1 SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK NOMOR SP DIPA /217 A. DASAR HUKUM UU No. 17 Tahun 23 tentang Keuangan Negara. UU ...
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA-015.12-0/2017
DS:1880-7005-9894-9850
A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.
B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
:
015 KEMENTERIAN KEUANGAN
2. UNIT ORGANISASI
:
015.12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL
3. PAGU
:
Rp.158.632.074.000 (SERATUS LIMA PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS TIGA PULUH DUA JUTA TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)
C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
Jakarta, 07 Desember 2016 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ASKOLANI NIP.196606111992021001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-015.12-0/2017 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:1880-7005-9894-9850 Halaman :
1 dari
3
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
015 KEMENTERIAN KEUANGAN
2. UNIT ORGANISASI
:
015.12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL
3. PAGU
:
Rp.158.632.074.000 (SERATUS LIMA PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS TIGA PULUH DUA JUTA TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM
:
11
Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
2. SASARAN STRATEGIS
:
01
Terjaganya Kesinambungan Fiskal
3. FUNGSI
:
01 0101
SUB FUNGSI 4. PRIORITAS Non Prioritas
:
PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN
(dalam ribuan rupiah) 158.632.074
158.632.074 158.632.074
: :
00
-
Jakarta, 07 Desember 2016 Plt. Kepala Badan
Suahasil Nazara NIP 197011231999031006
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-015.12-0/2017 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:1880-7005-9894-9850 Halaman :
2 dari
3
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 015.12.11
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
ALOKASI DANA 158.632.074
Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang berkesinambungan serta kerjasama keuangan internasional yang optimal. 01 Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan 02 Tingkat akurasi proyeksi asumsi makro 03 Deviasi proyeksi APBN 04 Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional. 1740
8.550.304
Perumusan Kebijakan APBN - Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan - Persentase penggunaan alat analisis kebijakan dalam perumusan rekomendasi - Persentase keterlibatan stakeholder dalam perumusan rekomendasi
1740.001
Rekomendasi Kebijakan APBN
1741
Perumusan Kebijakan Ekonomi
00
11.0000 Rekomendasi
8.550.304 10.181.117
- Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan - Persentase penggunaan alat analisis kebijakan dalam perumusan rekomendasi - Persentase keterlibatan stakeholder dalam perumusan rekomendasi 1741.001 1742
Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Makro
00
10.0000 Rekomendasi
10.181.117 11.261.376
Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral - Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan - Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional - Persentase penggunaan alat analisis kebijakan dalam perumusan rekomendasi - Persentase keterlibatan stakeholder dalam perumusan rekomendasi - Persentase keterlibatan stakeholder dalam perumusan rekomendasi
1742.001
Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pembiayaan Perubahan Iklim
00
2.0000 Rekomendasi
967.780
1742.002
Rekomendasi Posisi Indonesia Pada Pertemuan Internasional di Bidang Forum G-20 dan Multilateral
00
5.0000 Rekomendasi
10.293.596
1743
Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP - Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan - Persentase penggunaan alat analisis kebijakan dalam perumusan rekomendasi - Persentase keterlibatan stakeholder dalam perumusan rekomendasi
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
8.838.095
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-015.12-0/2017 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:1880-7005-9894-9850 Halaman :
3 dari
3
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 1743.001 1744
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perpajakan dan PNBP
VOLUME / SATUAN 00
ALOKASI DANA
4.0000 Rekomendasi
8.838.095 7.632.708
Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan - Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan - Persentase laporan perkembangan ekonomi dan keuangan yang tepat waktu - Persentase penggunaan alat analisis kebijakan dalam perumusan rekomendasi - Persentase pelaksanaan pemantauan sistem keuangan - Persentase keterlibatan stakeholder dalam perumusan rekomendasi
1744.001
Rekomendasi Kebijakan Sektor Keuangan
00
2.0000 Rekomendasi
1744.002
Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan
00
2.0000 Laporan
1745
5.123.821 2.508.887 100.285.637
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal - Indeks kepuasan layanan kesekretariatan - Indeks ketetapan waktu pelaksanaan perawatan Sarana dan Prasarana Kantor - Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran - Indeks Kesehatan Organisasi - Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan
1745.950
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
00
5.0000 Layanan
33.484.788
1745.951
Layanan Internal (Overhead)
00
5.0000 Layanan
13.766.400
1745.994
Layanan Perkantoran
00
5135
12.0000 Bulan
53.034.449 11.882.837
Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral - Persentase usulan Indonesia yang teradopsi dalam kerjasama ekonomi dan keuangan regional dan bilateral - Persentase keterlibatan stakeholder dalam pengumpulan bahan analisis
5135.001
Rekomendasi Posisi Indonesia dalam Pertemuan Internasional di Forum Regional dan Bilateral
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
00
9.0000 Rekomendasi
11.882.837
Jakarta, 07 Desember 2016 Plt. Kepala Badan
Suahasil Nazara NIP 197011231999031006
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-015.12-0/2017 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:1880-7005-9894-9850 Halaman :
1 dari
1
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
015 KEMENTERIAN KEUANGAN
2. UNIT ORGANISASI
:
015.12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL
3. PAGU
:
Rp.158.632.074.000 (SERATUS LIMA PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS TIGA PULUH DUA JUTA TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah)
NO
KODE
PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
KP KD DK TP UB
1
2
3
4
015.12.11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
51
52
53
57
5
6
7
8
PAGU/TARGET PENDAPATAN
TERCATAT
9=5+6+7+8
10
34.639.200
110.166.474
13.826.400
0
158.632.074
0
34.639.200
110.166.474
13.826.400
0
158.632.074
0
34.639.200
110.166.474
13.826.400
0
158.632.074
0
34.639.200
110.166.474
13.826.400
0
158.632.074
0
TOTAL
34.639.200
110.166.474
13.826.400
0
158.632.074
0
RM
34.639.200
110.166.474
13.826.400
0
158.632.074
0
01 DKI JAKARTA 411880 BADAN KEBIJAKAN FISKAL A00 RM
KP
PENDAPATAN
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
0
Jakarta, 07 Desember 2016 Plt. Kepala Badan
Suahasil Nazara NIP 197011231999031006
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-015.12-0/2017 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:1880-7005-9894-9850 Halaman :
1 dari
1
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
015 KEMENTERIAN KEUANGAN
2. UNIT ORGANISASI
:
015.12 BADAN KEBIJAKAN FISKAL
3. PAGU
:
Rp.158.632.074.000 (SERATUS LIMA PULUH DELAPAN MILIAR ENAM RATUS TIGA PULUH DUA JUTA TUJUH PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)
B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE
(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM
PAGU
JANUARI
PEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
NOPEMBER DESEMBER
1 015.12.11 Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan RENCANA PENARIKAN DANA
