KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/259/2017 TENTANG KELOMPOK KERJA DIAGNOSIS DAN PENGOBATAN MALARIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan eliminasi malaria di Indonesia, perlu dibentuk kelompok kerja dari berbagai unsur dan keahlian yang relevan untuk mengkaji dan memberikan bahan pertimbangan;
b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Kelompok Kerja Diagnosis dan Pengobatan Malaria; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2.
Undang-Undang
Nomor
36
Tahun
2009
tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
-24.
Peraturan
Presiden
Rencana
Nomor
Pembangunan
2
Tahun
Jangka
2015
Menengah
tentang Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 5.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); 7.
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia; 8.
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA DIAGNOSIS DAN PENGOBATAN MALARIA.
KESATU
: Membentuk
Kelompok
Kerja
Diagnosis
dan
Pengobatan
Malaria yang selanjutnya disebut dengan Kelompok Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA
: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas: a. melakukan kajian ilmiah tentang pelaksanaan diagnosis dan pengobatan malaria; b. merekomendasian
kebijakan,
strategi
dan
pedoman
penatalaksanaan kasus malaria yang efektif dan aman; dan c. melakukan advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan rekomendasi Kelompok Kerja.
-3KETIGA
: Kelompok
Kerja
menyusun
rencana
kerja
dan
menyelenggarakan rapat secara berkala untuk meningkatkan kinerja serta memberi rekomendasi penting bagi program malaria. KEEMPAT
: Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
KELIMA
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEENAM
: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2017 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK
-4LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/259/2017 TENTANG KELOMPOK KERJA DIAGNOSIS DAN PENGOBATAN MALARIA
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DIAGNOSIS DAN PENGOBATAN MALARIA Penasehat
: Menteri Kesehatan
Pembina
: 1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan 2. Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan Kependudkan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 4. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kementerian Kesehatan
Ketua
: Prof. Dr. dr. Inge Sutanto, M.Phill., Sp. ParK
Wakil Ketua
: dr. Ayodhia Pitaloka P, M.Ked (Ped)., Sp.A., Ph.D
Sekretaris I
: Kepala Subdirektorat Malaria, Kementerian Kesehatan
Sekretaris II
: Kasie
Pengendalian,
Subdit
Malaria,
Kementerian
Kesehatan Anggota
: 1. Prof. Dr. dr. Mulyanto (RSU Mataram NTB) 2. Prof. Dr. Supargiyono, DTM&H., Ph.D., Sp. ParK (Universitas Gajah Mada) 3. Prof. dr. Rianto Setiabudi (Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) 4. dr. Muhammad Husein Gassem, Ph.D., Sp.PD., KPTI (Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro) 5. dr. Asep Purnama, Sp.PD (Rumah Sakit TC Hiler Maumere NTT)
-56. dr. Paul Hariyanto, Sp.PD., KPTI, FINASIM (Rumah Sakit Bethesda Tomohon Manado) 7. Dr. Yovita Hartantri, Sp.PD (Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung) 8. dr. Erni Nelwan, Sp.PD (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/RS Cipto Mangunkusumo) 9. Dr. dr. Soroy Lardo, Sp.PD (RSPAD Gatot Subroto) 10. Dr. Detty Siti Nurdiati, MPH., Ph.D., Sp.PG(K) (Universitas Gajah Mada) 11. dr. Ali Sungkar, Sp.OG (RS Cipto Mangunkusumo) 12. Dr. Silwanus Sumule, Sp.OG 13. Dr. Suryadi Tatura, Sp.A(K) 14. Dr. Jeanne Rini, Sp.A., Ph.D 15. Dr.
Mulya
Kedokteran
Rahma
Karyanti,
Universitas
Sp.A
(Fakultas
Indonesia/RS
Cipto
Mangunkusumo) 16. dr. Tonny Loho, Sp.PK 17. dr. Jemfy Naswil (PB – Ikatan Dokter Indonesia) 18. dr.
Wawaimuli
(Farmakologi
Arozal,
Fakultas
M.Biomed.,
Kedokteran
Ph.D
Universitas
Indonesia)
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK
