2017

rtin

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SENIN, 18 SEPTEMBER 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 58/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan [Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, serta Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Eggi Sudjana 2. Damai Harry Lubis ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 18 September 2017, Pukul 13.37 – 13.51 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) I Dewa Gede Palguna 3) Suhartoyo Syukri Asy’ari

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Damai Harry Lubis 2. Eggi Sudjana B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Arvid Martdwisaktyo Teddy Indra Mahesa Beni Arbi Batubara Benny Haris Nainggolan Elidanetti Azam Khan

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.37 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 58/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi, siapa saja yang hadir?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Advokat dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Kami hadir bersama dua Prinsipal kami, Bapak Dr. H. Eggi Sudjana dan Bapak Damai Harry Lubis. Dan saya sendiri Arvid Martdwisaktyo. Dan hadir bersama empat rekan saya. Silakan, memperkenalkan diri.

3.

KUASA HUKUM PEMOHON: BENI ARBI BATUBARA Baik, terima kasih. Nama saya Beni Arbi Barubara. Saya Advokat Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Terima kasih.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HARIS NAINGGOLAN Ya, terima kasih, Majelis. Perkenalkan saya Advokat Benny Haris Nainggolan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Terima kasih.

5.

KUASA HUKUM PEMOHON: ELIDANETTI Saya Elidanetti, S.H., M.H. (Advokat Tim Pembela Ulama dan Aktivis).

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: TEDDY INDRA MAHESA Terima kasih, Majelis. Saya Teddy Indra Mahesa (Advokat Tim Pembela Ulama dan Aktivis). 1

7.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, masih ada Kuasa Hukum? Di persilakan, ya.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM KHAN Izin, Yang Mulia.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Ya, tadi? Ya, silakan.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM KHAN Lubis.

11.

Saya Azam Khan, TPUA juga, dari Bang Eggi dan Damai Harry

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: AZAM KHAN Terima kasih.

13.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Agenda persidangan hari ini adalah untuk perbaikan permohonan dan permohonannya untuk perbaikan telah diterima dan telah dibaca, ditelaah oleh Majelis Panel. Ada yang ingin disampaikan terkait dengan perbaikan permohonan?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO Ya, sebagaimana yang telah diusulkan dan dinasihati oleh Majelis Yang Mulia, kami telah mengikuti arahan perbaikan. Di sini telah kami perbaiki masalah perihal, ada perbedaan perihal permohonan uji formil dan materiil dan terkait dengan kerugian konstitusional pun juga sudah kami perbaiki, kami pertajam. Dan perihal masalah referensi makna Ketuhanan Yang Maha Esa pun juga kami perbaiki dan kami perjelas. Dan posita dan petitum juga kami pisah, baik formil maupun materiilnya, Yang Mulia, ya.

2

15.

KETUA: ANWAR USMAN Jadi petitumnya coba dibaca. Petitumnya yang diperbaiki.

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO Ya, petitum dalam uji formil menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam uji materiil menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

17.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Ada tambahan? Ya, ada catatan dari Yang Mulia Pak Palguna. Silakan.

18.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ini catatan teknis saja. Karena dulu waktu pemeriksaan pendahuluan kami sarankan kan salah satunya kalau mau menjadi pihak terkait gitu, ya. Ternyata Saudara melakukan perbaikan permohonan dan oleh karena itu penting kami sampaikan karena permohonan sebelumnya sudah ada yang sama dan itu nanti sidang Plenonya adalah tanggal 2 Oktober, maka nanti di samping Mahkamah akan mengirim surat untuk pemanggilan sidang tanggal 2 Oktober, ini karena sidangnya akan digabung karena pokok permohonannya sama. Jadi pemberitahuan sekarang ini juga sekaligus dianggap sebagai pemberitahuan sidang untuk berikutnya tanggal 2 Oktober itu.

3

Nanti uraian jelasnya mengenai jam dan seterusnya akan disampaikan melalui pemberitahuan lewat Panitera Mahkamah Konstitusi. Begitu. Itu, Pak Ketua. Terima kasih. 19.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Jadi sudah jelas, ya? Kemudian alat bukti yang diajukan, ya, P-1 sampai dengan P-2? Ya, benar, ya?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARVID MARTDWISAKTYO Ya, benar, Yang Mulia.

21.

KETUA: ANWAR USMAN Dinyatakan sah. KETUK PALU 1X Baik. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Palguna mengenai persidangan berikutnya. Artinya, tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan mengenai jam persidangan dan lainlain. Ada yang ingin disampaikan? Cukup?

22.

PEMOHON: EGGI SUDJANA Ada, Yang Mulia. Terima kasih.

23.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

24.

PEMOHON: EGGI SUDJANA Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Saya selaku Pemohon ada ingin sedikit ada stressing atau penekanannya yang dimaksud dengan hak-hak konstitusional. Karena melalui Hakim Yang Mulia Pak Palguna kalau tidak salah menyatakan sebelumnya ini dipertanggungjawabkan argumentasinya, ya kan. Nah, ini saya perlu sampaikan secara pemikiran hukum bahwa di dalam kewenangan konstitusional ada beberapa poin, paling tidak ada lima poin, tapi saya ambil poin yang ketiga, yaitu kerugian konstitusional harus bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Penekanan di sini, saya melalui lawyer sudah saya sampaikan 4

poin-poin yang mendasar dalam pengertian uji materiil ini, yaitu kita … kalau di tulisan ada di halaman 9. Yang intinya kita melihat tentang ihwal kegentingan yang memaksa dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut itu, telah memberikan rumusan yang jelas. Menimbang bahwa dengan demikian peraturan pengganti undangundang diperlukan apabila adanya keadaan yaitu kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Nah, kondisional objektif ini kami melihat tidak ada begitu lho, sehingga keberatan dengan adanya perppu. Tapi sisi lain kalau dari substansi isi perppu, itu enggak ada yang bisa diragukan karena ukurannya adalah Pancasila. Nah, di dalam Pancasila ada yang disebut, “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pemahaman kami dan juga pemahaman dunia dalam arti agama-agama yang lain, sepengetahuan kami yang berKetuhanan Maha Esa itu hanya ajaran Islam. Jadi, kalau perppu ini diberlakukan keberatan kitanya adalah justru mengganggu kepada agama lain yang bukan Islam karena pasti harus dibubarkan juga. Dalam pengertian apakah ormasnya, apakah substansi dari ajarannya itu sendiri karena itu pasti bertentangan dengan sila pertama. Nah, maka keberatan kami, ini justru mengganggu persatuan Indonesia kalau mau konsisten perppu ini diberlakukan. Jadi, dua alternatif pemikirannya adalah kami sesungguhnya secara substansi mendukung kalau dari segi sempit ideologisnya karena enggak boleh ada yang hidup selain Islam. Tapi dari segi kenasionalan kita, kemajemukan, kebinekaan kita ini justru tidak benar. Ini mengganggu persatuan Indonesia. Sebab kalau ini tetap diberlakukan atau paling tidak Mahkamah berpendapat perppu ini benar dan harus jalan, kami minta konsistensinya, bubarkan yang lain itu yang bertentangan dengan Pancasila. Bahkan sisi-sisi yang disebut Ketuhanan-Ketuhanan itu sudah kami jabarkan dalam halaman 13 sampai 15, ya, yang menjelaskan dengan sangat jelas bahwa tidak ada ajaran lain selain Islam yang berKetuhanan Yang Maha Esa. Maka justru karena kami memegang ajaran Islam yang benar, “Lakum dii nukum waa liya diin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah dan mereka tidak menyembah apa yang kita sembah.” Jadi, kita masingmasing dalam persatuan, kebinekaan. Nah, ini yang benar. Nah, tapi kalau perppu ini diberlakukan tanpa melihat kepada yang lainnya, enggak ada aturan lainnya yang bisa menghalangi karena ini sudah menjadi undang-undang ya dan untuk itu sebelum itu bisa dilaksanakan secara konsisten, maka kita mengajukan judicial review justru berbahaya kalau ini diberlakukan, justru berbahaya. Jadi, jangan berpikir kita ini menentang pemerintah, kita justru membantu pemerintah menjalankan undang-undang secara benar dalam pengertian yang sesungguhnya. Dari riwayat Pancasila itu sendiri kita sudah tahu bagaimana kata Esa bisa masuk di dalam Ketuhanan Yang 5

Maha Esa. Kita tahu persis, Majelis juga saya kira mempelajari sejarah dengan baik. Maka oleh karena itu, demi rasa persatuan bangsa kita Indonesia, justru dengan hormat melalui Majelis untuk tidak mengabulkan dalam arti berlakunya perppu ini. Sebab kalau ini berlaku, konsekuensi hukum berikutnya harus dibubarkan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila selain Islam. Terima kasih. 25.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, ya, apa yang disampaikan dicatat dalam Berita Acara. Jadi, untuk ... sekali lagi, sidang berikutnya tinggal menunggu surat pemberitahuan dari Kepaniteraan. Ya, sudah jelas?

26.

PEMOHON: EGGI SUDJANA Ya.

27.

KETUA: ANWAR USMAN Baik.

28.

PEMOHON: EGGI SUDJANA Tapi, Yang Mulia, satu lagi. Soal keterkaitan dengan yang lain, kita tetap on the track sendiri, ya, Pak, ya? Cuma sidangnya saja digabung, gitu kan?

29.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, betul.

30.

PEMOHON: EGGI SUDJANA Oh, ya, ya.

31.

KETUA: ANWAR USMAN Benar.

32.

PEMOHON: EGGI SUDJANA Terima kasih.

6

33.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Tadi Saudara Pemohon ... apa lagi? Saya mau sampaikan ini bahwa hak-haknya karena ini permohonan tersendiri, tentu Saudara mempunyai hak untuk mengajukan saksi, mengajukan ahli, dan setelah mendengar keterangan pemerintah. Dan karena pemerintah pada persidangan sebelumnya sudah menyampaikan keterangan dengan permohonan yang sama, tentu kami harus mengkonfirmasi kembali apakah pemerintah tetap pada pendiriannya ataukah ada keterangan tambahan sehubungan dengan permohonan baru ini. Dan Saudara nanti dalam persidangan, keterangan pemerintah yang sudah disampaikan itu akan diberikan kepada Saudara. Termasuk nanti kalau tambahannya ada, itu. Terima kasih, Pak. Oh, nanti. Kan itu giliran. Yang duluan dulu.

34.

KETUA: ANWAR USMAN Baik.

35.

PEMOHON: DAMAI HARRY LUBIS Sedikit, Yang Mulia.

36.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

37.

PEMOHON: DAMAI HARRY LUBIS Lima ... lima detik. Saya hanya menambahkan argumentasi hukum dari rekan saya, Bapak Eggi Sudjana. Bahwa saya masih ingat sampai sekarang saya ikut ditatar bahwa sumber hukum adalah UndangUndang Dasar Tahun 1945, sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila. Demikian, terima kasih.

38.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih.

7

Dengan demikian, sidang untuk hari ini dinyatakan dan sidang selanjutnya ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB Jakarta, 18 September 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

8