2017

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir no 1, Gresik Telp. (031) 3981569 Fax. (031)3982421

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA Nomor : 0674.Pm/612/UPGRK/2017 Dengan ini diumumkan bahwa PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik akan melaksanakan Pelelangan Terbuka sebagai berikut : 1. Paket Pekerjaan Nama Pekerjaan

:

Sumber Dana

:

Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU PT PJB Unit Pembangkitan Gresik. Anggaran Operasi Tahun 2017 (Program RKAP).

2. Syarat Peserta Lelang 2.1. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) kecuali BUMN / BUMD / Perguruan Tinggi / Lembaga Ilmiah dengan kualifikasi Jasa Pelaksana Kontruksi (Kontraktor) bidang/sub bidang/sub klasifikasi Instalasi Mekanikal dan Elektrika (MK002), atau ijin menjalankan kegiatan/usaha pengisian/refill/penjualan alat-alat pemadam kebakaran/Api yang masih berlaku. 2.2. Memiliki kemampuan dan pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan sejenis atau untuk Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU yang dibuktikan dengan copy kontrak, dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman Sub Kontrak dengan hasil baik. 2.3. Tidak sedang dalam status masuk Daftar Hitam (Black List) yang dikeluarkan oleh PT PJB atau di lingkungan PT PLN (Persero) group berkaitan dengan reputasinya dalam menyediakan barang/jasa. 3. Persyaratan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan 3.1. Menunjukan persyaratan sesuai poin 2.1 dan 2.2. 3.2. Menyerahkan Surat Pendaftaran dan Surat Pernyataan Minat (terlampir) secara langsung dan/atau via email (Contact Person : Tri Wuryani, 031-3981569 ext.1138, [email protected], [email protected]). 4. Jadwal Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Tanggal : 20 Juni 2017 s/d 03 Juli 2017 (hari kerja) Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d 15.00 WIB (Setiap hari kerja) Tempat : PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, Jl. Harun Tohir, Gresik 5. Penjelasan Lelang (Aanwijzing) Hari/Tanggal : Selasa, 04 Juli 2017 Waktu : Pukul 13.30 WIB s/d SELESAI Tempat : PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, Jl. Harun Tohir, Gresik 6. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal perusahaan. 7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan. 8. Penyedia yang mendaftar untuk ikut Pelelangan Umum namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi Blacklist selama 6 (enam) bulan. Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT. PJB. Gresik, 20 Juni 2017 STRUKTURAL PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA ttd RACHMAD LUTFI

NB : Pengumuman juga bisa dilihat di website www.ptpjb.com


KOP SURAT PERUSAHAAN

Kepada

PENGADAAN BARANG/JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK JL. HARUN TOHIR GRESIK

SURAT PENDAFTARAN Dengan ini, kami mendaftarkan perusahaan kami : Nama Perusahaan Alamat

: :

…………………………… (A) ……………………………

Untuk mengikuti proses pemilihan langsung sebagai berikut : Pengadaan

:

No PP/Pengumuman

:

Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK 0674.Pm/612/UPGRK/2017

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. PT. .................. B) (Nama Jelas) C)

Keterangan : A. = Nama dan Alamat Perusahaan B. = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan C. = Nama yang mewakili Perusahaan & Jabatan



KOP SURAT PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN MINAT Nomor

:

Kepada Yth.

:

. Tim Pengadaan Barang dan Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Jl. Harun Tohir, Gresik

Lampiran

:

(

) berkas

Perihal

:

Pernyataan Minat Mengikuti Pelelangan Terbuka

Pekerjaan

:

Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

Dengan hormat, 1.

Dengan kuasa resmi untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama (nama perusahaan/Joint Operation) dan setelah memeriksa serta memahami sepenuhnya seluruh isi pengumuman Pelelangan Terbuka, yang bertandatangan di bawah ini menyatakan berminat dan sanggup untuk mengikuti seluruh proses Pelelangan Terbuka sampai dengan selesai, untuk paket Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.

Terlampir bersama surat ini kami sertakan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam pengumuman Pelelangan Terbuka. Asli dari dokumen fotokopi akan kami tunjukkan apabila dibutuhkan oleh Tim Pengadaan.

3.

Kami menyatakan bahwa penawaran yang diajukan akan ditandatangani oleh seluruh mitra Join Operation* agar secara hukum mengikat, baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri (khusus untuk join operation).

4.

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa setiap pernyataan yang dibuat dan/atau informasi yang diberikan dalam dokumen Pelelangan Terbuka ini adalah benar dan masih berlaku. Setiap peryataan dan/atau informasi yang terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi black list dan atau dituntut dimuka hukum.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. (Perusahaan / Join Operation) meterai & diberi tanggal (... nama terang & jabatan ...)


PT Pembangkitan Jawa Bali UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir, Gresik 61112

Telepon : 031-3981569, 3984540

Faksimile : 031-3981568

Email : [email protected]

PERMINTAAN PENAWARAN (PP) (Inquiry) NOMOR

:

0674.PP/612/UPGRK/2017

:

14 Jun 2017

(Number) TANGGAL (Date)

BATAS PEMASUKAN PENAWARAN

:

(Dead Line)

12 Jul 2017

PP INI BUKAN MERUPAKAN ORDER PEMBELIAN

Jam : 14.30 WIB

KODE REKANAN

(This is not order)

:

KEPADA

(Code of Bidder) NOMOR SURAT PENAWARAN

:

: ( PT )

(To)

(Number of bid letter) TANGGAL SURAT PENAWARAN

:

PESERTA LELANG

(Date of number letter) BATAS BERLAKUNYA PENAWARAN

: ……………Bulan / ……………..Hari

(Validity of quotation) JAMINAN PENAWARAN

:

(Bid Bond) TEMPAT PENYERAHAN BARANG (Destination)

: Gudang PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir, Gresik 61112

NOMOR

NAMA BARANG & SPESIFIKASI/STOCK CODE/URAIAN PEKERJAAN

Number

Description

1

PENGADAAN TABUNG FIRE RUANG SWITCHGEAR &

JUMLAH

1

SATUAN

HARGA SATUAN

JUMLAH HARGA

Unit

Unit Price

Total Price

LOT

PENGISIAN TABUNG FIRE RUANG DAS PLTGU PT. PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

RINCIAN TERLAMPIR

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER

PERHATIAN : Perhatikan halaman dibalik ini Attention : Please see the following page DITAWARKAN OLEH : (Offered by)

TOTAL

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK PELAKSANA PENGADAAN

Materai 6.000,00

………………………………………………………………….

RACHMAD LUTFI

PT Pembangkitan Jawa Bali UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir, Gresik 61112

Telepon : 031-3981569, 3984540

Faksimile : 031-3981568

Email : [email protected]

RINCIAN PENGADAAN TABUNG FIRE RUANG SWITCHGEAR & PENGISIAN TABUNG FIRE RUANG DAS PLTGU PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

NOMOR

NAMA BARANG & SPESIFIKASI/STOCK CODE/URAIAN PEKERJAAN

Number

Description

1

JUMLAH

SATUAN Unit

PENGADAAN TABUNG FIRE RUANG SWITCHGEAR &

1

LOT

1

SET

1

LOT

PENGISIAN TABUNG FIRE RUANG DAS PLTGU PT. PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

URAIAN PEKERJAAN : A.

FIRE SYSTEM CYLINDER 1

560 CYL, NO SOLENOID, HFC-227EA, 485LB

000232082

1

EA

1

EA

1

EA

1

EA

370

KG

Type : CPY-560-003-3-0485 2

560 CYL, NO SOLENOID, HFC-227EA, 500LB Type : CPY-560-003-3-0500

3


4


5

HFC227EA AGENT Include filling cost for existing cylinder

B.

PEKERJAAN JASA 1

MELAKUKAN PEMASANGAN (ASSEMBLY) BARANG SESUAI SPESIFIKASI YANG DIMINTA DAN MENYEDIAKAN SEMUA MATERIAL YANG DIPERLUKAN

2

-

Installation of pressure switch, LPS, shutdown AC and solenoid valve

-

Mob demob & Accomodation

-

Support Cylender & Cabinet

-

Mobilization of existing cylinder for Gas filling

MELAKUKAN COMMISIORING TEST (DISCHARGE & CHARGE SESUAI DENGAN BUKU MANUAL)

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

Revisi

PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

+PIB

No.Doc : Ffr1G44.1.4.4,1 :00

Tdrggd :1Agustus2013

TERM OF REFERENCE ( TOR )

UPGRK

Hdanan :1 dad4

TOR PEN,IIIIBAHAN TABUNG FIRE R.UANG SUYITCHGEAR

&

PE]IGISIAN TABU]IG FIRE R,UANG DAS PLTGU (PROGRAM RKAP mL7, NO PROJECT: 172@280)

WO: 285O49

I.

/ PR: 015341 & 015342

ltlaksud &TuJuan Terms of reference OOR) ini dibuat sebagai Undak lanJut rencana pelakanaan pekerjaan penambahan

tabung firc nrang switch

gnt dan pengisian tabung firc ruang

DAS sesuai dengan RKAP UP Gre$k

tahun 2017. PekerBan ini diperlukan karena saat ini belum mempunyai tabung fire yarg memadai untuk

nnng vitchgear dan memerlukan pengisian untuk tabung fire ruang DAS P|TGU unit pembangkitan gre$k PT PJB. Maksud diadakannya penambahan tabung fire dan pengisian tabung fire ini, diharapkan ruangan switchgear

dan DAS sudah mernenuhi syarat keamanan penanggulangan kebakaran dan memenuhi peratunn yang berlaku. Adapun

hrjun

dilakukan penambahan tabung fire dan pengisian bbung fire pada

dan ruang DAS PLTGU adalah untuk rnencegah mengurangi resiko kebakaran

png

rung wvitdrgear

dapat nenimbulkan

kerugian financial akibat kerusakan peralatan dan korban jiwa.

II.

DataSpesifikasi Spesifilcsi untuk penambahan tabung fire PLTGU

lto

DESKRIPSI

TYPE

1

560 Cyl, no Solenoid, HFC-227ea, 4851b

2

QTY

UTIIT

cPY-s60-00-3-0485

1

ea


cPr-560-00-3-0500

1

@

3


cPY-s@-00-3-0510

1

@

4

560 Cyl, no Sofenoid, HFt-227a,5201b

cPY-560-00-3-0520

1

ea

5

HFC227ea Agent (indude ftlling cost) for existing cylinder

370

kg

6

Installauon Gost of pressure srvitdr, LPS, shutdown AC and

I

Lot

solenoid ralve 7


I

Lot

I

Support Cylinder & Cabinet

1

Lot

10

MobilizaUon of erdsting cylinder for Gas filling

1

Lot


I no.oo.

: FtrrlG{4.1.4.4.1

PJB INTEGMTED MANAGEMENT SYSTEM

TaUgd


III.

:1Agustrs2013

Halanan :2dari4

Lingkup Pckerfaan

1.

Lingkup Dctail PekerJaan Ungkup pekerJaan yang akan dilaksanakan mellputi

i.

Melakukan pengadaan bararg dan jumlah sesmi dengan data spe;ifikasi spesifikasi pada bab

ii.

:

png diminta

(sesuai data

II).

Melakukan pemasangan (assembly) barang

se*ni spe$fikasi rcng diminta dan menyediakan

semua

rnterial yang diperlukan.

iii.

2.

Melakukan ommisioning test (Discharge & Charge sesuai dengan buku manual).

l0aslflkaC l{lnlmal Pelakeana PekerJaan Adapun pelaksana pekerjaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

:

1. Mempunlaitanda STR/STRW yang dikelurkan oleh PT. PJB sesuai bidangnya. 2. Teknisi dan supeMsi pekerjaan mempunyai sertifikat kompetensi di bidangnya (melampirkan qJrriculum vitae).

3.

Berpengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis (dibuKikan dengan zurat keterangan pengalaman kerja dan copy PO).

3.

Pesiapan PekerJaan Sebelum pekerjaan dilaksanakan pihak pdaKana harus berkmrdinasi dengan direksi pekerjaan PT PJB UP Gresik mengenai hal-hal berikut :

a.

Daftar dari para personil dari pelaksana pekefian

b.

Jadwal pelalcsanaan pekerjaan unhlk melakukan pekerjaan penambahan dan pengisian tabung fire PLTGU UP Gresik dalam bentuk

4. Prosedur Kecelamatan

png

akan bekena di PT PJB UP Gresik.

gantt.ftart

dan Kesehatan KerJa ( K:l )

Sebelum melaksanakan pekerjaan, pihak pelaksana harus memenuhi

i.

:

Harus mendapatkan saftty permit dan working permit dari bidang safety

& tK3 PT. PJB

Unit

Pembangkitan Gresik

ii.

Selama melaKanakan pekerjaan diwajibkan menyediakan dan menggunakan peralatan safety (APD), seperti sabuk pengaman, helm, masker, dll serta mengikuU peraturan K3 dilingkungan PT PJB.

iii.

SeUap pekerjaan yang menggunakan api harus dalam pengawasan petugas Safety & LK3.



+PJB

Revisi

:00

Tdtggal :lAgusbs2013


UPGRK

5.

No.Doc : FfrG44.1.4.4.1

Halanan

:3

dai4

Proecdur Penguflan Kualitas Hasil Pekerfaan Pelaksanaan pengujian kmlitas hasil pekerllan harus dilalctkan oleh pelalsana pekerjaan dan disaksikan

oleh personil bidarp pemeliharaan llstrik PT PJB UP Gresik 1arg ditunJuk oleh direksi pekerjaan.

ry.

llatedal S[sa/Umbah

1.

Semua material sisa/limbah hasil pekerjaan harus dibuang ditempat yang telah ditentukan oleh pihak PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.

Pelaksana pekerjaan harus membersihkan

area pekerjaan dari segala jenis kotoran akibat

pelalcsanaan pekerjaan.

V.

Wakhr penyelecalan pe*erjaan

1. Waktu penyelesaian

pekerjaan )rarp dikehendaki adalah maksimal 30 (Hga puluh) hari kalender

untuk pekerjaan penambahan tabung fire ruang srvitch gear dan pengisian tabung fire ruang DAS PLTGU UP Gresik.

2.

Pekerjaan

ofr schedule yang Udak disebabkan oleh PT PJB Unit Pembangkitan Gresik akan

dikenakan derda berdasarkan kontrak

VI.

Laporan hasll pckerjaan Pemeriksaan ha$l pekerfitan harus disaksikan oleh Tlm Quality Control dan ha$l pemeriksaan Ersebut

dituargkan dalam Berita Acara HaCl Pemedksaan dengan melampirkan

1.

:

Photo (dokumentasi) pada saat pelaksanaan pekerjaan berlargsung (proses assembly dan disassembly),

Laporan di buat dalam bentuk hard

VII.

opy

dan soft copy serb diperbanyak 3x.

Garansl mabdal dan hasil pekerjaan

1.

Masa garansi hasil pekerjaan adalah 12 (Dua belas) bulan sejak terbitrrya berita acara hasil pekerJaan.

2.

Garan$ berlaku untuk segala kerusakan yang diakibatkan oleh pabrikan ataupun lingkungan sekitar.

PT PEMBANGKITAN JAWA BALIUNIT PEMBANGKITAN GRESIK

No.Doc

: F1t1G04.1.4.4.1


Revisi

:00

Ttrggd

:1Agustrs2013

*


UPGRK

Hdanar :4dai4

VllI. lain - lain

1.

Apabila pada saat elsekusi (pelaksanaan pekerjinn) ada

temun atau tambahan lingkup

pekerjaan

nnka harus disepakati oleh kedu behh pihak untuk mendapatkan sdu$ terbaik.

Z.

Apabila tedapat ketidaksesaian pada saat pelaksarnaan pekerjaan, maka TOR akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinp.

Gr€siK 13 Mei 2016 Tim Fenyusun TOR

ADEUNE LUKAR HERUNO PH Spv.S RendalHar RTGU

ry"fry MOCFI NURSIDIK

IDRUS PAMUNG!(AS

Spv. Senior Har Listrik PLTGU

SW. Senior K3 UP Gredk

Mengetahui,

_wharaan

SUTRIYONO

PELELANGAN TERBUKA PENGADAAN tabung fire ruang switchgear & pengisian tabung fire ruang das pltgu PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT ( RKS )

NOMOR

:

0674.RKS/612/UPGRK/2017

TANGGAL

:

14 JUNI 2017

PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

2017

DAFTAR ISI BAB I

BAB II

SYARAT-SYARAT UMUM.................................................................................. 4 1.1

PENDAHULUAN ...................................................................................... 4

1.2

PEDOMAN PELAKSANAAN PELELANGAN ........................................... 4

1.3

RENCANA KERJA ................................................................................... 4

1.4

JADWAL PELAKSANAAN PELELANGAN ............................................... 4

1.5

PEMBERI PEKERJAAN ........................................................................... 5

1.6

DIREKSI PEKERJAAN............................................................................. 5

1.7

PERENCANA PENGADAAN BARANG/JASA .......................................... 5

1.8

PENYEDIA BARANG/JASA ..................................................................... 5

1.9

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS).................................. 5

1.10

SYARAT-SYARAT PESERTA LELANG .................................................. 5

1.11

DILARANG IKUT SEBAGAI PESERTA / PENJAMIN ............................... 6

1.12

METODE PEMASUKAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN ... 6

1.13

LAMPIRAN-LAMPIRAN SURAT PENAWARAN ....................................... 7

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI ................................................................. 10 2.1

JAMINAN PENAWARAN ....................................................................... 10

2.2

JAMINAN PELAKSANAAN .................................................................... 11

2.3

MASA GARANSI/PEMELIHARAAN DAN SURAT GARANSI PEKERJAAN .............................................................................................................. 12

2.4

WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN ................................................. 14

2.5

PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG .................................... 15

2.6

PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN JASA........................................... 15

2.7

DIREKSI PEKERJAAN........................................................................... 16

2.8

SITE MANAJER ..................................................................................... 17

2.9

IZIN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA KEBERSIHAN LINGKUNGAN ....................................................................................... 17

2.10

PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG ........................... 19

2.11

CARA PEMBAYARAN ........................................................................... 20

2.12

SANKSI KETERLAMBATAN DAN SANKSI WANPRESTASI ................. 21

2.13

PEMBEBASAN TUNTUTAN .................................................................. 22

2.14

PENGALIHAN RISIKO DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG .. 22

2.15

PENUNDAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN ....................................... 22

2.16

PENGAKHIRAN DAN PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN .................. 22

2.17

FORCE MAJEURE ................................................................................ 24

2.18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN ......................................................... 25

2 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.19

BATAS TANGGUNG JAWAB................................................................. 25

2.20

PENGALIHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAINNYA ....................... 25

2.21

PERUBAHAN-PERUBAHAN PADA SURAT PERJANJIAN ................... 25

2.22

PERSYARATAN LAIN ........................................................................... 25

2.23

KETENTUAN BLACK LIST .................................................................... 26

BAB III SYARAT-SYARAT TEKNIS .............................................................................. 27 3.1

MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................ 27

3.2

LINGKUP PEKERJAAN ......................................................................... 27

3.3

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN ................................................ 28

3.4

LAPORAN HASIL PEKERJAAN............................................................. 29

3.5

GARANSI PEKERJAAN ......................................................................... 29

3.6

LAIN-LAIN .............................................................................................. 29

BAB IV TATA CARA EVALUASI PELELANGAN .......................................................... 30 4.1

METODE EVALUASI ............................................................................. 30

4.2

KLARIFIKASI ......................................................................................... 34

4.3

NEGOSIASI PENAWARAN ................................................................... 34

4.4

REVIEW VALUE FOR MONEY .............................................................. 34

4.5

PENETAPAN PEMENANG DAN PENGUMUMAN PEMENANG ............ 35

4.6

SANGGAHAN ........................................................................................ 35

4.7

PENUNJUKAN PEMENANG PELELANGAN ......................................... 36

4.8

PENGADAAN GAGAL DAN PENGADAAN ULANG. .............................. 37

BAB VI PENUTUP ........................................................................................................ 39


BAB I SYARAT-SYARAT UMUM

1.1

PENDAHULUAN Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti pengadaan dengan sistem pelelangan ini harus membaca dan memahami dengan seksama semua ketentuan yang tertulis pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini. Sanggahan tidak akan ditanggapi di kemudian hari, jika alasannya karena tidak membaca, atau kurang memahami mengenai artinya, dan segala kerugian yang diakibatkannya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

1.2

PEDOMAN PELAKSANAAN PELELANGAN Pelelangan Pengadaan Jasa ini berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 024.K/020/DIR/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali, Surat Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 025.K/020/DIR/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali, dan Surat Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 026.K/020/DIR/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali.

1.3

RENCANA KERJA Dalam pelelangan ini Penyedia Barang/Jasa diminta untuk menawarkan harga Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik sesuai spesifikasi yang diminta.

1.4

JADWAL PELAKSANAAN PELELANGAN

1.4.1

Pendaftaran Peserta Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang : Tanggal

: 19 Juni 2017 s/d 03 Juli 2017

Waktu

: Pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB

Tempat

: Bidang Logistik - Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Up. Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa

1.4.2

1.4.3

Penjelasan Lelang : Hari/Tanggal

: Selasa, 04 Juli 2017

Waktu

: Pukul 09.30 WIB

Tempat

: PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK, Jl. Harun Tohir No.1, Gresik

Penyampaian dan Pembukaan Surat Penawaran Administrasi, Teknik dan Harga paling lambat : Hari/Tanggal

: Rabu, 12 Juli 2017

Waktu

: Pukul 13.30 WIB

Tempat

: Bidang Logistik - Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Up. Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Jl. Harun Tohir No.1, Gresik


1.5

PEMBERI PEKERJAAN Pemberi pekerjaan dalam pelelangan ini adalah PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkitan Gresik, selanjutnya disebut PT PJB.

1.6

DIREKSI PEKERJAAN Direksi pekerjaan adalah Manajer Pemeliharaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

1.7

PERENCANA PENGADAAN BARANG/JASA Perencana Pengadaan Barang/Jasa dalam pelelangan ini adalah Manajer Pemeliharaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

1.8

PENYEDIA BARANG/JASA Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

1.9

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

1.9.1

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah dokumen pengadaan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam proses penawaran oleh Penyedia Barang/Jasa serta pedoman proses pengadaan oleh Tim Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

1.9.2

Pelaksana Pengadaan akan menyelenggarakan Penjelasan Lelang untuk menjelaskan isi dan lingkup dari dokumen lelang.

1.9.3

Semua permintaan klarifikasi terhadap isi RKS hanya dapat dilakukan dalam forum Penjelasan Lelang.

1.9.4

Peserta Lelang tidak diwajibkan menghadiri/mengikuti Rapat Penjelasan Lelang yang diadakan oleh Pelaksana Pengadaan. Bagi Peserta Lelang yang tidak menghadiri/mengikuti Rapat Penjelasan Lelang, dianggap menyetujui seluruh hasil Rapat Penjelasan Lelang (sesuai Berita Acara Penjelasan Lelang).

1.9.5

Para peserta yang hadir dalam pelaksanaan penjelasan (aanwijzing) harus menunjukan tanda pengenal dan surat tugas serta didampingi/dihadiri oleh tenaga ahli perusahaan yang memiliki kompetensi untuk itu.

1.9.6

Pertanyaan yang menyangkut RKS ini dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada Pelaksana Pengadaan pada saat Rapat Penjelasan Lelang.

1.9.7

Apabila terdapat perubahan/penambahan pada RKS pada saat Aanwijzing, maka akan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Lelang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini, dan sifatnya mengikat seluruh Peserta Lelang.

1.10

SYARAT-SYARAT PESERTA LELANG Penyedia Barang/Jasa yang dapat mengikuti pelelangan ini adalah sebagai berikut :

1.10.1 Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) kecuali BUMN / BUMD / Perguruan Tinggi / Lembaga Ilmiah. 1.10.2 Pabrikan Dalam Negeri / Agen Tunggal / Distributor. 1.10.3 Pabrikan Luar Negeri yang mempunyai Perwakilan (Representatif) di Indonesia. 1.10.4 Unit PLN / Anak Perusahaan PLN / Anak Perusahaan PT PJB. 1.10.5 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 1.10.6 Badan Usaha yang berbentuk Joint Operation / Konsorsium.


1.10.7 Penyedia Barang/Jasa harus mendapat dukungan dari Principal / Manufacture / Agen resmi yang berpengalaman dalam bidang pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan sejenis. 1.10.8 Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai Surat Izin Usaha untuk menjalankan kegiatan/usaha pengisian/refill/penjualan alat-alat pemadam kebakaran/Api yang masih berlaku. 1.10.9 Penyedia Barang/Jasa memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) kali melakukan pekerjaan sejenis atau Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU, dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman Sub Kontrak dengan hasil baik. Pengalaman tersebut dibuktikan melalui : (1)

Surat perintah kerja/Kontrak pekerjaan;

(2)

Berita Acara penyelesaian pekerjaan atau serah terima barang;

(3)

Sub Kontrak yang diketahui oleh pengguna jasa/pemilik pekerjaan

1.10.10 Penyedia Barang/Jasa harus memiliki Tenaga Ahli (AK3 Umum, K3 bidang Penanggulangan/Pemadaman Kebakaran dari Depnakertrans dll) yang berpengalaman dan kompeten dalam melakukan Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU atau pekerjaan sejenis yang dibuktikan dengan CV dan copy sertifikat kompetensi. 1.10.11 Penyedia Barang/Jasa telah menerapkan system manajemen mutu dan minimal memiliki 2 (dua) dari 4 (empat) sertifikasi ISO sebagai berikut Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 atau OHSAS 18001), Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001), dan/atau Sistem Manajemen Energi (ISO 50001) 1.10.12 Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT. PLN (Persero) Grup. 1.11

DILARANG IKUT SEBAGAI PESERTA / PENJAMIN

1.11.1 Mereka yang dinyatakan pailit. 1.11.2 Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya (Conflict of interest). 1.11.3 Mereka yang keikutsertaannya dalam satu pelelangan berada dalam satu kesatuan pengaruh pemilik modal dan atau kepengurusan dengan peserta lelang yang lain (kecuali BUMN/BUMD sebagai peserta lelang) sehingga dapat diperkirakan akan dapat terjadi pengaturan/kerjasama di antara para peserta atau terjadinya persaingan yang tidak wajar/sehat. 1.11.4 Apabila peserta pelelangan terbukti berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan / atau kepengurusan, dapat dikenakan sanksi black List selama 24 bulan. 1.12

METODE PEMASUKAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN

1.12.1 Penyampaian Surat Penawaran adalah Pascakualifikasi dengan metode 1 (satu) sampul yaitu : Penyampaian Dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan Administrasi, Teknis dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup. 1.12.2 Peserta harus mengajukan surat penawaran administrasi dan teknis sesuai contoh Lampiran 2 dan Lampiran 3 dan penawaran harga yang dilengkapi dengan rincian harga penawaran sesuai contoh Lampiran 4 dan Lampiran 5.


1.12.3 Penyampaian dokumen penawaran asli dan seluruh rekaman ke dalam 2 sampul yang masing-masing ditandai dengan ”asli” dan ”rekaman” kemudian kedua sampul tersebut dimasukan menjadi 1 (satu) sampul dan direkat untuk menjaga kerahasiaan. 1.12.4 Pada sampul penutup sebelah kiri atas agar ditulis : Dokumen Penawaran sesuai RKS No. 0674.RKS/612/UPGRK/2017, tanggal 14 Juni 2017, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta Surat Penawaran dialamatkan kepada : PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jalan Harun Tohir No.1, Gresik 1.12.5 Surat Penawaran dimasukkan sendiri oleh Peserta ke dalam kotak penawaran yang telah disediakan. 1.12.6 Penyampaian Surat Penawaran yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan tidak akan diterima. 1.12.7 Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan dokumen penawaran tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran, perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan dokumen penawaran menunjukan tanda pengenal dan surat penugasan kepada pelaksana pengadaan 1.12.8 Harga penawaran adalah harga tetap (fixed priced)/Lump Sump, tidak berubah, ditawarkan dalam mata uang rupiah, sudah termasuk semua pajak yang berlaku. 1.12.9 Harga penawaran berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemasukan Surat Penawaran. 1.12.10 Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angkaangka dan huruf. 1.12.11 Apabila terdapat perbedaan penulisan antara angka dan penulisan huruf, maka yang digunakan adalah penulisan huruf. 1.12.12 Surat Penawaran harus ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau penerima kuasa dari Pimpinan Perusahaan kepada nama yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan/perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (joint operation agreement) adalah yang berhak mewakili joint operation, bertanggal, bermeterai Rp 6.000,00 dan distempel. 1.13

LAMPIRAN-LAMPIRAN SURAT PENAWARAN Lampiran-lampiran Surat Penawaran dalam Sampul I (dibuat rangkap 2, Asli dan Copy) adalah sebagai berikut : (1) Lampiran Dokumen Administrasi : a.

Surat Penawaran Administrasi, Teknis dan harga (sesuai contoh Lampiran 4) RKS ini.

b.

Asli Surat Permohonan Calon Penyedia Barang/Jasa (sesuai contoh Lampiran 14).(khusus peserta lelang yang belum masuk DPP PT. PJB)

c.

Asli Surat Pernyataan Calon Penyedia (Bermeterai) (sesuai contoh Lampiran 15). (khusus peserta lelang yang belum masuk DPP PT. PJB)

d.

Pas Photo Terakhir Pimpinan Perusahaan Uk. 4 X 6 (Berwarna Dengan Background Merah) Sebanyak 2 Lembar dan Copy KTP Pimpinan Perusahaan.).(khusus peserta lelang yang belum masuk DPP PT. PJB)


e.

Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhirnya.

f.

Copy Sertifikat DPP, Tanda Daftar Perusahaan, SIUP, SIUJK, dan/atau SBUJK dengan Kualifikasi Jasa Pelaksana Kontruksi (Kontraktor) bidang/sub bidang/sub klasifikasi Instalasi Mekanikal dan Elektrika (MK002), atau ijin menjalankan kegiatan/usaha pengisian/refill/penjualan alat-alat pemadam kebakaran/Api yang masih berlaku;

g.

Copy NPWP dan PKP;

h.

Copy Surat Kesepakatan Joint Operation / Konsorsium / KSO (dalam hal Surat Penawaran diajukan oleh perusahaan yang berbentuk Joint Operation / Konsorsium / KSO atau dalam hal Pekerjaan akan dilakukan oleh Pihak Ketiga yang telah memiliki ijin, pengalaman dsb). (sesuai contoh Lampiran 9) Catatan : apabila Penyedia Barang/Jasa peserta Pelelangan Terbuka dinyatakan sebagai pemenang, maka wajib untuk menyerahkan surat Perjanjian kerjasama yang telah disahkan oleh Notaris.

i.

Copy Sertifikat Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

j.

Copy Neraca Perusahaan tahun terakhir (Tahun 2016). Untuk penawaran yang bernilai di atas Rp 2 milyar, neraca harus telah diaudit oleh Akuntan Publik atau BPKP (khusus untuk BUMN / BUMD).

k.

Asli Daftar Susunan Pemilik Modal.

l.

Asli Daftar Susunan Pengurus Perusahaan.

m. Copy Rekening Koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Bulan Maret 2017, April 2017, Mei 2017 dan Juni 2017), dan/atau Untuk penawaran yang bernilai di atas Rp 2 milyar, disertai Asli Referensi Bank yang masih berlaku dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat). n.

Asli Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank (apabila menggunakan dana pinjaman dari bank umum) atau Surat Pernyataan Menggunakan Dana Sendiri (sesuai contoh Lampiran 8) (apabila tidak menggunakan dukungan keuangan dari bank).

o.

Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh).

p.

Copy laporan bulanan (Bukti Penerimaan dan SPT/SSP) untuk PPh Pasal 25 atau Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (Bulan Maret 2017, April 2017, Mei 2017 dan Juni 2017).

q.

Asli Surat Kuasa bermeterai cukup dari penanggung jawab perusahaan kepada yang dikuasakan dalam hal surat penawaran ditandatangani oleh penerima kuasa.

r.

Surat pernyataan tertulis bermeterai cukup dari peserta (sesuai contoh Lampiran 6).

s.

Asli Pakta Integritas (sesuai contoh Lampiran 7).

(2) Lampiran Dokumen Teknik : a.

Surat dukungan Pabrikan (Manufacture) / Agen Tunggal (supporting Letter); Disertai dengan copy Surat Penunjukkan sebagai Agen Tunggal dari Pabrikan (Manufacture) dan/atau lembaga terkait (Deperindag), apabila Surat Dukungan berasal dari Agen Tunggal;

b.

Daftar Referensi Bukti Pengalaman Kerja Sejenis atau Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU yang telah selesai maupun yang sedang dilakukan (sesuai contoh Lampiran 10).


c.

Asli Daftar Peralatan/Perlengkapan (Tools, alat angkat angkut) yang akan digunakan dilengkapi data pendukung pemiliknya/penyewanya, dokumentasi foto, dan/atau hasil uji tera/kalibrasi terakhir (sesuai contoh Lampiran 11).

d.

Asli Metodologi dan/atau Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan (disertai dengan contoh/draft HIRAC, dan/atau JSA (Job Safety Analysis)), yang akan dipakai dalam Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU.

e.

Asli Tata cara pelaksanaan (rencana kerja dan jadwal) disajikan dalam bentuk Barchart, yang akan dipakai dalam Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU.

f.

Struktur Organisasi pelaksanaan pekerjaan (Diagram Organisasi) yang akan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, minimal terdiri dari: Penanggung Jawab Lapangan (Site Manajer), Pelaksana-pelaksana (Supervisor dan Quality Control),

g.

Daftar Penanggung Jawab Lapangan (Site Manajer), Pelaksana-pelaksana (Supervisor dan Quality Control) dan Petugas Inti / Tenaga Kerja yang dilengkapi dengan Curriculum Vitae (CV) dan copy sertifikat kompetensi (AK3 Umum, K3 bidang Penanggulangan/Pemadaman Kebakaran dari Depnakertrans dll).

h.

Copy Sertifikat ISO (Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001), Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3 atau OHSAS 18001), Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001), dan/atau Sistem Manajemen Energi (ISO 50001))

i.

Asli Spesifikasi Teknik Barang/Jasa yang diminta (sesuai lampiran 2).

j.

Asli Spesifikasi Teknik Barang/Jasa yang ditawarkan (sesuai contoh lampiran 3).

(3) Lampiran Dokumen Penawaran Harga a.

Permintaan Penawaran (PP) (sesuai contoh Lampiran 1).

b.

Data rincian barang/jasa berikut harganya (sesuai contoh Lampiran 5).

c.

Asli Jaminan Penawaran dari Bank Umum.

Catatan : 

Copy surat-surat tersebut di atas bila diperlukan PT PJB berhak melihat aslinya.



Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan terhadap suratsurat/data-data administrasi yang bersangkutan maka pelaksana pengadaan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi dengan pihak terkait/institusi yang menerbitkannya



Seluruh berkas lampiran dokumen Surat Penawaran tersebut diatas agar disusun secara rapi dan urut.


BAB II SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

2.1

JAMINAN PENAWARAN

2.1.1

Jaminan penawaran (Bid-Bond) yang sah adalah jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat, asuransi dan Bank CIMB Niaga) atau Kantor Cabang/Perwakilan Bank Umum Asing yang berkedudukan di Indonesia.

2.1.2

Jaminan penawaran yang diterbitkan harus mempunyai syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut : (1)

Judul jaminan adalah ”Garansi Bank” atau ”Bank Garansi”.

(2)

Tercantum nama dan alamat jelas bank pemberi garansi / pihak Penjamin.

(3)

Tercantum nama dan alamat jelas pemberi tugas.

(4)

Tercantum nama dan alamat jelas Penyedia.

(5)

Tercantum tanggal penerbitan garansi.

(6)

Tercantum transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi / Nama paket pekerjaan yang dijamin.

(7)

Tercantum besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf.

(8)

Tercantum pernyataan pihak Penjamin bahwa Jaminan Penawaran dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Penawaran.

(9)

Tercantum tanggal berlaku dan berakhirnya garansi bank / masa berlaku surat jaminan penawaran.

(10) Tercantum penegasan batas waktu pengajuan claim. (11) Tercantum tidak memberlakukan ketentuan pasal 1831 dan memberlakukan pasal 1832 KUHP. 2.1.3

Jaminan Penawaran (Bid-Bond) wajib diserahkan oleh Peserta, dengan tujuan jaminan kepada : Nama Alamat

: PT PJB Unit Pembangkitan Gresik : Jl. Harun Tohir No.1 Gresik

Jaminan

: Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

2.1.4

Jaminan penawaran bersifat unconditional (tanpa syarat) dan mudah untuk dicairkan, apabila Jaminan penawaran dimaksud tidak dapat atau sulit untuk dicairkan, maka penyedia barang/jasa akan dikenakan sanksi tidak diperkekankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di unit kerja PT PJB minimum selama 3 (tiga) tahun.

2.1.5

Besarnya Jaminan Penawaran (Bid-Bond) adalah 1% - 3% dari nilai total HPS.

2.1.6

Masa berlakunya Jaminan Penawaran (Bid-Bond) sekurang-kurangnya sama dengan masa berlakunya harga penawaran yaitu 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari kalender.

2.1.7

Apabila masa berlaku Jaminan Penawaran (Bid-Bond) telah berakhir, sedangkan keputusan Pelelangan Terbuka belum ditetapkan, maka PT PJB berhak meminta perpanjangan masa berlaku jaminan penawaran tersebut.


2.1.8

Jaminan Penawaran (Bid-Bond) akan dikembalikan kepada Peserta yang bukan menjadi pemenang dalam Pelelangan Terbuka ini setelah ada keputusan pemenang dari Pejabat PT PJB yang berwenang.

2.1.9

Bagi Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang, Jaminan Penawaran (Bid-Bond) akan dikembalikan setelah Peserta menyerahkan jaminan pelaksanaan (Performance Bond) kepada PT PJB.

2.1.10 Bagi Peserta yang telah memasukkan penawaran lengkap dengan Jaminan Penawaran tetapi menarik diri (membatalkan sebagian atau seluruh penawarannya) dari Pelelangan Terbuka ini sebelum ada keputusan pemenang dari Pejabat PT PJB yang berwenang, maka Jaminan Penawaran tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB dan tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB minimal selama 1 (satu) tahun. 2.1.11 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang sudah ditunjuk menjadi pemenang dalam Pelelangan Terbuka ini dan tidak bersedia menandatangani Surat Perjanjian atau menolak penunjukan PT PJB dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka Jaminan Penawaran akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB dan Penyedia Barang/Jasa tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang / jasa di wilayah kerja PT PJB minimal selama 1 (satu) tahun, selanjutnya PT PJB berhak menunjuk peserta pemenang berikutnya. 2.2

JAMINAN PELAKSANAAN

2.2.1

Sebelum diterbitkan Surat Perjanjian, Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebagai syarat penandatanganan Surat Perjanjian.

2.2.2

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) yang sah adalah jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat, asuransi dan Bank CIMB Niaga) atau Kantor Cabang/Perwakilan Bank Umum Asing yang berkedudukan di Indonesia.

2.2.3

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) yang diterbitkan harus mempunyai syaratsyarat sekurang-kurangnya sebagai berikut : (1)

Judul jaminan adalah ”Garansi Bank” atau ”Bank Garansi”.

(2)

Tercantum nama dan alamat jelas bank pemberi garansi / pihak Penjamin.

(3)

Tercantum nama dan alamat jelas pemberi tugas.

(4)

Tercantum nama dan alamat jelas Penyedia.

(5)

Tercantum tanggal penerbitan garansi.

(6)

Tercantum transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi / Nama paket pekerjaan yang dijamin.

(7)

Tercantum besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf.

(8)

Tercantum pernyataan pihak Penjamin bahwa Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Pelaksanaan.

(9)

Tercantum tanggal berlaku dan berakhirnya garansi bank / masa berlaku surat jaminan Pelaksanaan.

(10) Tercantum penegasan batas waktu pengajuan claim. (11) Tercantum tidak memberlakukan ketentuan pasal 1831 dan memberlakukan pasal 1832 KUHP.


2.2.4

Jaminan Pelaksanaan bersifat unconditional (tanpa syarat) dan mudah untuk dicairkan, apabila Jaminan Pelaksanaan dimaksud tidak dapat atau sulit untuk dicairkan, maka penyedia barang/jasa akan dikenakan sanksi tidak diperkekankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di unit kerja PT PJB minimum selama 3 (tiga) tahun.

2.2.5

Besarnya Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebagai berikut: (1)

untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;atau

(2)

untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

2.2.6

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) harus sudah diserahkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Surat Penunjukan.

2.2.7

Jaminan Pelaksanaan yang sah adalah dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat), dengan tujuan jaminan kepada : Nama

: PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

Alamat

: Jl. Harun Tohir No.1 Gresik

Jaminan

: Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

2.2.8

Jaminan Pelaksanaan harus mempunyai masa berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal penandatanganan Surat Perjanjian sampai dengan batas akhir waktu penyerahan barang ditambah 90 (Sembilan puluh) hari kalender.

2.2.9

Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan setelah seluruh pekerjaan telah dinyatakan diterima dibuktikan dengan diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (pada akhir masa jangka waktu pekerjaan).

2.2.10 Penyedia Barang/Jasa harus bersedia memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan jika penyerahan pekerjaan tertunda dari waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian. 2.2.11 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan, maka Surat Perjanjian akan diputuskan secara sepihak dan selanjutnya jaminan pelaksanaan tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB serta kepada Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB selama minimal 1 (satu) tahun. 2.3

MASA GARANSI/PEMELIHARAAN DAN SURAT GARANSI PEKERJAAN

2.3.1

Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU yang diserahkan adalah bebas dari segala kerusakan dengan masa garansi/pemeliharaan Pekerjaan (hasil pekerjaan / performance) adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan. Yang dimaksud 1 (satu) bulan dalam ayat ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender.

2.3.2

Selama Masa Garansi/Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2.3.1., Penyedia Barang/Jasa wajib memberikan Surat Garansi Pekerjaan yang diterbitkan oleh Penyedia Barang/Jasa, dengan masa garansi sebagaimana dimaksud poin 2.3.1, yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Pemberi Pekerjaan pada saat penyerahan barang dan pekerjaan jasa.. 12 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.3.3

Selama Masa Garansi/Pemeliharaan, PIHAK KEDUA wajib memberikan Garansi Jasa/Pekerjaan berupa Jaminan Masa Pemeliharaan yang dilengkapi Surat Garansi Pekerjaan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, dengan masa garansi sebagaimana dimaksud dalam poin 2.3.1 ayat (2), yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada saat penyerahan pekerjaan.

2.3.4

Garansi Jasa/Pekerjaan berupa Jaminan Masa Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) yang dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat, asuransi dan Bank CIMB Niaga) atau Kantor Cabang/Perwakilan Bank Umum Asing yang berkedudukan di Indonesia, yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Masa Pemeliharaan yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA, dengan masa garansi sebagaimana dimaksud dalam poin 2.3.1 ayat (2), yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada saat penyerahan pekerjaan.

2.3.5

Apabila dalam Masa Garansi sebagaimana dimaksud poin 2.3.1. terjadi kerusakan atas Jalan tersebut sebagai akibat kesalahan teknik pabrik atau cacat tersembunyi atau karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan/atau akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan jasa, maka Penyedia Barang/Jasa wajib memperbaiki atau mengganti Jalan dengan yang baru yang sesuai dengan ketentuan dan/atau melaksanakan pekerjaan jasa ulang

2.3.6

Apabila terjadi gangguan/kerusakan atas Jalan tersebut, maka penanganan gangguan kerusakan harus direspon dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam setelah pemberitahuan melalui telepon/surat.

2.3.7

Penanganan gangguan dan perbaikan kerusakan harus didampingi oleh Direksi Pekerjaan dan harus diketahui serta disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

2.3.8

Pemeriksaan untuk menentukan penyebab kerusakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

2.3.9

Penyedia Barang/Jasa dengan biayanya sendiri wajib melakukan perbaikan atau penggantian terhadap Jalan yang mengalami kerusakan selama Masa Garansi dan/atau melaksanakan kembali pekerjaan jasa. Perbaikan yang rusak atas Jalan tersebut merupakan satu-satunya penyelesaian dan menjadi kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

2.3.10 Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan pemeriksaan dan menentukan penyebab kerusakan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kalender terhitung sejak klaim dari PT. PJB kepada Penyedia Barang/Jasa, maka PT. PJB akan menerbitkan Surat Peringatan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa. Peringatan dimaksud merupakan peringatan peringatan pertama sekaligus peringatan yang terakhir bagi Penyedia Barang/Jasa. 2.3.11 Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Peringatan secara Tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal ini, Penyedia Barang/Jasa belum melakukan tindakan, maka Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT PLN (Persero) selama minimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari PT. PJB 2.3.12 Penyedia Barang/Jasa harus menyediakan dukungan (konsultasi dan support teknis yang memiliki kontak person di Indonesia) dalam waktu kerja operasional normal (selama masa garansi). 2.3.13 Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku pada hal-hal sebagai berikut:


a. Rusak atau cacat yang diakibatkan dari modifikasi oleh PT. PJB terhadap Jalan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia Barang/Jasa; b. Rusak atau cacat yang diakibatkan dari kesalahan pemasangan / pengoperasian / perawatan yang dilakukan oleh PT. PJB tidak sesuai dengan pedoman pengoperasian dan/atau buku-buku instruksi yang relevan dari Penyedia Barang/Jasa; c.

Rusak atau cacat yang timbul oleh sebab-sebab yang diakibatkan oleh PT. PJB dan/atau Pihak Ketiga;

d. Rusak atau cacat yang disebabkan oleh Force Majeure. 2.3.14 Setelah berakhirnya Masa Garansi, PT. PJB akan menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Masa Garansi yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik 2.4

WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN

2.4.1

Waktu penyerahan pekerjaan adalah 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak surat penunjukan diterbitkan atau paling lambat tanggal 20 Juli 2017.

2.4.2

Tempat penyerahan barang dan jasa adalah di PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

2.4.3

Jangka waktu ini sudah memperhitungkan waktu yang dipergunakan oleh Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan seluruh pengadaan sampai dengan selesainya pengadaan, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mendatangkan material, melaksanakan pengiriman/pengangkutan, pengamanan dalam alat angkutan dan pelaksanaan pengujian-pengujian yang diperlukan, serta sudah termasuk antisipasi dan perhitungan kebutuhan libur hari raya maupun hari besar dan/atau libur nasional lainnya.

2.4.4

Pada waktu penyerahan barang agar dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut : (1) Surat Pengantar Barang / Surat Jalan dalam 2 (dua) rangkap. (2) Asli Certificate Of Manufacture (COM) atau Certificate of Origin (COO) (3) Asli Hasil Pengujian/Pengetesan Tabung Fire, (4) Asli Sertifikat Garansi yang diterbitkan oleh Pabrikan/Manufacture, (5) Copy Surat Perjanjian. Pada waktu penyerahan pekerjaan jasa agar dilengkapi dengan dokumen-dokumen dalam rangkap 3 ( bentuk soft copy dan hard copy) sebagai berikut : (1) Surat Pengantar penyerahan pekerjaan dalam 2 (dua) rangkap. (2) Laporan Hasil Pekerjaan yang dilengkapi dengan : - Progress Report harian pekerjaan pembenahan; - Foto-foto untuk keperluan dokumentasi seluruh pekerjaan (secara urut sesuai lingkup pekerjaan); - Instruction Operating and Maintenance Manual; (3) Copy Working Permit/Safety Permit. (4) Asli Surat Garansi Pekerjaan dari Penyedia Barang/Jasa. (5) Copy Surat Perjanjian.

2.4.5

2.4.6

Sebelum dilakukan pemeriksaan kualitas barang yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa, maka atas penyerahan barang tersebut akan diterbitkan Formulir Pemeriksaan Fisik Kedatangan Barang oleh Petugas Gudang.

2.4.7

Segala risiko kehilangan dan/atau kerusakan atas barang yang dititipkan sementara menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.


2.4.8

Setelah menyelesaikan pekerjaannya Pelaksana Pekerjaan wajib mengajukan Surat Permintaan Penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Tim Pemeriksa Kualitas Jasa.

2.4.9

Direksi Pekerjaan, atas permintaan Pelaksana Pekerjaan, meminta kepada Tim Pemeriksa Kualitas Barang / Jasa untuk segera dilaksanakan pemeriksaan jasa paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pekerjaan diserahkan oleh Pelaksana Pekerjaan.

2.5

PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG

2.5.1

Pemeriksaan atas barang yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen barang, kesesuaian spesifikasi, kualitas, kuantitas, jenis barang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian.

2.5.2

Apabila barang yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian dan tidak memenuhi pengujian material yang dilakukan oleh PT PJB UP. Gresik, maka PT PJB Unit Pembangkitan Gresik berhak menolak barang yang tidak sesuai tersebut dan Penyedia Barang/Jasa harus mengganti barang tersebut dengan barang yang baru.

2.5.3

Semua kehilangan dan/atau kerusakan atas barang tersebut yang terjadi dalam waktu handling dan/atau pengangkutan dari tempat Penyedia Barang/Jasa sampai di tempat penyerahan barang menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

2.5.4

Dalam hal pemeriksaan dilakukan setelah batas waktu penyerahan barang dan ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dan barang dinyatakan ditolak, maka Penyedia Barang/Jasa akan dikenakan denda keterlambatan terhitung sejak berakhirnya batas waktu penyerahan barang.

2.5.5

Pemeriksaan dan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik dilaksanakan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dilakukannya pemeriksaan barang tersebut oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

2.5.6

Hasil dari pemeriksaan dan penerimaan barang tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik dan Bon Penerimaan Barang yang diterbitkan oleh Petugas Gudang PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Namun demikian, penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak melepaskan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa terhadap kualitas barang yang diserahkan dan jika pada masa garansi ternyata barang tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka Penyedia Barang/Jasa harus mengganti dengan barang yang baru.

2.6

PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN JASA

2.6.1

Pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan jasa yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan bila pekerjaan telah selesai 100% (seratus perseratus) serta dapat diterima oleh Direksi Pekerjaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.6.2

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Direksi Pekerjaan kepada Tim Pemeriksa Kualitas Barang / Jasa untuk melakukan pemeriksaan akan dilakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.6.3

Hasil dari pemeriksaan Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU (termasuk pengujian/tes), dituangkan dalam Berita Acara


Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, dengan disaksikan oleh Penyedia Barang/Jasa. Namun demikian, penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tersebut tidak melepaskan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa terhadap kualitas pekerjaan yang diserahkan. 2.6.4

Penyedia Barang/Jasa harus menyempurnakan dan melengkapi hasil pelaksanaan pekerjaan jasa dari segala kekurangan sehingga jalan dapat beroperasi dan berfungsi dengan baik dan handal di PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.6.5

Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan jasa dalam jangka waktu penyerahan, maka Penyedia Barang/Jasa dinyatakan terlambat dan dikenakan sanksi keterlambatan, kecuali keterlambatan penyerahan pekerjaan dimaksud disebabkan oleh Force Majeure atau hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan PT. PJB.

2.6.6

Apabila hasil pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Perjanjian menunjukkan/menyatakan bahwa Jalan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan/atau tidak dapat berfungsi dan beroperasi dengan baik di PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, maka Penyedia Barang/Jasa harus memperbaiki atau mengganti material/peralatan/bagian peralatan Jalan dan/atau melaksanakan kembali pekerjaan jasa sehingga Jalan dapat beroperasi dan berfungsi kembali dengan baik di PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.6.7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat perbaikan atau penggantian material/peralatan dan/atau pelaksanaan kembali pekerjaan jasa atas Jalan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

2.7

DIREKSI PEKERJAAN

2.7.1

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, PT PJB akan menunjuk Direksi Pekerjaan yang bertugas memberi bimbingan dan petunjuk kepada Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian.

2.7.2

Direksi Pekerjaan adalah Manajer Pemeliharaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.7.3

Adapun untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Direksi Pekerjaan akan menunjuk secara tertulis Pengawas Lapangan guna melakukan pengawasan dan pendampingan dalam proses pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini bidang Listrik PLTGU.

2.7.4

Direksi Pekerjaan berhak untuk menolak apabila Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian.

2.7.5

Direksi Pekerjaan berhak memberikan teguran atau peringatan bila Penyedia Barang/Jasa melakukan tindakan yang membahayakan tenaga kerja/personil/unit, melanggar peraturan atau tidak mengindahkan instruksi dari Direksi Pekerjaan.

2.7.6

Direksi Pekerjaan atau wakil yang ditunjuk (Pengawas Pekerjaan) hanya mempunyai wewenang mengeluarkan instruksi kepada Penyedia Barang/Jasa sejauh yang didefinisikan dalam Surat Perjanjian.

2.7.7

Setiap persetujuan, pemeriksaan, instruksi, permintaan, pengujian dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh wakil Direksi Pekerjaan harus terlebih dahulu diketahui oleh Direksi Pekerjaan.


2.8

SITE MANAJER

2.8.1

Penyedia Barang/Jasa wajib menempatkan Site Manajer yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian.

2.8.2

Site Manajer yang ditunjuk oleh Penyedia jasa harus yang memahami tentang peraturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dengan memiliki Penunjukan AK3 Umum dari Menakertrans RI dan benar-benar ahli dalam dalam bidang pekerjaan sehingga terjamin kualitas hasil pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian.

2.8.3

Site Manajer tersebut harus berada dilokasi pekerjaan yaitu di PT PJB UP. Gresik selama pekerjaan berlangsung hingga selesai.

2.8.4

Direksi Pekerjaan berhak meminta penggantian Site Manajer apabila dianggap tidak mampu dalam melaksanakan tugasnya.

2.8.5

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, Site Manager dari Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan koordinasi dengan Direksi Pekerjaan apabila terdapat masalah-masalah yang harus diselesaikan melalui pertemuan dengan Direksi Pekerjaan.

2.9

IZIN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA KEBERSIHAN LINGKUNGAN

2.9.1

Penyedia barang/jasa setiap memasuki area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik wajib meminta izin kepada bagian Keamanan dan K3 yang berupa Working Permit/Safety Permit/Surat Izin Kerja/dokumen lain yang menyatakan Penyedia barang/jasa diperbolehkan untuk memasuki area dan melaksanakan pekerjaan.

2.9.2

Penyedia barang/jasa wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan terkait dengan (1)

kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);

(2)

kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Lingkungan (SML);

(3)

kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Energi (SME);

(4)

Kebijakan Kawasan Dilarang Merokok;

(5)

Kebijakan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Safety Riding) dan

(6)

Kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)

yang telah ditetapkan dilingkungan PT PJB dan berlaku di dalam area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik. 2.9.3

Penyedia barang/jasa setiap memasuki area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik wajib meminta izin kepada bagian Keamanan dan K3 untuk memperoleh Working Permit/Safety Permit/Surat Izin Kerja/dokumen lain yang menyatakan Penyedia barang/jasa diperbolehkan untuk memasuki area dan melaksanakan pekerjaan..

2.9.4

PIHAK KEDUA setiap memasuki area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik wajib menggunakan ID Card sesuai warna dengan rincian sebagai berikut: 

Merah : untuk akses ke daerah bebas tertutup (A)



Biru

: untuk akses ke daerah bebas terlarang (B)



Hijau

: untuk akses ke daerah bebas terbatas (C)



Kuning : untuk akses ke daerah bebas terbatas penyangga (D)

yang menyatakan PIHAK KEDUA diperbolehkan untuk memasuki area dan melaksanakan pekerjaan. 17 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.9.5

Bila PIHAK KEDUA melakukan pekerjaan di luar akses kewenangan ID Card, maka PIHAK KEDUA harus melakukan penggantian ID Card ke bagian Keamanan sesuai peraturan yang berlaku.

2.9.6

Penyedia Barang/Jasa harus mengasuransikan semua pekerja Penyedia Barang/Jasa yang akan melaksanakan pekerjaan di area PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik selama pekerjaan jasa dilaksanakan dan PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik tidak bertanggung jawab terhadap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi pada pegawai Penyedia Barang/Jasa.

2.9.7

PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik dalam hal ini Petugas K3 akan memberikan Safety Briefing dan Safety Guidance kepada semua pekerja dari Penyedia Barang/Jasa untuk diketahui dan agar semua pekerja dari Penyedia Barang/Jasa menjalankan K3 pada pelaksanaan pekerjaan di area PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik dengan aman dan selamat. Safety Briefing dan Safety Guidance dilakukan cukup satu kali yaitu sebelum pekerjaan dimulai. Penyedia Barang/Jasa bersedia menanggung segala risiko yang timbul akibat tidak dipatuhinya Safety Briefing dan Safety Guidance dimaksud.

2.9.8

Semua peralatan, bahan/material yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan jasa harus sudah siap/standby di lokasi sesuai jadwal rencana kerja yang ditetapkan.

2.9.9

Selama pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa harus memasang border line dengan memasang tanda bahaya yang menunjukkan sedang ada pekerjaan dan semua petugas Penyedia Barang/Jasa harus berada di dalam area border line kecuali bila dibutuhkan oleh pengawas lapangan untuk keperluan administrasi proyek.

2.9.10 Sebelum memasuki area pekerjaan, semua pekerja dari Penyedia Barang/Jasa harus ijin kepada pengawas pekerjaan yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan, untuk menunjukkan area kerja dan mengkoordinir dengan operator apabila pekerjaan tersebut berkaitan dengan Unit Operasi guna pengisolasian (pemasangan tagging). Semua pekerja Penyedia Barang/Jasa harus memakai alat pelindung diri minimum helmet, safety shoes dan sabuk pengaman untuk pekerjaan diatas 2 (dua) meter dari tanah. 2.9.11 Penyedia Barang/Jasa harus menunjuk penanggung jawab pekerjaan lapangan dan harus berada dilokasi pekerjaan selama pekerjaan berlangsung hingga selesai. Apabila pekerjaan lebih dari satu hari kalender, penanggung jawab pekerjaan dan pekerja dari Penyedia Barang/Jasa harus tetap meminta ijin kepada pengawas pekerjaan yang ditunjuk oleh Direksi Pekerjaan sebelum melaksanakan / memulai pekerjaan. 2.9.12 Penyedia Barang/Jasa wajib membersihkan areal kerja dari sisa-sisa pelaksanaan pekerjaan jasa sehingga tidak mengganggu operasional Unit Pembangkit. 2.9.13 Penyedia Barang/Jasa wajib untuk mengganti kerusakan-kerusakan peralatan dalam area kerja yang diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan jasa. 2.9.14 Setiap pekerjaan yang menggunakan api harus dalam pengawasan petugas safety dan LK-3 dari PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik. 2.9.15 Perhatian khusus harus diberikan untuk menjaga agar bagian dalam bangunan beserta tanah sekitarnya tetap bersih dan bebas dari sampah serta puing-puing. Penyedia Barang/Jasa harus mempekerjakan orang yang memadai dan khusus untuk membersihkan daerah tempat kerjanya terus menerus setiap hari kerja. 2.9.16 Semua pipa-pipa, kabel, sambungan-sambungan tali atau bahan-bahan sejenisnya, harus ditempatkan, diatur, dan dikelompokkan sedemikian rupa sehingga barang-barang itu tidak akan menghalangi jalan masuk dan akan memudahkan pembersihan dan perawatannya.


2.9.17 Pada akhir minggu atau pada hari kerja sebelum libur, semua barang-barang harus dipindahkan dari daerah pelaksanaan pekerjaan dan harus disimpan dalam gudang Penyedia Barang/Jasa, atau tempat penyimpanan lainnya. 2.9.18 Semua sampah dan limbah bekas pekerjaan jenis logam maupun non logam harus ditempatkan di tempat pembuangan limbah yang tersedia di site PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik dan/atau dibuang di luar area site PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik c.q. Direksi Pekerjaan. 2.9.19 Semua peralatan, bahan-bahan, dan fasilitas-fasilitas kepunyaan Penyedia Barang/Jasa juga harus dibawa keluar dari lapangan. Penyedia Barang/Jasa harus benar-benar membersihkan pekerjaanya, membersihkan timbunan debu, serpihan-serpihan, minyak, gemuk, percikan-percikan las, serpihan bahan serta barang-barang lain yang tidak pada tempatnya. Permukaan yang rusak karena tumpukan-tumpukan dari isolasi, beton, cat, serpihan logam, atau barang-barang yang lengket lainnya harus diperbaiki Penyedia Barang/Jasa. 2.9.20 Bila suatu ketika terjadi pertentangan antara para Penyedia Barang/Jasa, sehubungan dengan tanggung jawab kebersihan itu, maka PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik c.q. Direksi Pekerjaan akan menentukan tanggung jawab itu dan menyerahkan pekerjaan itu. Keputusan PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik c.q. Direksi Pekerjaan ini adalah final serta mengikat, dan Penyedia Barang/Jasa yang bertanggung jawab harus segera mengerjakan pekerjaan itu. 2.9.21 Apabila Penyedia Barang/Jasa yang bertanggung jawab gagal memenuhi tuntutan kebersihan yang ditetapkan disini, atau gagal melakukan pekerjaan pembersihan yang ditugaskan oleh PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik c.q. Direksi Pekerjaan, maka PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik c.q. Direksi Pekerjaan berhak menunjuk pihak lain untuk melakukan pekerjaan pembersihan yang diperlukan dan Penyedia Barang/Jasa harus mengganti biaya untuk pembersihan itu kepada PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik c.q. Direksi Pekerjaan. 2.9.22 Perlengkapan APD dan safety, seluruh peralatan kerja, air, listrik menjadi tanggung jawab Penyedia barang/jasa. 2.9.23 Penyedia barang/jasa bertanggung jawab membawa keluar seluruh material sisa/limbah keluar lokasi PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik dengan Penanganan bekas kemasan sesuai MSDS/LDKB. 2.9.24 Penyedia barang/jasa bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja dan tenaga kerja, serta kebersihan lingkungan sekitarnya selama pekerjaan berlangsung. 2.10

PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG

2.10.1 Pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang hanya dianggap sah apabila ada perintah dari PT PJB secara tertulis. 2.10.2 Kenaikan harga akibat pekerjaan tambah tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari total nilai Surat Perjanjian(termasuk PPN 10%). 2.10.3 Perubahan nilai Surat Perjanjian atas pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang sebagaimana dimaksud pada butir 2.10.1 dan 2.10.2, dibuatkan addendum 2.10.4 Addendum Perjanjian dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:


(1)

Lingkup pekerjaan tambah/kurang yang sudah diatur dalam Perjanjian, perhitungannya menggunakan harga satuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian;

(2)

Lingkup pekerjaan tambah/kurang yang belum diatur dalam Perjanjian, maka harga satuan ditentukan berdasarkan kesepakatan.

2.10.5 Addendum Perjanjian tidak dapat dijadikan dasar perubahan waktu penyerahan barang/jasa, kecuali ada persetujuan dari PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik secara tertulis. 2.10.6 Apabila pekerjaan kurang mengakibatkan pengurangan volume barang dari volume barang yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian, maka pengurangan dimaksud tidak dapat dipakai Penyedia barang/jasa sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume barang dimaksud. 2.11

CARA PEMBAYARAN

2.11.1 Pembayaran akan dilakukan setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan dengan baik barang/jasa dan dilakukan melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut :.

1.1.1

(1)

Pembayaran tahap 1 (pertama) akan dilakukan sebagai berikut: Pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari nilai total barang/material dalam Perjanjian setelah seluruh Material Rekondisi Pipa Blowdown PLTU #2 telah dinyatakan diterima oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang / Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, yang dibuktikan dengan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Barang.

(2)

Pembayaran tahap 2 (kedua) akan dilakukan sebagai berikut: Pembayaran sebesar 30% (dua puluh lima perseratus) dari nilai total barang/material dalam Perjanjian dan 100% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai total pekerjaan jasa dalam Perjanjian setelah seluruh PEKERJAAN telah dinyatakan diterima oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang / Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, yang dibuktikan dengan penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

Permintaan pembayaran bermaterai ditujukan kepada PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Up Manajer Keuangan dan Adminitrasi PT PJB Unit Pembangkitan Gresik dengan ketentuan sebagai berikut: Pembayaran Tahap 1 (Pertama) harus dilampiri: a. Kuitansi yang bermaterai cukup, dengan tanggal sama dengan tanggal Berita Acara Pemeriksaan Barang, dalam 3 (tiga) rangkap; b. Asli e-faktur pajak, dengan Kode 030, nilai 100% dari total material dan tanggal sama dengan tanggal Berita Acara Pemeriksaan Barang, dalam 4 (empat) rangkap; a. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang; termasuk Rekomendasi jumlah hari keterlambatan (bila ada) atau; Formulir Pemeriksaan Fisik Kedatangan Barang (jika batas waktu pemeriksaan barang oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik telah terlewati). c. Asli Bon Penerimaan Barang; d. Copy Surat Jalan; e. Copy Perjanjian; f. Copy Nomor Pengukuhan PKP dan NPWP; g. Copy Sertifikat Pernyataan Garansi sesuai dengan masa garansi.


Pembayaran Tahap 2 (Kedua) harus dilampiri: a. Kuitansi yang bermaterai cukup, dengan tanggal sama dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dalam 3 (tiga) rangkap; b. Asli e-faktur pajak, dengan Kode 030, nilai 100% dari total pekerjaan jasa dan tanggal sama dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dalam 4 (empat) rangkap; c. Copy e-faktur pajak, dengan Kode 030, nilai 100% dari total material dan tanggal sama dengan tanggal Berita Acara Pemeriksaan Barang, yang telah distempel PT. PJB UP Gresik d. Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, termasuk Rekomendasi jumlah hari keterlambatan (bila ada); e. Asli Working Permit/Safety Permit; f. Copy Jaminan Masa Pemeliharaan; g. Copy Perjanjian; h. Copy Nomor Pengukuhan PKP dan NPWP; i. Copy Surat Pernyataan Masa Pemeliharaan sesuai dengan masa garansi atas Pekerjaan. 2.11.2 Pembayaran dilakukan dengan ditransfer ke Nomor Rekening Bank yang ditunjuk oleh Penyedia Barang/Jasa. 2.11.3 Biaya-biaya yang timbul pada Bank Penyedia Barang/Jasa sehubungan dengan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh PT PJB kepada Penyedia Barang/Jasa menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. 2.12

SANKSI KETERLAMBATAN DAN SANKSI WANPRESTASI

2.12.1 Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU (termasuk Pengujian/Testing) berikut dokumen penyerahannya secara lengkap sesuai waktu yang telah ditentukan, maka Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1o/oo (satu permil) per hari kalender dari nilai/harga pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini dengan batas maksimum denda keterlambatan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total harga dalam Perjanjian ini; Total denda keterlambatan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau b ayat ini maksimal sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total harga dalam Perjanjian ini. Keterlambatan penyerahan Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU berikut dokumen penyerahannya dimaksud tidak berlaku apabila disebabkan adanya Force Majeure atau alasan yang berhubungan dengan kesalahan PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik. 2.12.2 Sanksi akan dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa apabila terjadi wanprestasi ( termasuk pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di dalam area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik sesuai pasal 2.8.2.) akibat timbulnya gangguan yang disebabkan oleh Penyedia Barang/Jasa. 2.12.3 Apabila diketemukan tertangkap tangan Penanggung Jawab Lapangan (Site Manajer), Pelaksana-pelaksana (Supervisor dan Quality Control) dan/atau Petugas Inti / Tenaga Kerja dari Penyedia barang/jasa yang merokok di wilayah PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, maka orang tersebut dicabut ijin bekerja dan dikeluarkan dari area PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik.


Apabila diketemukan kembali pelanggaran tersebut pada Penyedia barang/jasa yang sama maka akan diberlakukan ketentuan pemutusan dengan memberikan peringatan secara tertulis pada pasal 2.15.2. 2.12.4 Apabila sampai dengan batas waktu penyerahan Jasa Rekondisi Pipa Blowdown PLTU #2 berikut dokumen penyerahannya, maka PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik berhak untuk memutus Perjanjian secara sepihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan menjadi milik PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik serta Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Grup minimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pemutusan Perjanjian. Namun apabila Penyedia Barang/Jasa masih sanggup untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik menyetujui, maka Penyedia Barang/Jasa wajib memberikan Jaminan Pelaksanaan sehingga tidak ada waktu penjaminan yang luang atau terputus dan kepada Penyedia Barang/Jasa tetap dikenakan sanksi keterlambatan. 2.12.5 Apabila setelah disetujui oleh PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memberikan Jaminan Pelaksanaan, maka PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik berhak memutus Perjanjian berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan sepenuhnya menjadi milik PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik serta Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Grup minimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemutusan Perjanjian. 2.13

PEMBEBASAN TUNTUTAN

2.13.1 Penyedia Barang/Jasa menjamin PT PJB bahwa sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian maupun di kemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian. 2.13.2 Apabila kemudian hari PT PJB mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian yang telah diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PT PJB, maka semua biaya yang diperlukan oleh PT PJB sebagai akibat tuntutan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. 2.14

PENGALIHAN RISIKO DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG

2.14.1 Pengalihan risiko, baik risiko kehilangan maupun risiko kerusakan, terjadi setelah PT PJB menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang. 2.14.2 Pengalihan kepemilikan atas barang, terjadi setelah PT PJB menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang. 2.15

PENUNDAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

2.15.1 PT PJB mempunyai hak untuk memerintahkan penundaan dan memulai lagi seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan tanpa membatalkan persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Surat Perjanjian. 2.15.2 Perintah untuk menunda atau memulai lagi perkerjaan akan disampaikan secara tertulis kepada Penyedia Jasa. Waktu penyelesaian pekerjaan akan diperpanjang sesuai dengan waktu yang hilang akibat penundaan tersebut. 2.16

PENGAKHIRAN DAN PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN 22 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.16.1 Kontrak ini berakhir apabila : (1)

Penyedia barang/jasa telah menyerahkan barang dan/atau menyelesaikan pekerjaan dengan baik berikut dokumen penyerahannya secara lengkap serta telah diterima oleh Pemberi Pekerjaan dengan diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang.

(2)

Berakhirnya jangka waktu Kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2.2 RKS ini.

(3)

Diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK karena adanya peristiwa force majeure.

(4)

Diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan adanya pemberitahuan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dengan adanya kesepakatan kompensasi ganti rugi dan pelunasan kewajiban dari PARA PIHAK.

2.16.2 Pemberi Pekerjaan berhak mengakhiri sebagian atau seluruh isi Surat Perintah Kerja ini, apabila Penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 2.16.3 Pemutusan Tanpa Pemberitahuan : Apabila Penyedia barang/jasa mengundurkan diri setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja atau telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau tidak dapat melaksanakan PEKERJAAN dan/atau melakukan pengalihan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.19 Surat Perintah Kerja, maka Pemberi Pekerjaan berhak memutus Surat Perintah Kerja secara sepihak, baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan peringatan tertulis kepada Penyedia barang/jasa. 2.16.4 Pemutusan dengan memberikan Pemberitahuan secara tertulis : (1)

Apabila Penyedia barang/jasa tidak dapat menyerahkan pekerjaan jasa yang ditentukan dalam Surat Perintah Kerja ini dan/atau tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Pemberi Pekerjaan akan memberikan peringatan tertulis kepada Penyedia barang/jasa sebagai Surat Peringatan Pertama.

(2)

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Penyedia barang/jasa tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis maka Pemberi Pekerjaan akan memberikan Surat Peringatan Kedua sekaligus Surat Peringatan terakhir.

(3)

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini Penyedia barang/jasa tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis, maka Pemberi Pekerjaan berhak memutus Perjanjian ini.

2.16.5 Apabila terjadi pemutusan Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.16.3 dan Pasal 2.16.4 RKS ini, Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja Pemberi Pekerjaan selama minimum 1 (satu) tahun sejak tanggal pemutusan Surat Perintah Kerja. 2.16.6 Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


2.17

FORCE MAJEURE

2.17.1 Kejadian Kahar (Force Majeure) adalah setiap keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar, langsung ataupun tidak langsung dari pihak yang terkena (termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusuhan, perang, bencana alam, pemogokan nasional, terorisme, embargo), tetapi jika hanya dan sejauh bahwa: (1)

situasi tersebut, walaupun telah dilakukan upaya keras yang pantas, tidak dapat dicegah, dihindari atau dipindahkan oleh pihak tersebut;

(2)

kejadian tersebut mempengaruhi secara materiil kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian dan pihak yang terkena telah melakukan seluruh tindakan pencegahan yang pantas, kehati-hatian dan tindakan alternatif yang pantas untuk menghindari akibat dari kejadian tersebut terhadap kemampuan pihak yang terkena tersebut untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian dan untuk mengurangi konsekuensikonsekuensinya;

(3)

kejadian tersebut bukan akibat langsung atau tidak langsung kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan setiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian; dan

(4)

pihak yang terkena tersebut telah mengirim kepada pihak lainnya pemberitahuan seketika yang menjelaskan kejadian tersebut dan akibat yang terjadi dan tindakantindakan yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan ini dengan ketentuan Kejadian Kahar tidak termasuk pemogokan, penutupan, atau tindakan industri lainnya oleh personel dari pihak yang terkena atau agen-agennya.

2.17.2 Dalam hal terjadi Force Majeure, maka Penyedia Barang/Jasa wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT PJB dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa Force Majeure. 2.17.3 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.17.2 Penyedia Barang/Jasa tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kepada PT PJB, maka keterlambatan penyerahan barang berdasarkan Surat Perjanjian dianggap bukan sebagai akibat dari Force Majeure. 2.17.4 Dalam pemberitahuan mengenai Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam butir 2.17.2 harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan Penyedia Barang/Jasa dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan barangkepada PT PJB. 2.17.5 PT PJB dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.17.4 akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada Penyedia Barang/Jasa. 2.17.6 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.17.5 PT PJB tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan barang berikut dokumen penyerahannya secara lengkap dari Penyedia Barang/Jasa, maka PT PJB dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud. 2.17.7 Penyedia Barang/Jasa tidak dapat dikenakan sanksi atas keterlambatan penyerahan barang yang diakibatkan oleh Force Majeure. 2.17.8 Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya Force Majeure akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan PT PJB dengan Penyedia Barang/Jasa.


2.18

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

2.18.1 Apabila timbul perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Surat Perjanjian, PT PJB dan Penyedia Barang/Jasa sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah. 2.18.2 Segala sengketa, pertentangan atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Surat Perjanjian, atau pelanggarannya yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah (dengan jalan damai), akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya sesuai dengan prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan yang berlaku di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). 2.18.3 Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dapat diganggu gugat dan bersifat terakhir. Putusan tersebut segera diserahkan kepada pengadilan yang mempunyai wewenang hukum (yurisdiksi) untuk melaksanakannya. PT PJB dan Penyedia Barang/Jasa tidak akan mengajukan banding kepada pengadilan atas Putusan tersebut. Sambil menunggu penyelesaian atas suatu sengketa, PT PJB dan Penyedia Barang/Jasa akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian. 2.19

BATAS TANGGUNG JAWAB

2.19.1 Batas tanggung jawab PIHAK KEDUA dalam pekerjaan pengadaan HSTR ini termasuk jumlah sanksi keterlambatan dan sanksi wanprestasi sesuai dengan Pasal 18 Perjanjian ini dan biaya repair/penggantian part dalam masa garansi tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari nilai total barang dan pekerjaan dalam Perjanjian ini. 2.19.2 PARA PIHAK tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan, pendapatan,produksi atau kerugian atau sesuatu kejadian yang tidak langsung, berurutan dan kerugian khusus atau kerusakan karena pihak lain yang timbul dari atau yang berhubungan dengan pelaksanaan kontrak 2.20

PENGALIHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAINNYA

2.20.1 Penyedia Barang/Jasa tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT PJB. 2.20.2 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak lain berdasarkan persetujuan tertulis dari PT PJB, maka seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat pengalihan pengadaan barang dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. 2.21

PERUBAHAN-PERUBAHAN PADA SURAT PERJANJIAN

2.21.1 Setiap perubahan yang terjadi dalam Surat Perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama. 2.21.2 Usulan perubahan harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan. 2.21.3 Setiap perubahan yang telah disepakati ditandatangani oleh masing-masing pihak yang selanjutnya menjadi Addendum dari Surat Perjanjian. 2.22

PERSYARATAN LAIN

2.22.1 Bilamana ternyata Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan pemalsuan dokumen pengadaan (termasuk Surat Jaminan), maka dikenakan sanksi Black List dan tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB selama maksimum 4 (empat) tahun. 25 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.22.2 Mata uang pada Surat Jaminan harus sama dengan mata uang pada Penawaran Harga. 2.22.3 Apabila Penyedia Barang/Jasa telah ditunjuk sebagai pemenang ternyata mengundurkan diri sebelum menandatangani Surat Perjanjian, maka Jaminan Penawaran dicairkan menjadi milik PT PJB dan Penyedia barang dikenakan sanksi Black List dan tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB selama maksimum 1 (satu) tahun. 2.22.4 Apabila terdapat perubahan data perusahaan selama pelaksanaan Surat Perjanjian, maka Penyedia Barang/Jasa harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA. 2.22.5 Penyedia Barang wajib mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan hidup yang berlaku pada saat penyerahan barang/jasa. 2.23

KETENTUAN BLACK LIST Hal-hal yang dapat menyebabkan Penyedia masuk dalam black list atau daftar hitam perusahaan adalah sesuai lampiran 12.


BAB III SYARAT-SYARAT TEKNIS

3.1

MAKSUD DAN TUJUAN Term of reference (TOR) ini dibuat sebagai tindak lanjut rencana pelaksanaan pekerjaan penambahan tabung fire ruang switch grat dan pengisian tabung fire ruang DAS seseai dengan RKAP UP Gresik tahun 2017. Pekerjaan ini diperlukan karena saat ini belum mempunyai tabung fire yang memadai untuk ruang switchgear dan memerlukan pengisian untuk tabung fire ruang DAS PLTGU unit pembangkit Gresik PT PJB. Maksud diadakannya penambahan tabung fire dan pengisian tabung fire ini, diharapkan ruangan switchgear dan DAS sudah memenuhi syarat keamanan penanggulangan kebakaran dan memenuhi peraturan yang berlaku. Adapun tujuan dilakukan penambahan tabung fire dan pengisian tabung fire pada ruang switchgeasr dan ruang DAS PLTGU adalah untuk mencegah mengurangi resiko kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian financial akibat kerusakan peralatan dan korban jiwa.

3.1.1

Data Spesifikasi Spesifikasi untuk penambahan tabung fire PLTGU NO

DESKRIPSI

TYPE

1

560 Cyl, no Solenoid, HFC-227ea, 485lb

CPY-560-003-3-0485

1

ea

2


CPY-560-003-3-0500

1

ea

3


CPY-560-003-3-0510

1

ea

4


CPY-560-003-3-0520

1

ea

5

HFC227ea Agent (include filling cost) for existing cylinder

370

kg

6

Installation Cost of pressure switch, LPS, shutdown AC and solenoid valve

1

Lot

7


1

Lot

8

Support Cylender & Cabinet

1

Lot

9

Mobilization of existing cylinder for Gas filling

1

Lot

3.2

LINGKUP PEKERJAAN

3.2.1

Lingkup Detail Pekerjaan

QYT

UNIT

Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan meliputi : (1)

Melakukan pengadaan barang dan jumlah sesuai dengan data spesifikasi yang diminta (sesuai data spesifikasi pada bab II).

(2)

Melakukan pemasangan (assembly) barang sesuai spesifikasi yang diminta dan menyediakan semua material yang diperlukan,

(3)

Melakukan commisioring test (Discharge & Charge sesuai dengan buku manual)


3.2.2

Klasifikasi Minimal Pelaksana Pekerjaan Adapun pelaksana yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) Mempunyai tanda STR/STRW yang dikeluarkan oleh PT. PJB sesuai bidangnya. (2) Teknisi dan supervisi pekerjaan mempunyai sertifikat kompetensi di bidangnya (melampirkan curriculum vitae). (3) Berpengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis (dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dan copy PO).

3.2.3

Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan (1) Persiapan Pekerjaan Sebelum pekerjaan dilaksanakan pihak pelaksana harus berkoordinasi dengan direksi pekerjaan PT PJB UP Gresik mengenai hal-hal berikut : a.

Daftar dari para personil dari pelaksana pekerjaan yang akan bekerja di PT PJB UP Gresik.

b.

Jadwal pelaksanaan pekerjaan untuk melakukan pekerjaan penambahan dan pengisian tabung fire PLTGU UP Gresik dalam bentuk gantt chart.

(2) Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sebelum melaksanakan pekerjaan, pihak pelaksana harus memenuhi : a.

Harus mendapatkan safety permit dan working permit dari bidang safety & LK3 PT. PJB Unit Pembangkit Gresik.

b.

Selama melaksanakan pekerjaan diwajibkan menyediakan dan menggunakan peralatan safety (APD), seperti sabuk pengaman, helm, masker, dll serta mengikuti peraturan K3 dilingkungan PT PJB.

c.

Setiap pekerjaan yang menggunakan api harus dalam pengawasan petugas safety & LK3.

(3) Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan a.

Pengujian Kualitas Hasil Pekerjaan Pelaksanaan pengujian kualitas hasil pekerjaan harus dilakukan oleh pelaksana dan disaksikan oleh pelaksana pekerjaan dan disaksikan oleh personil bidang pemeliharaan listrik PT PJB UP Gresik yang ditunjuk oleh direksi pekerjaan.

b.

Material Sisa/Limbah : 1. Semua material sisa/limbah hasil pekerjaan harus dibuang ditempat yang telah ditentukan oleh pihak PT. PJB Unit Pembangkit Gresik. 2. Pelaksana pekerjaan harus membersihkan area pekerjaan dari segala jenis kotoran akibat pelaksanaan pekerjaan.

3.3

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN (1) Waktu penyelesaian pekerjaan yang dikehendaki adalah maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender untuk pekerjaan penambahan tabung fire ruang switch gear dan pengisian tabung fire ruang DAS PLTGU UP Gresik. (2) Pekerjaan off schedule yang tidak disebabkan oleh PT PJB Unit Pembangkit Gresik akan dikenakan denda berdasarkan kontrak.


3.4

LAPORAN HASIL PEKERJAAN Pemeriksaan hasil pekerjaan harus disaksikan oleh Tim Quality Control dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dengan melampirkan : (1) Photo (dokumentasi) pada saat pelaksanaan pekerjaan berlangsung (proses assembly dan disassembly). Laporan di buat dalam bentuk hard copy dan soft copy serta diperbanyak 3x

3.5

GARANSI PEKERJAAN (1) Masa garansi hasil pekerjaan adalah 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya berita acara hasil pekerjaan. (2) Garansi berlaku untuk segala kerusakan yang diakibatkan oleh pabrikan ataupun lingkungan sekitar.

3.6

LAIN-LAIN (1) Apabila pada saat eksekusi (pelaksanaan pekerjaan) ada temuan atau tambahan lingkup pekerjaan amaka harus disepakati oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan solusi terbaik. (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka TOR akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.


BAB IV TATA CARA EVALUASI PELELANGAN

4.1

METODE EVALUASI

4.1.1

Metode evaluasi dalam Pelelangan ini memakai RESPONSIVE/COMPLIANT/ACCEPTABLE OFFER.

SISTEM

LOWEST

(1) Penentuan pemenang dilakukan berdasarkan penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah dievaluasi dengan hasil : a. Penawaran memenuhi persyaratan administrasi dan teknis (responsive/compliant/acceptable); dan b. Menawarkan biaya terendah (lowest cost). (2) Responsive/compliant/acceptable merupakan pemenuhan keseluruhan Spesifikasi/TOR/Scope of Works (SOW), atau mencapai batas minimum nilai yang disyaratkan dalam spesifikasi/TOR/Scope of Works (SOW). (3) Tingkat responsiveness/compliance/acceptability dapat dilakukan memakai sistem gugur atau pembobotan nilai. (4) Penilaian harga dalam responsive/compliant/acceptable tetap memperhitungkan harga dan biaya selama umur ekonomis (Life Cycle Costing/Total Cost of Ownership). (5) Harga adalah jumlah uang yang dibayarkan untuk membeli suatu barang dan jasa. Biaya adalah jumlah uang yang dibayarkan untuk mengoperasikan suatu barang atau jasa, selama umur ekonomi atau selama durasi Perjanjian/Kontrak. (6) Selain biaya, juga diperhitungkan biaya transportasi dan asuransi, serta semua pajak dan pungutan Pemerintah yang berlaku. 4.1.2

Evaluasi Administrasi (1) Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan dokumen penawaran sesuai yang dipersyaratkan dan tercantum dalam RKS ini Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Kelengkapan Dokumen Penawaran menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu LENGKAP/ADA atau TIDAK LENGKAP/TIDAK ADA dokumen yang dipersyaratkan. (2) Apabila Evaluasi pada butir a) dipenuhi, selanjutnya dilakukan Evaluasi terhadap keabsahan dari masing-masing dokumen. (3) Untuk penilaian / Evaluasi terhadap keabsahan dari masing-masing dokumen, apabila Tim Pengadaan merasa kurang yakin terhadap kebenaran data dalam dokumen penawaran, dapat mencari informasi dari pihak-pihak terkait lainnya. Tim berhak melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kebenaran data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari peserta lelang. (4) Kualifikasi peserta dinyatakan GUGUR apabila: 

Terlambat/melebihi batasan waktu memasukkan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu yang sudah ditentukan.



Surat penyampaian dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pelelangan tidak ditandatangani oleh direktur utama/pimpinan perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.




surat penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan; dan bertanggal dicap asli di atas kop perusahaan dengan tanda tangan yang berwenang di atas meterai 6000.



Penyedia Barang/Jasa atas nama sendiri atau sebagai anggota Join Operation menyerahkan lebih dari satu dokumen penawaran untuk satu paket pekerjaan.



Pemilik modal dan/atau pengurus suatu perusahaan menjadi pemilik modal dan/atau pengurus perusahaan lain sesama peserta pelelangan dalam satu paket pekerjaan.



Dokumen Penawaran dan lampiran-lampirannya tidak dicap asli dan/atau dicetak di atas kop perusahaan dengan tanda tangan yang berwenang di atas meterai 6000.



Penyedia Barang/Jasa peserta lelang tidak memenuhi Persyaratan berdasarkan RKS ini (Bab I angka 1.10).



Tidak melampirkan seluruh kelengkapan dokumen penawaran dipersyaratkan sebagaimana dalam RKS ini (Bab I angka 1.13.).

yang

(5) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 

Syarat-syarat yang diminta berdasarkan Dokumen Pelelangan/RKS dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang.



Jaminan penawaran memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Dokumen Pelelangan/RKS. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan dalam jaminan penawaran perlu diklarifikasi dengan pihak yang terkait tanpa mengubah substansi dari jaminan penawaran.

(6) Evaluasi Administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat Administrasi (lulus) atau Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (tidak lulus/gugur). 4.1.3

Evaluasi Teknis (1) Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi/lulus persyaratan administrasi. (2) Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi (3) Ketentuan kriteria yang dinilai atau faktor-faktor yang dievaluasi pada Evaluasi Teknis antara lain adalah sebagai berikut : i. Pendekatan dan Metodologi.  Prosedur keamanan  Prosedur persiapan  Perlengkapan (Tools, alat angkat angkut) yang digunakan  Perlengkapan K3 yang dipakai dalam pekerjaan di area kerja  Prosedur K3 bekerja di area ketinggian  Prosedur Mob Demob ii. Rencana kerja dan schedule iii. Struktur organisasi pekerjaan  Kualifikasi dan/atau sertifikasi Tenaga Ahli / Tenaga teknis. iv. Pengalaman Perusahaan.  Kualifikasi dan/atau sertifikasi ISO/OHSAS dll Perusahaan


 Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU atau sejenis (4) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan/RKS. (5) Penyedia Barang/Jasa peserta pelelangan dinyatakan gugur apabila tidak lulus nilai ambang batas 60 (Apabila dilakukan system nilai). (6) Evaluasi Data Teknis akan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu Memenuhi syarat teknis (lulus) atau Tidak Memenuhi syarat teknis (tidak lulus/gugur). 4.1.4

Evaluasi Harga (1)

Evaluasi Harga dilakukan setelah penawaran dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.

(2)

Evaluasi Harga dilakukan terhadap kelengkapan dokumen penawaran sesuai yang dipersyaratkan dalam Penawaran Harga.

(3)

Apabila Evaluasi pada butir b) dipenuhi, selanjutnya dilakukan Evaluasi terhadap keabsahan dari masing-masing dokumen.

(4)

Evaluasi keabsahan dokumen penawaran harga menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat Penawaran Harga atau Tidak Memenuhi Syarat Penawaran Harga.

(5)

Penyedia barang/jasa yang dinyatakan Memenuhi Syarat Penawaran Harga, selanjutnya dilakukan Evaluasi Harga Penawaran.

(6)

Berdasarkan hasil evaluasi kewajaran harga, Pelaksana Pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah.

(7)

Evaluasi penawaran harga dilakukan dengan metode sistem gugur, penawaran harga akan dibandingkan dengan HPS yang telah ditetapkan dan penawaran harga yang diatas HPS dinyatakan gugur dan tidak akan dievaluasi.

(8)

Unsur-unsur yang dinilai dalam Evaluasi Harga meliputi sebagai berikut : a) Ketentuan mengenai Surat Penawaran sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan dari butir 1.14.1.(3) b) Daftar Rincian Harga Penawaran dicap asli di atas kop perusahaan dengan tanda tangan yang berwenang di atas meterai 6000 (sesuai Lampiran 5) c) Sebelum evaluasi harga, untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:

 volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

 apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan

 jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong. (9)

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan/RKS.

(10) Koreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut : a) Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. 32 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

b) Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah. c) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong. d) Untuk jenis Perjanjian/Kontrak harga satuan, hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap penawaran semula. (11) Hasil koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak Harga Satuan dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran. (12) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pelaksana Pengadaan menyusun urutan dari penawaran terendah. (13) Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui website. (14) Untuk evaluasi sistem gugur – pelaksanaan evaluasi harga dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. (15) Evaluasi Harga Penawaran : a) Dalam hal terdapat penawaran yang tidak wajar yaitu dengan nilai penawaran 80% (delapan puluh persen) di bawah HPS, maka Fungsi Pelaksana Pengadaan harus meminta penjelasan/klarifikasi secara tertulis kepada Calon Penyedia Barang/jasa. b) Hasil penjelasan/klarifikasi tertulis tersebut disampaikan oleh Fungsi Pelaksana Pengadaan untuk dikaji oleh Value for Money Committee untuk menentukan menerima atau menolak penawaran yang disampaikan oleh Calon Penyedia Barang/Jasa. c) Dalam hal penawaran di atas HPS, proses pengadaan barang/jasa dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi kepada seluruh penawar untuk mendapatkan harga Perjanjian/Kontrak maksimal sama dengan HPS, dengan tetap memperhatikan aspek Good Corporate Governance (GCG). Apabila proses negosiasi kepada seluruh penawar kesepakatan, maka pengadaan dinyatakan gagal.

tidak

mencapai

d) Dalam hal semua atau sebagian penawaran dibawah HPS, dengan memperhatikan ketentuan negosiasi harga sebagaimana dimaksud butir 4.6.13, maka dapat dilakukan negosiasi kepada penawar terendah dengan tetap memperhatikan aspek Good Corporate Governance GCG. Apabila proses negosiasi kepada penawar terendah tidak mencapai kesepakatan, maka proses pengadaan tetap dilanjutkan tanpa melakukan negosiasi kepada penawar rendah berikutnya.


e) Harga penawaran ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf. f)

Dalam hal terjadi perbedaan antara harga penawaran yang tercantum dalam surat penawaran dengan rincian penawaran, maka yang berlaku adalah harga penawaran yang tercantum pada surat penawaran bermaterai cukup.

(16) Evaluasi harga menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi atau Tidak Memenuhi. 4.2

KLARIFIKASI

4.2.1

Fungsi Pelaksana Pengadaan dalam pengadaan kategori Strategis atau lainnya, melakukan klarifikasi secara tertulis, dan jika diperlukan Calon Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan presentasi, baik di kantor PJB atau teleconference, dihadapan Pengguna Barang/Jasa atau Wakil yang ditunjuk dan dapat mengundang pihak lain sesuai disiplin keahlian dari internal atau eksternal PJB.

4.2.2

Klarifikasi tidak mengubah substansi penawaran atau harga dan bersifat rahasia .

4.2.3

Untuk pengadaan kategori Strategis/Complex, jika diperlukan dapat dilakukan site visit atau inspeksi ke lokasi Calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat

4.2.4

Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pelaksana Pengadaan dan/atau Pejabat yang Berwenang, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: (1)

peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;

(2)

anggota Pelaksana Pengadaan dan/atau Pejabat yang Berwenang yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;

(3)

proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

4.3

NEGOSIASI PENAWARAN

4.3.1

Tujuan Negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan antara PJB dengan Calon Penyedia Barang/Jasa dalam hal meningkatkan kualitas teknis, waktu pelaksanaan dan harga terbaik.

4.3.2

Negosiasi teknis dan harga dilakukan untuk metode penawaran Request For Proposals (RFP), termasuk jika penawaran melewati HPS.

4.3.3

Untuk metode penawaran Invitation To Bid (ITB) negosiasi harga dilakukan dengan seijin Pengguna Barang/Jasa, jika penawaran melewati HPS dan/atau pagu anggaran.

4.3.4

Untuk metode pengadaan Penunjukan Langsung, maka dilakukan negosiasi teknik dan harga.

4.4

REVIEW VALUE FOR MONEY

4.4.1

Tujuan kajian dari Value for Money Committee adalah untuk membuat rekomendasi sebagai berikut : (1)

Memberikan kajian independen dan tidak bias dari rekomendasi Fungsi Pelaksana Pengadaan mengenai usulan Calon Pemenang.


4.4.2

(2)

Mengkonfirmasi bahwa proses pengadaan dilakukan secara adil dan wajar, dengan mengikuti prosedur dan kebijakan yang berlaku.

(3)

Mengkonfirmasi anggaran untuk Perjanjian/Kontrak tersedia dalam RKAP.

(4)

Mengkonfirmasi bahwa rekomendasi penunjukan serta syarat dan ketentuan yang ditawarkan merupakan yang terbaik bagi PJB (value for money), yang tidak selalu merupakan harga terendah.

Rekomendasi kepada Pengguna Barang/Jasa Perjanjian/Kontrak (contract award authority).

sebagai

otoritas

penandatangan

Pengguna Barang/Jasa sebagai contract award authority dapat menerima atau tidak menerima rekomendasi tersebut. Jika tidak menerima, maka alasannya disampaikan secara tertulis kepada Value for Money Committee. 4.5

PENETAPAN PEMENANG DAN PENGUMUMAN PEMENANG

4.5.1

Penawaran yang telah lulus evaluasi administrasi dan teknis serta harga penawaran urutan terendah pertama tidak dilakukan negosiasi harga.

4.5.2

Usulan Penetapan Pemenang lelang disusun sesuai dengan urutan 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) urutan calon pemenang cadangan.

4.5.3

Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pelaksana Pengadaan memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.

4.5.4

Penawaran harga terendah pertama diusulkan sebagai calon pemenang.

4.5.5

Hasil penetapan pemenang pelelangan akan diumumkan kepada semua peserta pelelangan.

4.5.6

Pemenang pengadaan diumumkan dan diberitahukan oleh Fungsi Pelaksana Pengadaan kepada para Calon Penyedia Barang/Jasa.

4.6

SANGGAHAN

4.6.1

Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (equal treatment) dalam setiap Pengadaan Barang/Jasa, maka Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkeberatan atas pengumuman pemenang pengadaan berhak untuk mengajukan sanggahan secara tertulis disertai bukti-bukti disertai Pakta Integritas dari penyanggah.

4.6.2

Jaminan Sanggah wajib diberikan oleh peserta pelelangan terhadap sanggahan diajukan oleh peserta pelelangan. Jaminan Sanggah sebagaimana dimaksud, besarnya 2‰ (dua perseribu) dari nilai total HPS atau 2‰ (dua perseribu) dari nilai penawaran atau setinggitingginya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Apabila sanggah ternyata benar, pelaksana Pengadaan wajib mengembalikan Jaminan Sanggah.

4.6.3

Sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 4.6. poin (1) hanya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pengadaan dengan prosedur atau tata cara pengadaan dalam Dokumen Pelelangan/RKS.

4.6.4

Surat sanggahan diajukan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan pemenang (dalam hal ini adalah GM Unit untuk pengadaan di unit) dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Internal (KSPI). Surat sanggahan yang disampaikan kepada yang bukan Pejabat yang Berwenang, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

4.6.5

Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya Pemenang Pengadaan.

4.6.6

Fungsi Pelaksana Pengadaan wajib menyampaikan jawaban atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan. 35 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

4.6.7

Dalam hal sanggahan ditolak oleh Pejabat Yang Berwenang, maka calon Penyedia brang/Jasa dapat mengajukan sanggah banding kepada Direktur Utama, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Internal (KSPI) disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan pengadaan.

4.6.8

Sanggah Banding diajukan kepada Direktur Utama dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggah.

4.6.9

Pengguna Barang/Jasa wajib menyampaikan jawaban atas sanggah banding tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggah banding.

4.6.10 Jawaban sanggah banding dari Pengguna Barang/Jasa bersifat final dan mengikat. 4.6.11 Sanggahan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut : (1)

Apabila pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan/RKS, maka dilakukan pemasukan ulang penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang sama.

(2)

Apabila terjadi rekayasa/persekongkolan antara pihak internal PJB dengan Calon Penyedia Barang/Jasa yang merugikan Calon Penyedia Barang/Jasa lainnya, maka diambil tindakan sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai serta menggugurkan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa yang terlibat dalam rekayasa/persekongkolan tersebut dan memasukkan Calon Penyedia Barang/Jasa tersebut ke dalam Daftar Hitam (Black List) PJB.

Apabila sanggahan ternyata benar, maka dilakukan penilaian kembali atau dilakukan pengumuman pelelangan ulang. 4.6.12 Sanggahan yang disampaikan pihak lain diluar Calon Penyedia Barang/Jasa tidak akan dijawab. 4.6.13 Calon Penyedia Barang/Jasa yang menggunakan pihak lain untuk menyampaikan sanggahan dan/atau mempengaruhi pihak PJB, akan menjadi catatan itikad tidak baik atas Calon Penyedia Barang/Jasa tersebut di DPT. 4.6.14 Sanggah dan Sanggah Banding tidak menghentikan Proses Pengadaan Barang/Jasa. 4.6.15 Sanggah banding yang dinyatakan tidak benar akan menjadi catatan tidak beritikad baik atas kinerja penyanggah di DPT. 4.6.16 Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada, maka kepada yang bersangkutan tidak diikutsertakan pada proses pelelangan dan Jaminan Sanggah dicairkan oleh Perusahaan. Kepada Penyedia tersebut dikenakan Black List selama 1 (satu) tahun. 4.6.17 Peserta lelang yang keberatan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dapat dikenakan Black List selama 2 (dua) tahun dan apabila ternyata mengada-ada maka dikenakan Black List selama 5 (lima) tahun. 4.7

PENUNJUKAN PEMENANG PELELANGAN

4.7.1

Pengguna Barang/Jasa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dengan ketentuan :

4.7.2

(1)

Tidak ada sanggahan atau sanggah banding dari Calon Penyedia Barang/Jasa;

(2)

Sanggahan yang diterima dalam masa sanggah ternyata tidak benar;

(3)

Sanggah banding yang diterima dalam masa sanggah banding ternyata tidak benar;

(4)

Sanggahan yang diterima melewati waktu masa sanggah; atau

(5)

Sanggah banding diterima melewati waktu masa sanggah banding.

Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka 36 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

jaminan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dicairkan dan menjadi milik PJB serta dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List) PJB, dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4.7.3

4.7.4

Apabila Calon Pemenang Pengadaan urutan pertama yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri atau tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Pelelangan/RKS (ITB, RFP atau RFQ), maka penunjukan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa urutan kedua (apabila ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan sebagai berikut : (1)

Penetapan pemenang pengadaan urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa;

(2)

Masa berlaku penawaran dan Jaminan Penawaran Calon Pemenang Pengadaan urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya atau apabila sudah tidak berlaku terlebih dahulu memperpanjang masa berlaku penawaran dan menyerahkan Jaminan Penawaran yang baru.

Apabila Calon Pemenang Pengadaan urutan kedua mengundurkan diri atau tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Pelelangan/RKS (ITB, RFP atau RFQ), maka penunjukan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan kepada Calon Pemenang urutan ketiga (apabila ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan. (1)

Penetapan Pemenang Pengadaan urutan ketiga tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa.

(2)

Masa berlaku penawaran dan Jaminan Penawaran Calon Pemenang Pengadaan urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya atau apabila sudah tidak berlaku terlebih dahulu memperpanjang masa berlaku penawaran dan menyerahkan Jaminan Penawaran yang baru.

4.7.5

Apabila Calon Pemenang Pengadaan urutan ketiga mengundurkan diri, maka Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal.

4.8

PENGADAAN GAGAL DAN PENGADAAN ULANG.

4.8.1

Fungsi Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa melakukan upaya agar pengadaan tidak gagal, dengan melakukan langkah sesuai professional judgement, antara lain negosiasi langsung dengan Calon Penyedia Barang/Jasa peserta pengadaan atau Penunjukan Langsung ke BUMN/Anak Perusahaan PJB/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi PJB/Perusahaan Terafiliasi BUMN.

4.8.2

Dalam hal langkah tersebut tidak dapat dilakukan, maka Fungsi Pelaksana Pengadaan dapat mengajukan justifikasi kepada Value for Money Committee untuk menyatakan Pengadaan Gagal.

4.8.3

Pengadaan Gagal (1)

Pengguna Barang/Jasa menyatakan Pengadaan Gagal, dalam hal: a) Negosiasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan. b) Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. c) Terjadi perubahan rencana kerja dan mengakibatkan perubahan kebutuhan barang/jasa. d) Adanya indikasi kuat terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. e) Adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). f)

Sanggahan dari Calon Penyedia Barang/Jasa ternyata benar.

g) Berdasarkan rekomendasi dari Value for Money Committee atas usulan Fungsi Pelaksana Pengadaan, Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pengawasan, atau Pejabat lain yang terkait. 37 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

h) Akibat adanya penetapan pengadilan.

4.8.4

(2)

Fungsi Pelaksana Pengadaan wajib menyampaikan pemberitahuan Pengadaan Gagal kepada Calon Penyedia Barang/Jasa.

(3)

Setelah ditetapkan Pengadaan Gagal, maka Pejabat Yang Berwenang menugaskan Fungsi Pelaksana Pengadaan untuk melakukan pengadaan ulang, dengan atau tanpa revisi Dokumen Pelelangan/RKS/HPS untuk disesuaikan dengan penyebab Pengadaan Gagal.

(4)

Dalam hal terjadi revisi Dokumen Pelelangan/RKS/HPS, maka revisi Dokumen Pelelangan/RKS dilakukan oleh Fungsi Pelaksana Pengadaan dan revisi HPS dilakukan oleh Fungsi Perencana Pengadaan.

(5)

PJB tidak memberikan ganti rugi kepada Calon Penyedia Barang/Jasa apabila penawarannya ditolak atau pengadaan dinyatakan gagal.

Pengadaan Ulang Apabila Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal oleh Fungsi Pelaksana Pengadaan setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Yang Berwenang dilakukan dengan urutan: (1)

Melakukan Pengadaan Barang/Jasa ulang sesuai tahapan Pengadaan Barang/Jasa dengan atau tanpa mengubah Dokumen Pelelangan/RKS/HPS.

(2)

Penunjukan Langsung ke BUMN/Anak Perusahaan PJB/Anak BUMN/Perusahaan Terafiliasi PJB/Perusahaan Terafiliasi BUMN.

(3)

Dalam hal setelah dilakukan pengadaan sebagaimana dimaksud 4.8.4 (1) dan 4.8.4 (1) masih tetap tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan, maka Pengguna Barang/Jasa memutuskan proses pengadaan dapat dihentikan.

Perusahaan


BAB VI PENUTUP Perubahan atau penambahan atas hal-hal lain yang belum tercakup dalam RKS ini, akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini. Gresik, 14 Juni 2017

PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

1.

2.

RACHMAD LUTFI

FARID EFFENDI

Struktural Pelaksana PBJ Merangkap Anggota

…………………….

Pelaksana PBJ …………………….

3.

TRI WURYANI

Pelaksana PBJ

…………………….


Lampiran 1 RKS No. Tanggal

: : :

Permintaan Penawaran (PP) 0674.RKS/612/UPGRK/2017 14 Juni 2017



: : :

Spesifikasi Barang/Jasa 0674.RKS/612/UPGRK/2017 14 Juni 2017

SPESIFIKASI BARANG/JASA YANG DIMINTAKAN PENAWARAN


Lampiran 3

:

RKS No. Tanggal

: :

Spesifikasi Barang/Jasa yang Ditawarkan 0674.RKS/612/UPGRK/2017 14 Juni 2017

SPESIFIKASI BARANG/JASA YANG DITAWARKAN

NO

NAMA BARANG/JASA

JUMLAH



: : :

Contoh Surat Penawaran 0674.RKS/612/UPGRK/2017 14 Juni 2017

Nomor : Lampiran :

Tanggal…………….........

Kepada TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jalan Harun Tohir No. 1 Gresik Perihal

: Penawaran Administrasi,Teknis dan Harga

Yang bertanda tangan dibawah ini Dalam hal ini diwakili oleh Jabatan dalam perusahaan

: : :

................................................................... A) ................................................................... B) ................................................................... C)

Dengan ini menyatakan : 1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan pengadaan yang berlaku di PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik. 2. Bersedia melaksanakan pekerjaan pengadaan …………….. sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam : a. RKS Nomor : ............................................................................................... Tanggal : ............................................................................................... Tentang : ............................................................................................... b. Berita Acara Penjelasan Nomor : ............................................................................................... Tanggal : ............................................................................................... 3. Penawaran tersebut mengikat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembukaan surat penawaranSampul I dan dapat diperpanjang lagi bila diperlukan. 4. Waktu penyerahan adalah ……. (........................) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan. 5. Harga Penawaran Harga Barang : .............................................................................................. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : .............................................................................................. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah penawaran : ..............................................................................................

6. 7. 8.

(Terbilang : .............................................................................................................................................. ) Rincian penawaran harga setiap Barang, seperti terlampir. Asli Jaminan Penawaran dari Bank .................................................................................................................. Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran Demikian penawaran ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT

........................................ D) ( Nama Jelas ) E) Keterangan : A = Nama dan Alamat Perusahaan B = Nama yang mewakili Perusahaan C = Jabatan yang mewakili Perusahaan D = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00) E = Jabatan


Lampiran 5

:

RKS No. Tanggal

: :

Contoh Daftar Rincian Harga Penawaran 0674.RKS/612/UPGRK/2017 14 Juni 2017

DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN NAMA

No BARANG/JASA

JUMLAH

SATUAN

HARGA SATUAN

JUMLAH (Rp)

WAKTU PENYERAHAN

SUB TOTAL PPN 10% TOTAL HARGA PENAWARAN TERBILANG: Paraf dan Stempel Perusahaan



Kepada

: : :

Contoh Surat Pernyataan 0674.RKS/612/UPGRK/2017 14 Juni 2017

Tanggal ................................................

PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jalan Harun Tohir No.1 Gresik Perihal

:

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

....................................................................................................

Mewakili

:

PT ..............................................................................................

Jabatan

:

....................................................................................................

Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. 0674.RKS/612/UPGRK/2017 dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. 2. 3.

4.

5. 6.

7. 8.

9.

10.

Barang yang akan diserahkan adalah 100% baru, asli (genuine) dan tidak cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi sesuai dengan spesifikasi teknik yang diminta. Barang yang akan disuplai tersebut dijamin dapat berfungsi/beroperasi dengan baik. Bertanggung jawab penuh jika penyerahan Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU dilaksanakan melewati batas waktu levering atau mengalami keterlambatan sehingga tidak dapat dipasang sesuai dengan jadwal overhoul, dengan bersedia barang tidak akan diterima dan tidak akan dibayar oleh PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, kecuali PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik menentukan lain Apabila dalam Masa Garansi, ternyata barang tidak memenuhi fungsi yang dipersyaratkan, atau terdapat cacat/kerusakan karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan/pemasangan dan bukan karena kesalahan operasi, maka kami sanggup untuk memperbaiki atau mengganti part rusak dengan yang baru. Kami dan manajemen perusahaan kami, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya Kami akan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang kami peroleh dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana pekerjaan di PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, seusai peraturan / kebijakan pengamanan informasi yang berlaku di PT PJB. Kami menjamin bahwa pelaksana pekerjaan yang akan ditempatkan tersebut dijamin dapat bekerja dan bersikap profesional. Perusahaan kami yang sedang mengikuti pelelangan ini tidak mempunyai hubungan/sangkut paut dengan perusahaan lain yang sedang bermasalah dengan PT PJB. Apabila data/pernyataan yang kami sampaikan dalam penawaran ternyata ada yang palsu, maka kami bersedia dikenakan sanksi tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan PT PJB selama 4 (empat) tahun. Bertanggung jawab penuh dan sekaligus membebaskan PT PJB dari segala tuntutan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak paten, merek terdaftar, desain, hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. Perusahaan kami tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya. PT ......................................................... Meterai ----------------------------------------------------45 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Jabatan Lampiran 7 RKS No. Tanggal

: : :

Contoh Pakta Integritas 0674.RKS/612/UPGRK/2017 14 Juni 2017

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan : 1. Tidak akan melakukan praktek KKN; 2. Akan melakukan praktek persaingan yang sehat dalam proses pengadaan; 3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan atau praktek persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan; 4. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini; 5. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dengan memperbesar TKDN sesuai ketentuan yang berlaku dan menggunakan produk berstandar; 6. Dalam keadaan tertentu akan mengikutsertakan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil sesuai kompetensi teknis yang dimiliki untuk bagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; 7. Dalam melakukan pengadaan akan selalu berpegang pada konsep ramah lingkungan. 8. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

................. (nama kota), .............. (tanggal) .......... (bulan) ........... (tahun)

Nama Penyedia Barang/Jasa Jabatan

Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00)

Nama


Lampiran 8

:

RKS No. Tanggal

: :

Contoh Surat Pernyataan Menggunakan Dana Sendiri 0674.RKS/612/UPGRK/2017 14 Juni 2017

Tanggal ............................... Kepada PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jalan Harun Tohir No.1 Gresik Perihal

:

Surat Pernyataan Menggunakan Dana Sendiri

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

.........................................................................

Mewakili

:

PT ...................................................................

Jabatan

:

.........................................................................

Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. 0674.RKS/612/UPGRK/2017 dengan ini kami menyatakan bahwa pendanaan yang kami pergunakan dalam pelelangan ini adalah benar-benar menggunakan dana sendiri. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT ........................................ Meterai -------------------------------------Jabatan


Lampiran 9

:

RKS No. Tanggal

: :

Surat Kesepakatan Pembentukan JO 0674.RKS/612/UPGRK/2017 14 Juni 2017

KOP PERUSAHAAN SURAT KESEPAKATAN PEMBENTUKAN JOIN OPERATION Nomor

:

.

Kepada Yth.

:

Tim Pengadaan Barang dan Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Jl. Harun Tohir, Gresik

Perihal

:

Pembentukan Join Operation

Pekerjaan

:

Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, 1.

PT .............................. dengan persentase kemitraan ......%

2.


3.


Sehubungan dengan prakualifikasi untuk seleksi sederhana Pengadaan Tabung Fire Ruang Switchgear & Pengisian Tabung Fire Ruang DAS PLTGU untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, dengan ini menyatakan: 1.

Bahwa kami akan melaksanakan perjanjian untuk membentuk Join Operation yang dimaksud apabila kami dinyatakan lulus proses prakualifikasi untuk seleksi sederhana pekerjaan sebagaimana tersebut di atas.

2.

Bahwa kami telah menentukan ............................ (nama perusahaan mitra utama/leader) dalam hal ini diwakili oleh ....................... (nama direktur utama mitra utama/leader) sebagai mitra utama/leader dari Join Operation ini untuk tujuan penawaran. (apabila berbentuk join operation, maka disebutkan seluruh perusahaannya).

3.

Bahwa seluruh mitra dalam join operation harus bertanggung jawab secara bersama-sama (tanggung renteng) atas pelaksanaan Pekerjaan/kontrak.

4.

Bahwa Join Operation tersebut akan menjadi Join Operation yang sepenuhnya dibentuk untuk tujuan pelaksanaan Pekerjaan/kontrak dimaksud.

5.

Bahwa kami akan melegalkan kesepakatan pembentukan Join Operation ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Notaris, apabila kami ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dalam seleksi sederhana ini.

6.

Bahwa komposisi Join Operation tersebut tidak akan berubah dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan/kontrak tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari PT PJB.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. PT........................... Ttd Nama terang & jabatan

PT.............................. ttd Nama terang & jabatan

PT............................. ttd Nama terang & jabatan 48 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

Lampiran 10

:

RKS No. Tanggal

: :

Contoh Daftar Referensi Pengalaman Pekerjaan 0674.RKS/612/UPGRK/2017 14 Juni 2017

DAFTAR REFERENSI PENGALAMAN/PEKERJAAN SEJENIS

No

URAIAN

DATA TEKNIIK  Jenis/Type  Kapasitas  Dsb

DATA PEMAKAI  Nama Pemakai  Alamat  Kontak Person  Dsb

KONTRAK Nomor  Tanggal  Th Operasi  Dsb

KET


NO

NAMA PERALATAN

Lampiran 11

:

RKS No. Tanggal

: :

JUMLAH

Contoh Daftar Peralatan yang Digunakan 0674.RKS/612/UPGRK/2017 14 Juni 2017

MILIK SENDIRI

SEWA


Lampiran 12 PP No. Tanggal

: : :

Ketentuan Black list 0674.RKS/612/UPGRK/2017 14 Juni 2017

KETENTUAN BLACK LIST Hal-hal yang dapat menyebabkan Penyedia masuk dalam black list atau daftar hitam perusahaan adalah: Selama 6 bulan 1) 2) 3)

Tidak memperbaharui persyaratan sebagai Penyedia yang telah habis masa berlakunya lebih dari 1 bulan. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional. Penyedia yang terdaftar dalam DPP, tidak memberikan respon atau merespon dengan alasan yang tidak profesional pada saat diundang untuk mengikuti Pelelangan selama 3 (tiga) kali tidak berturut-turut.

Selama 12 bulan 1) Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan. 2) Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada. 3) Peserta yang lulus kualifikasi dan diundang untuk memasukkan penawaran namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran. 4) Peserta Pengadaan menyatakan tidak mampu melaksanakan pengadaan sesuai Dokumen Pengadaan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya. Selama 24 bulan 1) Pelanggaran keempat dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan. 2) Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (duabelas) bulan. 3) Melakukan kecurangan pada saat pengumuman lelang, misalnya dengan menghalangi tersebarnya pengumuman. 4) Melakukan kecurangan dalam proses pelelangan, termasuk melakukan persekongkolan (konspirasi) dengan pihak lain atau menghalang-halangi pihak lain terlibat dalam pengadaan. 5) berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan/Pelaksana Pengadaan/Pejabat yang Berwenang dalam bentuk dan cara apapun,baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan. 6) Memalsukan persyaratan sebagai Penyedia. 7) Peserta lelang yang berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan/atau kepengurusan,sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan orang lain. 51 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

8)

9) 10) 11)

12) 13) 14)

Peserta lelang yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut benar. Penyedia memalsukan data tingkat komponen dalam negeri atau Standarisasi Produk. Tidak mengutamakan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi Kecil sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak. Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang profesional. Penyedia Barang yang lalai/tidak bersedia memperbaiki cacat mutu/kerusakan karena mutu pada masa pemeliharaan/garansi. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan spesialis kepada yang bukan spesialis Penyedia barang/jasa lalai atau tidak menyelesaikan kontrak, atau lalai tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak sehingga dikenai sanksi pemutusan kontrak.

Selama 60 bulan 1) Pelanggaran kelima dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan 2) Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (dua belas) bulan. 3) Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 24 (dua puluh empat) bulan. 4) Calon Pemenang dan 2 (dua) Pemenang Cadangan melakukan penipuan atau pemalsuan informasi kualifikasi, maupun pemalsuan dokumen-dokumen kelengkapan penawaran. 5) Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang I/II/III atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang tidak profesional. 6) Peserta lelang yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut tidak benar atau mengada-ada 7) Penyedia melanggar Hak Kekayaan Intelektual. 8) Mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. Ketentuan Black List diatas tidak berlaku apabila: (1)

Kesalahan, kelalaian Penyedia disebabkan oleh Perusahaan.

(2)

Bertentangan dengan Keputusan Pengadilan.


Lampiran 13 PP No. Tanggal

: : :

Ketentuan Jaminan Tunai 0674.RKS/612/UPGRK/2017 14 Juni 2017

PROSEDUR ATAS JAMINAN PENGADAAN BARANG /JASA BERBENTUK TUNAI : 1. PENERIMAAN JAMINAN BERBENTUK TUNAI : a. Supplier/Pihak Ketiga melakukan transfer ke kas perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali Kantor Pusat : Atas Nama : PT PJB Nomor.Rekening : 00 4879 6415 Bank : BNI Cabang Gubernur Suryo Jl. Gubernur Suryo No. 36 Surabaya Untuk Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, dan Jaminan Sanggah. b. Unit dan SPA mengirim pemberitahuan penerimaan jaminan pengadaan barang/jasa berbentuk tunai ke PJB Kantor Pusat cq. Subdit Keuangan, dengan rincian sesuai format dibawah ini dan dilampiri bukti transfer dari Supplier/Pihak Ketiga :

NO.

JENIS JAMINAN

1.

Jaminan Penawaran

2.

Jaminan Uang Muka

3.

Jaminan Pelaksanaan

4.

Jaminan Pemeliharaan

5.

Jaminan Sanggah

NILAI

NAMA SUPPLIER

NO. KONTRAK

JATUH TEMPO

Jumlah Total c. Jurnal atas transaksi tersebut diatas : Debet 100602102 ( Bank ) Kredit 400209904 /subledger ( Jaminan Tender ) /JMPNW - Jaminan Penawaran /JMUMK - Jaminan Uang Muka /JMPLK - Jaminan Pelaksanaan /JMHAR - Jaminan Pemeliharaan /JMSGH - Jaminan Sanggah

xxx xxx

2. PENGEMBALIAN/PENARIKAN JAMINAN BERBENTUK TUNAI :


a. Unit dan SPA mengirim permintaan pengembalian/penarikan jaminan berbentuk tunai ke PJB Kantor Pusat cq. Subdit Keuangan, dengan rincian format dibawah ini dan dilampiri copy bukti transfer dari Supplier/Pihak Ketiga :

NO.

JENIS JAMINAN

1.

Jaminan Penawaran

2.

Jaminan Uang Muka

3.

Jaminan Pelaksanaan

4.


5.

Jaminan Sanggah

NILAI

NAMA SUPPLIER

NO. REKENING

NAMA BANK

Jumlah Total

b. Subdit Keuangan melakukan transfer pengembalian/penarikan jaminan berbentuk tunai ke Supplier/Pihak Ketiga, sesuai surat permintaan dari Unit / SPA. c. Jurnal atas transaksi tersebut diatas : Debet 400209904/subledger ( Jaminan Tender ) /JMPNW - Jaminan Penawaran /JMUMK - Jaminan Uang Muka /JMPLK - Jaminan Pelaksanaan /JMHAR - Jaminan Pemeliharaan /JMSGH - Jaminan Sanggah Kredit 100602102 ( Bank )

xxx

xxx

3. PENCAIRAN JAMINAN BERBENTUK TUNAI : a. Unit atau SPA mengirim pemberitahuan pencairan jaminan berbentuk tunai ke PJB Kantor Pusat cq. Subdit Keuangan, dengan rincian format dibawah ini dan dilampiri bukti pendukung yang menyatakan bahwa Supplier/Pihak Ketiga wanprestasi dan jaminan berbentuk tunai menjadi hak milik PT PJB :

NO.

JENIS JAMINAN

1.

Jaminan Penawaran

2.

Jaminan Uang Muka

NILAI

NAMA SUPPLIER

NO. KONTRAK

JATUH TEMPO


NO.

JENIS JAMINAN

3.

Jaminan Pelaksanaan

4.


5.

Jaminan Sanggah

NILAI

NAMA SUPPLIER

NO. KONTRAK

JATUH TEMPO

Jumlah Total

b. Subdit Keuangan melakukan pencairan dipindah bukukan ke Bank Operasional.

jaminan pengadaan berbentuk tunai dan

c. Jurnal atas transaksi tersebut diatas: Debet 400209904/subledger ( Jaminan Tender ) /JMPNW - Jaminan Penawaran /JMUMK - Jaminan Uang Muka /JMPLK - Jaminan Pelaksanaan /JMHAR - Jaminan Pemeliharaan /JMSGH - Jaminan Sanggah Kredit 100602102 ( Bank ) Debet 100602201 ( Bank OPR) Kredit SDKEU K106 ( Pendapatan )

xxx

xxx xxx xxx


Lampiran 14

:

PP No. Tanggal

: :

Contoh Surat Permohonan Calon Penyedia Barang/Jasa 0674.RKS/612/UPGRK/2017 14 Juni 2017

KOP PERUSAHAAN

Nomor

…………………,…………..20..

:

Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal

Kepada

: Permohonan Calon Yth. PT Pembangkitan Jawa Bali

Penyedia Barang/Jasa

Di ................

Dengan Hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Direksi/Pimpinan : Nama perusahaan

: ……………………….

Alamat Perusahaan

: ……………………….

No. / tanggal SBU

: ……………………, diterbitkan oleh………………

mengajukan permohonan untuk dapat dicatat sebagai Calon Penyedia Barang/Jasa di PT Pembangkitan Jawa Bali , atas perusahaan kami yang tercantum dalam rekanan anggota Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai berikut: Bidang usaha

:…………………….

Klasifikasi sub bidang : …………………… Kualifikasi

: ……………………

Bersama ini kami lampirkan data lengkap perusahaan terakhir. Demikianlah permohonan kami dan apabila kami memberikan keterangan yang tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi black list dan dituntut di muka Pengadilan Negeri.

Pemohon, Meterai Rp. 6000,-

Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan,

Tanda Tangan dan cap Perusahaan


Lampiran 15

:

PP No. Tanggal

: :

Contoh Surat Pernyataan Calon Penyedia (Bermeterai) 0674.RKS/612/UPGRK/2017 14 Juni 2017

SURAT PERNYATAAN CALON PENYEDIA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

__________[nama wakil sah jika badan usaha/Kemitraan. Jika bukan badan usaha maka nama perorangan]

Jabatan

:

__________[jika perorangan maka cukup diberi tanda ”-”]

Bertindak untuk dan atas nama

:

PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Perorangan ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Alamat

:

__________

Telepon/Fax

:

__________

Email

:

__________

No Identitas

:

____________[jika perorangan]

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak [jika perorangan] berdasarkan Surat __________[sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya. Jika Kemitraan maka Surat dimaksud adalah Perjanjian Kemitraan.]; 2. Saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [pilih salah satu] tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usaha saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [pilih salah satu] tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan; 3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan.; 4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini. 5. Saya, badan usaha yang saya wakili, salah satu dan atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili, [jika perorangan cukup saya] tidak sedang dalam sanksi Black List oleh Institusi Pemerintah/BUMN/BUMD/BLU. 6. Data-data saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [pilih salah satu] adalah sebagai berikut:


A. Data Administrasi 1. Umum 1. 2. 3.

4.

5.

Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Kemitraan/ [pilih yang sesuai] Status [tidak diisi jika Kemitraan/perorangan]

:

__________

:

Pusat

Alamat [jika perorangan Alamat Rumah]

:

__________

No. Telepon

:

__________

No. Fax

:

__________

E-Mail

:

__________

Alamat Kantor Pusat No. Telepon No. Fax

: : :

E-Mail

:

Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) [jika perorangan]

:

Cabang

[diisi jika Peserta Pengadaan adalah cabang perusahan/bukan perusahaan pusatnya.] __________

B. Izin Usaha No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP*

:

____________________ Tanggal __________

Masa berlaku izin usaha

:

__________

:

__________

Instansi pemberi izin usaha * Pilih yang sesuai

C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] No. Surat Izin

:

____________________ Tanggal __________

Masa berlaku izin usaha

:

__________

Instansi pemberi izin usaha

:

__________

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1.

Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi a. Nomor Akta

2.

:

__________

b. Tanggal

:

__________

c. Nama Notaris

:

__________

a. Nomor Akta

:

__________

b. Tanggal

:

__________

Akta Perubahan Terakhir


c. Nama Notaris

:

__________

E. Pengurus [tidak diisi jika perorangan] 1. Komisaris (untuk PT) No.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan No.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

F. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) [tidak diisi jika perorangan] No.

Nama

No. KTP

Alamat

Persentase

2. Pajak 1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir 3. Laporan bulanan tiga bulan terakhir a. PPh Psl 21 b. PPh Psl 23 c. PPh Psl 25/29 d. PPN 4. Surat Keterangan Fiskal [sebagai pengganti 2. Dan 3.]

: :

__________ Nomor ________/Tanggal________

: : : :

Nomor Nomor Nomor Nomor

:

Nomor ________/Tanggal________

________/Tanggal________ ________/Tanggal________ ________/Tanggal________ ________/Tanggal________

G. Data Pengalaman Perusahaan

No.

1

Nama Paket Pengadaan Barang

Bidang/ Sub Bidang Pengadaan

2

3

Pemberi Tugas Lokasi

4

Kontrak *)

Tanggal Selesai Menurut

Nama

Alamat/ Telepon

No / Tanggal

Nilai

Kontrak

BA. Serah Terima

5

6

7

8

9

10


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika pada kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi, yaitu dimasukkan dalam daftar hitam, dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__ PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Perorangan __________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [rekatkan materai Rp 6.000,bubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan] (nama lengkap wakil sah/PenyediaPerorangan) [jabatan jika badan usaha] [Untuk Kemitraan:] Untuk dan atas nama setiap anggota Kemitraan: [setiap anggota Kemitraan harus menandatangani dengan cap perusahaan, dan cukup dengan 1 (satu) materai Rp 6.000,- untuk semua anggota]


2017

Recommend Documents