2016 T E N T A N G INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

INSPEKTORAT Jl. Raya Mondoroko No. 17 b Singosari Telp/Fax. (0341) 451905 Email : [email protected] Website:http;//inspektorat.malangkab.go.id MALANG - 65153 KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MALANG NOMOR: 800/ 04 /KEP/35.07.201/2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG Menimbang

: a.Bahwa

Inspektur Kabupaten Malang, untuk dapat mengukur kinerja di

lingkungan

Inspektorat

Kabupaten Malang, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu; b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) Inspektorat Kabupaten Malang. Mengingat

: 1.Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberpa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota); 4. Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2006

tentang

Tata

Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 5. Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Bupati Malang Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU

: Indikator Kinerja Individu Inspektorat Kabupaten Malang sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk: a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; b. Mengukur

keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran

strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi KETIGA

: Indikator Kinerja Individu Inspektorat Kabupaten Malang dimanfaatkan untuk : a. Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; b. Perencanaan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah; c.

Penetapan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah; e. KEEMPAT

Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan : Pada tanggal :

Malang Januari 2016

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 198811 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN MALANG NOMOR : 800/ /KEP/35.07.201/2016 TANGGAL : JANUARI 2016

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1.

Jabatan

:

2.

Tugas

:

3.

Fungsi

:

Sekretaris Inspektur Kabupaten Malang Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten; a. Menyiapkan bahan koordinasi, pengendalian rencana dan program kerja pengawasan; b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawsan fungsional daerah; c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional daerah; d. Penyusunan, bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional daerah; e. Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.

SASARAN/KINERJA UTAMA 1. Peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

2. Meningkatnya pelayanan administrasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN

1. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP

Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Rik BPK RI) Jumlah seluruh Rekomendasi

2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas Eksternal

Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti (Rik BPK RI) Jumlah seluruh Rekomendasi

1. Persentase pengelolaan administrasi perkantoran 2. Persentase dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu 3. Persentase dokumen perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman

Jumlah surat yang ditangani Jumlah seluruh surat masuk dan surat keluar Jumlah dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu Jumlah dokumen laporan keuangan yang dibuat Jumlah dokumen perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman Jumlah Dokumenperencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dibuat

X 100%

X 100%

X 100%

X 100%

SUMBER DATA - Laporan Hasil Pemeriksaan - Berita Acara TLHP - Data TLHP - Subbag Evapor - LHP BPK RI - Berita Acara TLHP - Resume TLHP - Subbag Evapor - Dokumen suratmenyurat - Subbag Administrasi & Umum Sub. Bag Administrasi dan umum Subbag Perencanaan

X 100%


Jabatan

: Inspektur Pembantu Wilayah I

2.

Tugas

: Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan.

3.

Fungsi

: a. Pengusulan program pengawasan di wilayah; b. Pengkoordinasian pelaksaan pengawasan; c. Pengawasan terhadap penyelanggaraan urusan Pemerintah Daerah; d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.


INDIKATOR KINERJA UTAMA a. Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat b. Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan BPKRI

2. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini BPK RI

3. Peningkatan penanganan Non Reguler (kasus)

Persentase Pemeriksaan Non Reguler (kasus) yang diselesaikan

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah SKPD yg tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah (Rik Inspektorat)

X 100%

Jumlah seluruh SKPD

X 100%

Jumlah Non Reguler yang masuk 4. Peningkatan Akuntabilitas SKPD

Persentase SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP Min.B

Jumlah SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B Jumlah seluruh SAKIP SKPD

SK Bupati tentang PKPT

-

LHP PKPT

-

Hasil Reviu LKPD

-

LHP BPK RI

- LHP BPKRI

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Jumlah Pemeriksaan Non Reguler yang diselesaikan

-

X 100%

Jumlah seluruh SKPD Jumlah SKPD yg tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah (Rik BPK RI)

SUMBER DATA

X 100%

-

Surat pengaduan

-

Disposisi Bupati

-

Berita Massa

Media

Dokumen SAKIP


Jabatan

: Inspektur Pembantu Wilayah II

2.

Tugas


3.

Fungsi





Opini BPK RI



PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah SKPD yg tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah (Rik Inspektorat) Jumlah seluruh SKPD Jumlah SKPD yg tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah (Rik BPK RI)


X 100%

-


-

LHP PKPT

-

Hasil Reviu LKPD

-

LHP BPK RI

Jumlah seluruh SKPD - LHP BPKRI

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Jumlah Pemeriksaan Non Reguler yang diselesaikan Jumlah Non Reguler yang masuk

4. Peningkatan Akuntabilitas SKPD

X 100%

SUMBER DATA


X 100%

X 100%

-

Surat pengaduan

-

Disposisi Bupati

-

Berita Media Massa

Dokumen SAKIP


Jabatan

: Inspektur Pembantu Wilayah III

2.

Tugas


3.

Fungsi





Opini BPK RI





X 100%

-


-

LHP PKPT

-

Hasil Reviu LKPD

-

LHP BPK RI




X 100%

SUMBER DATA


X 100%

X 100%

-

Surat pengaduan

-

Disposisi Bupati

-

Berita Media Massa

Dokumen SAKIP


Jabatan

2.

Tugas

3.

Fungsi

: Inspektur Pembantu Wilayah IV Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Kabupaten dalam pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus : pengaduan. : a. Pengusulan program pengawasan di wilayah; b. Pengkoordinasian pelaksaan pengawasan; c. Pengawasan terhadap penyelanggaraan urusan Pemerintah Daerah; d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.




Opini BPK RI





X 100%

-


-

LHP PKPT

-

Hasil Reviu LKPD

-

LHP BPK RI




X 100%

SUMBER DATA


X 100%

X 100%

-

Surat pengaduan

-

Disposisi Bupati

-

Berita Media Massa

Dokumen SAKIP


Jabatan

: Kasubag Perencanaan

2.

Tugas

: a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan; b. Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; c. Menyusun anggaran Inspektorat Kabupaten; d. Menyiapakan laporan statistik Inspektorat kabupaten;

SASARAN/KINERJA UTAMA



SUMBER DATA

1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas baik


Subbag Perencanaan dan seluruh bidang

2. Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan

Jumlah rancangan peraturan Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan, Subbag Perencanaan perundang-undangan, dokumentasi dan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan yang dan seluruh bidang pengolahan data pengawasan yang terbit terbit

3. Penyusunan Pemeriksaan

Jadwal Jumlah Jadwal Program Kerja Jumlah Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan Subbag Perencanaan Pengawasan Tahunan (PKPT) dan (PKPT) dan Evaluasi SAKIP yang tersusun dengan dan seluruh bidang Evaluasi SAKIP yang tersusun dengan baik baik


Jabatan

: Kasubag Administrasi dan Umum

2.

Tugas

: a. Melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; b. Melakukan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan; c. Melakukan urusan kepegawaian; d. Melakukan urusan perlengkapan rumah tangga; e. Melakukan pengelolaan urusan keuangan.

SASARAN/KINERJA UTAMA 1. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

INDIKATOR KINERJA Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun dengan baik

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Jumlah dokumen kepegawaian yang tersedia

SUMBER DATA - DUK - Daftar gaji - Absensi - Daftar penjagaan

2. Melaksanakan program pengelolaan surat-menyurat, tata kearsipan, pengetikan dan penggandaan untuk mewujudkan tertib administrasi

Jumlah register dan kearsipan

surat-menyurat Jumlah register surat-menyurat dan kearsipan

3. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran rutin

Jumlah rekening administrasi Jumlah rekening administrasi perkantoran rutin - Tagihan rekening perkantoran rutin yang terbayarkan yang terbayarkan tepat waktu kantor tepat waktu

4. Pengelolaan urusan keuangan dan pelaporan

Jumlah dokumen keuangan dan Jumlah dokumen keuangan dan pelaporan yang - Laporan Realisasi Keuangan pelaporan yang selesai tepat selesai tepat waktu waktu Laporan Penyerapan Anggaran

- Buku Agenda surat masuk - Buku Agenda surat keluar


Jabatan

: Kasubag Evaluasi dan Pelaporan

2.

Tugas

: a. Menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; b. Mengadministrasi laporan hasil pengawasan; c. Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan; d. Menyusun statistik hasil pengawasan; e. Menyelenggarakan kerjasama pengawasan; f. Melakukan administrasi pengaduan masyarakat

SASARAN/KINERJA 1. Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan

INDIKATOR KINERJA


SUMBER DATA

Tersedianya dokumen laporan Jumlah dokumen laporan yang tepat waktu dan - Laporan keuangan yang tepat waktu dan berkualitas berkualitas baik - Rekapitulasi temuan baik - Laporan kegiatan - Nota Dinas

2. Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP

Tertindaklanjuti Rekomendasi hasil Jumlah Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Pemeriksaan Inspektorat

Rekomendasi

hasil

3. Meningkatnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Eksternal

Tertindaklanjuti Rekomendasi hasil Jumlah Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Pemeriksaan BPK RI

Rekomendasi

hasil

- Data pemutakhiran data

- LHP BKP RI


Jabatan

: Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I

2.

Tugas

: a. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan bidang pembangunan; b. Melakukan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja bidang pembangunan; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pembangunan; d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah bidang pembangunan; e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pembangunan.




SUMBER DATA -

LHP

Jumlah SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B

-

LHP

Jumlah Kasus yang ditangani


-

LHP

Jumlah Obyek Pemeriksaan yang disidak


-

NOTA DINAS

1. Pemeriksaan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan).

Jumlah SKPD yang telah diperiksa


2. SAKIP SKPD


3. Penanganan Non Reguler (Kasus) 4. Pelaksanaan Inspeksi mendadak


Jabatan

: Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I

2.

Tugas

: a. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan bidang pemerintahan; b. Melakukan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja bidang pemerintahan; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang pemerintahan; d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah bidang pemerintahan; e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan.




SUMBER DATA




-

LHP

2. SAKIP SKPD



-

LHP

3. Penanganan Non Reguler (Kasus)



-

LHP

4. Pelaksanaan Inspeksi mendadak



-

NOTA DINAS


Jabatan

: Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II

2.

Tugas





SUMBER DATA




-

LHP

2. SAKIP SKPD



-

LHP




-

LHP




-

NOTA DINAS


Jabatan

: Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II

2.

Tugas





SUMBER DATA




-

LHP

2. SAKIP SKPD



-

LHP




-

LHP




-

NOTA DINAS


Jabatan

: Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II

2.

Tugas

: a. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan bidang kemasyarakatan; b. Melakukan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja bidang kemasyarakatan; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan; d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah bidang kemasyarakatan; e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan.



SUMBER DATA

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN -

LHP


-

LHP



-

LHP



-

NOTA DINAS




2. SAKIP SKPD




Jabatan

: Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah III

2.

Tugas





SUMBER DATA




-

LHP

2. SAKIP SKPD



-

LHP




-

LHP




-

NOTA DINAS


Jabatan

: Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah III

2.

Tugas





SUMBER DATA




-

LHP

2. SAKIP SKPD



-

LHP




-

LHP




-

NOTA DINAS


Jabatan

: Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III

2.

Tugas

: a. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan bidang kemasyarakatan; b. Melakukan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja bidang kemasyarakatan; c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan; d. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah bidang kemasyarakatan; e. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan.




SUMBER DATA




-

LHP

2. SAKIP SKPD



-

LHP




-

LHP




-

NOTA DINAS


Jabatan

: Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV

2.

Tugas





SUMBER DATA




-

LHP

2. SAKIP SKPD



-

LHP




-

LHP




-

NOTA DINAS


Jabatan

: Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV

2.

Tugas





SUMBER DATA




-

LHP

2. SAKIP SKPD



-

LHP




-

LHP




-

NOTA DINAS


Jabatan

: Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV

2.

Tugas

: f. Melaksanakan pengawasan terhadap urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan bidang kemasyarakatan; g. Melakukan pengusulan program pengawasan di wilayah kerja bidang kemasyarakatan; h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan bidang kemasyarakatan; i. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah bidang kemasyarakatan; j. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kemasyarakatan.




SUMBER DATA -

LHP


-

LHP



-

LHP



-

NOTA DINAS




6. SAKIP SKPD




Jabatan

: Bendahara Pengeluaran

2.

Tugas

: a. Membantu melakukan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan; b. Membantu melakukan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan; c. Membantu melakukan urusan kepegawaian; d. Membantu melakukan urusan perlengkapan rumah tangga; e. Membantu melakukan pengelolaan urusan keuangan.


INDIKATOR KINERJA


1. Membantu Pengelolaan urusan keuangan dan pelaporan

Jumlah dokumen keuangan dan pelaporan yang selesai tepat waktu


2. Membantu Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran rutin

Jumlah rekening administrasi perkantoran rutin yang diselesaikan tepat waktu


SUMBER DATA  Laporan Realisasi Keuangan  Laporan Penyerapan Anggaran  Tagihan rekening kantor


Jabatan

: Pembuat Daftar Gaji

2.

Tugas


SASARAN/KINERJA UTAMA 1. Membantu meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian

INDIKATOR KINERJA a. Jumlah PNS yang naik gaji berkala tepat waktu

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN a. Jumlah PNS yang naik gaji berkala tepat waktu

SUMBER DATA - DUK - Daftar gaji - Absensi

2. Pengelolaan urusan keuangan dan pelaporan

b. Jumlah PNS yang Naik Pangkat Tepat Waktu

b. Jumlah PNS yang Naik Pangkat Tepat Waktu

- Daftar penjagaan



 Laporan Keuangan

Realisasi

 Laporan Penyerapan Anggaran


Jabatan

: Pengadministrasi Umum Perencanaan

2.

Tugas

: a. Membantu Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan; b. Membantu Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; c. Membantu Menyusun anggaran Inspektorat Kabupaten; d. Membantu Menyiapakan laporan statistik Inspektorat kabupaten;


INDIKATOR KINERJA


1. Membantu melaksanakan Peningkatan kualitas dokumen perencanaan



2. Membantu Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundangundangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan

Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan yang terbit


SUMBER DATA




Jabatan

: Perencana dan Pencatat Pembukuan

2.

Tugas

: a. Membantu Menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan; b. Membantu Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; c. Membantu Menyusun anggaran Inspektorat Kabupaten; d. Membantu Menyiapakan laporan statistik Inspektorat kabupaten;


INDIKATOR KINERJA


SUMBER DATA

1. Membantu menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundangundangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan


Jumlah rancangan peraturan perundangundangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan yang terbit


2. Membantu Penyusunan Jadwal Pemeriksaan

Jumlah Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Evaluasi SAKIP yang tersusun dengan baik

Jumlah Jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Evaluasi SAKIP yang tersusun dengan baik



Jabatan

: Pembuat Dokumen Keuangan

2.

Tugas


SASARAN/KINERJA UTAMA 1. Membantu meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian

INDIKATOR KINERJA a. Jumlah PNS yang naik gaji berkala tepat waktu

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN a. Jumlah PNS yang naik gaji berkala tepat waktu

SUMBER DATA - DUK - Daftar gaji - Absensi - Daftar penjagaan

b. Jumlah PNS yang Naik Pangkat Tepat Waktu 2. Membantu pengelolaan urusan keuangan dan pelaporan


b. Jumlah PNS yang Naik Pangkat Tepat Waktu Jumlah dokumen keuangan dan pelaporan yang selesai tepat waktu

 Laporan Keuangan

Realisasi

Laporan Penyerapan Anggaran


Jabatan

: Pendistribusi Surat Dinas/Caraka

2.

Tugas



INDIKATOR KINERJA

1. Melaksanakan program pengelolaan surat-menyurat, tata kearsipan, pengetikan dan penggandaan untuk mewujudkan tertib administrasi

Jumlah register surat-menyurat dan kearsipan

2. Membantu melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan pelaporan



SUMBER DATA

Jumlah register surat-menyurat dan kearsipan Register Suratmenyurat


Dokumen Keuangan dan Pelaporan


Jabatan

: Pembuat Pembukuan/Penata Laporan Keuangan

2.

Tugas



INDIKATOR KINERJA


1. Membantu melaksanakan Pengelolaan urusan keuangan dan pelaporan


Jumlah register surat-menyurat dan kearsipan

2. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran rutin



SUMBER DATA  Laporan Keuangan

Realisasi

 Laporan Penyerapan Anggaran  Tagihan rekening kantor


Jabatan

: Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan

2.

Tugas

: a. Membantu menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; b. Membantu mengadministrasi laporan hasil pengawasan; c. Membantu melaksanakan evalluasi laporan hasil pengawasan; d. Membantu menyusun statistic hasil pengawasan; e. Membantu menyelenggarakan kerjasama pengawasan; f. Membantu melakukan administrasi pengaduan masyarakat

SASARAN/KINERJA UTAMA 1. Membantu meningkatkan kualitas dokumen pelaporan

INDIKATOR KINERJA Tersedianya Jumlah dokumen laporan yang tepat waktu dan berkualitas baik

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Tersedianya Jumlah dokumen laporan yang tepat waktu dan berkualitas baik

SUMBER DATA  Laporan keuangan  Rekapitulasi temuan  Laporan kegiatan  Nota Dinas

2. Membantu meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Eksternal

Jumlah tertindaklanjutnya rekomendasi Jumlah tertindaklanjutnya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI hasil pemeriksaan BPK-RI

 Laporan Hasil Pemeriksaan  Berita Acara TLHP  Data TLHP


Jabatan

: Pengentri Data / Pemegang Barang

2.

Tugas

: a. Membantu menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; b. Membantu mengadministrasi laporan hasil pengawasan; c. Membantu melaksanakan evalluasi laporan hasil pengawasan; d. Membantu menyusun statistic hasil pengawasan; e. Membantu menyelenggarakan kerjasama pengawasan; f. Membantu melakukan administrasi pengaduan masyarakat

SASARAN/KINERJA UTAMA 1. Membantu meningkatkan kualitas dokumen pelaporan

INDIKATOR KINERJA Tersedianya Jumlah dokumen laporan yang tepat waktu dan berkualitas baik

PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN Tersedianya Jumlah dokumen laporan yang tepat waktu dan berkualitas baik

SUMBER DATA  Laporan keuangan  Rekapitulasi temuan  Laporan kegiatan  Nota Dinas

2. Membantu meningkatkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP

Jumlah yang tertindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat

Jumlah yang tertindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat

 Laporan Hasil Pemeriksaan  Berita Acara TLHP  Data TLHP


Jabatan

: Penyusun Materi Laporan Hasil Pemeriksaan

2.

Tugas



INDIKATOR KINERJA


1. Membantu Pemeriksaan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan)


2. Membantu Pelaksanaan SAKIP SKPD



3. Membantu Penanganan Non Reguler (Kasus)



4. Membantu Pelaksanaan Inspeksi mendadak



SUMBER DATA


Ditetapkan : Pada tanggal :

-

LHP

-

LHP

-

LHP

-

NOTA DINAS

Malang Januari 2016

INSPEKTUR KABUPATEN MALANG

Ir. DIDIK BUDI MULJONO, MT Pembina Utama Muda NIP. 19600504 198811 1 001

2016 T E N T A N G INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

Recommend Documents