2017

PETUNJUK TEKNIS PENDATAAN PESERTA UJIAN NASIONAL SMP/MTs, SMA/MA/SMAK/SMTK, DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2016/2017 I. PENDAHULUAN Petunjuk teknis ini disusun dalam rangka memberikan arahan dan pedoman secara teknis bagi panitia UN di tingkat provinsi, kota/kab, dan sekolah, sehingga data yang diperoleh mampu meningkatkan kualitas dan aksesbilitas, akuntabilitas serta kredibilitas sistim Ujian Nasional. Petunjuk teknis ini mencakup : (1) Penjelasan Umum, (2) Tugas dan tanggungjawab, (3) Mekanisme, dan (4) Jadwal pendataan.

II. PENJELASAN UMUM Dalam rangka pendataan calon peserta Ujian Nasional (UN), panitia pendataan UN tingkat pusat memfasilitasi program pendataan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pendataan sehingga data yang dihasilkan lebih cepat, tepat, akurat, dan akuntabel. Berikut ini adalah penjelasan umum beberapa istilah yang digunakan dalam petunjuk teknis: 1. Pendataan adalah proses penyampaian data calon peserta ujian nasional sampai dengan diterbitkan kartu peserta ujian nasional oleh satuan pendidikan, meliputi: data satuan pendidikan, biodata siswa calon peserta ujian nasional, dan nilai rapor; 2. Wilayah provinsi terdiri dari unsur dinas pendidikan provinsi/kantor wilayah Kementerian Agama dan dinas pendidikan/kantor Kementerian Agama kabupaten/kota 3. Data satuan pendidikan adalah data yang berisi tentang informasi sekolah, antara lain: nama satuan pendidikan, kode satuan pendidikan, alamat satuan pendidikan, kurikulum satuan pendidikan, nama kepala satuan pendidikan, jumlah siswa, status sekolah, dst.; 4. NPSN adalah Nomor Pokok Sekolah Nasional yang ditetapkan oleh PDSP. NPSN menjadi syarat bagi satuan pendidikan yang melaksanakan UN; 5. NISN adalah Nomor Induk Siswa Nasional yang ditetapkan oleh PDSP. NISN menjadi syarat bagi siswa yang mengikuti UN akan digunakan sebagai acuan pengisian data nilai rapor; 6. DAPODIK adalah data pokok pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan sistem penjaringan data pokok pendidikan; 7. PDUN adalah data peserta didik digunakan sebagai base data calon peserta UN telah diverifikasi NISN dan dikelola oleh Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) 8. EMIS adalah sistem pendataan pendidikan Islam dibawah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama; 9. Biodata siswa calon peserta adalah informasi tentang identitas siswa, antara lain: nama siswa, tempat tanggal lahir, nomor peserta UN jenjang sebelumnya, nomor peserta gagal UN tahun sebelumnya yang mengulang, NISN dan seterusnya;

Juknis Pendataan UN 2016/2017

1

10. Kode kelas paralel adalah kode yang menunjukkan dimana siswa dikelompokkan berdasarkan kelas paralel, program studi (SMA), dan program studi keahlian (SMK); 11. Nomor induk adalah Nomor Induk Peserta Didik (NIPD) pada satuan pendidikan yang bersangkutan; 12. Daftar Calon Peserta (DCP) adalah daftar usulan calon peserta UN yang diterbitkan oleh satuan pendidikan melalui PDUN/EMIS, sesuai dengan format pendataan calon peserta UN diketahui dan disahkan oleh pengawas pada satuan pendidikan; 13. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data calon peserta UN oleh satuan pendidikan; 14. Validasi adalah pernyataan kebenaran atas data calon peserta UN dengan dibubuhi tanda tangan kepala satuan pendidikan; 15. Daftar Nominasi Sementara (DNS) adalah daftar calon peserta UN setelah diverifikasi; 16. Daftar Nominasi Tetap (DNT) adalah daftar peserta UN yang sudah divalidasi dan memiliki nomor peserta ujian nasional; 17. Kartu Peserta adalah kartu tanda bukti keabsahan peserta ujian nasional; 18. Petugas pengolah data adalah orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pengelola data UN; 19. Hak akses adalah kewenangan mengubah dan atau memanfaatkan data hanya untuk kepentingan UN.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB A. Panitia Pendataan UN Tingkat Pusat Panitia Pendataan UN Tingkat Pusat mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut: 1. Merencanakan dan mengkoordinasikan pendataan calon peserta UN; 2. Mengembangkan sistem pendataan; 3. Menetapkan jadwal pendataan; 4. Mengkoordinasikan pendataan calon peserta UN secara nasional; 5. Menjaga kualitas dan validitas data; 6. Memelihara data peserta dan sistem informasi pendataan UN secara online; 7. Membuat standarisasi kode UN; 8. Menetapkan satuan pendidikan peserta UN; 9. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses pendataan; 10. Mengelola hak akses tingkat nasional dan provinsi.

B. Pengelola Pendataan UN di Wilayah Provinsi 1. Kepala dinas pendidikan provinsi dan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota berkoordinasi untuk menugaskan dan menetapkan petugas pengelola data dalam pendataan UN. 2. Petugas pengelola data UN bekerjasama dengan petugas pendataan DAPODIK dan EMIS. 3. Tugas dan kewajiban pengelola data UN di wilayah provinsi :


2

a. Mendaftarkan satuan pendidikan baru, memverifikasi dan memberi kode; b. Menyampaikan usul satuan pendidikan baru, tidak beroperasi, dan tutup, ke panitia pendataan UN tingkat pusat; c. Mendata satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi; d. Melakukan pemutakhiran data satuan pendidikan peserta UN; e. Mengkoordinasikan pendataan calon peserta UN, pengelolaan DNS, revisi, dan validasi data; f.

Menerima, mencetak dan mendistribusikan lembar verifikasi data DCP untuk diverifikasi satuan pendidikan dan disahkan oleh pengawas;

g. Mengunggah data DCP hasil verifikasi ke server UN Pusat; h. Mengunduh data DNS dari server UN Pusat; i.

Mencetak dan mendistribusikan DNS ke satuan pendidikan penyelenggara UN untuk dilakukan verifikasi;

j.

Menerima data hasil revisi dan validasi DNS;

k. Memelihara arsip hasil verifikasi DNS; l.

Memproses Nomor Peserta UN (petugas provinsi);

m. Mencetak dan mendistribusikan DNT beserta Kartu Peserta UN ke satuan pendidikan (petugas provinsi); n. Memelihara data peserta ujian nasional; o. Melakukan pemutakhiran data peserta UN yang mengulang atau tidak lulus tahun sebelumnya dengan memasukan nomer peserta UN tahun sebelumnya berdasarkan usulan dari satuan pendidikan; p. Mengelola hak akses data UN satuan pendidikan untuk keperluan UN.

D. Petugas Pendataan UN Tingkat Satuan Pendidikan 1. Kepala satuan pendidikan menugaskan dan menetapkan petugas pengelola data UN dalam kepanitiaan pendataan UN tingkat satuan pendidikan. 2. Melaporkan peserta yang mengulang atau tidak lulus satuan pendidikan tahun sebelumnya kepada dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi dengan mencatumkan nomor peserta lama. 3. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data calon peserta UN secara online sesuai prosedur DAPODIK/EMIS dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh panitia UN Pusat. 4. Satuan pendidikan yang tidak terdaftar di dalam DAPODIK/EMIS mendaftarkan peserta didik kelas akhirnya ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi; 5. Mengunduh DCP dari DAPODIK/EMIS dan menyerahkan data ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi; 6. Menerima lembar verifikasi DCP dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi untuk diverifikasi dan dimutakhirkan;


3

7. Menyerahkan data hasil verifikasi DCP ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi; 8. Menerima lembar DNS dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi untuk diverifikasi dan dimutakhirkan; 9. Menyerahkan data hasil verifikasi DNS yang sudah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala satuan pendidikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi; 10. Menerima DNT dan Kartu Peserta UN dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi; 11. Kepala satuan pendidikan Penyelenggara UN menandatangani dan membubuhkan stempel pada Kartu Peserta UN yang telah ditempel foto peserta UN; 12. Kepala satuan pendidikan mendistribusikan kartu peserta kepada siswa yang berhak; 13. Mengelola data UN satuan pendidikan untuk keperluan UN.

IV. MEKANISME Proses pengolahan data peserta ujian Nasional SMP, SMA, dan SMK, sebagai berikut:

Sinkronisasi Server DAPODIK

A

Server PDSPK

Server UN

VerVal PD NISN

Data Siswa

G

Unduh Data DCP Sinkronisasi

E Verifikasi & DNS

D

C F

Satuan Pendidikan File DCP & BA

Provinsi

DNT & KPU

G

Prov/Kab/Kota

B DNT & KPU

G

A. Satuan pendidikan mengunduh DCP dari server PDSPK (pdun.data.kemdikbud.go.id); B. Satuan pendidikan menyerahkan DCP ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi; C. Dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi mencetak verifikasi DCP dan mendistribusikan ke satuan pendidikan; D. Satuan Pendidikan mengembalikan data hasil verifikasi DCP ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi; E. Dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi mengunggah data DCP ke server UN dan mengunduh kembali untuk mencetak dan mendistribusikan DNS; F. Satuan pendidikan mengembalikan data DNS hasil verifikasi ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau provinsi untuk diunggah ke server UN; G. Dinas pendidikan provinsi melakukan proses penomoran peserta UN, mencetak, dan mendistribusikan DNT dan kartu peserta ujian melalui dinas pendidikan kabupaten/kota.


4

Proses pengolahan data peserta ujian Nasional MTs dan MA, sebagai berikut:

Sinkronisasi Server EMIS

Server PDSPK

Server UN

VerVal PD NISN

Data Siswa

G

A Sinkronisasi

Unduh Data DCP

E Verifikasi & DNS

D

C F

Satuan Pendidikan File DCP & BA

Provinsi

DNT & KPU

G

Prov/Kab/Kota

B DNT & KPU

G

A. Satuan pendidikan mengunduh DCP dari server EMIS; B. Satuan pendidikan menyerahkan DCP ke kabupaten/kota atau provinsi; C. Kabupaten/kota atau provinsi mencetak verifikasi DCP dan mendistribusikan ke satuan pendidikan; D. Satuan pendidikan mengembalikan data hasil verifikasi DCP ke Kabupaten/kota atau provinsi; E. Kabupaten/kota atau provinsi mengunggah data DCP ke server UN dan mengunduh kembali untuk mencetak dan mendistribusikan DNS; F. Satuan pendidikan mengembalikan data DNS hasil verifikasi ke kabupaten/kota atau provinsi untuk diunggah ke server UN; G. Dinas pendidikan provinsi melakukan proses penomoran peserta UN, mencetak, dan mendistribusikan DNT dan kartu peserta ujian melalui kabupaten/kota.

V. JADWAL PENDATAAN KEGIATAN

TANGGAL

KETERANGAN

Entry Data

s.d 31 Des 2016

DAPODIK/EMIS

Pencetakan DCP

s.d 31 Des 2016

Kabupaten/Kota/Provinsi

Pencetakan, distribusi, validasi dan verifikasi DNS (SMA/MA/SMK/ SMTK/SMAK)

s.d 22 Januari 2017


Cetak dan distribusi DNT (SMA/MA/SMK/SMTK/SMAK)

s.d 31 Januari 2017

Provinsi

Pencetakan, distribusi, validasi dan verifikasi DNS(SMP/MTS/SMTP/Paket B/Wustho/Paket C dan SLB)

s.d 1 Februari 2017


Cetak dan distribusi DNT (SMP/MTS /SMTP/Paket B/Wustho/Paket C dan SLB)

s.d 14 Februari 2017

Provinsi

Cetak dan distribusi KPU

s.d 7 Februari 2017

Provinsi


5

KEGIATAN

TANGGAL

KETERANGAN

s.d 7 Februari 2017

Provinsi

s.d 28 Februari 2017

Provinsi

s.d 31 Maret 2017

Provinsi

1 April – selesai 2017

Pusat

(SMA/MA/SMK/SMTK/SMAK) Cetak dan distribusi KPU (SMA/MA/SMK/SMTK/SMAK) (SMP/MTS/SMTP/Paket B/Wustho/Paket C dan SLB) Pemeliharaan Provinsi Pemeliharaan Pusat

Juknis dilampiri dengan petunjuk penggunaan aplikasi pendataan.

Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal :

November 2016

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPALA,


6

2017

Recommend Documents