2017

rtin

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 18 JANUARI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lampiran I huruf DD angka 5] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Suhaelah 2. Reni Setiawati 3. Susi Marfia ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 18 Januari 2017, Pukul 13.00 – 14.10 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Aswanto 2) Suhartoyo 3) I Dewa Gede Palguna Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Suhaelah 2. Reni Setiawati 3. Susi Marfia

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB 1.

KETUA: ASWANTO Sidang dalam Perkara Nomor dinyatakan terbuka untuk umum.

3/PUU-XV/2017

dibuka

dan

KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir pada kesempatan ini? 2.

PEMOHON: RENI SETIAWATI Terima kasih, Yang Mulia. Izin saya memperkenalkan sebagai Pemohon atas ... bukan atas nama ... Reni Setiawati, S.H. Tempat, tanggal lahir, Sukabumi, 15 November 1973. Warga Negara Indonesia. Pekerjaan pengacara. Alamat Kampung Bakti RT 052/RW 001, Desa Cimahi, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Demikian, Majelis.

3.

KETUA: ASWANTO Yang Ibu satu? Oh, masing-masing memperkenalkan diri. Silakan. PEMOHON: SUSI MARFIA Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Susi Marfia, S.H. Tempat, tanggal lahir, Sukabumi, 15 Juni 1967. Warga Negara Indonesia. Pekerjaan wiraswasta. Alamat Jalan Surya Kencana Nomor 69, RT 17/RW 03, Desa Nagrek, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Pemohon III. Terima kasih, Yang Mulia.

4.

PEMOHON: RENI SETIAWATI Izin, Majelis. Kebetulan Pemohon I tidak bisa hadir, saya pun ingin menanyakan hal itu, apakah selama persidangan itu antara I, II, III itu semuanya harus hadir atau bagaimana, Majelis? Izin.

5.

KETUA: ASWANTO Ya, kalau ada kuasa sih, sebenarnya ya kuasa saja yang hadir, biar kuasa hadir tanpa Prinsipal hadir, juga enggak apa-apa, gitu. Tapi ini kan tiga-tiganya Prinsipal, ya?

iii

6.

PEMOHON: RENI SETIAWATI Ya, betul, Majelis.

7.

KETUA: ASWANTO Tidak ada yang memberi kuasa dan menerima kuasa di antara ketiga ini, kan?

8.

PEMOHON: RENI SETIAWATI Izin, Majelis. Sebetulnya kami itu belum mengerti, ya, di sini prosesnya seperti apa, masih banyak yang harus kami tanyakan juga seperti adanya pendampingan, apakah pendampingan itu harus selalu kuasa hukumnya itu? Apakah harus selalu pengacara, atau advokat, atau bisa yang lainnya?

9.

KETUA: ASWANTO Ya, kalau kuasa di Mahkamah, tidak selalu harus advokat atau pengacara, gitu ya. Siapa yang Prinsipal beri kuasa, ya boleh saja maju sebagai kuasa. Beda juga ... beda lagi kalau pendamping, gitu ya, pendamping berarti, dua-duanya harus hadir yang didampingi dan yang mendampingi hadir, gitu. Itu juga ada surat kuasa untuk mendampingi. Tetapi kalau kuasa kepada baik kepada advokat maupun kepada yang bukan advokat, bisa kuasa saja yang hadir tanpa dihadiri oleh Prinsipal, gitu ya.

10.

PEMOHON: RENI SETIAWATI Ya, kebetulan dalam hal ini kami membawa dua orang pendamping, apakah bisa mengikuti persidangan sebagai pendamping, bukan sebagai (...)

11.

KETUA: ASWANTO Sudah membuat enggak surat keterangan pendamping?

12.

PEMOHON: RENI SETIAWATI Belum.

2

13.

KETUA: ASWANTO Ya, nanti kalau sidang berikutnya, Ibu bisa membuat surat keterangan pendamping, sehingga pendampingnya juga bisa duduk mendampingi Ibu, gitu.

14.

PEMOHON: RENI SETIAWATI Ya, terima kasih, Yang Mulia.

15.

KETUA: ASWANTO Tapi, harus diingat beda dengan kuasa hukum. Kalau kuasa hukum bisa tampil sendiri tanpa Pemohon dan punya hak bicara, kalau pendamping, tidak punya hak bicara. Hanya mendampingi saja mungkin, membantu mencatat, dan sebagainya, gitu ya.

16.

PEMOHON: RENI SETIAWATI Ya, terima kasih, Yang Mulia.

17.

KETUA: ASWANTO Jadi Ibu Suhaelah, Pemohon I silakan. Oh, ini terlambat datang. Silakan, Bu. Ibu Suhaelah, S.H., M.B.A., ya?

18.

PEMOHON: SUHAELAH Betul, Pak.

19.

KETUA: ASWANTO Sebagai Pemohon I?

20.

PEMOHON: SUHAELAH Betul.

21.

KETUA: ASWANTO Tadi Pemohon II Ibu Reni Setiawati dan Pemohon III Ibu Susi Marfia sudah memperkenalkan diri. Ini kita sudah kenal Ibu tanpa diperkenalkan karena kita sudah baca namanya dan sudah lihat orangnya ya, Ibu Suhaelah, S.H., M.B.A., ya. Baik.

3

22.

PEMOHON: SUHAELAH Terima kasih.

23.

KETUA: ASWANTO Silakan siapa yang akan menyampaikan pokok-pokok permohonan? Tidak perlu dibacakan semua karena Majelis juga sudah membaca permohonan Ibu-Ibu. Silakan siapa yang menyampaikan, cukup pokok-pokoknya saja. Silakan.

24.

PEMOHON: SUHAELAH Terima kasih. Mungkin saya sampaikan di sini permintaan maaf saya dengan kedatangan saya yang terlambat. Ada sebetulnya keperluan yang perlu saya selesaikan terlebih dahulu. Untuk pokok-pokok perkaranya kami mulai dari ... mungkin halaman pertama … halaman 4, ya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili permohonan ini adalah: 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

25.

KETUA: ASWANTO Itu bisa dilewati saja, mungkin langsung ke kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. PEMOHON: SUHAELAH Ya, siap. Kedudukan hukum atau legal standing para Pemohon di sini angka 9. 4

9. Bahwa memperhatikan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK yang menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia. b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Repubik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. c. Badan publik hukum … maaf, badan hukum publik atau privat. d. Lembaga negara. 10. Bahwa kemudian dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UndangUndang MK tersebut menegaskan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945. 11. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK tersebut telah menentukan dua kriteria yang harus dipenuhi agar Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing, yaitu: a. Kualifikasi Pemohon apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Repubik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Badan Hukum Publik atau Privat atau Lembaga Negara. c. Anggapan bahwa dalam kualifikasi demikian terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 12. Bahwa kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. a. Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, hal mana dibuktikan dengan kartu tanda penduduk para Pemohon, bukti P-3, bukti P-4, dan bukti P-5. Para Pemohon juga berstatus aktif sebagai anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi periode tahun 2015-2020 yang diangkat dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 704/MDAG/KEP/6/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi tanggal 3 Juni 2015, bukti P-6. b. Kendati kualifikasi yang harus dipenuhi para Pemohon tidak bersifat kumulatif, tidaklah mengaburkan kualifikasi para Pemohon. Hal mana diperkuat dengan Putusan Mahkamah Nomor 009,014/PUU-III/2005, tanggal 13 September 2005 dengan pertimbangan halaman 111 dan halaman 112 yang menyatakan sebagai berikut. Menimbang bahwa Para Pemohon dalam Perkara Nomor 009/PUU- … maaf, III/2005 Pemohon Perkara 009, yaitu 5

Dr. H. M. Ridhwan Indra R.A., S.H., M.H., M.Kn. dan Dr. H. Teddy Anwar, S.H., mengaku dirinya sebagai perorangan warga negara dan masing-masing juga Ketua Umum Persatuan Notaris Reformasi Indonesia atau Pernori dan selaku Sekretaris Umum Himpunan Notaris Indonesia (HNI) sesuai dengan anggaran dasar Pernori dan Surat Kuasa dari Ketua Pengurus Pusat HNI bertindak atas nama Pernori dan HNI. Dengan demikian, dalam kedudukannya sebagai perorangan warga negara dan atas nama Pernori dan HNI dapat dianggap sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Dalam hal ini, para notaris yang bergabung dalam Pernori dan HNI, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK beserta penjelasannya. Dan menimbang bahwa Para Pemohon dalam Perkara Nomor 014/PUU-III/2005, Pemohon Perkara 014, yaitu Hadi Evianto, S.H., Sp.N. dan kawan-kawan lima orang mengaku dirinya sebagai perorangan warga negara dan notaris dengan kedudukan sebagai perorangan warga negara dan kelompok orang, dalam hal ini sebagai notaris yang mempunyai kepentingan sama telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK beserta penjelasannya. 13. Bahwa mengenai tolok ukur kerugian konstitusional, Mahkamah telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji haruslah terpenuhi lima syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 Sepetember 2007, yaitu: a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Tahun 1945. b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. Adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 14. Bahwa mengacu pada lima pokok tolok ukur kerugian konstitusional yang telah ditentukan Mahkamah melalui Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 Sepetember 2007 tersebut, maka

6

Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Oleh karena: a. Para Pemohon sebagai perorangan warga negara memiliki hakhak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang adil sebagai konsekuensi dari dinyatakannya negara Indonesia adalah negara hukum, hak untuk mengajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, dan hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1). b. Hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam rangka ... dalam angka 13 huruf a di atas telah dirugikan dengan diberlakukannya lampiran suatu undang-undang yang sedang diuji a quo Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka I huruf DD Nomor 5 tentang Pembagian Urusan Pemeritahan Bidang Perdagangan yang disebutkan pelaksanaan perlindungan konsumen menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Bunyi selengkapnya dari lampiran yang diuji tersebut adalah dd pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan. Nomor 5. Urusan standarisasi dan perlindungan konsumen, judul pusat penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perlindungan konsumen standarisasi dan mutu barang serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Republik Indonesia. Provinsi ... nomor 4. Pelaksanaan perlindungan konsumen pengujian mutu barang dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota. Judul kabupaten/kota angka 5. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera-tera ulang dan pengawasan. c. Kerugian hak konstitusional Para Pemohon tersebut bersifat spesifik atau khusus dan aktual dan juga bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Hal mana dapat dijelaskan oleh Para Pemohon sebagai berikut. 1) Bunyi Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka I huruf dd Nomor 5 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang disebutkan, pelaksanaan perlindungan konsumen menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi telah ditafsirkan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen termasuk juga di dalamnya adalah anggaran atau biaya pelaksaan tugas BPSK dan oleh karenanya penganggaran BPSK yang dahulu menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota diambil alih menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan 7

dinyatakan mulai berlaku penganggarannya sejak bulan Oktober 2016. 2) Pengambilalihan kewenangan dan penganggaran BPSK oleh pemerintah daerah provinsi berdasarkan hasil penafsiran itu berakibat pada penghentian penganggaran pelaksanaan tugas BPSK oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sejak bulan Oktober 2016. 3) Selama ini penganggaran pelaksanaan tugas BPSK dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Keputusan Presiden tentang Pembentukan BPSK. 4) Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi sendiri telah memberikan perhatian yang sangat baik kepada lembaga BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan meningkatkan penganggarannya pada setiap tahun dihubungkan dengan luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi yang tujuannya adalah semata-mata untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat setiap tahun. Penerimaan perkara oleh BPSK Kabupaten Sukabumi terus meningkat dan lembaga ini telah menjadi primadona atau harapan bagi masyarakat pencari keadilan. Akan tetapi, sejak bulan Oktober 2016, pelayanan kepada masyarakat dihentikan karena ketidaksiapan pemerintah daerah provinsi menganggarkan kegiatan BPSK, serta ketidakpemahaman pemerintah daerah provinsi akan culture masyarkat Kabupaten Sukabumi sehingga keadaan ini telah menghambat proses penegakkan hukum yang sudah berjalan baik. 5) Oleh karena itu, kerugian Para Pemohon bersifat spesifik atau khusus, dan aktual, dan juga bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi adalah: a) Para Pemohon tidak dapat lagi menerima atau memberikan pelayanan pengaduan keliling dan pelaksaan sidang ditempat untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dihubungkan dengan luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang merupakan wilayah terluas di pulau Jawa dan Bali, sehingga hak masyarakat akan keadilan dan kebenaran hukum yang wajib dipenuhi oleh negara sebagai konsekuensi dari negara hukum menjadi sulit di dapatkan. b) Para Pemohon tidak dapat lagi memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi mengingat anggaran pelaksanaan tugas BPSK tidak dibiayai lagi oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi,

8

sementara kebutuhan masyarakat Kabupaten Sukabumi akan hukum sangat tinggi. c) Para Pemohon yang mengemban amanah di Lembaga BPSK sebagai pengadilan konsumen dan merupakan harapan masyarakat yang mendambakan … yang mendambakan penyelesaian sengketa dengan efisien, cepat, murah, dan profesional tidak dapat lagi memberikan jaminan dan kepastian hukum sesuai dengan amanah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 6) Apabila ketidakjelasan, kekaburan, atau bersifat multitafsir yang termuat dalam norma lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka I huruf dd Nomor 5 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan khusus mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen yang telah ditafsirkan, termasuk di dalamnya anggaran pelaksanaan tugas BPSK menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi terus dibiarkan atau tidak diluruskan oleh Mahkamah sebagai tafsir konstitusi satusatunya, maka berpotensi melahirkan tidak adanya jaminan dan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon dalam memberikan pelayan dan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi yang mendambakan penyelesaian sengketa seperti BPSK. d. Berdasar uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian Para Pemohon dengan berlakunya Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka I huruf dd Nomor 5 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan ini karena pemberlakuan tersebut telah menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, dan hak konstitusional atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum telah dirugikan. e. Dalam hal permohonan ini dikabulkan, maka jelas sudah objek permohonan yang diuji itu tidak berlaku lagi atau diterapkan kepada Para Pemohon, sehingga hak konstitusional Para Pemohon tidak dirugikan lagi karena ketentuan yang diuji tersebut akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah. 15. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas itu, membuktikan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Para Pemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim 9

Mahkamah Konstitusi kiranya menyatakan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan pengujian undang-undang ini. D. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil. 16. Bahwa Negara Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah negara hukum. Ini mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga (…) 26.

KETUA: ASWANTO Bisa pada bagian pokok permohonan? Bisa pokok-pokoknya saja disampaikan, Ibu? Enggak usah dibacakan secara keseluruhan.

27.

PEMOHON: SUHAELAH Kalau di sini, untuk pokok yang lainnya, mungkin di nomor 17 juga ya, Pak, bisa dilanjutkan?

28.

KETUA: ASWANTO Ibu anggap pokoknya saja, ya. Karena kami juga sudah baca ini.

29.

PEMOHON: SUHAELAH Mungkin dari mulai dari angka 19.

30.

KETUA: ASWANTO Ya, silakan.

31.

PEMOHON: SUHAELAH Bahwa dalam kedudukan sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah juga berhak memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang terdapat dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi yang hidup di dalam kehidupan masyarakat (the living of constitutions). Tafsir Mahkamah tersebut konstitusionalitas yang terdapat dalam ayat, pasal, atau bagian undang-undang tersebut merupakan tafsir satusatunya (the sole interpreter of constitutions) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga dalam hal terdapat ayat, pasal, atau bagian undangundang yang memiliki makna ambigu tidak jelas dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah.

10

Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah atau sebaliknya. Tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah. A quo Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada I huruf dd Nomor 5 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Khusus mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen yang telah ditafsirkan termasuk di dalamnya anggaran pelaksanaan tugas BPSK menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. 20. Bahwa kehadiran BPSK sendiri dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukti P-7, dimana negara telah mengamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk BPSK di daerah tingkat kabupaten/kota, vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang PK. Tujuan dari pembentukan BPSK sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional. 21. Bahwa setelah Lembaga BPSK disosialisasikan kepada masyarakat, kemudian lembaga ini sangat diharapkan dan kenyataannya banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam penyelesaian perkara oleh karena BPSK lebih memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang berkapasitas sebagai konsumen dalam memakai, menggunakan, dan/atau memanfaatkan barang dan jasa yang beredar di masyarakat dalam hal barang dan jasa yang beredar itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, penyelesaian perkara di BPSK memiliki kelebihan dibanding penyelesaian sengketa perkara di badan peradilan sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu sebagai berikut. a. Efisien, yaitu proses penyelesaian di BPSK sangat sederhana dalam hal ini hanya mengenal gugatan, jawaban, disertai alat bukti yang relevan atau diberi keleluasaan bagi para pihak untuk membuktikan gugatan dan/atau jawaban tanpa mengesampingkan beban pembuktian ada pada pelaku usaha. Selain itu, penyelesaiannya lebih mengutamakan musyawarah atau win-win solution tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam perspektif perlindungan konsumen menurut Undang-Undang PK. b. Cepat, yaitu paling lambat 21 hari kerja setelah gugatan diterima dengan benar dan lengkap harus setelah diputus sehingga penyelesaian perkaranya tidak menjadi berlarut-larut.

11

c. Murah, yaitu penyelesaiannya tanpa dipungut biaya-biaya. Biaya yang dimaksud adalah biaya administrasi, biaya pelaksanaan panggilan, biaya pemeriksaan lapangan, biaya materai akta perdamaian, biaya redaksi putusan, dan biaya pemberitahuan putusan. d. Profesional, yaitu anggota-anggota yang terlibat di BPSK memiliki sensitivitas dan kepedulian atau concern dalam menegakkan perlindungan kepada konsumen atau masyarakat. 22. Bahwa Kabupaten Sukabumi adalah kabupaten terluas di pulau Jawa dan Bali dengan luas wilayah 4.162 km2 atau (...) 32.

KETUA: ASWANTO Itu mungkin di ... 22 dilewati saja.

33.

PEMOHON: SUHAELAH Dilewat saja, baik.

34.

KETUA: ASWANTO Setelah itu.

35.

PEMOHON: SUHAELAH 23. Bahwa pengambilalihan kewenangan penganggaran pelaksanaan tugas BPSK oleh pemerintah daerah provinsi tersebut dengan mengacu pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka I huruf dd nomor 5 tentang pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan khusus mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen. Hal mana berdasarkan hasil penafsiran oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, hal penafsiran tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/7019/SJ, tanggal 21 Desember 2015 yang dikirimkan kepada Menteri Sekretaris Kabinet yang menyatakan bahwa pelaksanaan perlidungan konsumen dapat dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD pemerintah provinsi yang secara fungsional terkait dengan perlindungan konsumen. Dan pendanaan BPSK di kabupaten/kota dapat dianggarkan dalam APBD pemerintah provinsi dalam bentuk belanja hibah. Oleh karena itu, sejak bulan Oktober 2016, pendanaan BPSK diambil oleh pemerintah provinsi. Bukti P-8.

12

24. Bahwa penafsiran oleh lembaga-lembaga, sebagaimana dalam angka 23 di atas bertentangan dengan maksud dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, termasuk di dalamnya mewajibkan kepada pemerintah untuk membentuk BPSK di kabupaten/kota daerah tingkat 2 dengan anggaran yang dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota, dimana BPSK Kabupaten Sukabumi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya, dan pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Jeneponto. Bukti P-9. 25. Bahwa akibat dari pengambilalihan kewenangan penganggaran BPSK oleh pemerintah daerah provinsi, keadaan yang dialami oleh BPSK Kabupaten Sukabumi saat ini adalah: a. Kebijakan yang telah ditetapkan BPSK Kabupaten Sukabumi dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk lebih melayani masyarakat Kabupaten Sukabumi sampai ke pelosok-pelosok desa tidak dapat dilaksanakan lagi sehingga pelayanan hukum yang diidamkan masyarakat dan selama ini diberikan kepada masyarakat menjadi terhenti. b. BPSK tidak dapat lagi menerima pengaduan masyarakat untuk ditangani dan diselesaikan karena annggaran bulan Oktober 2016 yang dibebankan kepada pemerintah daerah provinsi tidak direalisasikan. Bahkan, operasional BPSK pada bulan November 2016 dan bulan Desember 2016 untuk sementara dihentikan. c. BPSK tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan amanah Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga masyarakat Kabupaten Sukabumi tetap menjadi korban dari peredaran barang dan/atau jasa, terlebih pula dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN. 26. Bahwa pemerintah Kabupaten Sukabumi lebih mengenal masyarakat dan daerahnya, sehingga pengambilalihan kewenangan anggaran atau biaya itu juga mengakibatkan pengelolaan manajemen pelayanan kepada masyarakat menjadi sia-sia dan tidak berkelanjutan, sehingga sangat menghambat pembangunan hukum bagi masyarakat sebagai salah satu pondasi penegakan hak asasi manusia. Para Pemohon tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan wewenang, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 UndangUndang PK sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan akses kepada keadilan atau access to justice menjadi terabaikan. 27. Bahwa berdasarkan uraian di atas itu, agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus dilakukan dan hak masyarakat untuk mendapatkan akses kepada keadilan atau access to justice tidak 13

terabaikan, yang kesemua itu dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar Tahun 1945, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah gara Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka I hu … I huruf dd Nomor 5 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang disebutkan pelaksanaan perlindungan konsumen menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan telah ditafsirkan termasuk di dalamnya anggaran dan biaya pelaksanaan tugas BPSK menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen, yakni BPSK termasuk peranggarannya adalah kewenangan perintahan daerah kabupaten/kota dan kewenangan perminta … pemerintahan daerah provinsi khusus untuk Provinsi DKI Jakarta. Petitum. Berdasarkan segala uraian yang disampaikan di atas, di dukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para Pemohon (Tiga Srikandi BPSK) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada I huruf dd Nomor 5 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang disebutkan pelaksanaan perlindungan konsumen menjadi kewenangan pemerintah daerah pro … provinsi dan telah ditafsirkan termasuk di dalamnya anggaran atau biaya pelaksanaan tugas BPSK menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20 … Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 bertentang dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen, yakni BPSK termasuk penganggarannya adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan kewenangan pemerintah daerah provinsi khusus untuk Provinsi DKI Jakarta. 3. Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada I huruf dd Nomor 5 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang disebutkan pelaksanaan perlindungan konsumen menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan telah ditafsirkan termasuk di dalamnya anggaran atau biaya pelaksanaan tugas BPSK menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 14

Republik Indonesia Nomor 5580 … 5587 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen yakni BPSK, termasuk penganggarannya adalah kewenangan pemerintah daerah kabupatan/kota dan kewenangan pemerintah daerah provinsi khusus untuk Provinsi DKI Jakarta. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Demikianlah permohonan pengujian atas terkabulnya permohonan pengujian ini Para Pemohon atau Tiga Srikandi BPSK mengucapkan terima kasih, semoga Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Hormat kami Para Pemohon, Tiga Srikandi BPSK. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. 36.

KETUA: ASWANTO Baik, dimatikan dahulu … anunya. Ini tadi dalam mem … pembacaan permohonan, Pemohon menyebutkan P-1 sampai P-9, ya? Klarifikasi yang diserahkan baru P-1 sama P-2, ya. P-3, P-4, P-5, dan seterusnya sampai P-9 belum ada. Betul, ya? Ya, baik. Siapa duluan Yang Mulia? Yang Mulia dahulu.

37.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia. Saya sebelum dipikir konser nanti, saya mau tanya dulu ini, Tiga Skrikandi BPSK nama apa ini sebenarnya? Nanti dipikir konser Tiga Diva, nanti. Itu nama julukan … anu … sekadar untuk waktu mengajukan permohonan ini atau ada nama tersendiri? Sebab … sebab kalau … kalau … kalau disebutkan secara resmi di dalam permohonan itu, itu nanti statusnya bisa dipertanyakan. Apakah Tiga Srikandi BPSK ini mempunyai hak konstitusional apa ndak? Anda secara perseorangan yang punya hak konstitusional? Jadi, bukan sekadar apa … bukan sekadar pernyataan. Walaupun saya bergurau di awal, itu sebenarnya tidak dikira 3 diva, itu penting itu pertanyaannya karena nanti itu bisa jadi pertanyaan ketika menjelaskan legal standing. Misalnya apa, ya ... itu nanti karena itu di misalnya dianggap sebagai semacam perkumpulan gitu kan, lain lagi penjelasan legal standing-nya itu kan. Nah, itu. Itu mohon dipertimbangkan saja, kalau, ya ... karena di sini disebutkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah Tiga Srikandi, tiga diva ... apa ... tiga diva lagi saya bilang ... Tiga Srikandi BPSK, itu. Kan jadi seperti ada paguyuban atau apa gitu kan, padahal setelah dibaca uraiannya, sebenarnya mau mendalilkan perorangan, ya. 15

Nah, apakah itu masih penting disebut atau tidak supaya tidak mengganggu … apa namanya ... penjelesan di dalam uraian mengenai legal standing, saya persilakan kepada Pemohon untuk mempertimbangkan, ya, penggunaan itu. Kemudian, ya saya melihat secara sistematika permohonan ini sudah, sudah memenuhi syarat gitu ya, walaupun sebenarnya tidak perlu sebenarnya sepanjang ini, sih, tapi, ya boleh juga enggak apa-apa. Ada satu hal yang mau saya tekankan. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39, Hakim Panel ini wajib memberikan nasihat kepada Pemohon, jadi soal apakah nanti akan dilaksanakan atau tidak, ya itu tentu sepenuhnya ada pada Pemohon. Ada dua hal yang selalu saya ingatkan dalam setiap persidangan di pemeriksaan pendahuluan. Harap dibedakan antara penjelasan tentang legal standing yang di dalamnya berisi penjelasan tentang kerugian hak konstitusional karena berlakunya suatu norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dan penjelasan tentang mengapa norma itu bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945? Itu dua hal yang berbeda. Di dalam penjelasan tentang legal standing, itu cukup yang harus dibuktikan adalah bahwa Pemohon dalam status sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia dalam permohonan ini, ya, itu mempunyai hak konstitusional ini, ini, ini. Kemudian berlaku ketentuan ini, maka, Pemohon merasa hak konstitusional itu dirugikan karena begini, begini, begini, kira-kira begitu penjelasannya. Sementara di dalam alasan permohonan, itu kan akan membuktikan bahwa ketentuan yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ke sanalah fokus argumentasi diarahkan. Mengapa bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945? Misalnya mengapa dia bertentangan hak atas kepastian hukum? Mengapa dia bertentangan dengan hak untuk mendapatkan hidup layak, misalnya? Atau mengapa ... nah, itu harus dibangun argumentasi mungkin di situ perlu referensi, mungkin di situ perlu ketentuan dengan undang-undang yang lain, jadi di situ lebih, lebih argumentatif dibandingkan ketika menjelaskan legal standing. Kalau legal standing cukup menguraikan hak ininya. Kan di putusan Mahkamah Konstitusi yang dikutip itu kan sudah dijelaskan, pertama harus menjelaskan haknya yang aktual maupun yang potensial akibat berlakunya ketentuan undang-undang itu bahwa itu dirugikan ada hubungan kausal dan kalau dikabulkan, maka … apa namanya ... hak itu tidak akan dirugikan ... tidak akan ...kerugian itu tidak akan terjadi lagi, kan itu sederhananya, sehingga ya tidak perlu jauh-jauh sebenarnya membangun argumentasi, tinggal menjelaskan itu saja. Nah, yang kedua itu yang penting. Tetapi yang pertama itu juga penting karena kalau tidak ada legal standing, berarti pokok permohonan tidak akan diperiksa. Cuma ya tidak perlu se ... sejelimet inilah. Boleh berangkat dari fakta-fakta, boleh berangkat dari kasus yang ada, tapi pada akhirnya harus kembali kepada kerugian konstitusional itu. Sebab 16

kalau kerugian ekonomi, misalnya, “Akibat ketentuan ini, kami mengurus SIM menjadi jauh karena harus naik ojek, habis itu naik angkot lagi, ah, ribet eh,” itu misalnya. Itu kan susah. Itu bukan kerugian konstitusional, tapi kerugian konstitusional adalah kerugian hak yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu yang terganggung misalnya oleh ketentuan ini. Nah, itu yang anu saya sampaikan. Nah, yang mau saya tanyakan, tadi itu karena ada beberapa ... ini klarifikasi. Yang mau saya tanyakan itu gini, sebelum itu ... yang kedua ini soal penulisan, tolong yang sifatnya pengulangan itu nanti dicoret, ya, Ibu, ya. Seperti misalnya Kabupaten Sukabumi adalah kabupaten terluas di seluruh Indonesia, gitu kan. Itu kan sudah ada yang di halaman 14 itu lho. Itu di halaman 14, di halaman 10 sudah disebut itu, halaman 10 di huruf h itu kan sudah disebut sebenarnya juga, tidak perlulah lagi diulangi. Ya, mungkin yang lain yang belum saya temukan juga kalau ada yang pengulangan-pengulangan semacam itu, ya untuk ke … apa namanya ... untuk ke mengalirnya narasi itu silakan, ya, walaupun itu secara substansi itu mungkin tidak, tidak mengganggu, tetapi secara narasi kan mengganggu karena berulang nanti ininya, kita mendengar. Nah, yang mau saya klarifikasi itu begini. Ini kemacetan anggaran dari provinsi itu sifatnya permanen ataukah karena memang belum ada misalnya provinsi belum melakukan adjustment, belum menentukan pengesuaian. Kalau belum melakukan penyesuaian, tentu itu tidak bisa dijadikan dalil permanen di dalam permohonan ini. Kalau itu menurut Pemohon misalnya itu akan berlaku permanen ke depan, nah itu bisa bisa masuk ke sini. Nah, kalau hanya sementara kan ini menjadi tidak relevan untuk dijadikan dalil dalam pengertian begini. Karena khusus ... kasus ini nanti putusan Mahkamah Konstitusi ini akan bersifat erga omnes, berlaku untuk seluruhnya walaupun yang mengajukan permohonan adalah tiga diva ini, gitu kan. Walaupun ... nanti tapi putusannya akan berlaku seluruh Indonesia. Nah, kalau tiba-tiba argumentasi ini ternyata berubah dan pemerintah provinsi ternyata sudah melakukan perbaikan dan anggaran itu ternyata kemudian dicairkan, bahkan siapa tahu bisa lebih besar misalnya dari yang diundangkan karena Kabupaten Sukabumi kabupaten terluas di seluruh Indonesia misalnya, ya, kan argumen ini menjadi tidak berlaku. Nah, sehingga keadaan yang spesifik seperti ini tidak bisa dijadikan argumen misalnya. Tapi kalau ini Anda yakini bersifat permanen, boleh, boleh dijadikan argumen demikian. Nah, itu dari saya, Yang Mulia. Nah, kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan ... dengan petitum tampaknya ini kan, Anda meminta bahwa ketentuan di dalam undang-undang itu ditafsirkan sebagaimana termuat dalam petitum, yaitu sepanjang tidak dimaknai kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen, yaitu BPSK termasuk penganggarannya adalah kewenangan pemerintah daerah, kabupaten/kota, dan kewenangan pemerintah 17

daerah, provinsi, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta kalau yang ini gitu, ya? Padahal di ketentuan ... diundang-undangnya kan itu kewenangan itu diberikan kepada provinsi gitu kan. Hanya saja bahwa di kabupaten itu ada BPSK kan begitu, padahal yang kalau ... kalau kami mencermati dari awalnya itu tampaknya persoalannya itu lebih terfokus kepada persoalan bahwa Anda tidak dapat melaksanakan dalam kata pelayanan publik. Itu kan anggarannya tidak ada, begitu kan? Nah, tetapi sebenarnya kalau soal kewenangannya itu kan karena kewenangan pemerintah daerah misalnya kalau di-switch ke provinsi, tapi kalau anggarannya terpenuhi bagaimana? Apakah akan masih menjadi persoalan atau seperti kata saya tadi misalnya, kalau ... bahkan bisa lebih besar umpamanya, entah bagaimana cara pengelolaannya walaupun saya enggak yakin betul gitu misalnya. Tapi kalau misalnya terjadi lebih besar kan, menjadi anu ... apa namanya ... bisa mengganggu cara berpikir dalam merumuskan penafsiran, sebagaimana yang Anda kehendaki dalam petitum ini gitu misalnya karena kewenangannya dibawa ke provinsi, tapi BPSK-nya di kabupaten tetap ada, hanya anggarannya yang pengalokasiannya pindah jadi ke provinsi, misalnya begitu. Apakah memang Anda menghendaki sampai kewenangannya juga ada? Nah, kalau itu ... kalau sampai kewenangannya nanti ada, bisa jadi ada kekosongan hukum, dong, ya kan? Karena undang-undang memindahkan kewenangan itu ke provinsi, tapi kalau Anda dikatakan inkonstitusional nanti malah timbul ketidakpastian hukum baru, gitu. Kecuali kalau yang anggarannya Anda fokuskan, sepanjang penganggaran untuk itu di … apa namanya ... misalnya tetap ditafsirkan setidak-tidaknya sama dengan ketika anggaran di bawah kabupaten, umpamanya begitu. Saya enggak tahu, ya, apakah itu yang menjadi konsen dari Pemohon. Kalau itu yang menjadi konsennya mungkin begitu jadinya, gitu. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih, dari saya. 38.

KETUA: ASWANTO jelas).

39.

Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya saya (suara tidak terdengar

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya tambahkan saja Ibu-Ibu, ya. Saya menambahkan apa yang disampaikan Yang Mulia Pak Palguna. Ya, legal standing itu memang perlu dipertegas, apakah Anda masuk tri ... tiga diva tadi atau maksudnya apakah justru begini, Ibu mewakili lembaga kantor Ibu atau 18

konstitusional ke anggota. Atas namanya kan, anggota di situ juga disebut. Apa perorangan ... pure perorangan? Kalau perorangan itu sekarang yang dirugikan akses untuk mendapatkan keadilan itu siapa? Masyarakat. Bukan Ibu. Kalau Ibu itu akses untuk memberikan keadilan misalnya. Nah, harus dibalik kalau begitu. Kalau begitu yang dirugikan kan masyarakat, yang punya legal standing yang lebih tepat adalah sebenarnya masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapatkan akses karena keterbatasannya anggaran itu. Nah, kalau Ibu mestinya secara kelembagaan. Kalau kelembagaan itu alangkah bagusnya kalau mengatasnamakan lembaga BPSK Sukabumi. Kalaupun tidak, Ibu tetap firm dengan ini, ya, silakan saja. Tapi paling tidak supaya Ibu ketahui, dari awal ketahui bahwa yang terhambat akses keadilannya itu adalah sebenarnya masyarakat. Ibu akses untuk mendapat ... memberikan … apa itu ... perlindungan hukum atau perlindungan kepada para konsumen itu yang terhambat. Nah, itu apakah Ibu bisa memberikan sendiri ataukah itu harusnya lembaga? Nanti direnungkan kembali Ibu-Ibu, ya. Bagus kok ini anu ... isunya yang Ibu angkat itu. Memang ... kemudian memang secara sistematika ini sudah bagus dan ini apa pernah beracara di MK? Pernah? Belum. Tapi ini kayaknya enggak mencerminkan kalau belum pernah ini. Tidak mencerminkan kalau ini tidak ... belum ... pasti ada yang membantu untuk memberikan advokasi (suara tidak terdengar jelas). Silakan saja, tapi bagus ini. Cuma isi hati nurani barang ini sebenarnya kalau mau anu ... enggak usah, ini gabungan saja, ambil nyawanya, masukkan dalam alasan-alasan permohonan, lebih strict, lebih strict gampang dipahami karena permohonan begini yang membaca tidak hanya Ibu apa Hakimnya, tapi semua masyarakat sudah bisa mengakses permohonan ini, sehingga ada pembelajaran terhadap masyarakat kalau membuat sebuah pesan ke sebuah perkara itu bisa dipahami oleh semua masyarakat, semua yang membaca. Saya kira lebih ... lebih apa ya ada amalannya juga di situ kan. Nah, itu masalah legal standing dan sistematika lebih baik dipadatkan untuk hati nurani itu sebagai apa itu … uneg-uneg itu gabung saja dengan alasan-alasan permohonan. Jadi, sistematikannya cuma kewenangan Mahkamah, legal standing, pokok permohonan, dan petitum saja. Empat batang tubuhnya itu saja. Kemudian, substansinya, Ibu, memang ini yang saya katakan isu yang menarik itu begini, memang sebenarnya kan pesan daripada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, lembaga BPSK itu dibentuk sampai tingkat 2, kan? Itu perintah undang-undang yang sifatnya itu khusus sebenarnya. Tapi, kenapa di Undang-Undang Pemerintah Daerah 23 Tahun 2014 kok ada semacam pembelokan, itu adanya hanya di provinsi untuk lembaga bantuan apa ... masalah LPSK … anu BPSK itu. Nah, itu yang kemudian apakah dimaknai bahwa yang diatur di pemerintah daerah ini adalah sifatnya ada sendiri, tanpa mengurangi 19

fungsi, tugas, dan kewenangan maupun anggaran yang di tingkat 2 ataukah itu pengambilalihan yang serta-merta yang kemudian jelas-jelas menyebabkan macetnya kegiatan yang ada di tingkat 2 itu? Nah, itu yang mesti … seperti disampaikan Pak Palguna tadi, apakah ini karena ada transisional ataukah memang ini bakal seterusnya? Kalau bakal seterusnya, ini kan sama juga ada menelikung Pasal 8 ... pasal yang ada di Undang-Undang Konsumen itu ... Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Artinya, untuk apa dibuat lembaganya, tapi kalau enggak dikasih anggarannya kan ya … atau juga mestinya anggarannya tetap tidak boleh digangu gugat? Hanya bentuknya mestinya harus koordinasi atau justru seharusnya memberi penguatan, mestinya kalau di provinsi ini sekarang ada pembagian dalam konteks perdagangan itu subnya adalah perlindungan konsumen yang ada di provinsi. Bagaimana itu tetap ada, tapi juga jangan mengurangi kewenangan dan tugas … terutama anggaran yang ada di tingkat 2? Ya, itu yang perlu sinkronisasi, ya. Tapi, ya ini Mahkamah mestinya perlu ini mendengar pembentuk undang-undang atau apa reasoning-nya kok Undang-Undang Perlindungan Konsumen maunya seperti ini? Sampai ke pelosok-pelosok harus diberikan advokasi masyarakat itu, kan? Tapi, kok kemudian di undang-undang yang terbaru, 2014 tentang Pemerintah Daerah, kok kemudian ini diambil alih oleh provinsi? Nah, itu. Nah, khawatirnya kemudian ini … kemudian menjadi alasan bagi pemerintah daerah, khususnya provinsi ini untuk mengambil alih anggaran atau menghentikan anggaran? Anggaran yang ada di daerah selama ini Ibu itu dari Dipa, maksudnya dari Dipa atau yang berasal dari APBN atau dari APBD yang Ibu terima sebelum ada Undang-Undang Nomor 23? APBD? APBD. Kan APBD tingkat 2 kan? Kan mestinya enggak terpengaruh dong, atau jangan-jangan pemerintah daerah yang less ini? Pemerintah daerah tempat Ibu ini lho. Jangan-jangan artinya saya juga cuma menanyakan bukan menuduh. Sudah pernah koordinasi dengan pak bupati, apa katanya? 40.

HAKIM KETUA: ASWANTO Dinyalakan, Bu, nyalakan, Bu.

41.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nyalakan. Apa alasan pemerintah daerah, kok kemudian … nanti dulu. Ibu ini BPSK-nya disetop anggarannya apa dikurangi saja?

42.

PEMOHON: SUHAELAH Disetop.

20

43.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Disetop.

44.

PEMOHON: SUHAELAH Tidak ada sama sekali anggaran.

45.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terus enggak ada aktivitas kalau begitu?

46.

PEMOHON: SUHAELAH Aktivitas kita masih tetap bekerja, pelayanan tetap dilakukan kepada masyarakat, hanya kita tidak dibiayai dari bulan Oktober sampai saat ini dan tidak ada kejelasan dari pihak provinsi.

47.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Alasannya apa pemerintah daerah, ditanya?

48.

PEMOHON: SUHAELAH Pak.

49.

Alasannya itu ya berdasarkan kepada Undang-Undang Pemda ini,

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sudah bukan menjadi tanggung jawab.

50.

PEMOHON: SUHAELAH Kewenangan (...)

51.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tanggung jawab pemerintah daerah tingkat 2.

52.

PEMOHON: SUHAELAH Betul, betul. Itu jawaban dari mereka, Pak.

21

53.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi anggaran sebenarnya kan pos anggarannya kan enggak hilang sebenarnya, yang ada di tingkat 2, ya.

54.

PEMOHON: SUHAELAH Tidak ada, Pak.

55.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya karena terus enggak dianggarkan kan?

56.

PEMOHON: SUHAELAH Betul.

57.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi kan mestinya tidak dianggarkannya kan di 2017 ini, kalau anggaran 2016 ini satu kesatuan, satu tahun 2016 itu, APBD 2016.

58.

PEMOHON: SUHAELAH Dari bulan ... di sini Oktober, Pak.

59.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Anggaran itu kan tidak perbulan tho, Mba?

60.

PEMOHON: SUHAELAH Ya.

61.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Mestinya per tahunan.

62.

PEMOHON: SUHAELAH Betul.

22

63.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah itu kan. Ke mana anggaran yang sudah diposkan, dianggarkan untuk Oktober, November, Desember itu? Nah, kalau mau menyetop per 17 ... 2017 … eh, yang mestinya yang enggak ada ini sejak 2014 dulu, ya, 2015. Full maksudnya 2014 enggak ada lagi, ya? Ini baru akhir 2016 enggak ada ya?

64.

PEMOHON: SUHAELAH Ya, Oktober ... November.

65.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 23 itu berlakunya? 2014 sudah mulai, kan? Kan sudah 2 tahun. Oh, begitu ya? Kenapa baru disetop baru sekarang? Kalau undangundangnya kan sudah mulai 2014, ya?

66.

PEMOHON: SUHAELAH (...)

67.

Mungkin ... saya sendiri tidak tahu ya, Pak. Hanya perkiraan saja

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, coba … ah, ini kan Ibu masih ada kesempatan memperbaiki. Tolong Mahkamah diberi informasi itu dan dimasukkan dalam alasan Ibu.

68.

PEMOHON: SUHAELAH Ya.

69.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini undang-undang keluar 2014. Anggaran disetop baru 2016, tiga bulan terakhir, Oktober … kenapa? Kemudian masukkan alasan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sukabumi menghentikan anggaran itu. Kalau toh menghentikan anggaran, kenapa kok baru tiga bulan terakhir 2016, bukan sejak 2014 ada undang-undang itu? Nah, itu yang (…) itu penting bagi Mahkamah dan dimasukkan saja Ibu nanti, supaya … kemudian sedikit saja. Ibu sebenarnya lebih bagus me … bisa enggak punya data kegiatan Ibu selama ini? Apa sudah dimasukkan? Berapa advokasi Ibu yang sudah dilaksanakan?

23

70.

PEMOHON: SUHAELAH Perkara penanganan yang sudah (…)

71.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ada secara kumulatif jumlah-jumlahnya, jenis perkaranya bisa dimasukkan?

72.

PEMOHON: SUHAELAH Ada, Pak. Kita data semua lengkap, Pak.

73.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Di sini ada?

74.

PEMOHON: SUHAELAH Kalau di sini belum kita masukkan, Pak.

75.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, itu Ibu masukkan, ya?

76.

PEMOHON: SUHAELAH Ya.

77.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Supaya Ibu itu memang ada kesungguhan untuk (suara tidak terdengar jelas) memang karena dari kualitas maupun kuantitas pekerjaan BPSK Sukabumi itu betul-betul … apa … punya hasil yang signifikan.

78.

PEMOHON: SUHAELAH Ya. Mungkin sebagai referensi ya, Pak. Kita dalam penanganan perkara yang tahun 2016 kemarin itu sebanyak 136 perkara yang sudah diputuskan.

24

79.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau bentuk gelondongan, gitu?

80.

penggunaan

anggarannya

per

perkara

atau

PEMOHON: SUHAELAH Gelondongan, Pak, tidak per perkara.

81.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pertanggungjawabannya juga menyesuaikan per kegiatan, gitu?

82.

…

anu

…

saja

ya

tinggal

PEMOHON: SUHAELAH Betul.

83.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oke. Itu saja mungkin Ibu, ya. Nanti data-data supaya dimasukkan dalam permohonan Ibu. Barangkali itu bisa menambah semangat dari … apa … argumentasi-argumentasi yang disampaikan, ya. Itu, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

84.

KETUA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, ini bukti-bukti yang Saudara lampirkan. Sebenarnya ketentuan dalam melampirkan bukti itu bukan hanya pasal yang misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bukan hanya pasal yang diuji yang harus dilampirkan, tetapi harus lengkap, gitu. Nah, ini hanya … Ibu hanya melampirkan bagian yang diuji, gitu ya, lampirannya. Mestinya undang-undangnya secara lengkap dilampirkan, gitu ya. Karena itu ketentuannya seperti itu, Bu. Lalu, kemudian saya ingin … ingin menegaskan kembali, Ibu. Itu tadi mulai dari Yang Mulia Pak Dr. Palguna, Bapak Dr. Suhartoyo mengingatkan soal … kalau Ibu atas nama … apa namanya … BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), ya?

85.

PEMOHON: SUHAELAH Betul.

25

86.

KETUA: ASWANTO Itu harus tegas, siapa yang bisa mewakili organisasi, gitu? Apakah anggota bisa mewakili organisasi atau harus ketua dengan sekretaris misalnya, atau ada kuasa dari ketua atau sekretaris? Kalau memang mengatasnamakan atau mengajukan permohonan ini atas nama BPSK, gitu. Bisa tiga-tiganya jadi kuasanya … apa namanya … BPSK itu. Jadi harus jelas. Supaya penilaian nanti, apakah Ibu punya legal standing atau tidak, itu kita melihat, oh, ini atas nama lembaga atau ini atas nama perseorangan. Nah, kalau atas nama perseorangan tadi, Yang Mulia sudah memberikan gambaran, apa kerugian konstitusional Ibu sebagai perseorangan? Kalau sebagai lembaga, apa kerugian konstitusional sebagai lembaga? Sehingga lebih jelas, nah itu. Supaya tidak … nanti oh ini tidak jelas ini sebagai perseorangan atau sebagai lembaga? Nah, kalau sebagai lembaga, ya itu tadi. Siapa yang berhak mewakili lembaga? Apakah semua anggota bisa mewakili lembaga atau pimpinan yang menguasakan anggotanya untuk tampil? Misalnya lembaganya Ibu BPSK. Ketua, sekretaris memberi kuasa kepada tiga … apa tadi … srikandi itu? Tiga diva, gitu ya. Nah, itu. Tolong nanti di … apa … supaya kita bisa yakin bahwa permohonan ini diajukan oleh yang punya legal standing. Karena sebagus apa pun permohonannya Ibu kalau ternyata pada bagian awal Hakim tidak yakin bahwa Ibu punya legal standing, kita tidak akan masuk ke … tadi Yang Mulia sudah menyampaikan. Kita tidak akan masuk memeriksa pokok perkara. Itu yang pertama. Yang kedua, belum terlalu jelas uraiannya, kerugian konstitusional itu yang Ibu-Ibu alami dan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Itu mestinya Ibu urai secara komprehensif bahwa dengan adanya norma ini, norma di undangundang ini yang diuji itu, itu bertentangan dengan norma yang ada di pasal misalnya Ibu mengutip Pasal 28, nah, Pasal 28 Ibu cuma menyampaikan bertentangan dengan Pasal 28, tapi belum ada uraian secara komprehensif. Mestinya Ibu menguraikan secara komprehensif pertentangan norma yang ada di dalam undang-undang dengan norma yang ada di pasal yang ... pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Itu yang sebenarnya perlu Ibu lebih ... apa namanya ... lebih komprehensif menguraikan sehingga kita yakin, “Oh, betul ada kerugian yang dialami.” Nah, kalau itu sudah kita yakin ya, bisa saja permohonan ini dikabulkan, tapi kalau Ibu tidak mampu meyakinkan bahwa Ibu tidak punya legal standing, tidak mampu juga meyakinkan bahwa norma yang diuji itu memang bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ya, jangan-jangan ini hanya persoalan implementasi karena lembaga ini kan, tetap ada di tingkat kabupaten. 26

Dulu kenapa APBD kabupaten? Karena penanggung jawabnya kabupaten. Sekarang kabupaten tidak mau mengeluarkan anggaran karena penanggung jawabnya bukan kabupaten lagi. Provinsi. Mestinya APBD provinsi. Nah, kenapa belum keluar? Jangan-jangan ini hanya persoalan karena masih ... apa namanya ... transisi itu atau memang provinsi tidak berkeinginan untuk membiayai? Nah, itu yang mesti Ibu explore lebih banyak sehingga kita bisa yakin betul ada problem norma. Ya, Ibu, ya? Ibu diberi waktu untuk melakukan perbaikan itu 14 hari, kalau kita hitung dari sekarang berarti 14 hari itu nanti jatuhnya pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017, pukul 13.00 WIB. Itu kalau Ibu-Ibu mau memperbaiki, tapi kalau tidak mau memperbaiki, kami menganggap bahwa permohonan inilah nanti yang akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menentukan kelanjutan terhadap permohonan Ibu ini. Nah, sekalipun diberi waktu 14 hari, kalau Ibu mau lebih cepat memperbaiki, berkeinginan lebih cepat untuk memperbaiki, silakan diperbaiki dan dimasukkan ke bagian Kepaniteraan, nanti tinggal menunggu untuk dipanggil sidang berikutnya. Jadi, perbaikannya itu jangan diserahkan pada waktu mau sidang, nanti tidak diagendakan sidang kalau ini. Nah, kita berharap sebenarnya kalau mau lebih cepat lebih bagus, gitu. Nah, penyerahannya itu tanpa sidang, gitu ya, diserahkan ... nanti setelah diserahkan baru kemudian ada panggilan sidang berikutnya, sidang pendahuluan berikutnya ya, untuk melihat apakah Ibu mau memperbaiki atau tidak memperbaiki. Jelas, Ibu? Ada yang ingin disampaikan? Ini yang Ibu-Ibu ini saya baca tadi memang pengacara ya, Ibu Reni? Ya, Ibu Reni memang pengacara? Kalau memang tadi ragu dengan legal standing sebagai perseorangan tadi sudah diberikan gambaran sama Beliau ya, bisa saja atas nama lembaga lalu Ibu-Ibu ini sebagai kuasanya, tiga orang bisa walaupun tidak sebagai advokat boleh jadi kuasa. Tadi kan Ibu bertanya kan, bukan hanya advokat yang boleh tampil sebagai kuasa di Mahkamah, siapa saja boleh, yang penting memperoleh surat kuasa. Dan yang kemudian tadi Ibu meminta untuk ada pendamping, silakan membawa pendamping tapi ada surat ketarangan bahwa bla, bla, bla itu adalah pendamping kami, ada suratnya, Bu. Dengan catatan pendamping tidak punya hak bicara, ya. Jelas, Ibu, ya?

27

Baik, sekali lagi saya ulangi perbaikan paling lambat diserahkan tanggal 31 Januari 2017, pukul 13.00 WIB, ya. Tidak ada lagi yang mau disampaikan? Baik, dengan demikian sidang pada hari ini selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.10 WIB Jakarta, 18 Januari 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

28