2017

rtin

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 65/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG DESA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SENIN, 18 SEPTEMBER 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 65/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa [Pasal 50 ayat (1) huruf b frasa sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun] terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Sukirno ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Senin, 18 September 2017, Pukul 11.04 – 11.38 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Maria Farida Indrati 2) Suhartoyo 3) Wahiduddin Adams Ery Satria Pamungkas

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Sukirno

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.04 WIB 1.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Sidang dalam Perkara Nomor 65/PUU-XV/2017 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Hari ini akan dilakukan sidang pendahuluan pertama Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, khususnya Pasal 50 ayat (1) huruf b frasa sampai dengan 42 tahun. Untuk pertama kalinya, saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di dalam sidang ini. Silakan.

2.

PEMOHON: SUKIRNO Bismillahirrahmaanirrahiim. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon Perkara Nomor 65/PUU-XV/2017, Sukirno, langsung sebagai Prinsipal Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih. Karena ini Permohonan pada Sidang Pendahuluan, maka saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan apa yang dimohonkan di dalam sidang ini. Silakan.

4.

PEMOHON: SUKIRNO Baik. Pokok-pokok Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Pemohon muliakan. Perkenankanlah Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon dalam pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sepanjang frasa sampai dengan 42 tahun sebagai berikut. Pertama. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Mahkamah diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1

Kedua. Menurut Pasal 50 ayat (1) undang … maaf, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 beserta penjelasannya dan yurisprudensinya putusan Mahkamah sebelumnya, yakni Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 memohon pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah memenuhi lima kriteria yang secara lengkap telah terurai dalam Permohonan. Pemohon merasa hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan akta kelahiran, Pemohon lahir tanggal 19 September 1974 atau kini telah berusia 42 tahun 11 bulan, sehingga berdasarkan Pasal 50 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kesempatan Pemohon untuk ikut serta memajukan tempat tinggal Pemohon dengan menjadi perangkat desa, meskipun Pemohon telah memenuhi syarat yang bersifat umum dan khusus, serta dedikasi dan prestasi yang menunjang untuk menjadi calon perangkat desa menjadi tertutup atau dibatasi. Oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam Pengujian Pasal 50 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga. Pasal 50 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengekang dan memberi pembatasan, serta tidak memberi kesempatan yang sama kepada Pemohon yang masih dalam usia produktif dan berniat, serta ingin berkarya menjadi perangkat desa akibat persyaratan menjadi perangkat desa harus berusia sampai dengan 42 tahun. Mempertimbangkan perspektif batas kecakapan atau kemampuan fisik dan psikis yang dibutuhkan untuk menjadi perangkat desa memang haruslah diatur dan dipersyaratkan. Mengingat pekerjaan sebagai perangkat desa diharuskan dapat menjamin kualitas pelayanan kepada warga negara dan/atau penduduk sebagai tujuan yang mulia. Sebagai perangkat yang bertugas untuk mempersiapkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam membantu kerja-kerja kepala desa, maka layak diatur mengenai batas usia untuk menjabat sebagai perangkat desa. Namun, batas usia yang dimaksud seharusnya dimaknai dengan batasan kondisi seseorang yang memasuki usia yang kurang atau tidak cakap lagi dalam memberikan pelayanan, sehingga harus berhenti dari pekerjaan atau profesinya. Perlu Pemohon sampaikan, penyelenggaraan administrasi pemerintah ... pemerintahan desa merupakan kegiatan yang berfungsi serta bertugas melakukan pelayanan publik serta administrasi yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Kegiatan tersebut serupa dengan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat administrasi yang dimaksud Pasal 1 angka 5 dan 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, 2

yang pembatasan usia ditetapkan pada 58 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 90 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara spesifik atau tidak mengatur parameter khusus mengenai suatu ketentuan tentang batasan usia maksimal seseorang untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, namun setidaknya pembentuk undangundang tidak secara serampangan menafsirkan dan menuangkan perbedaan batasan usia maksimal penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya, atau yang di bawah dengan yang di atasnya. Secara filosofis, tidak ada alasan untuk membeda-bedakan batasan usia maksimal penyelenggara administrasi pemerintahan yang satu dengan yang lainnya atau yang di bawahnya dengan yang di atasnya. Justru sebaliknya, pemerintah dalam hal ini pembuat undangundang harus membuka berbagai kemungkinan bagi warga negara untuk dapat bekerja, termasuk bekerja dalam urusan pembantuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Secara sosiologis, realita menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja dengan mendasarkan pada sistem pengelompokan usia bagi warga negaranya, terlebih pada situasi bonus demografi saat ini hingga 20 sampai 30 tahun ke depan. Secara yuridis, pembatasan usia maksimal seseorang untuk mencalonkan atau mendaftarkan diri sebagai penyelenggara suatu profesi tertentu dilakukan haruslah wajar dan masuk akal, tanpa menghilangkan kewajiban konstitusional pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi warga negara. Atas alasan-alasan Pemohon tersebut, maka Pemohon mohon pada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Menyatakan, pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, frasa sampai dengan 42 tahun dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya. Demikian Permohonan ini Pemohon sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 5.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, waalaikumsalam wr. wb. 3

Ya, Permohonannya cukup jelas, ya, dan juga pemaparannya cukup jelas. Permasalahannya adalah apakah Pemohon memiliki legal standing untuk Permohonan ini. Tadi dikatakan usianya sudah 42 tahun lebih, ya, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk menjadi pejabat yang dimohonkan ini. 6.

PEMOHON: SUKIRNO Betul.

7.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Tapi juga dikatakan bahwa masalah hak ini adalah merupakan suatu kebijakan terbuka untuk umum. Nah, tapi di dalam kesimpulannya, petitumnya, Anda mengatakan frasa sampai dengan 42 tahun pada Pasal 50 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Untuk petitumnya, itu petitum yang kedua dan yang ketiga, itu digabung saja. Tidak mempunyai kekuatan hukum ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permasalahannya adalah perlu dijelaskan lebih lanjut mengapa pasal itu bertentangan dengan konstitusi? Karena pasal itu menyatakan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan antara lain, (b) berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Nah, sedangkan petitumnya dinyatakan pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi batasannya apa? Apa enggak ada batasannya? Ya, kan. Kalau 42 tahun itu batasan, kemudian dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka berapa tahun yang layak? Dan itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Itu harus diberikan suatu alasan kenapa 42 tahun itu bertentangan, tapi batasannya enggak ada, kalau di sini enggak ada batasannya. Jadi nanti kalau apa ... saya sudah apa ... pensiun dari sini, gitu, saya pulang ke desa saya, saya mau jadi perangkat desa, gitu, padahal saya usianya sudah 68 tahun, gitu. Apakah itu enggak bertentangan dengan UndangUndang Dasar? Begitu. Nah, ini yang harus lebih jelas lagi kenapa, gitu, dan ini juga harus dilihat berapa sih usia pensiun pegawai negeri atau berapa usia kepala desa, dan itu harus dilihat perbedaannya. Tetapi tadi dikatakan juga bahwa kalau ini merupakan suatu kewenangan yang terbuka, tentu memang para pembentuk undang-undang yang berhak menentukan itu. 4

Tapi bahwa … karena Pemohon menginginkan bahwa pasal ini bisa disesuaikan dengan usia Pemohon, maka di situ harus dirumuskan dengan jelas bahwa apa sih yang menjadi landasan sehingga pasal ini harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi kalau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja, berarti enggak ada usia pensiunnya, ya kan? 20 tahun usianya boleh, tapi sampai batas berapa, enggak ada. Nah, jadi di sini juga harus ditentukan bahwa kalau ini dikaitkan bertentangan, terus yang enggak bertentangan dengan konstitusi itu usia berapa tahun, gitu, ya. Itu dari saya, saya mohon mungkin dari Yang Mulia Pak Wahiduddin. 8.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Terima kasih, Prof. Maria. Pemohon, mudah-mudahan ... memang sudah mencoba, ya, ketika menyusun Permohonannya, sistematikanya, sudah melihat atau memedomani dalam hukum acara di MK, kemudian contoh-contoh juga kan sudah, ya, hanya tentu bagaimana diuraikan menjadi lebih lengkap kalau terkait dengan pertama kewenangan MK. Itu kan di halaman 2 sudah menggambarkan apa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili tingkat pertama dan terakhir sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga di Undang-Undang MK. Kemudian, kedudukan hukumnya, Saudara perorangan WNI, ya, B, C, D, yang jelas up [Sic!] adalah warga negara Indonesia. Kemudian di putusan MK sudah menjelaskan parameter kerugian konstitusional, ya, sudah digambarkan. Kemudian Saudara menggambarkan juga bahwa hak konstitusi yang oleh Undang-Undang Dasar di halaman 3 sudah digambarkan, lalu lebih lengkapnya itu kerugian konstitusional terkait dengan pasal yang diuji Pasal 50 ayat (1) huruf b mengenai perangkat desa yang dimaksud itu adalah berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Jadi, Saudara menyatakan akta kelahiran Saudara itu tahun 1974, ya?

9.


10.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Sehingga sekarang sudah lewat 42 tahun 10 bulan sehingga melampaui batas maksimal syarat yang ditentukan di Pasal 50 ini, ya. Coba nanti Saudara juga cantumkan syarat lain Saudara sudah terpenuhi, ya, misalnya sudah pendidikan paling rendah sekolah menengah umum. Saudara sebutkan, sebab kalau hanya ini saja, syarat 5

lainnya ini, Saudara sudah tidak hanya terkena dengan syarat yang B saja, ya, di sini kan tidak dijelaskan Saudara berpendidikan apa, kemudian terdaftar sebagai penduduk, di sini satu tahun sebelum pendaftaran, kemudian syarat lain yang ditetapkan oleh perda padahal di sana Perda di Kabupaten Cilacap, ya, mungkin ya? 11.


12.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Nah, apakah ada syarat-syarat itu, Saudara memenuhi sebetulnya, tinggal syarat ini. Nah, coba nanti di ... enggak usah dijawab, ya, nanti dijelaskan saja sehingga Saudara mengatakan pasal atau ketentuan ini yang merugikan hak Saudara, yang lain Saudara sudah memenuhi persyaratan, baik yang terkait dengan pendidikan, domisili. Lalu bahkan di syarat-syarat yang lebih rinci di perda kabupaten itu, Saudara memenuhi persyaratan. Sehingga Nampak apa … fokus kerugian konstitusional Saudara itu terkait dengan batas maksimal. Saudara di sini sudah menguraikan memang, coba bahwa ini terkait dengan alasan bahwa usia produktif itu menurut BPS, itu sampai dengan 64 tahun, ya. Nah, lalu Saudara menggambarkan bahwa ini tidak harmonis dengan persyaratan-persyaratan yang lain, tapi Saudara tidak uraikan. Bisa dibandingkan syarat-syarat yang lain itu, ya, berpedoman pada hak dan kemudian batas usia produktif. Saudara mengatakan tidak harmonis dengan peraturan yang lain. Nah, tapi Saudara tidak sebutkan peraturan di mana itu. Misalnya, tidak perlu diberi batasan usia maksimal, ya. Karena Saudara di sini mengatakan batas usia maksimal produktif, itu menurut BPS, ya 64 tahun. Kemudian di syarat-syarat yang lain di … yang kira-kira sebanding dengan tugas-tugas perangkat desa, itu nanti ya tidak perlu dibatasi. Atau Saudara bisa membatasi, sehingga nanti berpengaruh di petitum. Ya ini supaya untuk apa … meyakinkan Majelis nanti melihat Permohonan ini. Kemudian, ya Saudara menyebutkan juga pejabat administrasi. Nah, kemudian terkait dengan lapangan pekerjaan, ya. Secara sosiologis, ini lapangan pekerjaan kan tidak banyak, maka dengan adanya batasan itu lalu mempersempit orang untuk memasuki bidang pekerjaan tertentu, terutama terkait dengan perangkat desa. Ya, kan Saudara sebutkan di sini di halaman 6, kan ya. Belum mampu menyediakan lapangan kerja. Kemudian hal lain, nah itu alasan-alasan yang Saudara sebutkan, ya. Kemudian di petitum ya, Saudara meminta untuk dikabulkan seluruhnya. Nah, tadi Prof. Maria menyampaikan juga kalau teknisnya nanti, ya, ini langsung saja, tidak … atau bertentangan dengan Undang6

Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam satu apa … angka saja, ya, karena format selama ini begitu. Kalau dulu, ya, dipisahkan, bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945. Kemudian yang berikutnya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, nanti diinikan. Apakah ini Saudara sudah firm betul bahwa ini sampai batasnya saja, tidak perlu. Sehingga pokoknya 20 tahun, ya, sampai dengan, ya, tidak terbatas. Ya, atau Saudara punya ingin batasan, terserah. Saudara sudah membandingkan dengan kepala desa. Wong kepala desanya saja diangkat 25, ya enggak ada batasnya, masa perangkatnya tidak. Kalau di dalam pasal dan batang tubuhnya, dan/atau penjelasannya juga, ya, tidak ada, mengapa sampai batas maksimal 42 itu. Saudara sudah singgung juga sedikit bahwa di sini, itu bisa juga open legal policy. Tapi Saudara menguraikan tadi bahwa usia produktif, kemudian ini pekerjaan masih ya … terbatas, mengapa harus dibatasbatasi. Dan ini adalah hak warga untuk mengabdi kepada desanya. Nah, coba nanti dipertajam termasuk Saudara tadi … sekadar untuk informasi tentu, ya. Menggambarkan ini tidak harmonis dengan peraturan yang lain terkait dengan usia-usia. Mana sebutkan contoh-contoh yang dekat dengan desa. Misalnya mohon maaf, misalnya apa … pegawai kelurahan. Meskipun pegawai kelurahan itu adalah aparatur sipil negara, ya, PNS. Kalau di sini, Saudara tidak menyebutkan, misalnya ya ini tidak PNS. Dan apa lagi kalau Saudara punya data misalnya, dari 75.000 desa kan lebih. Saudara punya data sebetulnya atau Saudara punya data bahwa desadesa yang perangkat desanya itu lebih apa … lanjut usianya, ternyata ulama, begitu kan, usia lanjut, masih aktif, begitu kan ya. Bukan ulama dalam artian … usia lanjut, masih aktif, sehingga enggak perlu dibatasbatasi, kenapa batas 42. Atau Saudara mengatakan batasnya janganlah 42, misalnya berapa. Ya, cobalah diuraikan betul sehingga komprehensif alasanalasan Saudara. Di sini pokok-pokoknya sudah ada, tapi tidak tajam, hanya muatan ini, ini, ini, tapi tidak dielaborasi alasan filosofisnya, yuridisnya, sosiologisnya, alasan ketenagakerjaannya, alasan efektifitasnya. Nah, ini coba diuraikan lebih lanjut. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih. 13.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih. Yang Mulia Pak Suhartoyo.

14.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, terima kasih, Yang Mulia Bu Prof. Maria. Pak Sukirno, ya?

7

15.

PEMOHON: SUKIRNO Ya.

16.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Memang sebelumnya sudah ... apa ... sudah honor atau gimana? Sudah magang?

17.

PEMOHON: SUKIRNO Belum.

18.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Belum. Memang di sana diangkat, apa dipilih? Diangkat kan kalau perangkat?

19.

PEMOHON: SUKIRNO Lewat penjaringan dan penyaringan.

20.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, tapi enggak dipilih (...)

21.

PEMOHON: SUKIRNO Tidak dipilih.

22.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Enggak. Kalau kepala desa, masih dipilih?

23.

PEMOHON: SUKIRNO Masih dipilih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tersebut.

24.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, tapi kan masa jabatannya terbatas? Cuma dua kali atau tiga kali dalam enam tahun. Tiga kali?

8

25.

PEMOHON: SUKIRNO Tiga kali. Yang awalnya dua kali. Dengan berlakunya undangundang (...)

26.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Berarti 18 ... dan belum tentu enam tahun pertama, kemudian yang kedua kepilih, kan?

27.


28.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau Bapak, kan start usia berapa itu?

29.

PEMOHON: SUKIRNO 43, besok, 19 September.

30.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 43. Bukan, dari usia 20 (...)

31.

PEMOHON: SUKIRNO 20.

32.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 20, ya? Minimalnya berapa?

33.

PEMOHON: SUKIRNO Minimal 20 tahun.

34.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 20. Kalau kemudian tidak dibatasi seperti yang disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya tadi, lah nanti apa orang sudah tua-tua juga boleh diangkat, ya, kan?

9

35.


36.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau Bapak mungkin 42 lewat 10 bulan masih gagah. Yang sudah seperti kami ini, nanti pensiunan Hakim MK minta diberi di sana gimana, umur sudah 60 lebih karena undang-undang tidak melarang, ya, kan?

37.


38.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu harus dipikirkan, Mas. Apakah hanya karena kepentingan Mas Kirno saja, kemudian undang-undang harus diubah? Sementara, undangundang kan untuk kepentingan orang banyak. Karena boleh Anda punya penelitian skema bahwa usia produktivitas itu ... produktif itu di usia 40 sampai 64 misalnya, ya, kan?

39.


40.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi, kan kemudian bukan berarti yang umur 20 sampai 40 kemudian tidak produktif, kan? Padahal, yang sebenarnya mungkin dalam kepentingan-kepentingan apa dulu? Karena kalau untuk perangkat itu, Pak Kirno karena saya juga orang desa, itu justru yang diperlukan adalah lebih kepada ... apa ya ... ya, saya bukan membandingkan. Tapi kalau kita boleh membedakan sedikit, kan justru mobilitasnya lebih banyak menggunakan fisik toh kalau perangkat di ... di perangkat itu? Bukan semata-mata administrasi, kan? Ya, enggak, coba? Karena ... apa ... wilayah hukumnya itu, wilayah kerjanya itu, kan satu desa itu kan beberapa dusun, ya, kan?

41.


10

42.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kemudian, itu lebih kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya koordinasi dengan kepala-kepala dusun, dengan ... apa itu ... lebih sering mungkin turun ke kampung-kampung, ke desa ... ke dusundusun. Kalau di Cilacap, saya enggak tahu. Kalau di tempat saya, di Yogja itu, ya, dusun. Dusun membawahi beberapa RT, RW, kan ... ya, kan?

43.


44.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu ... itu. Tapi kalau di Cilacap, saya kira sama, ya. Nah, kalau perangkat desa itu tidak an sich hanya di ruangan ... hanya mengetik saja, ya, Pak? Banyak menggunakan kegiatan ... ya, artinya Pak Kirno boleh mengatakan bahwa usia 40 sekian sampai dengan 64 adalah usia produktif, itu dalam kategori yang general. Tetapi kalau untuk diaplikasikan untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan banyak kebutuhan-kebutuhan sifatnya kebugaran fisik, keprimaan, itu di usia 20, sampai usia 45, 50, seperti rentangnya Pak Kirno ini masih bisalah. Tapi kalau tidak dibatasi seperti disampaikan Hakim yang sebelumnya, Para Yang Mulia tadi, bagaimana kalau yang tidak dibatasi? Boleh umur 55 pun mempunyai chance yang diangkat jadi kepala ... jadi perangkat itu kan. Ya, Pak Kirno, saya yakin kalau di kampung itu .... bahkan bisa dikatakan yang namanya perangkat itu kerjanya bisa 24 jam lho.

45.


46.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, kan?

47.


48.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Apa Bapak ... ya, kalau Pak Kirno masih gagah, ya, mungkin. Tapi kalau yang sudah nanti di atas kayak kami-kami ini, apa ya sanggup 11

suruh standby ... standby sampai 24 jam? Sementara, kami juga punya hak konstitusional untuk diangkat karena enggak ada batas. Itu tadi lho, reasoning bahwa kenapa Bapak minta, terus tidak dibatasi? Kalau ini dilepas sepeti petitum yang Bapak minta, berarti di-lost-kan, ini dilepas 20 tahun, sampai orang mau meninggal, boleh punya hak untuk diangkat. Nah, itu lho. Pak Kirno mesti harus ... atau kepentingankepentingan itu harus dilindungi juga. Jangan karena Pak Kirno terhambat sudah lebih 10 bulan, tapi bagaimana efektivitas untuk membangun desa itu nanti kalua diisi orang- orang yang usianya sudah tidak … apa … sesuai dengan kebutuhan. Jadi, konteks produktivitas usia itu tidak tepat kalau dibandingkan antara yang secara general yang Bapak punya dengan apa yang dibutuhkan di kampung itu. Karena saya tahu persis itu, kalau perangkat desa itu 24 jam itu harus standby, kadang-kadang kan koordinasi, kadang-kadang ada kejadian-kejadian di desa itu harus … tahulah, Pak Kirno itu, jangan … sama-sama kita orang dari desa. Itu saja barangkali tambahan dari saya. Ya, kalau yang lain sih klir ya, Permohonan Bapak itu sederhana dan gampang dipahami. Cuma, persoalan yang mengganjal pasti di situ. Kok frasa sampai dengan 42, kalau diminta bertentangan, berarti kan harus hapus dari undangundang itu ini. Nah, kemudian … berarti kan orang … sepanjang orang itu belum meninggal, dalam keadaan sehat yang penting, umur berapa pun masih punya hak untuk berkompetisi untuk diangkat. Gitu lho, ya, Pak, Pak Kirno mesti harus pertimbangkan. Tapi, sekali lagi memag kalau soal angka-angka itu, apakah Mahkamah Konstitusi juga punya kewenangan untuk menjangkau itu karena Bapak juga mesti nanti coba membaca referensi yang ada di MK, putusan-putusan. Apakah MK pernah memutus soal usia-usia seperti itu? Tapi … kalau ada, Pak Kirno boleh itu di … apa … dijadikan rujukan, di perbaikan nanti dimasukkan. Nah, kalau tidak, tadi seperti yang disampaikan Bapak juga bahwa sudah ada ini menjadi wilayah-wilayah pembentuk undang-undang atau apa kan, Bapak kelihatannya sederhana dari Cilacap, tapi Permohonan ini sudah straight, malah lebih kayak orang yang … membuat itu orang yang berpengalaman beracara di MK ini, atau ada teman diskusian, gitu? 49.

PEMOHON: SUKIRNO Ada, Pak.

50.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ada, kan. Ini Bapak sarjana mana? S.S. itu apa?

12

51.

PEMOHON: SUKIRNO Sarjana Biologi, Pak.

52.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Biologi di?

53.

PEMOHON: SUKIRNO Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto.

54.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, Purwokerto. Yalah. Ini kalau saya membaca substansi dari Permohonan Bapak, ini adalah orang yang … dibuat oleh orang yang sudah tahu … apa … runutan-runutan dan substansi-substansi yang mendasar-mendasar yang esensial, sehingga tidak … apa … tidak redundant dan langsung pada pokok-pokok persoalan yang … Itu saja, Pak Kirno. Terima kasih, Yang Mulia.

55.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Jadi, itu tadi semua yang harus dilakukan. Karena kami, Hakim Panel, itu diwajibkan untuk memberikan nasihat terhadap permohonan yang diajukan pada pemeriksaan pertama. Oleh karena itu, kalau Bapak akan melanjutkan ini, maka diberikan waktu dua minggu, ya. Karena tanggal 1 itu hari Senin, maka 1 Oktober … maka permohonan Bapak harus diserahkan pada hari Senin, 2 Oktober 2017, pukul 10.00 pagi. Itu diajukan tidak dalam sidang ya, Pak. Jadi, boleh dikirimkan saja, nanti kalau sudah permohonan perbaikan itu kita terima, baru diagendakan hari sidang berikutnya. Jadi, dua minggu itu, Senin, tanggal 2 Oktober 2017, pukul 10.00 pagi, perbaikan permohonannya sudah harus sampai di sini, kalau Bapak akan mengajukan perbaikan permohonan. Tapi kalau tadi melihat bagaimana posisinya kalau mengenai petitum tadi, batasan waktu, tahunnya berapa, kalau Bapak bisa memberikan satu contoh, kira-kira yang paling layak itu sampai berapa tahun begitu, dengan suatu argumentasi yang memenuhi syarat, maka bisa diajukan, gitu. Ya, Pak? Ada yang akan disampaikan kembali sebelumnya?

56.

PEMOHON: SUKIRNO Terima kasih, Yang Mulia. Insya Allah, permohonan akan saya perbaiki dan nanti saya secepatnya untuk berikan itu. 13

57.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Terima kasih. Jadi karena sudah tidak ada lagi yang perlu disampaikan, maka sidang ini saya nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.38 WIB Jakarta, 18 September 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

14

2017

Recommend Documents