi argumentasi yang kuat, memang Bapak sudah 4

menyebutkan di sini hak tagih. Hak tagih yang tidak ... mestinya tidak mengenal kedaluwarsa, cuma persoalannya apakah benar uang yang ditagih itu betul-betul uang milik pegawai negeri yang bersangkutan? Apakah itu semacam uang pesangon santunan Pak Bintang, ataukah ini memang uang tabungan yang memang dipotong tiap bulan itu yang kemudian harus dikembalikan ketika yang bersangkutan pensiun dalam keadaan apapun? Mestinya seperti itu. Jadi menurut saya, mohon pendalaman di dalam permohonan ini supaya Mahkamah bisa mendapatkan sebuah landasan bahwa oh ini memang uang yang dipotong tiap bulan yang mestinya adalah sudah menjadi haknya PNS yang bersangkutan, cuma kemudian dipotong untuk ditabung, sehingga ketika nanti yang bersangkutan pensiun, bisa dijadikan bekal. Nah itu ... itu yang reasoning itu yang mesti Bapak bangun, supaya kami mendapatkan landasan yang kuat karena dalam permohonan sebelumnya yang disampaikan Prof. Maria itu, kalau yang satu, mohon maaf tadi yang dimaksud Prof. Maria itu, permohonan Bapak sendiri yang gugur itu sebenarnya. Yang Bapak ketika itu, tidak bisa menghadiri persidangan. Kebetulan saya yang ikut menyidangkan, terus dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi dengan konsekuensi Bapak bisa mengajukan yang hari ini Bapak lakukan itu. Kemudian, yang satu itu memang substansinya sama Pak, cuma itu dikaitkan dengan Undang-Undang ASN. Nah, kayaknya itu juga belum dijatuhkan putusan oleh Mahkamah, tapi Bapak bisa kemudian merujuk kepada yang satu itu. Apakah kemudian Bapak akan menanti perkara yang sudah berproses itu, ataukah Bapak tetap firmed dengan permohonan yang Bapak sekarang ajukan ini? Kalau firmed tetap ajukan, ya barangkali apa yang saya sampaikan bisa dipahami sebagai masukan, kalau pun tidak, ya tidak ada persoalan. Kemudian, di samping landasan yang kuat tadi, mungkin sistematika yang lebih tepat Pak Bintang, ini bukan ... satu romawi ini sudah benar, Kewenangan Mahkamah. Kemudian, sistematika ini, dua romawi itu tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing ini. Bapak sebut di sini Pemohon dan kepentingan hukumnya. Tapi, lebih tepat dengan sistematika yang menjadi apa ... template ya, yang ada di Mahkamah Konstitusi pada lazimnya disebut dengan Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Kemudian, yang ketiga ini tentang Pokok Perkara. Ini juga boleh, meskipun itu sebenarnya alasan-alasan permohonan. Tapi, ini sudah maknanya sama. Kemudian, yang terakhir, Petitum itu sudah benar, hanya di Petitum Pak Bintang, saya ingin tambahkan, kalau Bapak menghendaki bahwa Pasal 40 ayat (1) ini memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mestinya yang angka 2 itu menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 atau Pasal 40 undangundang nomor ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu di petitum, 5

Pak. Itu petitum yang sudah menjadi apa ... standar daripada sebuah permohonan. Kalau Bapak tadi di awal persentasi mengatakan bahwa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu, sebutkan pasal-pasalnya tadi, kalau sudah nah di petitum inilah harus ... ini gongnya ini, harus Bapak nyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) undangundang tersebut ... 1 Tahun 2004, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Harus begitu, Pak. Kemudian yang empat, seperti saya katakan, Prof. Maria ini tidak penting ... eh, tidak mungkin, bukan wilayahnya Mahkamah ini untuk mengadakan ... eh, melakukan penegasan seperti ini. Karena dengan petitum yang nomor 2 tadi, sebenarnya itu akan berimplikasi, berakibat hukum dengan sendirinya adalah konsekuensi-konsekuensi angka 4 ini dan mungkin juga angka 5 ini. Barangkali itu yang tambahan dari saya. Kemudian memang betul, tidak ada sistematika lima romawi tentang bukti-bukti. Jadi setelah angka 6, jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka di situlah tanda tangan, Bapak. Hormat kami. Bukti-bukti itu diajukan secara terpisah karena itu bukan bagian dari sistematika sebuah permohonan. Mungkin tambahan dari saya itu, Pak. Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. 9.

KETUA: ASWANTO Baik, terima kasih. Saudara Pemohon, kami paham apa yang Pemohon inginkan sebenarnya, tetapi karena memang sesuai dengan hukum acara dan sistematisasi yang harus kita jadikan sebagai rujukan, maka kita berharap bahwa apa yang telah kami sarankan itu bisa di ... apa ... bisa dilakukan perbaikan kalau Bapak berkeinginan untuk melakukan perbaikan. Sehingga ada beberapa poin yang mesti misalnya tadi, Yang Mulia Pak Suhartoyo mengingatkan halaman 2 itu, yang Bapak tulis, Pemohon dan kepentingan hukumnya. Mestinya di situ yang kedua, kedudukan hukum Pemohon atau legal standing Pemohon. Lalu kemudian yang tiga, itu tentang Pokok Perkara, ya. Itu alasan-alasan permohonan yang sering kita sebut dengan posita. Lalu yang keempat, petitum saya kira sudah tidak ada masalah, cuma di bagian petitum sebenarnya di bagian petitum ini bisa diperingkas, Pak, bisa diringkas lagi, ya. Mungkin petitumnya cukup apa namanya ... cukup dua saja mungkin petitumnya, sebenarnya, ya. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, misalnya. Lalu ... eh, empat, ya. Ya, ya, ya. Ada empat jadinya, yang nomor 6 itu, ya. Yang Majelis Hakim berpendapat lain, ya, ex aequo et bono itu. Tapi yang paling penting di situ adalah Bapak minta bahwa norma yang ada 6

pada Pasal 40 ayat (1) itu dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kan itu yang paling penting, Pak. Nah, itulah sebabnya kalau bisa, ini juga saran, ini norma atau pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian ini kan banyak sekali. Mungkin bisa nanti lebih fokus ke ada pasal yang menurut saya lebih apa ... lebih, lebih ... tidak perlu terlalu banyak pasal yang dijadikan sebagai landasan pengujian atau batu uji, bisa fokus ke Pasal 34 ayat (2), “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memper ...,” dan seterusnya, gitu. Mungkin ... sehingga bisa lebih ... lebih fokus kita nanti, gitu. Nah, itu. Lalu kemudian yang terakhir dari saya, mungkin tadi mengulang kembali sedikit apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Maria dan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, pada bagian ... pada bagian legal standing ini perlu dielaborasi kembali, sehingga Mahkamah bisa yakin bahwa Pemohon memang punya kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan atau punya legal standing untuk mengajukan permohonan ini dan untuk meyakinkan Mahkamah bahwa memang Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan, tentu perlu elaborasi bahwa dengan berlakunya norma yang ada di dalam pasal yang diuji itu, itu Bapak mengalami kerugian ... tidak kerugian materiil, tetapi kerugian konstitusional. Jadi dengan berlakunya norma yang diminta untuk diuji ini, Bapak mengalami kerugian konstitusional atau menurut penalaran yang ini, potensial untuk bukan hanya faktual, bisa juga potensial. Lalu kemudian harus juga dikuatkan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Bapak, yaitu misalnya menyatakan bahwa norma ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka menurut penalaran yang wajar kerugian Bapak tidak akan terjadi, atau kerugian konstitusional yang diakibatkan pasal itu, itu tidak akan terjadi seandainya pasal itu kemudian dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, itu mungkin yang perlu Bapak elaborasi kembali di bagian Kedudukan Hukum, walaupun kami paham betul bahwa memang Bapak mengalami kerugian, tapi perlu Bapak tuangkan, perlu Bapak elaborasi di bagian Kedudukan Hukum sehingga Mahkamah yakin bahwa memang Pemohon adalah Pemohon yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena mengalami kerugian konstitusional atau potensial mengalami kerugian konstitusional. Saya kira itu yang Bapak perlu elaborasi, walalupun sebenarnya dengan permohonan yang singkat ini kami sudah bisa paham apa yang Pemohon inginkan, tetapi kita punya hukum acara yang harus kita jadikan sebagai rujukan. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? silakan, Pak.

7

10.

PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Ya, Majelis Hakim Yang Mulia. Kira-kira saya sudah tahu apa yang menjadi kekurangan dari permohonan kami ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, yaitu tentang Pasal 40 ayat (1), saya memang sudah berdiskusi dengan pihak PT Taspen dan memang kemudian ada surat yang saya juga sudah lampirkan di situ, di bukti P-9B bahwa concern mereka terutama adalah Pasal 40 ayat (1). Tetapi sesuai dengan petunjuk Prof. Maria tadi, saya akan coba gali lagi keterkaitannya dengan Pasal 2 ... ayat (2) dan (3). Saya mengambil kesimpulan bahwa masalahnya itu ada di kedaluwarsa dan penerapan dari kedaluwarsa itu juga tidak tidak pas karena ada kata-kata maksimum pembayaran. Kemudian yang kedua yang ingin saya juga sampaikan, ada beberapa orang, paling tidak dua orang yang menghubungi saya karena tertarik dengan permasalahan. Jadi kelihatannya mereka belum ... belum mengajukan sebagaimana tadi disampaikan sudah ada Perkara Nomor 15 dan 106, tapi di samping itu saya akan mencoba melihat perkara yang diajukan Perkara Nomor 15 dan 106 PUU tadi sekiranya ada kesamaan mungkin kami bisa bersama-sama kalau peluang ini diizinkan atau bisa menjadi bagian daripada kegiatan Mahkamah Konstitusi. Saya pernah mengajukan judicial review terhadap Pasal 134, 136 bis, dan 137, dan bersamaan dengan itu ada pihak lain Saudara Eggi Sudjana dan ternyata oleh Mahkamah Konstitusi itu digabung. Jadi saya akan mencoba atas izin Mahkamah untuk menghubungi perkara yang dua yang belum putus tadi itu sekiranya diizinkan. Itu saja.

11.

KETUA: ASWANTO Baik, untuk Perkara 105 itu sudah selesai tahap pemeriksaan, ya. Kita sementara membahas di Rapat Permusyawaratan. 106, ya, 106 yang belum selesai, ya. Nanti Bapak bisa lihat di web kita sudah sampai di mana perkembangan perkara yang dimaksud. Bapak punya kesempatan untuk melakukan perbaikan kalau berkenan untuk melakukan perbaikan itu paling lambat perbaikan diserahkan pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, pukul 10.00 WIB, itu kalau ingin dilakukan perbaikan. Jadi 14 hari sejak hari ini, tapi seandainya Bapak ingin memasukkan lebih awal itu juga lebih bagus, batas akhirnya 14 hari. Batas akhir 14 hari adalah hari Selasa, 16 Mei 2017, pukul 10.00 WIB. Kalau Bapak lebih awal memasukkan, kita bisa lebih awal mengagendakan untuk sidang selanjutnya karena kita masih akan ada sidang selanjutnya ini untuk menerima perbaikan, tetapi perbaikan yang Bapak lakukan itu bisa dimasukkan sebelum kita sidang. Jadi penyerahan perbaikan itu tidak perlu menunggu panggilan sidang, kapan saja Bapak memasukkan yang penting tidak lewat dari 14 hari. Silakan Bapak 8

masukan dan kalau lebih awal Bapak masukkan maka kita bisa mengagendakan sidang berikutnya lebih awal. Ada lagi, Pak, yang ingin disampaikan? 12.

PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Tidak ada, kepada Yang Mulia Majelis Hakim saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

13.

KETUA: ASWANTO Baik, baik terima kasih sekali lagi kami mohon maaf Bapak harus menunggu lama karena kami ada Rapat Permusyawaratan tadi. Karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka sidang pada hari ini kita anggap selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.02 WIB Jakarta, 3 Mei 2017 Kepala Sub Bagian Risalah,

Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

9