2017

PROFIL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

2017 2017 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN ............................................. 4 A. Latar Belakang .................................................. 4 B. Tujuan ....................................................... 4 C. Ruang Lingkup .................................................. 5 BAB II. KEADAAN UMUM ........................................... 6 A. Nonpendidikan .................................................. 6 1. Administrasi Pemerintahan Daerah ...................................... 6 Tabel 2.1. Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah ........................... 7 2. Demografi .................................................... 8 Tabel 2.2. Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Usia .............................. 8 Tabel 2.3. Keadaan Demografi ........................................... 9 3. Geografi ..................................................... 9 4. Ekonomi .................................................... 10 5. Sosial Budaya dan Agama ........................................... 11 Tabel 2.4. Keadaan Keagamaan ......................................... 11 B. Pendidikan .................................................... 11 1. Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD, MI dan SDLB) ................... 12 Tabel 2.5. Data Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan SDLB ......................... 13 2. Tingkat SMP (SMP, MTs dan SMPLB) .................................... 16 Tabel 2.6. Data Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan SMPLB ................ 17 3. Tingkat SM (SMA, SMK, MA dan SMALB) .................................. 19 Tabel 2.7. Data Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, SMALB dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun .. 19 4. Pendidikan Non Formal ............................................ 22 Tabel 2.8. Data Peserta Didik Kesetaraan .................................... 23 BAB III. KINERJA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ................ 24 A. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan ............................... 24 Tabel 3.1. Indikator Akses Yang Merata, Meluas, dan Berkeadilan ...................... 24 Tabel 3.2. Indikator Pembelajaran Yang Bermutu ............................... 25 Tabel 3.3. Indikator Pemerataan SD, MI dan SDLB .............................. 26 Tabel 3.4. Indikator Pemerataan SMP, MTs dan SMPLB ........................... 27 Tabel 3.5. Indikator Pemerataan SMA, SMK, MA dan SMALB ........................ 29 B. Peningkatan Mutu, Relevansi, Daya Saing Pendidikan ......................... 29 Tabel 3.6. Indikator Mutu Pendidikan ...................................... 30 Tabel 3.7. Kinerja Mutu Pendidikan ....................................... 33 Tabel 3.8. Kinerja Mutu Pendidikan Menurut Jenis Kelamin ......................... 33

Dicetak menggunakan e-profil / http://profil.pdkjateng.go.id Dicetak tgl: 04-07-17, 00:58:44

Halaman 2 / 40

Tabel 3.9. Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SD

............................... Tabel 3.10. Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SMP ............................. Tabel 3.11. Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SM .............................. Tabel 3.12. Persentase Siswa Menurut Jurusan dan Sekolah Menurut Kriteria Penjurusan di SMA .... Tabel 3.13. Persentase Lulusan SMK Menurut Kelompok ........................... C. Efisiensi Internal Pendidikan ......................................... Tabel 3.14. Efisiensi Internal Pendidikan .................................... Tabel 3.15. Siswa Terbuang dan Putus Sekolah ................................ Tabel 3.16. Pemborosan Biaya akibat Tahun-siswa terbuang ......................... Tabel 3.17. Kinerja Efisiensi Internal Pendidikan ............................... D. Kinerja Pendidikan ............................................... Tabel 3.18. Kinerja Pendidikan ......................................... BAB IV. PENUTUP ................................................ A. Simpulan ..................................................... 1. Dipandang dari segi pemerataan ....................................... 2. Dipandang dari segi peningkatan mutu .................................... 3. Dipandang dari segi relevansi ........................................ 4. Dipandang dari segi efisiensi internal .................................... B. Rekomendasi .................................................. DAFTAR KEPUSTAKAAN ..........................................


Halaman 3 / 40

33 33 33 34 34 35 35 35 35 35 36 36 37 37 37 37 38 38 38 40

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi diperlukan data dan informasi yang lengkap. Data dan informasi tersebut tidak hanya menyangkut data di lingkungan Dinas Pendidikan melainkan juga di luar Dinas Pendidikan. Pada kenyataannya, untuk mendapatkan data dan informasi, khususnya di luar Dinas Pendidikan sangat sulit. Hal itu disebabkan karena semua instansi memiliki data masing-masing dan belum ada instansi yang melakukan integrasi terhadap data setiap instansi tersebut. Agar diperoleh data yang terintegrasi, lengkap, dan mutakhir mengenai keadaan pendidikan maka perlu dikaitkan dengan data dan informasi di luar Dinas Pendidikan seperti administrasi pemerintah daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama, transportasi dan komunikasi, serta data lainnya yang relevan. Selain itu, untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan tidak hanya dapat dilakukan melalui faktor internal pendidikan melainkan juga harus dilihat faktor eksternal lainnya atau di luar pendidikan. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, profil pendidikan yang cukup komprehensif di suatu kabupaten/kota atau provinsi dapat dipandang sebagai bahan masukan yang cukup handal untuk penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan yang realistis. Oleh karena itu, dengan menggunakan profil pendidikan tersebut dapat diketahui dan diperhitungkan berbagai faktor yang ada dalam suatu wilayah, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah dan khususnya perkembangan pendidikan. Berdasarkan data dan informasi yang komprehensif yang termuat di dalam profil pendidikan dapat dilakukan analisis secara deskriptif untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, dengan menggunakan kinerja yang ada diharapkan dapat dilakukan identifikasi masalah terhadap pemerataan dan perluasan akses, mutu dan relevansi, serta tata kelola pendidikan. Berdasarkan masalah yang ada maka perlu dilakukan analisis data dan informasi untuk perencanaan dengan pendekatan berdasarkan data dan informasi yang ada. Dengan melalui profil pendidikan dapat dihasilkan berbagai penggambaran maupun proyeksi ke depan sebagai upaya pendukung langkah-langkah perencanaan pembangunan di bidang pendidikan.

B. Tujuan Tujuan umum disusunnya profil pendidikan adalah untuk menghasilkan data dan informasi yang terintegrasi antara data pendidikan dengan data nonpendidikan yang dapat digunakan untuk semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan pendidikan.


Halaman 4 / 40

Sedangkan tujuan khusus adalah untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah di suatu daerah, masalah yang dihadapi sebagai bahan perencanaan yang menyangkut pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; dan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Setelah diketahui masalah tersebut, diharapkan dapat disusun cara mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, kinerja pendidikan yang telah dikaitkan dengan faktor eksternal tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan seperti penyusunan perencanaan pembangunan wilayah, perencanaan pembangunan pendidikan, penyusunan kebijakan operasional pendidikan, dan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya informasi pendidikan di Kabupaten/Kota atau Provinsi.

C. Ruang Lingkup Profil ini menyajikan keadaan umum nonpendidikan dan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keadaan umum nonpendidikan yang disajikan meliputi informasi tentang administrasi pemerintahan daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta transportasi dan komunikasi. Informasi itu sangat diperlukan dan mempunyai saling keterkaitan yang mendukung perkembangan pendidikan di daerah. Keadaan umum pendidikan mencerminkan variabel-variabel pendidikan menurut jenjang pendidikan serta kemajuan yang dicapai melalui indikator-indikator pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Sesuai dengan bahan yang tersedia disajikan kinerja dan analisis profil pendidikan yang mencerminkan kaitan antara indikator-indikator internal dan eksternal dengan permasalahannya sehingga diharapkan dapat memberikan informasi untuk keperluan perencanaan pendidikan. Data yang tersedia disajikan dalam bentuk tabel dan memuat data dasar, (baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendidikan maupun dari instansi lain) mengenai pendidikan dan data olahan pendidikan yang menghasilkan indikator seperti angka, rasio, dan perbandingan pendidikan menurut jenis dan jenjang pendidikan. Dengan data-data dari berbagai lintas sektor diharapkan dapat digunakan sebagai deskriptif kondisi pembangunan pendidikan yang telah dicapai serta perencanaan dalam rangka pengembangan pendidikan di masa yang akan datang. Jenis-jenis data yang tersaji dengan dukungan sumber pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tentu lebih baik dalam rangka penyusunan program dan kebijakan lebih lanjut. Ruang lingkup dan jenis-jenis data ini diharapkan akan terus dilakukan pengembangan sesuai dinaamika penyelengaraan pendidikan, yang selalu bergerak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani sehingga data pendidikan akan mampu memberikan sumbangan yang berharga bagi penetapan prioritas pembangunan. Data yang tersedia di dalam buku profil ini diolah berdasarkan hasil pendataan di lapangan, sehingga diharapkan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan untuk dalam proses perencanaan.


Halaman 5 / 40

BAB II KEADAAN UMUM Peta 2.2 Peta Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peta 2.2 bahwa wilayah Provinsi Jawa Tengah terletak diantara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Indonesia serta sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Dengan melihat peta tersebut, dapat diketahui beberapa sungai yang melalui Provinsi Jawa Tengah antara lain sungai Bengawan Solo, Sungai Serayu, dan beberapa sungai kecil di beberapa Kabupaten/Kota.

A. Nonpendidikan 1. Administrasi Pemerintahan Daerah Sesuai dengan UU Nomor 22, Tahun 1999, pemerintah daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten/Kota atau Provinsi sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan


Halaman 6 / 40

di semua bidang, termasuk di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan pendidikan di kabupaten/kota atau provinsi tidaklah berdiri sendiri melainkan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan kabupaten/kota atau provinsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan di kabupaten/kota atau provinsi harus berada di bawah koordinasi atau sepengetahuan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau provinsi untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Peta 2.3 Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dan terdiri atas 573 kecamatan dan yang terbagi ke dalam 8.578 kelurahan/desa dengan luas wilayah seluruhnya + 59.438 km2. (Tabel 2.1). Tabel 2.1 Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016/2017 No.

Variabel

1

Kabupaten/Kota

2

Kecamatan

3

Desa/kelurahan

4

Luas wilayah (km2)

Jumlah 35 365 5,302 4,158,942.04

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2016


Halaman 7 / 40

2. Demografi Berdasarkan UU Nomor 2, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan. Tabel 2.2 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Usia Tahun 2016/2017 No.

Komponen

1

Penduduk 6-7 tahun

2

Penduduk 7-12 tahun

3 4

Laki-laki

%

Perempuan

%

Jumlah

276,254

51.23

262,941

48.77

539,195

1,590,696

52.11

1,461,741

47.89

3,052,437

Penduduk 13-15 tahun

790,272

51.57

742,131

48.43

1,532,403

Penduduk 16-18 tahun

774,910

51.80

721,092

48.20

1,496,002

Sumber: Profil Pendidikan Kab/KotaTahun 2016/2017

Jumlah penduduk seluruhnya sebesar 59,180,504 orang, Penduduk usia 6-7 tahun adalah sebesar 539,195 orang. Penduduk usia 7-12 tahun merupakan penduduk usia SD sebesar 3,052,437 orang, sedangkan penduduk usia 13-15 tahun merupakan penduduk usia SMP sebesar 1,532,403 orang dan penduduk usia 16-18 tahun adalah penduduk usia SM sebesar 1,496,002 orang. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 penduduk Provinsi Jawa Tengah bertambah 1,47 persen dari tahun sebelumnya. Menurut catatan terakhir, pada tahun 2013 kepadatan penduduk adalah 1.022 per km2 dengan Kota Surakarta sebagai kota terpadat (11.534 penduduk per km2) dan Kabupaten Blora sebagai kabupaten terjarang (471 penduduk per km2).


Halaman 8 / 40

Tabel 2.3 Keadaan Demografi Tahun 2016/2017 No.

Komponen

Jumlah

%

Tingkat Pendidikan Penduduk

No.

Komponen

Tamat SD

1,976,093

47.21

1.

Bekerja

2.

Tamat SLTP

1,012,483

24.19

2.

Mencari pek.

3.

Tamat SLTA

769,720

4.

Tamat D3/Sarmud

191,999

4.59

1.

5.

Tamat Sarjana

235,571

5.63

2.

Buta huruf

4,259,738

92.70

335,690

7.30

Bersekolah

779,482

40.50

2.

Mengurus RT

791,479

41.12

3.

Lainnya

353,622

18.37

469,672

0.79

18.39 Bukan Angkatan Kerja

Tingkat Kepandaian Membaca & Menulis Dapat membaca

%

Angkatan Kerja

1.

1.

Jumlah

Penduduk Miskin

5,411,893

94.86

293,172

5.14

1.

Penduduk Miskin


Tingkat pendidikan penduduk yang dirinci sebagai berikut 1) tamat SD sebanyak 1,976,093 orang (47.21 persen), 2) tamat SLTP sebanyak 1,012,483 orang (24.19 persen), 3) tamat SLTA sebanyak 769,720 orang (18.39 persen), 4) tamat Diploma III/Sarmud sebanyak 191,999 orang (4.59 persen), 5) tamat Sarjana 235,571 orang (5.63 persen). Penduduk yang dapat membaca dan menulis sebanyak 5,411,893 orang (94.86 persen) sedangkan yang buta huruf sebanyak 293,172 orang (5.14 persen). Jumlah angkatan kerja pada tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut 1) jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 15.964.048 orang (93,98 persen) dan 2) jumlah penduduk yang mencari pekerjaan sebanyak 1.022.728 orang (6,02 persen), sehingga jumlah angkatan kerja adalah 16.986.776 orang. Penduduk bukan angkatan kerja terdiri atas 1) jumlah penduduk bersekolah 1.450.492 orang (20,62 persen), 2) jumlah penduduk mengurus rumah tangga 4.271.319 orang (60,73 persen); dan 3) lain-lain 1.311.496 orang (18,65 persen), sehingga jumlah penduduk bukan angkatan kerja adalah 7.033.307 orang. Di kabupaten/kota se Jawa Tengah penduduk miskin diperkirakan sebanyak 4.863.000 (14,98 persen) dari penduduk seluruhnya.

3. Geografi Faktor geografi dimaksud mencakup aspek keadaan alam dan sumber daya alam (SDA) sehingga dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan pendidikan. Pengaruh ini dapat bersifat menunjang dan dapat pula bersifat menghambat. Tersedianya SDA merupakan faktor


Halaman 9 / 40

yang menunjang pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Keadaan geografi yang tidak menguntungkan karena keadaan pemukiman penduduk yang berpencar-pencar dan terpencil serta pemukiman yang padat merupakan kendala dalam upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar. Keadaan topografi di wilayah kabupaten/kota atau provinsi perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan enam faktor, yaitu 1) rencana penentuan lokasi sekolah; 2) rencana rayonisasi penerimaan siswa baru; 3) rencana supervisi sekolah dan pengendalian; 4) rencana penempatan guru; 5) rencana pengadaan dan pendistribusian buku-buku; dan 6) peralatan pendidikan lainnya. Gambar 2.2 menunjukkan topografi kabupaten/kota atau provinsi. Gambar 2.2 Gambar Topografi

SDA baik yang terkandung di daratan, di sungai, maupun di laut merupakan potensi ekonomi yang besar. Hal itu berarti bahwa pengelolaan SDA secara efisien akan meningkatkan pendapatan pemerintah kabupaten/kota atau provinsi dan secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat jelas akan memberikan dampak positif terhadap penyediaan dana dan fasilitas pendidikan sehingga pengembangan pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

4. Ekonomi Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan pengembangan kualitas SDM. Oleh karena itu, pembangunan di bidang pendidikan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan SDM memegang peranan yang sangat penting. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas sebagaimana yang dicita-citakan, yaitu manusia yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu


Halaman 10 / 40

pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya secara serasi dan seimbang (harmonis).

5. Sosial Budaya dan Agama Adat istiadat yang sampai sekarang hidup di kalangan masyarakat salah satunya dapat digambarkan dalam kehidupan beragama maupun pelayanan kesehatan. Penduduk provinsi jawa tengah dalam kehidupan beragama dapat saling menghormati dan menghargai antara agama yang satu dengan lainnya. Beberapa agama yang ada meliputi agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha serta beberapa aliran kepercayaan. Disamping dalam keagaman, dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat, beberapa fasilitas kesehatan telah disediakan oleh pemerintah provinsi meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit maupun balai pengobatan. Tabel 2.4 Keadaan Keagamaan Tahun 2016/2017 No. 1.

Variabel

Jumlah

Penduduk

9,163,703

a. Islam

8,926,695

No. 2.

Variabel Kesehatan

Jumlah 1,203

Rumah Sakit

b. Protestan

120,083

Puskesmas

334

c. Katolik

100,303

puskesmas Pembantu

767

d. Hindu

5,262

e. Budha

10,919

f. Khong Hu Chu

442


Gambaran keadaan keagamaan dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 8,926,695 orang (97.41 persen), Protestan sebanyak 120,083 orang (1.31 persen), Katolik 100,303 orang (1.09 persen), Hindu sebanyak 5,262 orang (0.06 persen), Budha sebanyak 10,919 orang (0.12 persen), dan Khong Hu Chu sebanyak 442 orang (0.00 persen). Guna mendukung kesehatan masyarakat, didukung oleh puskesmas sebanyak 334 buah dan puskesmas pembantu 767 buah, rumah sakit sebanyak 102 buah. Apabila setiap kecamatan diharuskan memilki 1 Puskesmas dan keberadaan puskesmas telah merata di seluruh kecamatan, maka jumlah Puskesmas telah mencukupi. Demikian juga halnya dengan jumlah rumah sakit terhadap kabupaten/kota, apabila telah merata seluruh kabupaten/kota maka sudah mencukupi, tinggal peningkatan terhadap layanan kesehatan.


Halaman 11 / 40

B. Pendidikan Kemajuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah-daerah tersebut, baik secara formal maupun non formal. Secara rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, akan dijelaskan tentang keadaan tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SM.

1. Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD, MI dan SDLB)

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2016/2017, jumlah SD, MI dan SDLB sebanyak 13,797, dengan rincian negeri sebesar 11,564 (83.82 persen) dan swasta sebesar 2,233 (16.18 persen). Hal ini disebabkan karena banyaknya SD Negeri yang dibangun melalui program Inpres SD. . Dilihat dari akreditasi sekolah sebanyak 2,645 telah terakreditasi A, 7,858 terakreditasi B, dan 415 terakreditasi C. Jumlah siswa baru tingkat I SD, MI dan SDLB sebesar 284,350 dengan rincian dari Tk/RA/BA sebesar 241,915 (85.08 persen) dan dari rumah tangga sebesar 42,435 (14.92 persen). Jumlah siswa SD, MI dan SDLB seluruhnya sebesar 1,636,890, dengan rincian negeri sebesar 1,279,261 (78.15 persen) dan swasta sebesar 357,478 (21.84 persen). Berdasarkan jenis kelamin sebanyak 1,636,890, jumlah laki-laki sebanyak 821,513 (50.19 persen) dan perempuan sebesar 815,377 (49.81 persen). Bila dirinci menurut usia maka usia 12 tahun sebesar 41,083 (2.51 persen). Jumlah kelas SD, MI dan SDLB sebesar 83,197 , sedangkan jumlah lulusan sebanyak 236,704. Guru yang mengajar di SD, MI dan SDLB sebanyak 103,317 di antaranya sebanyak 17,684 (17.12 persen) adalah berijazah di bawah S1 dan 85,633 (82.88 persen) adalah S1 ke atas. Kepala sekolah SD, MI dan SDLB yang bersertifikat sebesar 47,798 dan belum bersertifikat sebesar 44,102. Untuk menampung


Halaman 12 / 40

sejumlah siswa SD, MI dan SDLB tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 77,775, dengan rincian 47,559 memiliki kondisi baik, 26,575 kondisi rusak ringan, 2,844 kondisi rusak sedang, 6,380 kondisi rusak berat dan 771 kondisi rusak total. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SD, MI dan SDLB terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 7,878, lapangan olahraga sebanyak 4,538, ruang UKS sebanyak 5,252, ruang laboratorium IPA sebanyak 731 (Tabel 2.5). Tabel 2.5 Data Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan SDLB Tahun 2016/2017 No 1

2

3

Komponen Sekolah a. Negeri b. Swasta Sekolah Berakreditasi a. Akreditasi A b. Akreditasi B c. Akreditasi C d. Tidak Terakreditasi e. Belum Diakreditasi Siswa baru menurut usia a. Usia 6-7 tahun b. Usia lainnya Siswa baru menurut asal a. Tamatan TK b. Rumah Tangga Siswa menurut usia sekolah a. <7 tahun b. 7-12 tahun c. >12 tahun Siswa menurut jenis kelamin a. laki-laki - <7 tahun - 7-12 tahun - >12 tahun b. perempuan - <7 tahun - 7-12 tahun - >12 tahun Siswa menurut status sekolah a. Negeri b. Swasta


SD 12,254 11,499 755 10,568 2,315 6,864 348 330 711 244,524 216,589 27,935 244,524 207,255 37,269 1,416,156 142,374 1,237,925 35,858 1,416,156 706,554 71,352 611,678 23,524 709,602 71,022 626,246 12,334 1,416,156 1,260,527 155,478

MI 1,452 50 1,402 1,450 318 969 48 90 25 39,826 37,237 2,589 39,826 34,660 5,166 216,526 26,344 186,006 4,176 216,526 112,699 13,415 96,613 2,671 103,827 12,929 89,393 1,505 216,526 17,547 198,979

SDLB 91 15 76 81 12 25 19 13 10

4,208 245 2,914 1,049 4,208 2,260 110 1,532 618 1,948 135 1,382 431 4,208 1,187 3,021

SD+MI+SDLB 13,797 11,564 2,233 12,099 2,645 7,858 415 433 746 284,350 253,826 30,524 284,350 241,915 42,435 1,636,890 168,963 1,426,845 41,083 1,636,890 821,513 84,877 709,823 26,813 815,377 84,086 717,021 14,270 1,636,890 1,279,261 357,478

Halaman 13 / 40

4

5

6 7

8

Siswa menurut tingkat a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Siswa menurut tingkat th 2015/2016 a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Mengulang a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Putus sekolah a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Lulusan KS dan Guru menurut ijazah a. Ijazah < S1 b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi KS dan Guru menurut status kepegawaian a. PNS b. Non-PNS KS dan Guru menurut Sertifikasi a. Sudah b. Belum Rombongan belajar (Kelas)


1,741,350 418,551 267,235 266,563 267,455 262,844 258,702 1,516,417

201,983 39,257 37,424 34,809 32,495 30,537 27,461 177,088

1,943,333 457,808 304,659 301,372 299,950 293,381 286,163 1,693,505

254,706 251,186 263,892 249,367 247,789 249,477 38,163 12,771 8,231 7,201 5,439 3,670 851 1,512 284 210 205 258 274 281 211,864 88,614 15,157 73,457

35,092 32,109 29,863 28,040 26,086 25,898 4,865 2,051 1,096 774 577 353 14 274 44 45 43 50 55 37 24,840 13,904 2,224 11,680

799 303 496

289,798 283,295 293,755 277,407 273,875 275,375 43,028 14,822 9,327 7,975 6,016 4,023 865 1,786 328 255 248 308 329 318 236,704 103,317 17,684 85,633

88,614

13,904

799

103,317

54,532 34,082 88,614 43,008 37,717 71,744

3,566 10,338 13,904 4,653 5,846 11,453

328 471 799 137 539

58,426 44,891 103,317 47,798 44,102 83,197

Halaman 14 / 40

9

10

11

12

13

Ruang kelas a. Baik b. Rusak ringan c. Rusak Sedang d. Rusak Berat e. Rusak Total Perpustakaan a. Baik b. Rusak Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) a. Baik b. Rusak Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan) a. Milik b. Bukan Milik Laboratorium IPA a. Baik b. Rusak

68,550 41,281 24,215 2,536 5,420 771 7,122 5,922 1,200 4,572

9,225 6,278 2,360 308 960 0 756 650 106 680

77,775 47,559 26,575 2,844 6,380 771 7,878 6,572 1,306 5,252

3,840 732 3,938

602 78 600

4,442 810 4,538

3,603 668 621 552 69

613 38 110 103 7

4,216 706 731 655 76

Sumber: Profil Pendidikan Kab/Kota Tahun 2016/2017

Bila dilihat SD, MI dan SDLB dapat digambarkan pula bahwa jumlah SD lebih besar jika dibandingkan dengan MI dan SDLB, hal ini terlihat di semua data yang ada. Jumlah SD sebesar 12,254, dengan jumlah siswa sebanyak 1,416,156 dan ruang kelas sebesar 68,550 serta ditangani oleh guru sebanyak 88,614. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebesar 7,122, lapangan olahraga sebesar 3,938, ruang UKS sebesar 4,572, ruang laboratorium IPA sebesar 621.

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah Sekolah Dasar lebih banyak jika dibandingkan dengan MI. Sebaliknya, jumlah Madrasah Swasta lebih banyak MI jika dibandingkan dengan SD. Hal ini disebabkan karena MI lebih banyak dibangun oleh yayasan swasta sedangkan SD lebih banyak dibangun oleh pemerintah melalui program bantuan pembangunan sekolah dasar


Halaman 15 / 40

yang lebih dikenal dengan SD Inpres pada tahun 1973/1974 sampai tahun 1983/1984.

2. Tingkat SMP (SMP, MTs dan SMPLB) Berdasarkan data yang ada pada tahun 2016/2017, jumlah SMP, MTs dan SMPLB sebanyak 2,511. Dengan rincian negeri sebanyak 1,018 (40.54 persen) dan swasta sebanyak 1,493 (59.46 persen). Dilihat dari akreditasi sekolah sebanyak 1,000 telah terakreditasi A, 785 terakreditasi B, dan 217 terakreditasi C. Jumlah siswa baru tingkat I SMP, MTs dan SMPLB sebesar 0, dengan rincian laki-laki sebesar 371,171 (48.69 persen) dan perempuan sebesar 391,117 (51.31 persen). Jumlah siswa SMP, MTs dan SMPLB seluruhnya sebesar 785,707 dengan rincian negeri sebesar 508,364 (64.70 persen) dan swasta sebesar 277,343 (35.30 persen). Bila dirinci menurut usia sekolah maka siswa 15 tahun sebesar 42,588 (5.42 persen). Jumlah kelas sebesar 27,375, serta lulusan SMP, MTs dan SMPLB sebesar 239,631. Guru yang mengajar di SMP, MTs dan SMPLB sebanyak 50,228 di antaranya yaitu sebanyak 39,712 (79.06 persen) memiliki kualifikasi S1 ke atas, dan sebanyak 10,516 (20.94 persen) memiliki kualifikasi S1 ke bawah. Guru yang telah memiliki sertifikat sebanyak 22,124 dan belum memiliki sertifikat sebanyak 18,127.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 25,528, dengan rincian 18,597 memiliki kondisi baik, 6,250 dengan kondisi rusak ringan, 1,010 dengan kondisi rusak sedang, 1,182 dengan kondisi rusak berat, dan 124 dengan kondisi rusak total. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP, MTs dan SMPLB terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 1,828, lapangan olahraga sebanyak 546, ruang UKS sebanyak 1,529, laboratorium sebanyak 1,823. Bila dilihat SMP, MTs dan SMPLB dapat digambarkan pula bahwa jumlah SMP lebih besar jika dibandingkan dengan MTs. Jumlah SMP sebesar 1,847, dengan jumlah siswa sebanyak 629,445 dan ruang kelas sebesar 21,245 dan ditangani oleh guru sebanyak 39,503. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebanyak 1,457, lapangan olahraga sebanyak 433, ruang UKS sebanyak 1,181, laboratorium sebanyak 1,618. Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SMP jika


Halaman 16 / 40

dibandingkan dengan MTs dan SDLB. Sebaliknya, jumlah madrasah swasta lebih banyak di MTs jika dibandingkan dengan SMP. Hal ini disebabkan karena SMP lebih banyak dibangun dengan adanya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Tabel 2.6 Data Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan SMPLB Tahun 2016/2017 No 1

2 3

Komponen Sekolah a. Negeri b. Swasta Sekolah Berakreditasi a. Akreditasi A b. Akreditasi B c. Akreditasi C d. Tidak Terakreditasi e. Belum Diakreditasi Siswa baru Siswa menurut usia sekolah a. <13 tahun b. 13-15 tahun c. >15 tahun Siswa menurut jenis kelamin a. laki-laki < 13 tahun - usia 13-15 tahun > 15 tahun b. perempuan < 13 tahun - usia 13-15 tahun > 15 tahun Siswa menurut status sekolah a. Negeri b. Swasta Siswa menurut tingkat a. Kelas 7 b. Kelas 8 c. Kelas 9 Siswa menurut tingkat th 2015/2016 a. Kelas 7


SMP

MTs

1,847 939 908 1,720 880 486 152 143 165 195,104 629,445 130,225 466,637 32,583 563,580 300,907 57,816 221,489 21,602 328,538 72,409 245,148 10,981 629,445 466,173 163,272 629,445 225,901 222,374 213,069 640,881

611 68 543 517 114 285 57 38 23 53,030 155,021 31,234 114,226 9,561 127,203 69,567 12,179 52,854 4,534 62,035 13,322 48,862 3,653 155,021 41,563 113,458 155,021 53,113 53,230 48,678 170,307

213,771

57,224

SMPLB 53 11 42 31 6 14 8 2 13 1,241 32 765 444 1,241 697 17 413 267 544 15 352 177 1,241 628 613

SMP+MTs+SM PLB 2,511 1,018 1,493 2,268 1,000 785 217 183 201 248,134 785,707 161,491 581,628 42,588 692,024 371,171 70,012 274,756 26,403 391,117 85,746 294,362 14,811 785,707 508,364 277,343 784,466 279,014 275,604 261,747 811,188 270,995

Halaman 17 / 40

4

5

6 7

8 9

10

11

12

13

b. Kelas 8 c. Kelas 9 Mengulang a. Kelas 7 b. Kelas 8 c. Kelas 9 Putus sekolah a. Kelas 7 b. Kelas 8 c. Kelas 9 Lulusan KS dan Guru menurut ijazah a. Ijazah < S1 b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi KS dan Guru menurut status kepegawaian a. PNS b. Non-PNS KS dan Guru menurut sertifikasi a. Sudah b. Belum Rombongan belajar (Kelas) Ruang kelas a. Baik b. Rusak ringan c. Rusak Sedang d. Rusak Berat e. Rusak Total Perpustakaan a. Baik b. Rusak Ruang UKS a. Baik b. Rusak Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan) a. Milik b. Bukan Milik Laboratorium IPA a. Baik b. Rusak


211,868 215,242 1,351 603 710 38 863 260 352 251 189,430 39,503 8,683 30,820

55,445 57,638 261 68 129 64 370 95 171 104 50,201 10,420 1,647 8,773

305 186 119

267,313 272,880 1,612 671 839 102 1,233 355 523 355 239,631 50,228 10,516 39,712

39,503

10,420

305

50,228

21,280 18,223 39,503 19,076 13,638 21,934 21,245 14,971 5,584 829 947 124 1,457 1,057 400 1,181 936 245 433

2,598 7,822 10,420 3,034 4,256 5,441 4,283 3,626 666 181 235 0 371 316 55 348 306 42 113

115 190 305 14 233

23,993 26,235 50,228 22,124 18,127 27,375 25,528 18,597 6,250 1,010 1,182 124 1,828 1,373 455 1,529 1,242 287 546

481 71 1,618 1,225 393

104 47 205 191 14

585 118 1,823 1,416 407

Halaman 18 / 40


3. Tingkat SM (SMA, SMK, MA dan SMALB) Berdasarkan data yang ada pada tahun 2016/2017, jumlah SMA, SMK, MA dan SMALB sebanyak 1,709 dengan rincian negeri sebanyak 395 (23.11 persen) dan swasta sebanyak 1,314 (76.89 persen). Dilihat dari akreditasi sekolah sebanyak 455 telah terakreditasi A, sebanyak 521 terakreditasi B, dan 189 terakreditasi C.

Tabel 2.7 Data Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, SMALB dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2016/2017 No 1

2 3

Komponen Sekolah a. Negeri b. Swasta Sekolah Berakreditasi a. Akreditasi A b. Akreditasi B c. Akreditasi C d. Tidak Terakreditasi e. Belum Diakreditasi Siswa baru Siswa menurut usia sekolah a. <16 tahun b. 16-18 tahun c. >18 tahun Siswa menurut jenis kelamin a. laki-laki < 16 tahun - usia 16-18 tahun > 18 tahun


SMA

SMK

MA

515 212 303 489 273 130 37 24 25 70,860 201,803 57,036 140,059 4,708 193,048 75,859 20,997 52,743 2,119

922 142 780 763 143 293 98 150 79 127,713 356,767 84,583 255,511 16,673 356,767 202,447 45,509 145,833 11,105

220 31 189 218 34 79 47 22 36 18,857 54,437 13,391 38,743 2,303 46,446 17,611 3,909 12,801 901

SMALB 52 10 42 37 5 19 7 0 6 631 17 363 251 631 337 5 213 119

SMA+SMK+ MA+SMALB 1,709 395 1,314 1,507 455 521 189 196 146 217,430 613,638 155,027 434,676 23,935 596,892 296,254 70,420 211,590 14,244

Halaman 19 / 40

4

5

6 7

8 9

b. perempuan < 16 tahun - usia 16-18 tahun > 18 tahun Siswa menurut status sekolah a. Negeri b. Swasta Siswa menurut tingkat a. Kelas 10 b. Kelas 11 c. Kelas 12 Siswa menurut tingkat th 2015/2016 a. Kelas 10 b. Kelas 11 c. Kelas 12 Mengulang a. Kelas 10 b. Kelas 11 c. Kelas 12 Putus sekolah a. Kelas 10 b. Kelas 11 c. Kelas 12 Lulusan KS dan Guru menurut Ijazah a. Ijazah < S1 b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi KS dan Guru menurut status kepegawaian a. PNS b. Non-PNS KS dan Guru menurut sertifikasi a. Sudah b. Belum Rombongan belajar (Kelas) Ruang kelas a. Baik b. Rusak ringan c. Rusak Sedang d. Rusak Berat


117,189 33,411 81,282 2,496 193,048 141,871 57,774 193,048 70,789 67,759 60,583 161,520

154,320 39,074 109,678 5,568 356,767 118,890 237,877 333,764 119,287 112,612 101,865 282,339

28,835 6,837 21,013 985 46,446 24,056 22,971 46,446 16,628 15,887 13,931 43,337

294 12 150 132 418 289 342

300,638 79,334 212,123 9,181 596,679 285,106 318,964 573,258 206,704 196,258 176,379 487,196

57,442 54,005 50,073 525 228 187 110 354 190 105 59 58,660 14,404 2,808 11,596

104,197 93,406 84,736 1,123 439 465 219 1,727 814 664 249 95,125 22,430 4,010 18,420

17,041 14,858 11,438 241 33 125 83 132 80 40 12 14,889 4,232 796 3,436

297 184 113

178,680 162,269 146,247 1,889 700 777 412 2,213 1,084 809 320 168,674 41,363 7,798 33,565

14,404

22,430

4,232

297

41,363

7,388 7,016 14,404 6,323 4,826 9,884 6,550 6,149 925 86 102

4,907 17,523 22,430 5,653 11,259 12,127 10,333 8,236 2,077 178 425

1,238 2,994 4,232 1,409 1,405 1,621 1,285 1,211 144 22 32

116 181 297 4 186

13,649 27,714 41,363 13,389 17,676 23,632 18,168 15,596 3,146 286 559

Halaman 20 / 40

10

11

12

13

14

e. Rusak Total Perpustakaan a. Baik b. Rusak Ruang UKS a. Baik b. Rusak Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan) a. Milik b. Bukan Milik Laboratorium *) a. Baik b. Rusak Ruang praktik gambar teknik SMK a. Baik b. Rusak

11 428 374 54 405 371 34 191

10 495 420 75 410 377 33 167

0 104 97 7 101 97 4 38

21 1,027 891 136 916 845 71 396

231 8 1,761 1,493 268

196 16 1,395 1,246 149 564 513 51

53 6 300 283 17

480 30 3,456 3,022 434 564 513 51


Jumlah siswa baru tingkat I SMA, SMK, MA dan SMALB sebesar 0 dengan rincian lakilaki sebesar 296,254 dan perempuan sebesar 300,638. Jumlah siswa SMA, SMK, MA dan SMALB seluruhnya sebesar 596,679 dengan rincian negeri sebesar 395 dan swasta sebesar 1,314. Berdasarkan jenis kelamin maka terdapat siswa laki-laki sebesar 296,254 dan perempuan sebesar 300,638. Bila dirinci menurut usia sekolah maka siswa 18 tahun sebesar 23,935. Jumlah kelas sebesar 23,632 serta lulusan SMA, SMK, MA dan SMALB sebesar 168,674. Guru yang mengajar di SMA, SMK, MA dan SMALB sebanyak 41,363 di antaranya yaitu sebanyak 33,565 memiliki kualifikasi S1 ke atas, 7,798 memiliki kualifikasi S1 ke bawah. Guru yang telah memiliki sertifikat sebanyak 13,389 dan belum memiliki sertifikat sebanyak 17,676.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 18,168 ruang, dengan rincian 15,596 memiliki kondisi baik, 3,146 dengan kondisi rusak ringan, 286 dengan kondisi rusak sedang, 559 dengan kondisi rusak berat dan 21 dengan kondisi rusak total dengan


Halaman 21 / 40

jumlah kelas sebanyak 23,632. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA, SMK, MA dan SMALB terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 1,027, lapangan olahraga sebanyak 396 ruang UKS sebanyak 916 dan laboratorium sebanyak 3,456, ruang prektek untk SMK sebanyak 564. (Tabel 2.7). Bila dilihat SMA, SMK, dan MA dapat digambarkan pula bahwa jumlah SMA lebih besar jika dibandingkan dengan SMK dan MA. Jumlah SMA sebesar 515, dengan jumlah siswa sebanyak 193,048 dan ruang kelas sebanyak 6,550 serta ditangani oleh guru sebanyak 14,404. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebanyak 428., lapangan olahraga sebanyak 191, ruang UKS sebanyak 405, laboratorium sebanyak 1,761.

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SMA jika dibandingkan dengan MA. Sebaliknya, jumlah madrasah swasta lebih banyak di MA jika dibandingkan dengan SMP.

4. Pendidikan Non Formal Peserta didik kesetaraan sebesar 15,077 terdiri dari Paket A sebesar 991 (6.57 persen), Paket B sebesar 5,156 (34.20 persen) dan Paket C sebesar 8,930 (59.23 persen), sedangkan peserta didik terbesar pada Paket C dan terkecil pada Paket A.


Halaman 22 / 40

Tabel 2.8 Data Peserta Didik Kesetaraan Tahun 2016/2017 Komponen Paket A Siswa menurut usia 991 sekolah b. 7-12 tahun 369 c. >12 tahun 622 Siswa menurut jenis 1,006 kelamin a. laki-laki 444 - 7-12 tahun 164 - >12 tahun 280 b. perempuan 547 - 7-12 tahun 205 - >12 tahun 342 Lulusan 274 KS dan Guru menurut 93 ijazah a. Ijazah < S1 27 b. Ijazah S1/Diploma 66 IV & lebih tinggi KS dan Guru menurut 93 status kepegawaian b. Non-PNS 51 KS dan Guru menurut 93 Sertifikasi b. Belum 36 Rombongan belajar 29 (Kelas)

Komponen Paket B Komponen Paket C Siswa menurut usia 5,156 Siswa menurut usia 8,930 sekolah sekolah a. <13 tahun 16 a. <16 tahun 58 b. 13-15 tahun 1,208 b. 16-18 tahun 2,067 c. >15 tahun 3,932 c. >18 tahun 6,805 Siswa menurut jenis 5,156 Siswa menurut jenis 9,713 kelamin kelamin a. laki-laki 2,770 a. laki-laki 5,437 < 13 tahun 10 < 16 tahun 31 - usia 13-15 tahun 584 - usia 16-18 tahun 1,128 > 15 tahun 2,176 > 18 tahun 4,278 b. perempuan 2,386 b. perempuan 3,493 < 13 tahun 6 < 16 tahun 27 - usia 13-15 tahun 624 - usia 16-18 tahun 939 > 15 tahun 1,756 > 18 tahun 2,527 Lulusan 2,357 Lulusan 2,820 KS dan Guru menurut 570 KS dan Guru menurut 708 ijazah Ijazah a. Ijazah < S1 159 a. Ijazah < S1 72 b. Ijazah S1/Diploma 411 b. Ijazah S1/Diploma 636 IV & lebih tinggi IV & lebih tinggi KS dan Guru menurut 570 KS dan Guru menurut 708 status kepegawaian status kepegawaian b. Non-PNS 570 b. Non-PNS 708 KS dan Guru menurut 570 KS dan Guru menurut 708 sertifikasi sertifikasi b. Belum 512 b. Belum 634 Rombongan belajar 118 Rombongan belajar 202 (Kelas) (Kelas)



Halaman 23 / 40

BAB III KINERJA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Kinerja pendidikan dasar dan menengah dimulai dengan kinerja dipandang dari pilar kebijakan pendidikan, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, dilanjutkan dengan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan diakhiri dengan efisiensi internal pendidikan. Ketiga kinerja tersebut diterapkan pada setiap jenjang pendidikan, yaitu tingkat SD, SMP, dan SM, sedangkan untuk relevansi hanya dilihat pada SMA dan SMK.

A. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Berdasarkan APK yang ada, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 53.66 persen dan yang terendah di tingkat SM yaitu sebesar 40.5 persen. Bila dirinci menurut jenis kelamin, APK laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan APK perempuan. APK laki-laki terbesar pada jenjang SD+MI, terendah pada jenjang SM. Tingginya APK adalah akibat banyaknya siswa usia di luar usia sekolah yang berada di jenjang tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat SD/MI mempunyai APK yang terbaik dibandingkan dengan tingkat SMP/MTs, dan tingkat SM/MA. Di daerah ini anak yang bersekolah di tingkat SD/MI paling banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Tabel 3.1 Indikator Akses Yang Merata, Meluas, dan Berkeadilan Tahun 2016/2017 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jenis Indikator Akses yang Merata Rasio Siswa per Kelas (R-S/K) Rasio Kelas per Ruang Kelas (RK/RK) % Perpustakaan % Ruang UKS % Tempat Olahraga % Laboratorium Akses yang Meluas Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) Satuan Biaya (SB) Akses yang Berkeadilan Perbedaan Gender APK (PG APK)


SD

SMP

SM

Dikdasmen

20 1.07

28 1.08

25 1.31

22 1.11

57.1 38.07 32.89 5.3

72.8 60.89 21.74 72.6

60.09 53.6 23.17 47.05

59.57 42.72 30.42 26.45

46.76 53.66 39 93074

37.22 50.08 52 90627

28.46 40.5 61 75411

39.85 49.52 45 73561

-4.15

-5.7

-3.25

-4.3

Halaman 24 / 40

12 13

Indeks Paritas Gender APK (IPG APK) % Siswa Swasta (% S-Swt)

1.08

1.12

1.08

1.09

21.83

36.14

52.65

31.68


APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu sebesar 46.76 persen dan yang terendah di tingkat SM/MA yaitu 28.46 persen. Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat SD/MI Anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal itu juga menunjukkan partisipasi yang paling baik terdapat di tingkat SD/MI. Tabel 3.2 Indikator Pembelajaran Yang Bermutu Tahun 2016/2017 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis Indikator Mutu dari segi Siswa % Siswa Baru TK (%SB TK) Angka Masukan Murni (AMM)/ Angka Melanjutkan (AM) Angka Mengulang (AU) Angka Bertahan tk 5 (AB5)/ Angka Bertahan (AB) Angka Lulusan (AL) Angka Putus Sekolah (APS) Rata2 Lama Belajar (RLB) Mutu dari segi Guru % Guru Layak (%GL) % Guru sertifikasi (%GS) Rasio Siswa per Guru (R-S/G) Mutu dari segi Prasarana % Sekolah Akreditasi A dan B (%SA-AB) % Ruang Kelas baik (%RKb) % Perpustakaan baik (%Perpusb) % Ruang UKS baik (%RUKSb) % Laboratorium baik (%Labb)

SD

SMP

SM

Dikdasmen

85.08 47.07

104.71

89.85

-

2.54 99.7

0.2 99.87

0.39 99.5

1.56 -

86.06 0.11 6.14

88.68 0.15 3.01

117.26 0.45 3.01

93.66 0.17 -

82.87 46.22 16

78.99 43.55 15

81.29 31.82 14

81.53 42.45 15

76.13

71.09

57.11

73.62

61.15 83.42 84.58 4.75

72.85 86.76 81.23 56.39

85.84 86.76 92.25 41.37

67.3 82.33 84.83 22.56


Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar pada tingkat SD/MI yaitu 16 dan terendah terdapat pada SM/MA yaitu 14. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat tersebut. Sebaliknya, rasio terkecil menunjukkan cukupnya guru di tingkat tersebut. Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah pada tingkat SM/MA yaitu sebesar 1,03. Hal itu berarti, bahwa pada tingkat tersebut masih memerlukan ruang kelas tambahan


Halaman 25 / 40

jika diharapkan jumlah kelas sama dengan jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Sebaliknya, terdapat ruang kelas yang tidak digunakan, ini terlihat pada rasio di bawah 1 yang terdapat di tingkat SMP/MTs.

1. Tingkat SD (SD, MI dan SDLB) Berdasarkan Tabel 3.1, APK SD/MI sebesar 53.66 persen dengan rincian APK laki-laki sebesar 51.67 persen lebih baik daripada APK perempuan sebesar 51.67 persen. APM SD/MI sebesar 46.76 persen dengan rincian APM laki-laki sebesar 44.63 persen lebih baik daripada APK perempuan sebesar 44.63 persen. Rasio siswa perempuan terhadap laki-laki SD/MI sebesar 0.99 persen, hal ini berarti lebih banyak laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan. Rasio siswa per kelas sebesar 20 berarti ruang kelas cukup, siswa per guru sebesar 16 berarti seorang guru menangani siswa sebesar 16 siswa. Bila dilihat dari angka masukan ke SD/MI sebesar 47.07 persen. Persentase siswa swasta SD dan MI sebesar 21.83 persen yang berarti lebih banyak siswa negeri dari pada swasta. Indeks paritas gender (IPG) untuk APK adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan di SD dan MI dan apakah sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari APK. IPG APK sebesar 1.08 berarti partisipasi laki-laki masih lebih besar dari pada partisipasi perempuan. IPG untuk APM adalah guna mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan dengan usia sesuai di SD dan MI. IPG APM sebesar 1.1 berarti partisipasi laki-laki lebih besar dari pada partisipasi perempuan. Tabel 3.3 Indikator Pemerataan SD, MI dan SDLB Tahun 2016/2017 No.

Indikator

1.

APK -laki2 -perempuan APM -laki2 -perempuan Rasio -Siswa/Kelas Rasio Kelas per Ruang Kelas (RK/RK) %Siswa

2.

3.

5.

SD 46.39 23.15 23.25 40.56 20.04 20.52

7.09 3.69 3.40 6.09 3.17 2.93

0.14 0.07 0.06 0.10 0.05 0.05

0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01

SD+MI+SD LB+Paket A 53.65 26.92 26.73 46.78 23.27 23.51

-

-

-

-

20 1.07

-

-

-

-

21.83


MI

SDLB

Paket A

Halaman 26 / 40

6.

Swasta Indeka Paritas Gender -APK -APM

-

-

-

-

1.08 1.1


2. Tingkat SMP (SMP, MTs dan SMPLB)) Berdasarkan Tabel 3.1, APK SMP dan MTs sebesar 50.08 persen dengan rincian APK laki-laki sebesar 47.32 persen lebih baik daripada APK perempuan sebesar 53.02 persen. APM SMP dan MTs sebesar 49.72 persen dengan rincian APM laki-laki sebesar 34.84 persen lebih baik daripada APM perempuan sebesar 39.75 persen. Rasio siswa per sekolah SMP dan MTs sebesar 1.08, berarti cukup padat sedangkan siswa per kelas sebesar 28 berarti cukup padat, siswa per guru sebesar 15 berarti seorang guru menangani siswa sebesar 15 siswa. Bila dilihat dari angka melanjutkan ke SMP dan MTs sebesar 104.71 %. Persentase siswa swasta SMP dan MTs sebesar 36.14 persen yang berarti lebih banyak siswa negeri swasta dari pada swasta. Indeks paritas gender (IPG) untuk APK adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan di SMP dan MTs dan apakah sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari APK. IPG APK sebesar 1.12 berarti partisipasi laki-laki lebih besar daripada partisipasi perempuan. IPG untuk APM adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan dengan usia sesuai di SMP dan MTs. IPG APM sebesar 1.14 berarti partisipasi lakilaki lebih besar dari pada partisipasi perempuan. Tabel 3.4 Indikator Pemerataan SMP, MTs dan SMPLB Tahun 2016/2017 No.

Indikator

1.

APK -laki2 -perempuan APM -laki2 -perempuan Rasio -Siswa/Kelas

2.

3.

SMP


MTs

-

SMPLB

-

Paket B

-

SMP+MTs+ SMPLB+Pa ket B

-

28

Halaman 27 / 40

5. 6.

Rasio Kelas per Ruang Kelas (RK/RK) %Siswa Swasta Indeka Paritas Gender -APK -APM

-

-

-

-

1.08

-

-

-

-

36.14

-

-

-

-

1.12 1.14


3. Tingkat SM (SMA, SMK, MA dan SMALB) Berdasarkan Tabel 3.1, APK SM dan MA sebesar 40.5 persen dengan rincian APK perempuan sebesar ... persen lebih baik dari pada APK laki-laki sebesar ... persen. APM SM dan MA sebesar ... persen dengan rincian APM perempuan sebesar ... persen lebih baik dari pada APM laki-laki sebesar ... persen. Rasio siswa perempuan terhadap laki-laki SM dan MA sebesar ... persen, hal ini berarti lebih banyak perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Bila dilihat perbandingan antara sekolah SM dengan SMP maka 1 SM terdapat 2 SMP, berarti SM sangat kurang. Rasio siswa per sekolah SM dan MA sebesar ..., berarti cukup padat sedangkan siswa per kelas sebesar ..., berarti cukup padat, siswa per guru sebesar ... berarti seorang guru menangani siswa sebesar ... orang. Kelas per ruang kelas milik sebesar ... berarti satu ruang kelas digunakan sekali, dan kelas per guru sebesar .... Bila dibandingkan antara SMA dengan SMK maka perbandingannya adalah 1: ... hal yang sama untuk siswa SMA dengan siswa SMK maka perbandingannya adalah 1 berbanding .... Bila dibandingkan antara sekolah menengah umum dengan sekolah menengah kejuruan atau SMA dan MA dengan SMK maka perbandingannya adalah 1: ..., hal yang sama untuk siswa SMA dan MA dengan SMK maka perbandingannya adalah 1 berbanding .... Bila dilihat dari angka melanjutkan ke SM dan MA sebesar ... persen maka AM perempuan sebesar ... persen lebih besar daripada AM laki-laki sebesar ... persen. Persentase siswa swasta SM dan MA sebesar ... persen yang berarti lebih banyak SM dari pada MA. Guru perempuan SM dan MA sebesar ... persen, berarti lebih masih banyak guru laki-laki dari pada guru perempuan. Indeks paritas gender (IPG) untuk APK adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan di SM dan MA dan apakah sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari APK. IPG APK sebesar ... persen, berarti partisipasi perempuan lebih besar dari pada partisipasi laki-laki. IPG untuk APM adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan dengan usia sesuai di


Halaman 28 / 40

SM dan MA. IPG APM sebesar ... persen berarti partisipasi perempuan dengan usia sesuai telah seimbang. IPG AM dalam masukan ke SM dan MA dan apakah masukan tersebut sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari AM. IPG untuk AM sebesar ... persen, berarti partisipasi perempuan lebih kecil dari pada partisipasi laki-laki. Tabel 3.5 Indikator Pemerataan SMA, SMK, MA dan SMALB Tahun 2016/2017 No.

Indikator

1.

APK -laki2 -perempua n APM -laki2 -perempua n Rasio -Siswa/Kel as Rasio Kelas per Ruang Kelas (RK/RK) %Siswa Swasta Indeka Paritas Gender -APK -APM

2.

3.

5. 6.

SMA

SMK

MA

SMALB

Paket C

SMA+SM K+MA+S MALB+P aket C

-

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52.65

-

-

-

-

-

1.08 1.08


A. Peningkatan Mutu, Relevansi, Daya Saing Pendidikan Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa siswa baru tingkat I untuk tingkat SD adalah. Bila dilihat dari akreditasi sekolah maka akreditasi A terbesar ... persen pada jenjang SM dan terkecil ... persen pada jenjang SD. Selanjutnya, sekolah dengan akreditas B terbesar ... persen


Halaman 29 / 40

pada jenjang SD dan terkecil ... persen pada jenjang SMP, sedangkan akreditasi C terbesar ... pada jenjang SM dan terkecil ... persen pada jenjang SMP. Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar atau yang berijazah S1 ke atas terbesar adalah pada jenjang SM yaitu sebesar ... persen dan yang terendah adalah pada jenjang SD sebesar ... persen. Guru yang tersertifikasi terbesar pada jenjang SMP sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang SM sebesar ... persen. Mutu SDM juga dilihat dari banyaknya kepala sekolah yang telah tersertifikasi. Kepala sekolah tersertifikasi terbesar pada jenjang SD sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang SM sebesar ... persen. Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik paling banyak terdapat pada jenjang SM yaitu sebesar ... persen sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat pada tingkat SD yaitu sebesar ... persen. Banyaknya ruang kelas yang rusak berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak langsung akan menurunkan mutu sekolah. Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terbesar ada pada jenjang SM yaitu sebesar ... persen dan terendah ada pada tingkat SD sebesar ... persen. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada jenjang SMP yaitu sebesar ... persen dan terendah ada pada tingkat SD sebesar ... persen. Fasilitas sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbesar terdapat pada jenjang SM yaitu sebesar ... persen. Fasilitas tempat ibadah terbesar pada jenjang SMP sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang SD sebesar ... persen. Fasilitas toilet dan air bersih yang seharusnya ada pada setiap jenjang pendidikan ternyata terbesar pada jenjang SMP sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang SM sebesar ... persen. Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, yayasan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan orang tua siswa. Dari kelima partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah pada Pemerintah Provinsi dengan persentase terbesar pada jenjang SM dan terkecil adalah Yayasan pada jenjang SD. Partisipasi pemerintah pusat lebih banyak terdapat pada jenjang SMP sebesar ... persen terkecil pada jenjang SM sebesar ... persen. Partisipasi orang tua siswa lebih banyak terdapat pada jenjang SMP sebesar ... persen. Partisipasi pemerintah provinsi lebih banyak pada jenjang SM sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang SMP sebesar ... persen. Partisipasi pemerintah kabupaten/kota lebih banyak pada jenjang SMP/MTs sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang SM sebesar ... persen. Tabel 3.6 Indikator Mutu Pendidikan Tahun 2016/2017 No 1

Komponen Sekolah a. Negeri


SD

MI

12,254 11,499

1,452 50

SDLB 91 15

PAKET A

SD+MI+SDLB +PAKET A 13,797 11,564

Halaman 30 / 40

2

3

b. Swasta Sekolah Berakreditasi a. Akreditasi A b. Akreditasi B c. Akreditasi C d. Tidak Terakreditasi e. Belum Diakreditasi Siswa baru menurut usia a. Usia 6-7 tahun b. Usia lainnya Siswa baru menurut asal a. Tamatan TK b. Rumah Tangga Siswa menurut usia sekolah a. <7 tahun b. 7-12 tahun c. >12 tahun Siswa menurut jenis kelamin a. laki-laki - <7 tahun - 7-12 tahun - >12 tahun b. perempuan - <7 tahun - 7-12 tahun - >12 tahun Siswa menurut status sekolah a. Negeri b. Swasta Siswa menurut tingkat a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6


755 10,568 2,315 6,864 348 330 711 244,524 216,589 27,935 244,524 207,255 37,269 1,416,15 6 142,374 1,237,92 5 35,858 1,416,15 6 706,554 71,352 611,678 23,524 709,602 71,022 626,246 12,334 1,416,15 6 1,260,52 7 155,478 1,741,35 0 418,551 267,235 266,563 267,455 262,844 258,702

1,402 1,450 318 969 48 90 25 39,826 37,237 2,589 39,826 34,660 5,166 216,526

4,208

991

2,233 12,099 2,645 7,858 415 433 746 284,350 253,826 30,524 284,350 241,915 42,435 1,637,881

26,344 186,006

245 2,914

0 369

168,963 1,427,214

4,176 216,526

1,049 4,208

622 1,006

41,705 1,637,896

112,699 13,415 96,613 2,671 103,827 12,929 89,393 1,505 216,526

2,260 110 1,532 618 1,948 135 1,382 431 4,208

444 0 164 280 547 0 205 342

821,957 84,877 709,987 27,093 815,924 84,086 717,226 14,612 1,636,890

17,547

1,187

1,279,261

198,979 201,983

3,021

357,478 1,943,333

39,257 37,424 34,809 32,495 30,537 27,461

76 81 12 25 19 13 10

457,808 304,659 301,372 299,950 293,381 286,163

Halaman 31 / 40

4

5

6 7

8 9

10

Siswa menurut tingkat th 2015/2016 a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Mengulang a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Putus sekolah a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Lulusan KS dan Guru menurut ijazah a. Ijazah < S1 b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi KS dan Guru menurut status kepegawaian a. PNS b. Non-PNS KS dan Guru menurut Sertifikasi a. Sudah b. Belum Rombongan belajar (Kelas) Ruang kelas a. Baik b. Rusak ringan c. Rusak Sedang d. Rusak Berat e. Rusak Total Perpustakaan


1,516,41 7 254,706 251,186 263,892 249,367 247,789 249,477 38,163 12,771 8,231 7,201 5,439 3,670 851 1,512 284 210 205 258 274 281 211,864 88,614 15,157 73,457

177,088

1,693,505

35,092 32,109 29,863 28,040 26,086 25,898 4,865 2,051 1,096 774 577 353 14 274 44 45 43 50 55 37 24,840 13,904 2,224 11,680

799 303 496

274 93 27 66

289,798 283,295 293,755 277,407 273,875 275,375 43,028 14,822 9,327 7,975 6,016 4,023 865 1,786 328 255 248 308 329 318 236,978 103,410 17,711 85,699

88,614

13,904

799

93

103,410

54,532 34,082 88,614 43,008 37,717 71,744 68,550 41,281 24,215 2,536 5,420 771 7,122

3,566 10,338 13,904 4,653 5,846 11,453 9,225 6,278 2,360 308 960 0 756

328 471 799 137 539

0 51 93 0 36 29

58,426 44,942 103,410 47,798 44,138 83,226 77,775 47,559 26,575 2,844 6,380 771 7,878

Halaman 32 / 40

11

12

13

a. Baik b. Rusak Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) a. Baik b. Rusak Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan) a. Milik b. Bukan Milik Laboratorium IPA a. Baik b. Rusak

5,922 1,200 4,572

650 106 680

6,572 1,306 5,252

3,840 732 3,938

602 78 600

4,442 810 4,538

3,603 668 621 552 69

613 38 110 103 7

4,216 706 731 655 76

Tabel 3.7 Kinerja Mutu Pendidikan Tahun 2016/2017 Tabel 3.8 Kinerja Mutu Pendidikan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016/2017

1. Tingkat SD (SD, MI dan SDLB) Tabel 3.9 Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SD Tahun 2016/2017

2. Tingkat SMP (SMP, MTs dan SMPLB)) Tabel 3.10 Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SMP Tahun 2016/2017

3. Tingkat SM (SMA, SMK, dan MA)) Tabel 3.11 Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SM Tahun 2016/2017


Halaman 33 / 40

4. Sekolah Menengah Atas (SMA)) Tabel 3.12 Persentase Siswa Menurut Jurusan dan Sekolah Menurut Kriteria Penjurusan di SMA Tahun 2016/2017

5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)) Tabel 3.13 Persentase Lulusan SMK Menurut Kelompok Tahun 2016/2017


Halaman 34 / 40

C. Efisiensi Internal Pendidikan Tabel 3.14 Efisiensi Internal Pendidikan Tahun 2016/2017 Tabel 3.15 Siswa Terbuang dan Putus Sekolah Tahun 2016/2017 Tabel 3.16 Pemborosan Biaya akibat Tahun-siswa terbuang Tahun 2016/2017 Tabel 3.17 Kinerja Efisiensi Internal Pendidikan Tahun 2016/2017


Halaman 35 / 40

D. Kinerja Pendidikan Tabel 3.18 Kinerja Pendidikan Tahun 2016/2017


Halaman 36 / 40

BAB IV PENUTUP Pada akhir laporan profil pendidikan yaitu pada bab IV akan dijelaskan tentang kesimpulan yang dapat diambil dari kinerja yang ada dari pendidikan dasar sampai menengah. Berdasarkan kesimpulan tentang pendidikan dasar dan menengah, maka dapat disusun saran atau rekomendasi dalam rangka meningkatkan kinerja pendidikan dasar dan menengah di kabupaten/kota atau propinsi.

A. Simpulan Berdasarkan data yang terdapat dalam profil pendidikan dan kajian terhadap hasil indikator pendidikan seperti pemerataan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi internal pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Dipandang dari segi pemerataan) Pemerataan yang dimaksud diukur dengan beberapa indikator yaitu APK, APM, perbandingan antar jenjang, rasio pendidikan, angka melanjutkan, tingkat pelayanan sekolah. Berdasarkan APK, maka angka yang tertinggi adalah pada jenjang SD, dilanjutkan dengan jenjang SMP dan jenjang SM pemerataannya yang paling rendah. Rendahnya pemerataan ini adalah akibat berbagai kondisi di masyarakat yang belum merata. Bila pemerataan dilihat menurut jender di tingkat SD dan SMP, maka pada jenjang SMP tidak terlihat perbedaan jender, sedangkan dari segi kota dan desa, pada jenjang SD tidak terlihat perbedaan antara kota dan desa. Sesuai dengan besarnya APK, maka besarnya APM juga mengikuti yaitu makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah nilai APM nya, yaitu APM pada jenjang pendidikan SM lebih rendah dari pada jenjang SMP dan SD. Bila dilihat perbandingan antar jenjang, maka masih terjadi ketimpangan antara jenjang SD dengan SMP apalagi untuk tingkat SM. Bila tingkat SMP harus sama dengan SD maka diperlukan tambahan sekolah sebesar ... persen. Demikian juga untuk jenjang SM. Indikator tentang angka melanjutkan menunjukkan angka yang lebih besar pada jenjang SMP, dimana tingkat pelayanan sekolah yang paling tinggi. 2. Dipandang dari segi peningkatan mutu) Indikator kelayakan mengajar guru, ternyata di tingkat SM guru yang layak mengajar paling besar yaitu ... persen dan yang paling rendah pada tingkat SD yaitu sebesar ... persen. Kondisi ruang kelas terbaik terdapat pada tingkat SM dan sebaliknya yang kondisinya rusak berat terbanyak terdapat pada tingkat SD. Dari fasilitas sekolah yang ada, masih ada sekolah yang belum memiliki perpustakaan yaitu ... persen di tingkat SD, ... persen di tingkat SMP, dan ... persen di tingkat SM. Demikian juga dengan lapangan olahraga dan ruang UKS, masih ada beberapa sekolah yang belum memiliki lapangan olahraga yaitu ... persen di tingkat SD, ...


Halaman 37 / 40

persen di tingkat SMP, dan ... persen di tingkat SM. Laboratorium yang harus dimiliki oleh semua SMA dan MA, pada kenyataannya masih ada sekolah yang belum memiliki yaitu sebanyak ... persen. Hal yang sama terjadi pada ruang keterampilan hanya ... persen yang telah memiliki, bimbingan penyuluhan hanya sebesar ... persen telah memiliki, sedangkan ruang serba guna yang dimiliki hanya sebesar ... persen. Pada kenyataannya, angka partisipasi dari segi biaya lebih banyak dari pemerintah pusat baik pada tingkat SD maupun SMP yaitu ... persen untuk SD dan ... persen untuk SMP jika dibandingkan dengan orang tua atau pemerintah daerah, sedangkan pada tingkat SM yang terbesar adalah dari pemerintah provinsi sebesar ... persen. 3. Dipandang dari segi relevansi) Relevansi di SD, ternyata muatan lokal yang paling relevan dengan sektor mata pencaharian adalah pada bidang pertanian dengan mata pelajaran yang dikembangkan adalah rekayasa teknologi pertanian. Relevansi di SMA ditunjukkan dengan penjurusan yang dilakukan, ternyata ... persen telah menggunakan gabungan antara prestasi dan minat. Kelompok SMK yang paling relevan dengan sektor lapangan kerja adalah teknologi rekayasa. 4. Dipandang dari segi efisiensi internal) Efisiensi internal diukur dari jumlah keluaran, tahun-siswa, putus sekolah, mengulang, lama belajar, tahun-siswa terbuang, tahun masukan per lulusan, dan rasio keluaran/masukan. Berdasarkan jumlah keluaran, ternyata yang paling tinggi adalah SMP dan paling rendah adalah SD. Dari tahun-siswa yang paling tinggi pada tingkat SMP dan paling rendah pada tingkat SM. Jumlah putus sekolah dan mengulang yang seharusnya 0 yang berarti sangat efisien, ternyata yang paling mendekati adalah tingkat SMP untuk putus sekolah dan tingkat SM untuk mengulang. Bila dilihat dari lama belajar lulusan, maka tingkat SMP dan SM memiliki lama belajar yang paling tidak efisien yaitu SD, sedangkan lama belajar putus sekolah adalah untuk tingkat SM dan lama belajar kohort adalah SMP. Dalam kaitan dengan tahun-siswa terbuang, ternyata yang terbesar ada pada tingkat SD dan terendah pada tingkat SMP. Bila dikaitkan dengan satuan biaya per sekolah, maka jenis sekolah SD yang paling boros biayanya, sedangkan yang paling tidak boros adalah SM. Untuk melihat efisien tidak suatu sekolah juga dapat diukur dari tahun-masukan per lulusan dan rasio keluaran/masukan, angka terbesar terdapat pada tingkat SD dan terendah terdapat pada tingkat SMP. B. Rekomendasi Berdasarkan simpulan di atas, maka beberapa rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai


Halaman 38 / 40

berikut: 1. Rendahnya APK, terlebih APM, untuk itu diperlukan penanganan khusus sehingga APK dan APM tingkat SM dapat ditingkatkan. 2. Perbedaan jender masih terasa pada tingkat SMP, hal ini terlihat dari rendahnya APK perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki, untuk itu diperlukan penanganan khusus sehingga siswa perempuan yang bersekolah di tingkat SMP dapat ditingkatkan, misalnya dengan memberikan beasiswa, JPS atau penanganan khusus lainnya. 3. Perbandingan antarjenjang pendidikan terlihat sangat mencolok, terlebih antara tingkat SD dengan tingkat SM, untuk itu perlu dipikirkan apakah sekolah tingkat SD dapat ditingkatkan menjadi SMP atau menambah SMP dan SM. 4. Angka melanjutkan masih rendah, lebih-lebih pada tingkat SM, untuk itu perlu penanganan khusus misalnya dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bersekolah. 5. Perlu didirikan Taman Kanak-kanak yang lebih banyak sehingga akan meningkatkan mutu tingkat SD. 6. Angka mengulang dan putus sekolah di tingkat SD perlu diturunkan yaitu dengan cara kebijakan pemerintah dengan memberikan beasiswa, JPS atau bimbingan dan penyuluhan kepada setiap siswa oleh sekolah yang bersangkutan. 7. Perlu ditingkatkan kemampuan guru dalam mengajar sehingga diharapkan setiap tingkat memiliki guru yang layak mengajar, untuk itu perlu dipikirkan penyesuaian ijazah yang dapat meningkatkan mutu guru tetapi tidak perlu mengganggu jadwal mengajarnya. 8. Perlu dilakukan rehabilitasi bagi ruang kelas yang rusak berat terutama pada tingkat. 9. Oleh karena perpustakaan merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh sekolah, maka perlu dibangun perpustakaan tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SM. 10. Perlu dipikirkan bagaimana cara meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pembiayaan sekolah dari tingkat SD sampai SM sehingga mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. 11. Kurikulum muatan lokal hendaknya disesuaikan dengan kondisi daerah sehingga apa yang diajarkan dalam mata pelajaran muatan lokal dapat diaplikasikan di daerah masing-masing. 12. Perlu dilakukan penjurusan di SMA menggunakan prosedur gabungan antara prestasi dengan minat sehingga akan dihasilkan lulusan yang bermutu. 13. Perlu dikaji ulang kelompok SMK di daerah sehingga lulusannya dapat tertampung di daerah yang bersangkutan dan mengurangi migrasi. 14. Agar tidak terjadi pemborosan biaya yang sangat besar pada tingkat ,maka pada setiap jenis sekolah agar diupayakan untuk mengurangi siswa yang putus sekolah dan mengulang (lihat butir 6) untuk semua jenis sekolah.


Halaman 39 / 40

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan BPS (2014). Jawa Tengah Dalam Angka 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Profil Pendidikan Tahun 2015/2016 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Profil Pendidikan Jawa Tengah 2013/2014 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (2013). Rencana Strategi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

Dicetak menggunakan e-profil / http://profil.pdkjateng.go.id Dicetak tgl: 04-07-17, 00:58:44 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Halaman 40 / 40

2017

Recommend Documents