2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 10/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN DOKTER TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 9 FEBRUARI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 10/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran [Pasal 1 angka 4, angka 12, angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d, Pasal 38 ayat (1) huruf c] dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dokter [Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Judilherry Justam 2. Nurdadi Saleh 3. Pradana Soewondo, dkk. ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 9 Februari 2017 Pukul 14.15 – 15.09 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Aswanto 2) Manahan MP Sitompul 3) Wahiduddin Adams Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Judilherry Justam 2. Pradana Soewondo 3. Wahyu Setia Kusuma 4. Wahyuning Ramelan 5. Marulam Panggabean 6. Erfen 7. Grace 8. Sudjoko 9. Suryono Santoso B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Muhammad Asrun 2. Ai Latifah 3. Vivi Ayunita

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.15 WIB 1.

KETUA: ASWANTO Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, silakan diperkenalkan diri walaupun kita sudah kenal.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Hari ini kami dari Pemohon dan Kuasa dalam pengujian Undang-Undang Tentang Pendidikan Kedokteran dan juga Praktik Kedokteran yang hadir pada hari ini Pemohon ... ada beberapa Pemohon. Yang pertama, Pemohon 1 dr. Judilherry Justam, di sebelah kiri saya paling pojok Prof. Pradana Soewondo, sampingnya lagi ada dr. Marulam Panggabean, sebelah dr. Judil ada Prof. Wahyuning Ramelan, selanjutnya dr. Wahyu Setia Kusuma, sebelahnya ada dr. Erfen, di belakang sebelah, ya, di belakang sebelah kiri ada dr. Grace Wangge, Pemohon 29, di belakang sebelah kanan ada dr. Sudjoko Kuswadi bersama dengan dr. Suryono Santoso. Sebelah kanan saya Kuasa Pemohon, Bapak Muhammad Asrun, sebelah kiri Ai Latifah, saya sendiri Vivi Ayunita. Terima kasih.

3.

KETUA: ASWANTO Baik. Terima kasih, permohonannya kami sudah baca, tetapi tetap kami beri kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan garis-garis besar dari apa yang dimohonkan. Ini ada 2 undang-undang, ya. Silakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA Terima kasih, Yang Mulia. Untuk permohonannya saya sampaikan yang pokok-pokoknya saja. Untuk kewenangan Mahkamah kami menganggap Mahkamah Konstitusi berwenang menga ... menguji, memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Selanjutnya mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Nah, masingmasing Pemohon ini terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, yaitu ada yang menjadi dosen dan juga guru besar beberapa fakultas kedoteran yang ada di beberapa di universitas di Indonesia. Ada Pemohon 3, Pemohon 5, Pemohon 6, Pemohon 8, 9, dan 10.

1

Selanjutnya sebagai dosen dan dokter ahli, ahli di bidang tertentu ada Pemohon 1, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 29, 31, dan 32 yang berprofesi sebagai dokter. Ada Pemohon 4, 17, 19, 25, 26, 27, 28, dan juga 30, pada pokoknya Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada masing-masing kedudukannya memiliki kepedulian dalam mewujudkan terbangunnya etika organisasi dan keinginan terciptanya tata kelola yang baik dalam organisasi profesi kedokteran dalam meningkatkan profesionalisme dokter di Indonesia yang akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Untuk kerugian konstitusional nanti akan kami sampaikan bersamaan dengan pokok permohonan. Langsung saja masuk ke halaman 22 alasan permohonan bahwa menurut Pemohon berlakunya ketentuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diatur, dijamin, dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan juga Pasal 31 ayat (1). Selanjutnya langsung masuk ke halaman 32. Jadi, di sini ada sembilan, ada sembilan pokok permohonan. Yang pertama, mengenai sertifikat kompetensi. Nah, di Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap pemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Nah, selanjutnya Pasal 29 ayat (3) huruf d menyatakan untuk memperoleh tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi d harus memenuhi kompetensi. Penjelasannya di Pasal 29 ayat (3) huruf d ini menyatakan sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh koligium yang bersangkutan. Alasan Para Pemohon keberatan pada ketentuan a quo adalah karena setiap lulusan Fakultas Kedokteran telah melalui uji kompetensi sesuai dengan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dan mendapatkan ijazah profesi atau ijazah dokter sehingga menurut Pemohon tidak ... tidak diperlukan lagi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari kolegium dokter Indonesia yang dibentuk oleh IDI. Selanjutnya, frasa sertifikat kompetensi dalam ketentuan tersebut … dalam undang-undang tersebut telah digeneralisir antara sertifikat kompetensi yang pertama kali diberikan kepada dokter baru atau mahasiswa program profesi dokter yang telah lulus uji kompetensi, mahasiswa program profesi dokter atau UKM PPID dengan sertifikat kompetensi yang diberikan pada saat prasertifikasi, yaitu setelah 5 tahun

2

praktik mandiri dan menjalani program pengembangan dan pendidikan kedokteran berkelanjutan dengan perolehan satuan kredit khusus. Sertifikat kompetensi yang pertama kali tersebut di atas seharusnya menyatu atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat profesi yang diberikan pada mahasiswa kedokteran yang lulus UKMPPD atau dengan perkataan lain sertifikat profesi tersebut seharusnya dimaknai pula sebagai sertifikat kompetensi. Sedangkan frasa uji kompetensi dalam ketentuan pasal a quo seharusnya mengacu pada undang-undang yang lebih baru yang mengatur tentang uji kompetensi, yaitu Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2013. Namun berlakunya undang-undang a quo mengakibatkan sertifikat kompetensi ini tetap harus dimiliki secara terpisah oleh mereka yang telah lulus UKMPPD, baik yang … baik dengan cara menempuh uji kompetensi lagi maupun dengan syarat membayar sejumlah biaya untuk dapat memperoleh sertifikat kompetensi dimaksud. Sedangkan sertifikat kompetensi ini mutlak dibutuhkan oleh seorang dokter untuk dapat memperoleh surat dan registrasi dokter dan KKI sebagai syarat mutlak memperoleh izin praktik. Bahwa selanjutnya, Mahkamah dalam Putusan Nomor 122/PUUXII/2014 Tanggal 17 Desember telah menolak permohonan PDUI, ini ada ralat mengenai Pasal 36 ayat (3) yang pada waktu itu pokok permohonannya memohon agar pelaksanaan uji kompetensi diserahkan pada profesi sarjana. Mahkamah telah menolak permohonan tersebut. Maka menurut Pemohon, demi hukum tidak dibenarkan lagi bagi kolegium yang dibentuk IDI untuk menyelenggarakan uji kompetensi untuk … terhadap lulusan Fakultas Kedokteran. Alasan lain adalah uji kompetensi ini menurut undang-undang pendidi … sistem pendidikan, haruslah diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Sisdiknas sehingga demi hukum tidak dibenarkan kolegium dokter Indonesia yang dibentuk oleh IDI menyelenggarakan uji kompetensi dan memberikan sertifikat kompetensi bagi lulusan Fakultas Kedokteran karena tidak memenuhi persyaratan akreditasi dan lebih lanjut disebutkan pula pada tan … pada Pasal 53, penyelenggara … penyelenggara dan satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah haruslah berbentuk badan hukum pendidikan. Nah, IDI ini tidak berbentuk badan hukum pendidikan sehingga menurut Pemohon dia tidak berwenang menyelenggarakan uji kompetensi. Nah, lebih jauh lagi selanjutnya halaman 35. Kolegium dokter Indonesia bentukan IDI yang tidak tergerak di sini juga menyelenggarakan uji kompetensi bagi dokter lulusan luar negeri yang kualitas fakultas kedokterannya juga sangat beragam. Di samping itu, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 3

yang dinyatakan bahwa penyelenggaraan dan satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum. Ternyata kolegium dokter Indonesia ini juga jelas tidak memenuhi syarat sebagai badan hukum. Dengan demikian, menurut Pemohon Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan 28D ayat (1). Selanjutnya, kedua. Berkaitan dengan frasa … makna organisasi profesi yang dalam undang-undang a quo hanya dimaknai sebagai IDI saja. Nah, ini Pasal 1 angka 12 menyatakan organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter … dan Persatuan Dokter Gigi untuk dokter gigi Indonesia untuk dokter gigi. Selanjutnya, Pasal 38 ayat (1) menyatakan untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter dan dokter gigi harus: c. Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. Alasan Para Pemohon menolak ketentuan pasal a quo karena Pemohon menghendaki perhimpunan dokter spesialis yang berada dalam lingkungan IDI juga diakui sebagai organisasi profesi agar memiliki otonomi. Misalnya antara lain agar dapat memberikan rekomendasi praktik dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014. Jika perhimpunan dokter spesialis tidak diberikan pengakuan sebagai organisasi profesi, maka perhimpunan dokter spesialis tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi izin praktik. Pemberian status perhimpunan dokter spesialis sebagai organisasi profesi ini sebenarnya akan memudahkan penilaian integritas dan ketaatan etika seorang dokter spesialis yang terkait dengan perhimpunannya masing-masing. Dalam ketentuan undang-undang yang diuji tersebut, frasa organisasi profesi hanya terkesan untuk Ikatan Dokter Indonesia saja atau IDI yang bertenta … hal ini bertentangan dengan makna yang dikandung dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang displin ilmu tersebut. Pengertian dari organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut dalam pasal a quo tersirat pengertian bahwa organisasi profesi itu juga terdiri dari berbagai organisasi profesi dari masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu masingmasing, yaitu perhimpunan dokter spesialis beserta kolegium masingmasing yang terkait. Memang demikian, dalam organisasi IDI sendiri tidak ada … terdapat sejumlah perhimpunan cabang masing-masing disiplin ilmu yang bersifat independen dan otonom. Nah, kesemua perhimpunan ini 4

beserta kolegiumnya tentunya juga berhak juga disebut sebagai organisasi profesi dan dengan demikian, IDI bukanlah satu-satunya organisasi profesi kedokteran. Oleh karenanya, organisasi profesi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 telah merugikan hak konstitusional Pemohon, khususnya bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Selain itu, juga bertentangan dengan Pasal 1 angka 3, Pasal 28 ayat ... Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan juga Pasal 28D ayat (1). Selanjutnya, poin ketiga dari permohonan ini berkaitan dengan Kolegium Kedokteran Indonesia yang dibentuk oleh organisasi profesi, halaman 38. Pasal 1 angka 13, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan, “Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi.” Untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. Alasan Pemohon menolak ketentuan pasal a quo adalah karena Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 menempatkan kolegium ilmu kedokteran atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia menjadi subordinat dari Ikatan Dokter Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan kolegium menurut Ortala? Kolegium ilmu adalah sekelompok orang yang mengelola salah satu ilmu cabang ilmu tertentu, sedangkan MKKI (Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia) disebutkan juga bahwa suatu organisasi majelis yang anggotanya terdiri dari ketua-ketua kolegium ilmu kedokteran yang ketuanya dipilih dari para anggota majelis tersebut, serta dikukuhkan oleh Muktamar IDI MKKI, dan kolegium ilmu kedokteran merupakan satu kesatuan. Dalam melaksanakan tugasnya, MKKI antara lain mempunyai tugas menetapkan program studi spesialis baru ... spesialis baru. Berlakunya pasal a quo yang juga mengakibatkan kewenangan MKKI dalam menetapkan program studi dokter spesialis baru ini dikerdilkan atau direduksi dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 AD/ART IDI tentang Tugas dan Wewenang MKKI. Pengerdilan atau pereduksian wewenang IDI ini menyebabkan terjadinya sejumlah kasus dimana suatu keahlian yang sudah diakui oleh MKKI sebagai spesialisasi dihambat, ditolak, atau tidak kunjung disahkan oleh PB IDI. Selanjutnya, halaman 39. Walaupun menurut peraturan konsil Nomor 6 Tahun 2011 Registrasi Dokter dan Dokter Gigi disebutkan bahwa sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan dan seterusnya, tapi dalam pelaksanaannya peranan IDI sangat dominan, sebagai ketentuan … sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam 5

Surat Keputusan PB IDI Nomor 677/PB dan seterusnya ada di poin 1, 2, dan 3 sampai halaman 40. Dengan demikian, peran kolegium dalam menerbitkan sertifikat kompetensi dibuat sangat minor, hanya sekadar memberikan stempel saja. Selanjutnya, pengurus besar IDI membentuk kolegium dokter Indonesia dengan tidak memperhatikan kualifikasi dan kompetensi yang disyaratkan untuk menjadi ketua dan anggota kolegium tersebut. Pada dasarnya, IDI sendiri ini sebagai medical association seyogianya hanya berfungsi sebagai serikat pekerja atau trade union atau political body. Bagi dokter Indonesia, sebagaimana halnya FSPI, persatuan wartawan, persatuan PGRI, dan berbagai trade union ini termasuk IDI memperjuangkan kepentingan politik anggotanya, terutama menyangkut masalah kesejahteraan perlindungan hukum dan anggota, dan sebagainya. Sedangkan, kolegium atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia sesuai dengan istilahnya, Academy of Medicine of Indonesia adalah akademic body bagi dokter Indonesia. Agar supaya tidak terjadi tumpang tindih antara fungsi IDI sebagai trade union dan MKKI sebagai academic body, seharusnya frasa organsisasi profesi dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 1 butir 13 menyatakan batal atau dihapuskan karena untuk menjamin independensinya, kolegium seyogianya dibentuk oleh fakultas kedokteran atau program studi bersama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran dengan atau tanpa medical council, dalam hal ini adalah KKI, terlepas dari medical association yang dalam hal ini adalah IDI. Nah, maka menurut Pemohon ketentuan Pasal 1 angka 13 undang-undang a quo merugikan hak konstitusional Pemohon dan juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 31 ayat (1). Yang keempat. Mengenai anggota konsil kedokteran yang berasal dari organisasi profesi, terdapat pada Pasal 14 ayat (1) huruf a UndangUndang 29 Tahun 2014 yang menyatakan, “Jumlah anggota konsil kedokteran Indonesia 17 orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari: a. Organisasi profesi kedokteran, dua orang. Pemohon berkeberatan dengan ketentuan pasal a quo karena menurut Pemohon hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum akibat adanya potensi benturan kepentingan antara wakil organisasi profesi kedokteran sebagai komisioner dalam institusi KKI yang berfungsi sebagai regulator dimana pengurus organisasi profesi kedokteran yang beranggotakan para dokter Indonesia menjadi objek regulasi, apalagi salah seorang komisioner tersebut juga adalah ketua umum organisasi profesi kedokteran, dalam hal ini IDI. Pasal 4 ayat ... Pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan, “Untuk ... ini fungsi IDI adalah untuk melindungi masyarakat menerima jasa,” ralat, mohon maaf, “Fungsi KKI adalah 6

untuk melindungi masyarakat menerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter, dan dokter gigi, dan seterusnya.” Selanjutnya Pasal 6, menyatakan, “Konsil Dokter Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.” Ketentuan lebih lanjutnya juga tugas dari konsil dijelaskan di Pasal 7 ... Pasal 7. Kemudian di undang-undang yang sama Pasal 8 disebutkan dalam menjalankan tugas, konsil mempunyai wewenang, sebagaimana disebut dari a sampai dengan g di halaman 43. Nah, potensi benturan kepentingan dari wakil organisasi profesi yang menjadi komisioner KKI dan statusnya menjadi pengurus atau pimpinan dalam kepengurus organisasi profesi terdapat dalam ... dapat terjadi dalam hal. Satu. Adanya frasa dalam Pasal 4 undang-undang a quo menyatakan, “Untuk melindungi masyarakat menerima jasa pelayanan kesehatan.” Yang dapat dimaknai juga upaya untuk melindungi masyarakat menerima jasa kesehatan dari kemungkinan adanya pelayanan kesehatan yang kurang ... kurang atau tidak bermutu dari dokter, sebagaimana penyedia jasa pelayanan kesehatan. Selanjutnya, adanya kewenangan KKI dalam menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi setelah menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi, dan juga kewenangan KKI dalam mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi. KKI adalah lembaga negara yang ber ... yang langsung bertanggung jawab pada Presiden Republik Indonesia, dengan demikian komisioner KKI itu sendiri adalah pejabat publik, sebagaimana pejabat publik dari lembaga-lembaga negara lain. Afiliasi anggota KKI dalam organisasi profesi bahkan sebagai ketua umumnya dapat membuat keputusan-keputusan KKI ini menjadi bias karena bagaimana pun juga organisasi profesi akan mengedepankan kepentingan organisasinya yang dapat saja berbeda atau bertentangan dengan kepentingan KKI sebagai regulator dalam menjamin terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu, yang ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat penerima jasa pelayanan jasa kesehatan. Aturan-aturan yang ... undang-undang yang ada harus mengedepankan kepentingan masyarakat dan harus dikawal pelaksanaannya karena sejak dari awal proses pembuatan setiap peraturan dan undang-undang itu sendiri terhadap ... terdapat conflict of interest yang memungkinkan berbeloknya kepentingan publik dalam kepentingan masing-masing ... dalam kepentingan masing-masing personal atau kelompok. Demikian pula dalam pelaksanaannya. 7

Oleh karena itu, mengembangkan aturan atau undang-undang yang mampu membentuk budaya pelayanan publik yang bebas conflict of interest menjadi sangat krusial demi terbentuknya kepercayaan publik atau masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara. Atas hal tersebut Para Pemohon menginginkan agar frasa unsurunsur yang berasal dari organisasi profesi ini haruslah dimaknai sejauh tidak menjadi organisasi profesi yang bersangkutan karena hal ini merugikan hak konstitusional Pemohon, khususnya Pasal 14 ayat (1) butir 1a bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Yang kelima berkaitan dengan organisasi profesi yang menjadi salah satu pihak yang menyusun standar nasional pendidikan kedokteran. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 menyatakan, “Standar nasional pendidikan kedokteran yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi disusun secara bersama-sama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan organisasi profesi.” Para Pemohon berkeberatan dengan ketentuan Pasal 27 ... 24 ayat (1) ini dengan argumentasi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian tiga tadi karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1). Yang keenam, mengenai sertifikat profesi. Dalam Pasal 38 ... Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 menyatakan, “Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.” Selanjutnya Pasal 36 ayat (1)-nya, “Untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter atau dokter gigi.” Pemohon berkeberatan dengan pasal a quo, dengan argumentasi sebagai berikut. Yaitu seorang dokter untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter harus memiliki sertifikat kompetensi. Nah, selanjutnya menurut Peraturan Konsil Nomor 6 Tahun 2011, registrasi dokter dan dokter gigi ditentukan bahwa sertifikat kompetensi ini diterbitkan oleh kolegium terkait setelah lulus uji kompetensi. Nah, dari ketentuan undang-undang dan peraturan terkait ternyata terdapat kerancuan. Di satu pihak, setelah lulus uji kompetensi seorang mahasiswa program profesi dokter yang akan diberikan sertifikat profesi akan diberikan sertifikat profesi. Namun, sertifikat kompetensinya diberikan oleh kolegium, dalam hal ini ... dalam hal ini Kolegium Dokter Primer Indonesia atau dokter ... Kolegium Dokter Indonesia (KDI). Seyogianya, begitu seorang mahasiswa program profesi dokter lulus ujian kompetensi yang bersangkutan di samping 8

memperoleh sertifikat profesi dari perguruan tinggi yang bersangkutan, sekaligus juga berhak memperoleh sertifikat kompetensi. Kolegium seyogianya menerbitkan sertifikat kompetensi hanya bagi dokter yang sudah lama lulus dan berpraktik mandiri sebagai dokter, bukan yang baru lulus atau yang biasa disebut dengan resertifikasi. Dari pengalaman yang ada saat ini, dokter yang sudah ... yang sudah lulus ujian kompetensi yang bersifat nasional UKM atau UKMPPD tetap harus menjalani semacam uji kompetensi lagi yang dijalankan oleh Kolegium Dokter Primer Indonesia atau Kolegium Dokter Indonesia. Di samping memberikan tambahan bagi dokter baru lulus untuk mengikuti ujian lagi, tapi juga ada beban biaya khusus yang dikenakan untuk mereka yang mengikuti uji kompetensi tambahan ini. Dengan demikan, ketentuan pasal a quo menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (3), dan Pasal 28D ayat (3) ... Pasal 28D ayat (1). Selanjutnya ketujuh, mengenai pelaksanaan ujian kompetensi yang berkoordinasi dengan organisasi profesi, namun dimaknai lain oleh IDI. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 menyatakan, “Uji kompetensi dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi bersama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan organisasi profesi.” Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) menyatakan, “Uji kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan organisasi profesi.” Berlakunya undang-undang tersebut, Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2), mengakibatkan PB IDI melakukan intervensi terhadap pelaksanaan UKMPPD antara lain menunjukkan ... mendudukkan wakilnya dalam tim kendali mutu untuk ikut menyusun soal-soal ujian yang seyogianya bukan merupakan domain IDI sebagai political body doctor, malainkan domain dari institusi pendidikan kedokteran dan kolegium atau MKKI. Wilayah akademis atau pendidikan dalam organisasi profesi seyogianya merupakan wewenang kolegium atau MKKI sebagai academic body doctor Indonesia. Bahkan diketahui beberapa kali pada tahun 2014-2015, KDPI atau KDI menyelenggarakan uji kompetensi dokter secara tersendiri yang jelas menyalahi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Pasal 36 ayat (3). Menurut Pemohon, ketentuan a quo merugikan hak konstitusional Pemohon dan juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan juga Pasal 28D ayat (3) ... Pasal 28D ayat (1).

9

Selanjutnya bagian empat, halaman 49. Bahwa Para Pemohon menganggap bahwa apabila permohonan ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan menimbulkan dampak yang baik di antaranya: 1. Jaminan terhadap hak konstitusional Para Pemohon dapat dilindungi dengan adanya independensi atau otonomi perhimpunan dalam lingkungan IDI, beserta kolegium yang terkait, termasuk MKKI. 2. Dengan dihapuskannya ketentuan frasa organisasi profesi dalam Pasal 1 angka 4, maka akan terjamin ... angka 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, maka akan terjamin dipisahkannya fungsi IDI sebagai political body dan/atau trade union dokter Indonesia dan kolegium sebagai academic body sehingga dapat dihindarkan terjadinya intervensi pengurus IDI terhadap kolegium atau MKKI. Dihapuskannya ketentuan tersebut berarti mengambalikan kolegium dibentuk secara bersama oleh kepala departemen, kepala program studi, dan juga ketua perhimpunan spesialis yang bersangkutan. 3. Pengurus PB IDI akan menjadi lebih transparan dan akuntabel dalam penatalaksanaan organisasi dan tanggung jawab terhadap anggotanya dan juga masyarakat luas. 4. Menutup peluang IDI maupun KDI yang bukan merupakan institusi pendidikan kedokteran satuan pendidikan yang terakreditasi dalam menyelenggarakan ujian kompetensi bagi calon dokter. 5. Dengan memaknai bahwa sertifkat profesi dokter baru juga sebagai sertifikat kompetensi dapat menghilangkan kerancuan antara institusi yang menyelenggarakan uji kompetensi mahasiswa profesi dokter dan institusi yang mengeluarkan sertifikat kompetensi untuk pertama kalinya. 6. Dengan penegasan wewenang pendidikan adalah domain kolegium atau MKKI tanpa intervensi PB IDI, maka standar profesi dokter akan lebih terjamin yang pada gilirannya kemudian akan memberikan manfaat-manfaat bagi rakyat banyak. 7. Yang terakhir, dengan adanya ketentuan bahwa wakil organisasi profesi dan institusi KKI tidak merangkap sebagai anggota atau pimpinan organisasi profesi dapat dihindarkan adanya potensi benturan kepentingan antara wakil organisasi profesi sebagai pejabat publik atau komesioner KKI dan kepentingan organisasi profesi yang memperjuangkan kepentingan anggotanya. Selanjutnya bagian kelima, petitum. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Dan ke-3 digabung. 2.1 Bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang menyatakan sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia, setelah lulus uji kompetensi bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 10

2. 2.

2. 3.

2. 4.

2. 5.

mengikat sepanjang frasa sertifikat kompetensi tidak dimaknai sebagai bukan diberikan untuk lulusan baru fakultas kedokteran. Dan uji kompetensi yang dimaksud haruslah diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan berbentuk badan hukum pendidikan. Bahwa Pasal 29 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang menyatakan, “Untuk memperoleh tanda registrasi dokter dan surat tanda registrai dokter gigi harus memperoleh persyaratan: d. Memiliki sertifikat kompetensi” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa sertifikat kompetensi tidak dimaknai sebagai bukan untuk lulusan baru fakultas kedokteran. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 … 2004 yang menyatakan, “Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang … dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa organisasi profesi tidak dimaknai sebagai juga meliputi perhimpunan dokter spesialis yang berada di lingkungan IDI dan kolegium. Bahwa Pasal 38 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang menyatakan, “Memiliki rekomendasi dari organisasi profesi” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa organisasi profesi tidak dimaknai juga sebagai meliputi perhimpunan dokter spesialis yang berada dalam lingkungan IDI dan kolegium. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014[Sic!] yang menyatakan, “Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa organisasi profesi. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang menyatakan, “Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia berjumlah 17 orang yang terdiri dari … terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari: a. Organisasi profesi kedokteran dua orang” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa organisasi profesi kedokteran tidak dimaknai sebagai yang bukan pengurus organisasi profesi kedokteran.

11

2. 7. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 yang menyatakan, “Standar nasional pendidikan kedokteran yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi disusun secara bersama-sama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan organisasi profesi.” Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa organisasi profesi tidak dimaknai sebagai Kolegium Kedokteran dan/atau Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. 2. 8. Bahwa Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 yang menyatakan, “Uji kompetensi dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan organisasi profesi” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa organisasi profesi tidak dimaknai sebagai kolegium. 2. 9. Bahwa Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan … Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 yang menyatakan, “Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan organisasi profesi” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa organisasi profesi tidak dimaknai sebagai kolegium. Petitum ketiga tadi dijadikan satu dengan petitum kedua, selanjutnya langsung. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Sekian permohonan dari kami telah kami sampaikan pokok-pokoknya saja. Terima kasih. 5.

KETUA: ASWANTO Baik. Terima kasih. Semakin jelas apa yang Pemohon inginkan. Ya, secara sistematis saya kira Pak Asrun kan sudah lama, senior di sini, ya, Pak Asrun. Jadi, Pak Andi Asrun saya kira sistematisasi sudah sesuai dengan … kecuali tadi di bagian kelima petitum bacanya sudah … memang ada perubahan yang kami lakukan, tapi bacanya tadi sudah 12

betul, cuma tulisannya yang nanti disinkronkan dengan bacaannya. Tadi kan waktu membaca sudah menggabung antara nomor 2 dan nomor 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sekaligus tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Di tulisan ini kan masih terpisah, jadi panjang kelihatannya begitu. Tapi tadi waktu membaca sudah digabung, begitu, nanti tinggal disinkronkan kembali. Sekarang giliran kami untuk memberikan … apa namanya … nasihat karena itu adalah amanat undang-undang, Pasal 39 ayat (2) sehingga kami harus melakukan walaupun sebenarnya secara garis besar permohonan, kami sudah bisa tangkap dan sudah memenuhi hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Baik. saya undang Yang Mulia Pak Wahid dulu atau Pak Manahan dulu? Bapak Manahan dulu? Ya, silakan. Saya undang dengan hormat Pak Dr. Manahan, silakan. 6.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Seperti apa yang sudah dinyatakan oleh Ketua Panel tadi bahwa sistematis dari permohonan ini sudah memenuhi sebagaimana ketentuan ataupun selama ini yang sudah kita praktikkan. Namun, dari segi substansinya barangkali, apalagi dari dasar pengujian yang diajukan di tiap-tiap pasal ini karena ada kesan jadinya pertentangan itu adalah antarketentuan dari peraturan perundang-undangan. Jadi, alangkah baiknya kalau setiap pasal-pasal yang diajukan pengujian ini me ... melihat ataupun mengujinya ke pasal dari Undang-Undang Dasar itu yang tertentu, misalnya. Jadi, saya lihat di sini ada penggabungan, misalnya Pasal 20 berapa itu tadi ... Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon ya yang sebagian memiliki anak sebagai dokter baru karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, ini semua Pasal 27 ayat (1) boleh. Tapi di mana yang paling pas ini? Harusnya kan di ... dirujuknya seperti itu. Jadi, supaya ini dielaborasi, misalnya hak konstitusional yang mana khususnya di Pasal 36 ayat (2) itu yang benar-benar bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau hak konstitusional yang dirugikan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal … misalnya, Pasal 24C-kah atau Pasal 24D. Ini mungkin perlu karena sangat sulit nanti kalau sekaligus itu seluruhnya diajukan sebagai dasar pengujian, misalnya untuk hal membuktikannya. Demikian juga nanti Mahkamah akan menilainya. Jadi, supaya Mahkamah lebih jelas melihatnya dari sisi mana, apakah itu dari hak kebebasan berpendapat atau berorganisasi? Apakah itu dari hak untuk memperoleh pendidikan? Nah, itu harus ... nampaknya harus seperti itu supaya kita bisa lebih jelas nanti untuk me ... untuk me 13

... apa namanya ... melihat bahwa itu benar-benar ada kerugian konstitusional dari setiap pasal-pasal itu. Kemudian tadi petitumnya, ini karena banyak memang pasal-pasal yang diuji juga begitu banyak, sehingga coba dicermati lagi nanti. Pertama, tadi sudah penggabungan itu waktu membaca, tapi melihat saya sudah digabung mungkin ini, Yang Mulia, dalam hal menuliskannya. Jadi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bila tidak dimaknai seperti ini. Barangkali ini tadi sudah. Tapi coba diperhatikan lagi nanti ya, lebih jelas. Apalagi pemaknaan ini supaya jangan jadi ... terjadi nanti pe ... apa yang dimaksud oleh Pemohon, misalnya sertifikat kompetensi itu. Itu apakah maksudnya dari Pemohon itu, itu diperoleh nanti. Sedangkan kalau dia baru lulus dokter, dia sudah memperoleh sertifikat profesi, kan begitu ya. Supaya lebih jelas apa yang dimaksud. Jadi, akhirnya yang dimaksud Pemohon itu apa? Kalau dia baru lulus dokter dengan ... ditandai dengan sertifikat profesi, kan seperti itu, ya? Nah, bilamana dia diwajibkan lagi untuk memperoleh sertifikat kompetensi, itu dalam hal apa? Itu tadi belum ... masih agak kurang jelas itu di dalam permohonan ini. Karena apa pun nanti yang di petitum ini, tentu itu berasal dari apa yang menjadi dasar permohonan atau pokok-pokok permohonan yang diuraikan Pemohon di dalam permohonan ini. Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih. 7.

KETUA: ASWANTO Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan Yang Mulia Bapak Doktor Wahiduddin Adams.

8.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih, Yang Mulia Pak Prof. Aswanto. Pertama, tadi memang untuk sistematika, ini sudah menggambarkan hal yang ada di pedoman kita di Undang-Undang MK dan juga memang formatnya dari kuasa yang sudah sering berperkara di ... atau mengajukan permohonan di MK. Yang pertama secara umum, mohon nanti untuk dicermati jika pasal itu sudah pernah diuji. Karena Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran itu sudah ada amar putusan kita, ini ditolak di Perkara Nomor 122 Tahun 2014, ini kira-kira perhatikan. Kemudian yang kedua di perihal permohonan ini ada tidak menyebutkan, di perihal permohonan itu menguji Pasal 29 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, namun kemudian muncul di uraian dan di petitum muncul, waktu di perihalnya tidak dicantumkan.

14

Kemudian untuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 itu uraian kerugian konstitusional tidak terinci begitu, ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Dan di alasan permohonan ini lebih banyak pada gambaran implementasi yang terjadi di organisasi itu, organisasi IDI itu. Jadi … apa ... dalam praktik implementasinya di Ikatan Dokter Indonesia, lalu kemudian organisasi-organisasi yang terkait, apa yang dilakukan oleh IDI selama ini mengintervensi, kemudian kolegium itu tidak independent, kemudian PB IDI mengabaikan peraturan yang berlaku, pengelolaan keuangan IDI yang tidak transparan, begitu ya. Nah, ini coba apakah tekanannya pada pelaksanaan atau perilaku ulah dari organisasi itu atau apa? Gitu kan. Di sini dikatakan, “IDI menjadi super body dan super power oleh sebab itu harus diubah dan lain sebagainya.” Kemudian ini perlu diinikan betul supaya ini tidak tekanannya pada implementasi, nah, ini perlu dipertajam. Kedua ... terakhir dari saya, ini ada pengujian Pasal 1 angka 4, angka 12, angka 13. Ini mohon agak hati-hati karena ini definisi, definisi, atau ketentuan umum, ya. Kalau ini definisi ketentuan umum itu punya arus ke hilirnya banyak karena dia ketentuan umum, memuat ketentuan bersifat umum, definisi, semua definisi yang demikian itu akan tergerus, terganggu itu. Nah, ini apakah hanya dengan diubah itu saja sudah terbatas pada Pasal 1 angka 4 itu saja? Tapi karena ini definisi ketentuan umum itu ke batang tubuh, ke … apa ... ketentuan-ketentuan yang lain boleh jadi sampai ke ketentuan pidananya. Nah, dan kalau itu berubah apakah apa berubah semua? Gitu. Nah, ini mohon diperhatikan biasanya ada yang berpendapat pakar mengatakan kalau … apa ... ketentuan umum itu tidak bisa diutakatik karena itu, ya, separuh kalau ini jantungnya, kalau mungkin ini sudah … apa ... ususnya atau apa sehingga bisa ke mana-mana penyakitnya, Pak. Ini Pak Judilherry ini senior kita ini, ya. Jadi kalau sudah jantungnya atau ususnya atau apa kan, mengalir itu penyakitnya ke mana-mana. Nah, itu tadi kalau ketentuan umumnya kena, ketentuan-ketentuan di dalamnya yang mungkin di sini tidak dimohonkan itu bagaimana? Nah, ini coba, ya. Saya kira itu saja, Pak. Terima kasih. 9.

KETUA: ASWANTO Oh, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin tambahkan sedikit. Ini setelah saya baca bolak-balik ini kelihatannya juga pada bagian legal standing di uraian juga menjelaskan dan kalau kita lihat profil Para Pemohon ini kan, para senior, dokter-dokter senior, ya, dan dosen-dosen senior. Tapi kemudian menyampaikan juga di dalam permohonannya bahwa Para Pemohon ini punya putra-putri dokter-dokter baru, gitu. Nah, ini juga perlu diperjelas apakah dokter-dokter baru ini nanti yang 15

akan terhalang atau yang merasa dirugikan? Dan apakah jangan sampai nanti terkesan bahwa sebenarnya yang mengalami potensi kerugian itu sebenarnya dokter baru, gitu, tapi yang mengajukan permohonan ini bapaknya sehingga seolah-olah diwakilkan, gitu. Nah, ini juga perlu diperjelas nanti, ya, saya kira itu. Lalu kemudian Pak Asrun mungkin lebih bagus juga kalau bisa di ini soal kesannya ini kan, ada double sertifikasi, gitu ya. Ada … nah, mungkin bisa diperbandingkan juga dengan profesi-profesi lain, misalnya advokat. Pak Andi Asrun kan, lebih tahu betul. Jangan sampai satu profesi dua kali misalnya disertifikasi, gitu. Nah, mungkin kalau bisa dibandingkan dengan profesi lain, standar-standar profesi itu bisa lebih ... apa ... lebih ... bisa lebih memperluas ... apa namanya ... kajian kita nanti. Saya kira itu yang kami bisa sampaikan. Ada yang mau disampaikan, Pak ... Ibu atau Pak Andi Asrun? Silakan. 10.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA Terkait menanggapi tadi, Yang Mulia. Menyatakan ... mengenai legal standing ada yang terkait dengan kerugian dari Para Pemohon yang memiliki putra-putri dokter baru. Nah, sebenarnya dalam permohonan ini, ada beberapa Pemohon yang akan menjadi Pemohon, para dokter-dokter baru, tapi mereka khawatir ke depannya akan bermasalah karena terkait dengan profesinya ke depannya (...)

11.

KETUA: ASWANTO Baik.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA Dan selanjutnya, permohonan ini.

13.

makanya

tidak

dimasukkan

ke

dalam

KETUA: ASWANTO Baik.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA Terima kasih.

16

15.

KETUA: ASWANTO Baik. Saya kira ... silakan, Pak Asrun, ada yang mau ditambahkan?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: A.MUHAMMAD ASRUN Terima kasih, Yang Mulia, penegasan saja. Bahwa dalam perkara pengujian undang-undang, sebetulnya Pemohon tidak berhadaphadapan dengan institusi atau organisasi lain. Yang ingin dikoreksi atau yang diperbaiki adalah bagaimana norma dalam suatu peraturan itu, ya, sehingga tidak menimbulkan kerugian orang lain? Nah, tetapi yang muncul belakangan ini adalah ada ... ada suarasuara bahwa Para Pemohon ini seolah-olah ingin menentang IDI. Ini yang saya kira salah kaprah, yang harus diluruskan. Dan kemudian oleh karena itu, sebetulnya ada keinginan dari dokter-dokter baru atau yang akan menjadi dokter ini masuk ke dalam sebagai Pemohon. Tapi karena ada semacam katakanlah suara-suara minor, maka mereka sulit. Oleh karena itu, yang maju bapaknya saja. Jadi, untuk supaya ini … karena bapaknya kan sudah pensiun, sudah enggak ada masalah. Dan kemudian, juga ini saya kebetulan tadi membaca ini majalah di MK terkait dengan perkara ini. Ada majalah di MK, majalah Konstitusi Nomor 107 Tahun 2017. Tadi saya baru dapat itu. Di halaman … nah, di halaman 22, ini MK pernah tolak uji Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dalam kaitannya dengan syarat kelulusan bagi mahasiswa yang hendak menyelesaikan profesi dokter atau dokter gigi. Jadi, nanti kami akan merujuk juga pada pendapat hukum dari Mahkamah Konstitusi terkait persoalan ini dalam perbaikan. Tapi sebagai catatan awal, ini kami kemukakan juga. Terima kasih, Yang Mulia.

17.

KETUA: ASWANTO Baik. Ini Bapak punya kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai tanggal 22 Februari tahun 2017, pukul 15.00 WIB. Tapi seandainya ini Pak Andi Asrun ini kami tawarkan, seandainya Pemohon bisa memasukkan perbaikan lebih cepat, mungkin kita bisa sidang sebelum tanggal 22. Karena … sebelum pilkada maksudnya. Karena nanti setelah kalau enggak salah tanggal 22 itu sudah mulai ... 22 … 22 Februari sudah masuk perkara pilkada kalau ada yang bersengketa itu. Nah, kalau Pemohon bisa memasukkan perbaikan lebih awal, sehingga kita bisa sidangkan sebelum … karena kami nanti akan jeda dulu untuk PUU selama ada pilkada itu. Nah, silakan, Pak Andi Asrun, kalau mau dimasukkan lebih awal sehingga kita bisa sidang … apa namanya … pendahuluan yang kedua sebelum kita jeda untuk pilkada. 17

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA Baik, Yang Mulia. Rencana kami akan sampaikan perbaikan permohonannya hari Senin … Senin minggu depan.

19.

KETUA: ASWANTO Saya kira mengagendakan.

20.

lebih

cepat

lebih

bagus

sehingga

kita

bisa

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA Ya.

21.

KETUA: ASWANTO Mengagendakan sidang … sidang pendahuluan kedua sebelum kita jeda, ya. Perbaikan sebelum kita jeda pilkada. Ya, walaupun kami harus sampaikan bahwa waktu yang Bapak/Ibu miliki untuk melakukan perbaikan itu sampai tanggal 22 Februari tahun 2017, pukul 15.00 WIB. Tapi kami menawarkan kalau memungkinkan dan berkeinginan untuk memasukkan lebih awal, tadi sudah disampaikan hari Senin sehingga mungkin kita akan sidang pendahuluan kedua perbaikan sebelum kita jeda. Masih ada lagi yang mau disampaikan?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA Cukup, Yang Mulia.

18

23.

KETUA: ASWANTO Cukup? Baik, terima kasih. Dengan demikian, sidang hari ini kita selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.09 WIB Jakarta, 9 Februari 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d.

Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

19