2016 MATA KULIAH ILMU NEGARA

Silakan kunjungi My Website www.mnj.my.id

PREDIKSI SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER I TAHUN 2015/2016 MATA KULIAH ILMU NEGARA Disusun oleh MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN NPM. 151000126 KELAS D

081223956738

UNIVERSITY KADER HmI KOMHUK UNPAS-BANDUNG KETUPLAK LK I/2016-II

muh.jamal08

16jamal

D070AF70

Muh_Nur_Jamal

muh.nurjamaluddin

Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 1

Silakan follow ya    [email protected]

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id mnurjamaluddin.blogspot.co.id creativityjamal.blogspot.co.id

Muhammad Nur Jamaluddin

ASAL Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

SAAT INI Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 23, Gang Senang Raharja, RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 2

Renungan Ya Tuhan, saya lupa Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya Ingat: Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa? Ya Tuhan, karena saya lupa Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini Ingat: Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui? Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu? Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang lainnya Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini Ingat: Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku? Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku? Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia Dan juga kebahagiaan di akhirat Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 3

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG FAKULTAS HUKUM Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261 UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2015/2016

MATA KULIAH

: ILMU NEGARA

HARI, TANGGAL

: SENIN, 18 JANUARI 2016

KELAS/SEMESTER

: A-B-C-D-E-F-G-H-I/I

WAKTU

: 90 MENIT

DOSEN

: TIM DOSEN

SIFAT UJIAN

: CLOSE BOOK

PILIH 5 (LIMA) SOAL DARI 10 (SEPULUH) SOAL DI BAWAH INI! Soal: 1. Jelaskan dengan lengkap, apa yang menjadi sifat dan hakikat dari suatu negara? Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang sifat dan hakikat suatu negara. Jawaban: Sifat negara terdiri atas: a. Sifat Memaksa Negara merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan terhadap warga negaranya, hal ini bersifat mutlak dan memaksa. b. Sifat Monopoli Negara dengan kekuasaannya tersebut mempunyai hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, hal ini menjadi sesuatu yang menjadi landasan untuk menguasai sepenuhnya kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara tersebut. Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 4

c. Sifat Mencakup Semua Kekuasaan negara merupakan kekuasaan yang mengikat bagi seluruh warga negaranya. Tidak ada satu orang pun yang menjadi pengecualian di hadapan suatu negara. Tidak hanya mengikat suatu golongan atau suatu adat budaya saja, tetapi mengikat secara keseluruhan masyarakat yang termasuk kedalam warga negaranya. d. Sifat Menentukan Negara memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap-sikap untuk menjaga stabilitas negara itu. Sifat menentukan juga membuat negara dapat menentukan secara unilateral dan dapat pula menuntut bahwa semua orang yang ada di dalam wilayah suatu negara (kecuali orang asing) menjadi anggota politik negara. Adapun yang menjadi hakikat negara dapat dilihat dari beberapa ajaran, yaitu: a. Ajaran Organisme Tentang Negara Negara dipandang sebagai organisasi yang hidup seperti halnya manusia. b. Ajaran Kesatuan Ikatan Tentang Negara Landasan dari pada negara terdiri dua golongan, yaitu: 1) orang yang memberi perintah; 2) orang yang diberi perintah. Jadi negara merupakan sejumlah besar kehendak dan yang dijadikan kesatuan kehendak yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. c. Ajaran Reine Rechtslehre (Ajaran Hukum Murni) Tentang Negara Menurut Hans Kelsen, negara merupakan ketertiban kaidah, ketertiban negara merupakan personifikasi dari pada ketertiban hukum dan negara identik dengan hukum. Dengan adanya hakikat negara, maka munculah kekuasaan yang unik dan istimewa sebagai ciri khas negara yang meliputi: a. Hanya negaralah yang dapat menentukan secara sepihak dan menyeluruh, negara bisa menentukan kewarganegaraan seseorang. Jadi seluruh manusia merupakan body politic dari pada negara. b. Hanya negaralah yang dapat mengeluarkan aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh penduduk. c. Hanya negaralah yang dapat menuntut penduduk negara untuk mengeluarkan sebagian dari harta kekayaannya untuk dipungut berupa pajak/sumbangan wajib. d. Negara mempunyai monopoli kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya.


2. Tujuan negara menurut Shang Yang adalah membentuk kekuasaan. a. Bagaiaman cara membentuk kekuasaan menurut Shang Yang tersebut? Bandingkan pula dengan Nicollo Machiavelli dan Jean Bodin! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang cara membentuk keuasaan menurut Shang Yang dan membadingkannya dengan pendapat Nicollo Machiavelli dan Jean Bodin tentang cara membentuk kekuasaan. Jawaban: Menurut Shang Yang Menurut Shang Yang satu-satunya tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, dan berdisiplin. Jika negara ingin kuat, rakyat harus lemah. Menurut Niccolo Machiavelli Menurut Niccolo Machiavelli, tujuan negara adalah membentuk kekuasaan negara. Dalam bukunya II Principle (Sang Pangeran), Niccolo Machiavelli menjelaskan bahwa pemerintahan merupakan sebagai satu-satunya cara memperoleh kekuasaan dan menjalankannya. Ia menekankan bahwa untuk membentuk kekuasaan negara, pemerintah dapat berbuat apa saja tanpa memperhatikan sendi-sendi moral atau mengabaikan sendi moral tersebut dalam menjalankan pemerintahnnya. Jika perlu pemerintah dapat berbuat curang demi menyelamatkan negara. Oleh karena itu, pemerintah yang lemah tidak akan bertahan lama atau akan cepat mengalami kehancuran. Menurut Jean Bodin Menurut Jean Bodin, tujuan negara adalah membentuk kekuasaan negara dengan memperhatikan sendi-sendi moral atau menjunjung tinggi sendi moral dalam melaksanakan ketatanegaraan.


Berdasarkan pemaparan di atas dapat dibedakan bahwa cara membentuk kekuasaan negara menurut Shang Yang dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, dan berdisiplin. Jika negara ingin kuat, rakyat harus lemah. Kemudian menurut Niccolo Machiavelli untuk membentuk kekuasaan negara, pemerintah dapat berbuat apa saja tanpa memperhatikan sendi-sendi moral atau mengabaikan sendi moral tersebut dalam menjalankan pemerintahnnya. Jika perlu pemerintah dapat berbuat curang demi menyelamatkan negara. Oleh karena itu, pemerintah yang lemah tidak akan bertahan lama atau akan cepat mengalami kehancuran. Selanjutnya menurut Jean Bodin membentuk kekuasaan negara dengan memperhatikan sendi-sendi moral atau menjunjung tinggi sendi moral dalam melaksanakan ketatanegaraan.

b. Adakah atau tidak hubungan tujuan negara dengan fungsi negara? Jelaskan oleh saudara beserta alasan-alasannya! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang dan alasan-alasan ada atau tidaknya hubungan tujuan negara dengan fungsi negara. Jawaban: Ada. Hubungan tujuan negara dengan fungsi negara itu saling melengkapi dan saling mengisi. Dapat dikatan bahwa tujuan negara itu menunjukan sesuatu yang secara riil hendak dicapai oleh negara. Kemudian fungsi negara merupakan pelaksana cita-cita dalam tujuan negara dengan cara mewujudkannya dalam kenyataan. Selain itu pula dikatakan bahwa tujuan tanpa fungsi adalah steril, sedangkan fungsi tanpa tujuan adalah mustahil. Dengan begitu, tentunya tujuan negara dan fungsi negara memiliki peranan yang fundamental dalam mewujudkan kedua hal tersebut. Adapun alasan-alasan terhadap hubungan antara tujuan negara dengan fungsi negera, yaitu: 1) Setiap negara harus memiliki tujuan, karena tujuan negara merupakan pedoman atau arah bagi penyelenggara negara untuk menjalankan pemerintahannya. 2) Agar tahu mau ke arah mana negara ini akan dibangun dan mau seperti apa dibentuk, bila tidak ada tujuan maka tidak akan terbentuk negara atau negara akan mudah hancur. 3) Dengan adanya tujuan negara, maka negara merdeka dan terbebas dari penjajahan.


4) Kalau setiap negara itu tidak mempunyai tujuan berarti negara tersebut tidak mempunyai pandangan hidup, tidak mempunyai pandangan bagaimana membuat negara tersebut maju, tidak mempunyai pandangan untuk membuat struktur pemerintahan, tidak mempunyai pandangan untuk kesejahteraan rakyatnya. 5) Kalau negara tidak mempunyai tujuan, maka negara akan jadi sasaran empuk negaranegara kuat untuk mengusai berbagai bidang kehidupan negara meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 6) Dengan adanya tujuan negara, maka fungsi nega pun akan terpenuhi, meliputi terciptanya keadilan, keamanan, ketertiban, kedamaian, dan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat.

3. Setiap negara berdiri memiliki tujuan, dan tujuan negara tersebut berkaitan dengan fungsi negara. Sehubungan pernyataan tersebut: a. Jelaskan macam-macam tujuan negara! Siapa pemukanya masing-masing? Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang macam-macam tujuan negara. Jawaban: Beberapa pendapat mengenai tujuan negara dikemukakan oleh para ahli kenegaraan sebagai berikut: 1) Menurut Plato Menurut Plato, tujuan negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial. 2) Menurut Aristoteles Tujuan negara menurut Aristoteles adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Keadilan memerintah harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima. 3) Menurut Niccolo Machiavelli Menurut Niccolo Machiavelli, tujuan negara adalah membentuk kekuasaan negara. Dalam bukunya II

Principle

(Sang

Pangeran), Niccolo

Machiavelli

menjelaskan

bahwa

pemerintahan merupakan sebagai satu-satunya cara memperoleh kekuasaan dan menjalankannya. Ia menekankan bahwa untuk membentuk kekuasaan negara, pemerintah dapat berbuat apa saja. Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 8

Jika perlu pemerintah dapat berbuat curang demi menyelamatkan negara. Oleh karena itu, pemerintah yang lemah tidak akan bertahan lama atau akan cepat mengalami kehancuran. 4) Menurut Shang Yang Menurut Shang Yang satu-satunya tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, dan berdisiplin. Jika negara ingin kuat, rakyat harus lemah. 5) Menurut John Locke Tujuan negara menurut John Locke adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia.yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. 6) Menurut Dante Alighieri Menurut Dante Alighieri, negara bertujuan untuk mencapai perdamaian dunia. Dalam teori perdamaian dunianya, Dante Alighieri berpendapat bahwa di dunia ini sebaiknya terdapat hanya satu negara yang berdaulat penuh dan kekuasaannya terletak pada satu orang. Jika di dunia ini terdapat banyak negara merdeka, ketentraman dan perdamaian tidak akan terwujud. Hal ini terjadi karena setiap negara memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda satu sama lain. Akibatnya, muncul benturan atau konflik yang dapat mengarah kepada perang. 7) Menurut R. Kranenburg Tujuan negara menurut R. Kranenburg adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat (kesejahteraan umum). Dalam hal ini, negara dipandang sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu. 8) Menurut Imamnuel Kant Menurut Imamnuel Kant, tujuan negara adalah menjamin hak dan kebebasan manusia. Imamnuel Kant mengatakan bahwa negara harus menjamin kedudukan setiap warga negara. Oleh karena itu, setiap warga negara tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Demi mencapai tujuan tersebut, perlu dibentuk negara hukum sehingga setiap tindakan negara harus berlandaskan hukum. 9) Menurut Roger H. Soltau Tujuan negara adalah sedapat mungkin mampu membuat rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin (The freest possible development and

creative self-expression of its members). Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 9

10) Menurut Harold J. Laski Tujuan negara adalah menciptakan suatu keadaan di mana rakyat dapat meraih keinginankeinginan mereka secara maksimal (Creation of thoese conditions under which the

members of the state may attin the maximum satisfaction of their desires). 11) Menurut J. Barents Ada tiga tujuan negara, yaitu: a) Untuk memelihara ketertiban dan ketenteraman. b) Mempertahankan kekuasaan. c) Mengurusi hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan-kepentingan umum. 12) Menurut Kaum Sosialis Tujuan negara menurut kaum sosialis adalah memberikan kebahagiaan yang sebesarbesarnya dan merata bagi segenap manusia. Untuk melaksanakan hal tersebut, semua alatalat produksi dan distribusi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dimiliki oleh negara.

b. Bagaimana teori-teori fungsi negara menurut para ahli? Jelaskan! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang teori-teori fungsi negara menurut para ahli. Jawaban: Teori Fungsi Negara Menurut Pendapat Para Ahli adalah sebagai berikut: 1) Macam-macam Fungsi Negara Menurut G.A. Jacobsen dan M.H. Lipman G.A. Jacobsen dan M.H. Lipman berpendapat bahwa ada tiga fungsi negara antara lain sebagai berikut: a) Fungsi esensial, yaitu fungsi yang diperlukan demi kelanjutan negara. Fungsi ini meliputi: 

memelihara angkatan perang untuk mempertahankan serangan dari luar atau untuk menindas pergolakan dalam negeri;



memelihara angkatan kepolisian untuk memberantas kejahantan;



memelihara pengadilan untuk mengadili pelanggaran hukum;



mengadakan pemungutan pajak. Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 10

b) Fungsi jasa, yaitu aktivitas yang mungkin tidakan ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara. Contohnya pemeliharaan fakir miskin, atau pembangunan jalan-jalan dan jembatan. c) Fungsi perniagaan, yaitu fungsi yang dapat dilaksanakan oleh individu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Fungsi juga dilaksanakan oleh negara dengan pertimbangan

modal

swasta

tidak

mencukupi

atau

dengan

memperluas

penyelengaraan berbagai fungsi di seluruh wilayah. Contohnya jaminan sosial, perlindungan deposito di bank, pencegahan pengangguran, penyelenggaraan pos, dan telepon. 2) Macam-macam Fungsi Negara Menurut R.M. Mac Iver R.M. Mac Iver dalam bukunya yang berjudul The Modern State (1926) dan The Web

of Goverment (1974) yang berpendapat bahwa fungsi negara adalah sebagai berikut: a) Fungsi memelihara ketertiban (order) dalam batas-batas wilayah negara. Ketertiban dipelihara demi perlindungan. Tujuannya adalah untuk melindungi warga negara yang lemah. b) Fungsi konservasi (penyelamatan) dan perkembangan. Negara dengan seluruh alat perlengkapannya dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dapat dinikmati oleh generasi

akan

datang.

Contohnya

pemeliharaan

hutan-hutan,

sungai,

pengembangan industri, dan danau. Selain itu, Mac Iver juga membagi fungsi negara dalam dua kategori antara lain sebagai berikut: 

Fungsi negara yang tetap dilaksanakan oleh semua negara, seperti fungsi kepolisian dan penyelenggaraan keadilan.



Fungsi kultural, fungsi kesejahteraan umum,

dan fungsi pada

bidang

perekonomian. Banyak negara yang mengalami transformasi fungsi-fungsi negara karena pergerakan dibidang kesejahteraan, kebudayaan, dan perekonomian. 3) Macam-macam Fungsi Negara Menurut Lioyd Vernon Ballard Menurut Ballard, secara sosiologis ada empat penggolongan fungsi negara antara lain sebagai berikut: a) Social conservation dari nilai-niali sosial sangat penting bagi suatu tertib politik dan sosial. Contohnya penggiatan tata tertip intern dengan jalan menyelesaikan konflik antarwarga negara. Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 11

b) Social control, yaitu mendamaikan, menyesuaikan, dan mengkoordinir sikap kelompok-kelompok yang bersilisih atau bersaing. Seperti penyelenggaraan keadilan sosial. c) Social amelioration dari keadaan kelompok-kelompok yang dirugikan. Fungsi yang mencakup antara lain usaha-usaha meniadakan kemiskinan atau memelihara orang cacat. d) Social improvement yaitu perluasan bidang kehidupan segenap kelompok. Fungsi ini adalah mengenai perluasan pendidikan, pemajuan kesenian, atau pengadaan penelitian ilmiah. 4) Macam-macam Fungsi Negara Menurut John Locke Menurut locke yang membagi fungsi negara menjadi tiga antara lain sebagai berikut: a) Fungsi legislatif

: membuat undang-undang.

b) Fungsi eksekutif

: membuat peraturan dan mengadili.

c) Fungsi federatif

: mengurus urusan luar negeri serta urusan perang dan damai.

5) Macam-macam Fungsi Negara Menurut Van Vollenhoven Menurut Van Vollenhoven fungsi negara dibagi menjadi empat yang dikenal dengan catur praja. Fungsi negara menurut Van Vollenhoven adalah sebagai berikut: a) Bestuur

: fungsi menyelenggarakan pemerintahan.

b) Rechtsprak

: fungsi mengadili.

c) Regeling

: fungsi membuat peraturan.

d) Politie

: fungsi ketertiban dan keamanan.

6) Macam-macam Fungsi Negara Menurut Montesquieu Montesquieu membagi fungsi negara dalam tiga tugas pokok antara lain sebagai berikut: a) Fungsi legislatif

: membuat undang-undang.

b) Fungsi eksekutif

: melaksanakan undang-undang.

c) Fungsi yudikatif

: mengadili dan mengawasi agar setiap peraturan ditaati.

7) Macam-macam Fungsi Negara Menurut Miriam Budiardjo Menurut Miriam Budiardjo, fungsi negara dibagi menjadi empat fungsi antara lain sebagai berikut: a) Fungsi menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. b) Fungsi pertahanan adalah untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar sehingga negara harus mempunyai alat-alat pertahanan. Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 12

c) Penerbitan (law and order) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator. d) Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bagi negara baru, fungsi ini sangat penting karena untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif negara.

c. Bagaimana hubungan tujuan negara dengan fungsi negara di negara Republik Indonesia? Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang hubungan tujuan negara dengan fungsi negara di negara Republik Indonesia. Jawaban: Hubungan tujuan negara dengan fungsi negara Repblik Indonesia itu saling melengkapi dan saling mengisi. Dapat dikatan bahwa tujuan negara itu menunjukan sesuatu yang secara riil hendak dicapai oleh negara Republik Indonesia. Kemudian fungsi negara Republik Indonesia merupakan pelaksana cita-cita dalam tujuan negara Republik Indonesia dengan cara mewujudkannya dalam kenyataan. Selain itu pula dikatakan bahwa tujuan tanpa fungsi adalah steril, sedangkan fungsi tanpa tujuan adalah mustahil. Dengan begitu, tentunya tujuan negara dan fungsi negara Republik Indonesia memiliki peranan yang fundamental dalam mewujudkan kedua hal tersebut. Sebagaimana tujuan negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia ke-4, yang berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, maka hal-hal yang perlu dibuat adalah: 1) Meningkatkan pertahanan dan keamanan untuk menjaga kemungkinan adanya serangan dari luar atau dari dalam yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang ingin memaksakan kehendaknya dengan cara-cara radikal. 2) Menjaga ketertiban untuk mewujudkan keamanan, kelancaran dan ketentraman dalam masyarakat serta mencegah terjadinya bentrokan-bentrokan antarkelompok. Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 13

3) Mengupayakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat untuk mencagah terjadinya kesenjangan sosial yang dapat mengakibatkan gejolak sosial. 4) Menegakkan keadilan. Selanjutnya hal-hal yang perlu dilakukan oleh negara untuk menjalankan fungsinya, antara lain: a) Sebagai stabilitator. b) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. c) Menjaga dan mempertahankan negara dari serangan pihak luar dan melengkapi pertahanan dengan alat-alat yang lebih canggih. d) Menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan.

4. Soalnya, yaitu: a. Uraikan tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan yang anda ketahui! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Jawaban: 1) Bentuk-bentuk Negara Berdasarkan Teori Negara Modern a) Negara Kesatuan Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan juga mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan terdiri dari dua jenis. Macam-macam bentuk negara kesatuan adalah sebagai berikut: 

Negara kesatuan dengan sistem tersentralisasi. Sistem tersentralisasi adalah sistem pemerintahan yang seluruh persoalan berada pada negara secara langsung yang diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah-daerah yang tinggal dapat melaksanakannya saja.



Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Sistem desentralsiasi merupakan kebalikan pada sistem sentralisasi yang kepala daerah sebagai pemerintah daerah yang diberikan kesempatan dan kekuasaan dalam mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Sistem tersebut dikenal dengan nama otonomi daerah atau swatantra. Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 14

Secara umum, bentuk-bentuk negara kesatuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.. 

Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan ke luar yang ditangani oleh pemerintah pusat.



Negara hanya memiliki satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat.



Hanya ada satu kebikjaksanaan yang menyangkut mengenai persoalan politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan.

Contoh negara yang berbentuk kesatuan adalah Belanda, Jepang, Filipina, Indonesia, dan Italia. b) Negara Serikat (Federasi) Negara serikat adalah bentuk negara gabungan dari beberapa negara bagian. Negaranegara bagian pada awalnya adalah negara yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dan membentuk negara serikat, negara-negara tersebut melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya pada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara bagian pada negara serikat disebut dengan negara limitatif yang berarti sebuah demi sebuah. Hanya kekuasaan yang disebut oleh negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat. Kekuasaan asli dalam negara serikat tetap pada negara bagian, karena negara bagian berhubungan langsung kepada rakyatnya. Sementara dari itu, kekuasaan diserahkan oleh negara bagian kepada negara serikat adalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan urusan pos, kekuasaan ini yang didelegasikan (delegated powers). Secara umum, bentuk negara serikat memiliki ciri-ciri sebagai berikut.. 

Tiap negara bagian berstatus tidak berkedaulatan, namun kekuasaan asli tetap pada negara bagian.



Kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.



Pemerintah pusat memperoleh kedaulatan rakyat dari negara-negara bagian untuk urusan ke luar dan sebagian ke dalam.



Setiap negara bagian memiliki kewenangan dalam mebuat UUD sendiri yang selama ini tidak bertentangan dengan pemerintah pusat.



Kepala negara memilik hak veto (pembatalan keputusan) yang diajukan oleh parlemen (senat dan kongres).


Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, Australia, Jerman, Swiss, India, Malaysia dan Jerman. 2) Bentuk-bentuk Negara Berdasarkan Jumlah Orang Yang Memerintah Dalam Suatu Negara a) Monarki Monarki adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata monas yang berarti tunggal dan kata archein yang berarti memerintah. Jadi pengertian negara monarki adalah bentuk negara yang dalam pemerintahannya hanya dikuasai dan diperintah oleh satu orang secara turun temurun. b) Tirani Tirani adalah pemerintahan yang dipegang oleh seorang (raja/kaisar) yang kekuasaannya ditujukan untuk kepentingan sendiri. c) Aristokrasi Aristokrasi adalah pemerintahan yang dipegang oleh sejumlah/beberapa orang terbaik (misalnya kaum cerdik pandai atau bangsawan), yang kekuasaannya ditujukan untuk kepentingan umum. Bentuk aristokrasi dapat merosot menjadi oligarkhi dan bentuk oligarkhi dapat melahirkan Plutokrani atau Plutokrasi. d) Oligarki Oligarki adalah suatu negara yang dipimpin oleh beberapa orang. Model negara ini umumnya diperintah oleh sekelompok orang yang berasal pada kalangan feodal. e) Demokrasi Negara demokrasi adalah bentuk negara yang dipimpin (pemerintah) tertinggi negara yang terletak di tangan rakyat. Dalam bentuk negara yang demokratis, rakyat memiliki kekuasaan yang penuh dalam menjalankan pemerintahan. f) Monokarsi/Okhlokrasi Monokarsi/Okhlokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat tetapi rakyat tidak tahu apa-apa, rakyat tidak berpendidikan dan rakyat tidak paham tentang pemerintahan.


Selanjutnya sistem pemerintahan terdiri atas: 1) Monarki (Kerajaan) a) Monarki Absolut Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja merupakan wewenang yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Contoh Perancis semasa Louis XIV dengan semboyannya yang terkenal L’etat C’est Moi (negara adalah saya). b) Monarki Konstitusional Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi undang-undang dasar (konstitusi). Proses monarki kontitusional adalah sebagai berikut: 

Ada kalanya proses monarki konstitusional itu datang dari raja itu sendiri karena takut dikudeta. Contohnya negara Jepang dengan hak octroon.



Ada kalanya proses monarki konstitusional itu terjadi karena adanya revolusi rakyat terhadap raja. Contohnya Inggris yang melahirkan Bill of Rights I tahun 1689, Yordania, Denmark, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam.

c) Monarki Parlementer Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer, kekuasaan, eksekutif dipegang oleh kabinet (perdanan menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagian kepala negara (simbol kekuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat. Bentuk monarki parlementer sampai sekarang masih tetap dilaksanakan di negara Inggris, Belanda, dan Malaysia.


2) Republik a) Republik Absolut Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengakibatkan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini, parlemen memang ada, namun tidak berfungsi. b) Republik Konstitusional Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen. c) Republik Parlementer Dalam sistem republik palementer, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu-gutat. Kemudian kepala pemerintah berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi dari pada kekuasaan eksekutif.

b. Adakah perbedaan negara serikat dengan serikat-serikat negara? Jelaskan! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang perbedaan negara serikat dengan serikat-serikat negara. Jawaban: Ada. Berdasarkan definisi, yaitu: Negara Serikat/Federasi adalah beberapa negara/wilayah dibawah satu pemerintahan pusat, di mana setiap setiap negara bagian merupakan daerah otonomi yang biasanya mempunyai peraturan/undang-undang tersendiri, kecuali dalam bidang keuangan, militer dan hubungan luar negeri, misalnya Amerika Serikat, Malaysia, India, Rusia, dan lain-lain. Kemudian Serikat Negara-negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan suatu perserikatan yang beranggotakan negara-negara yang masing-masing berdaulat. Dalam menjalankan kerjasama di antara para anggotanya, dibentuklah alat perlengkapan atau badan yang di dalamnya duduk para wakil dari negara anggota.


Perbedaan antara negara serikat dengan serikat-serikat negara adalah sebagai berikut: 1) Dalam negara serikat, keputusan yang diambil oleh pemerintah negara serikat dapat langsung mengikat warga negara bagian, sedangkan dalam serikat negara-negara keputusan yang diambil oleh serikat itu tidak dapat langsung mengikat warga negara dari negara anggota. 2) Dalam negara serikat, negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara serikat itu, sedangkan dalam serikat negara-negara, negara-negara anggota boleh memisahkan diri dari gabungan itu. 3) Dalam negara serikat, negara bagian hanya berdaulat ke dalam, sedangkan dalam serikat negara-negara, negara-negara anggota tetap berdaulat ke dalam maupun ke luar.

c. Jelaskan macam-macam bentuk serikat negara-negara! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang macam-macam bentuk serikat negara-negara. Jawaban: Macam-macam bentuk serikat negara-negara, yaitu: 1) Koloni Koloni adalah suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Dalam negara koloni, urusan politik, hukum, dan pemerintahan masih bergantung pada negara yang menjajahnya. Contohnya, Indonesia pernah menjadi koloni Belanda selama kurang lebih dari 350 tahun. 2) Trustee (Perwalian)

Trustee adalah wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang perang. Contohnya, Papua Nugini merupakan negara bekas negara jajahan Inggris berada dibawah naungan PBB sampai dengan tahun 1975. 3) Mandat Mandat adalah suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan negara-negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Contohnya, Kamerun merupakan negara bekas jajahan Jerman menjadi mandat Prancis. Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 19

4) Protektorat Protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Umumnya, negara yang dilindungi tidak dianggap merdeka dan berdaulat. Hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan pada negara perlindungnya. Contoh negara bentuk protektorat adalah Maroko, Uni Indo-Cina (Kamboja, Laos, dan Vietnam) sebelum merdeka merupakan protektorat dari Prancis. Menurut Samidjo, S. H, protektorat dapat dibedakan menjadi dua macam antara lain sebagai berikut: a) Protektorat kolonial adalah protektorat yang menyerahkan urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, serta dalam negeri pada negara perlindungnya. b) Protektorat internasional adalah protektorat yang masih tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Negara yang dilindungi dalam beberapa urusan luar dan dalam negeri serta pertahanan dan keamanan tidak banyak bergantung pada negara yang melindunginya. Negara tersebut merupakan subjek hukum internasional. Contohnya, Mesir pada saat menjadi protektorat Turki pada tahun 1917, Zanzibar pada protektorat Inggris tahun 1890, dan Albania pada protektorat Italia tahun 1936. 5) Dominion Dominion adalah bentuk kenegaraan yang khusus dalam lingkungan Kerajaan Inggris. Negara dominion adalah negara yang sebelumnya merupakan jajahan Inggris yang kemudian merdeka dan berdaulat, serta mengakui Raja/Ratu Inggris sebagai rajanya (lambang

persatuan).

Negara-negara

dominion

tergabung

dalam The

British

Commonwealth of Nations (Negara-negara Persemakmuran Inggris). Negara-negara dominion memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh, baik ke dalam maupun ke luar. Contoh negara-negara persemakmuran adalah India, Selandia Baru, Australia, Malaysia, Afrika Selatan, dan Kanada. 6) Uni Uni adalah gabungan dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Uni dapat dibedakan menjadi tiga macam. Macam-macam Uni adalah sebagai berikut: a) Uni personil (personal union) adalah gabungan antara dua negara yang kebetulan mempunya raja yang sama sebagai kepala negara, sedangkan pada segala urusan dalam dan luar negeri diurus pada masing-masing negara. Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 20

Contoh Uni personil seperti Inggris dan Skotlandia tergabung dalam uni personil tahun 1603-1707, Krosia dan Hongaria pada tahun 1102-1918, dan Swedia dan Norwegia pada tahun 1814-1905. b) Uni politik (political union) adalah negara yang dibentuk dari negara-negara yang lebih kecil. Uni politik dapat disebut juga dengan uni legislatif. Berbeda dengan uni personil, masing-masing dari negara dapat bergabung dan membagi urusan pemerintahan dan poltik bersama. Gabungan negara yang diakui secara internasional sebagai kesatuan politik tunggal. Contoh Negara Uni politik adalah Inggris Raya, Uni Emirat Arab, dan bekas negara Serbia-Montenegro. c) Uni rill (real union) adalah gabungan antara dua negara atau lebih yang terjadi pembagian bersama terhadap beberapa lembaga negara. Namun, negara-negara ini tergabung seperti halnya pada uni politik. Uni rill merupakan pengembangan dari uni personil dan terbatas hanya pada negara berbentuk kerajaan saja. Contohnya Denmark, dan Norwegia (dengan Islandia) pada tahun 1937-1524. Uni Kalmar gabungan negara Swedia (termasuk Finlandia), dan Uni Lublin mempersatukan negara Polandia dan Lithuania tahun 1569.

5. Soalnya, yaitu: a. Apakah kedaulatan sebagai salah satu unsur negara sama dengan kekuasaan? Jelaskan! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang kedaulatan sebagai salah satu unsur negara sama dengan kekuasaan. Jawaban: Kedaulatan tidak sama dengan kekuasaan. Kedaulatan adalah suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang bersifat mutlak untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan kehidupan bernegara. Kemudian kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Selanjutnya kekuasaan merupakan hubungan antara pihak yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain (pemimpin) dengan pihak yang menerima pengaruh (pengikut).


b. Apa kaitannya kedaulatan, kekuasaan dan kewibawaan? Jelaskan! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang kaitannya kedaulatan, kekuasaan dan kewibawaan. Jawaban: Kedaulatan, kekuasaan dan kewibawaan itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam suatu tatanan pemerintah, tentunya ada beberapa aspek yang saling berkaitan demi menunjang tercapainya kesejahteraan rakyat, yaitu keterkaitan antara kedaulatan, kekuasaan dan kewibawaan. Ketiga aspek tersebut didapatkan dari rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan penuh dari suatu negara. Sebagai pemilik kedaulatan, tentunya tidak mungkin mereka semua ikut mengatur secara bersama-sama suatu penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, mereka menyerahkan kekuasaannya dengan penuh kewibawaan untuk mengatur suatu negara kepada segelintir orang yang mereka percayai dan mempunyai kemampuan dalam bidang itu. Dalam hal ini dengan adanya kedaulatan, maka timbulah kekuasaan. Kemudian dalam rangka melaksanakan kekuasaan yang didasari adanya kedaulatan mesti dilandasi dengan kewibawaan agar senantiasa kekuasan yang memiliki kedaulatan tersebut dapat tercapai secara optimal dalam mengatur tatanan masyarakat yang adil, aman, damai, dan sejahtera.

c. Sebutkan unsur-unsur terbentuknya suatu negara! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang unsur-unsur terbentuknya suatu negara. Jawaban: Unsur-unsur terbentuknya negara adalah sebagai berikut: 1) Rakyat Rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara serta tunduk pada kekuasaan tersebut. Negara harus memiliki rakyat tetap. Rakyat merupakan unsur yang sangat penting dari terbentuknya negara, karena rakyat yang merencanakan, mengendalikan, dan menyelenggarakan sebuah negara. Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 22

2) Wilayah Wilayah adalah tempat menetapnya atau tempat tinggalnya suatu bangsa atau rakyatnya terhadap suatu negara. Wilayah terdiri atas lautan, udara, daratan, ekstrateritorial, dan batas wilayah negara. 3) Pemerintahan Yang Berdaulat Pemerintah yang berdaulat diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas pokok dalam suatu negara. Pemerintahan yang berdaulat mempunyai kekuasaan atau kedaulatan ke dalam ataupun kedaulatan ke luar. a) Kedaulatan ke dalam, artinya pemerintah memiliki wewenang tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perudangundangan yang berlaku. b) Kedaulatan ke luar, artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kekuatan lain, selain kekuatan-kekuatan yang telah ditetapkan. Sifat-sifat kedaulatan negara adalah sebagai berikut: 

Permanen, artinya kedaulatan negara tersebut tetap ada selama negara tetap berdiri atau ada walaupun ada perombakan organisasi.



Asli, artinya, kedaulatan yang tidak berasal dari kekuasaan yang lebih tinggi, namun asli dari dari negara itu sendiri.



Bulat/tidak terbagi-bagi, artinya kedaulatan tertinggi yang tidak dapat dibagi-bagi, sehingga terdapat satu kedaulatan.



Absolut/tidak terbatas, artinya kedaulatan yang tidak dibatasi apapun dan siapapun, tetapi jika dibatasi berarti kedaulatan kekuasaan tertinggi akan hilang.

4) Pengakuan Dari Negara Lain Pengakuan dari negara lain dipandang dari sudut hukum internasional sangatlah penting sebelum negara baru tersebut menjalin hubungan dengan negara lain. Pengakuan dari negara lain terdapat dua macam antara lain sebagai berikut: a) Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan bagi negara baru yang telah memenuhi unsur konstitutif. b) Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap sah berdirinya suatu negara menurut hukum internasional. Contoh pengakuan secara de jure pada bangsa Indonesia, yaitu: 

Inggris pada tanggal 31 Maret 1947.



Amerika Serikat pada tanggal 17 April 1947. Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 23



Uni Soviet pada tanggal 26 Mei 1948 (sekarang negara Rusia).



Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

6. Berkaitan mengenai unsur-unsur negara ada 2 (dua) pandangan yaitu pendapat para sarjana (doktrine) dan pendapat ”Montevideo Convention on the Rights and Duties of State” Tahun 1933. Berkenaan hal tersebut di atas, maka terangkan dengan lengkap mengenai: a. Jelaskan pendapat saudara mengenai unsur-unsur negara menurut kedua pendapat di atas! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang pandangan yaitu pendapat para sarjana (doktrine) dan pendapat ”Montevideo

Convention on the Rights and Duties of State” Tahun 1933 terhadap unsurunsur negara. Jawaban: Untuk menjawab soal di atas, saya coba jelaskan unsur-unsur negara menurut pasal 1

Montevideo Convention on The Right and Duties Of State, menurut pendapat Quincy Wright dan menurut pendapat Muhtar Affandi. Berikut adalah penjelasannya: Berdasarkan pasal 1 Montevideo Convention on The Right and Duties Of State bahwa unsurunsur pokok sebagai syarat berdirinya negara harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) adanya rakyat; b) wilayah yang permanen; c) penguasa/pemerintahan yang berdaulat; d) kesanggupan berhubungan dengan negara lain; e) pengakuan. Dengan demikian suatu negara akan dikatakan sebagai negara yang telah memenuhi syarat di atas. Jikalau belum memenuhi syarat di atas, maka negara tersebut tidak bisa diakui sebagai negara yang berdasarkan ketentuan dari pasal 1 Montevideo Convention on The Right and

Duties Of State.


Kemudian menurut pendapat Quincy Wright syarat berdirinya suatu negara tidak mesti adanya pengakuan secara kolektif, cukup adanya rakyat, wilayah yang permanen dan penguasa atau pemerintahan yang berdaulat saja. Pengakuan secara kolektif ini diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional atau konfrensi multilateral saja. Prof. Quincy Wright berpendapat bahwa yang ada hanyalah pengakuan kolektif dari PBB tetapi bukanlah pengakuan individual dari masing-masing anggotanya. Pengakuan kolektif biasanya diwujudkan dalam suatu perjanjian multilateral. Misalnya

Helsinky Treaty 1976 NATO mengakui Republik Demokrasi Jerman (Timur) dan Pakta Warsawa mengakui Republik Federal Jerman (Barat). Dengan masuknya suatu negara dalam PBB bukan berarti bahwa adanya suatu pengakuan kolektif dari seluruh anggota PBB, tapi yang ada hanyalah pengakuan kolektif dari PBB tetapi bukan pengakuan individual dari negara-negara anggotanya. Selanjutnya menurut Muhtar Affandi pengakuan tidak menjadi syarat mutlak adanya negara jika menurut Statehood. Berikut adalah penjelasannya: Pada prinsipnya pengakuan dipandang sebagai syarat untuk dapat menjadi an international

person, negara sebagai suatu physical fact ditingkatkan menjadi juridical fact. Dengan konsep tersebut adalah menjadi suatu keharusan, bahwa sebuah negara hanya bisa mendapat pengakuan manakala sudah memenuhi syarat Statehood. Misalnya yang terjadi dengan negara Israel yang pada bulan Mei 1949 sudah diterima menjadi anggota PBB, yang berarti Israel sudah mendapat pengakuan sebagai negara oleh PBB. Padahal pada waktu itu Israel belum memenuhi syarat physical condition untuk menjadi negara, sebab belum memiliki daerah yang tegas batas-batasnya karena masih dalam kondisi peperangan dengan bangsa Arab. Batas daerahnya justru masih diperjuangkan melalui peperangan tersebut. Dengan adanya pengakuan tersebut, Israel sudah ditingkatkan menjadi juridical fact meskipun belum memenuhi syarat-syarat yang lengkap dan bulat. Pengakuan akan menjadi syarat mutlak adanya negara jika menurut an international person. Berikut adalah penjelasannya: Pengakuan akan terjadi apabila sudah menjadi ius cogen, maka secara hukum mutlak diberikan karena wajib bagi setiap pergantian, perubahan dan penggabungan negara atau pemerintahan baru. Dengan kata lain, setiap pemerintahan atau negara baru akan menjadi subjek hukum internasional akan sah apabila sudah mendapat pengkuan atau diakui oleh masyarakat internasional.


b. Mengapa unsur keempat menurut Konvensi Montevideo, “Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain”, harus ditafsirkan sebagai kedaulatan? Jelaskan! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang alasan unsur keempat menurut Konvensi Montevideo, “Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain”, harus ditafsirkan sebagai kedaulatan. Jawaban: Unsur negara keempat menurut Konvensi Montevideo, “Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain”, harus ditafsirkan sebagai keadulatan karena kemampuan untuk hubungan negara-negara lain merupakan upaya implementasi dari kedaulatan itu sendiri. Penjelesan lebih lanjut yaitu negara yang berdaulat yang mempunyai pemerintahan tentunya mesti mampu mengadakan hubungan dengan negara-negara lain agar senantiasa terjadinya upaya saling membantu dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, misalnya dalam bidang ekonomi.

7. Soalnya, yaitu: a. Sebutkan macam-macam teori kedaulatan berdasarkan perkembangannya! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang macam-macam teori kedaulatan berdasarkan perkembangannya. Jawaban: Teori kedaulatan negara yang dikemukakan oleh para ahli kenegaraan adalah sebagai berikut: 1) Teori Kedaulatan Tuhan Menurut teori ini kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Artinya, raja atau penguasa negara mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sehingga kehendak raja atau penguasa juga merupakan kehendak Tuhan.


2) Teori Kedaulatan Raja Teori kedaulatan raja merupakan perwujudan dari teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi di tangan raja atau penguasa. Oleh karena itu, raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di bumi yang mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan sehingga kekuasaan raja mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 3) Teori Kedaulatan Negara Berdasarkan teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan. Kedaulatan negara muncul bersama dengan berdirinya suatu negara. 4) Teori Kedaulatan Hukum Teori kedaulatan hukum menekankan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan dibatasi oleh norma sehingga tidak bersifat absolut. 5) Teori Kedaulatan Rakyat Teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa kekuasaan negara tertinggi terletak di tangan rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat adalah demokrasi. Teori ini memunculkan timbulnya suatu teori pembagian kekuasaan seperti dalam ajaran trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu.

b. Negara Indonesia termasuk menganut teori kedaulatan yang mana, jika dilihat dari peraturan perundang-undangannya! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang sistem kedaulatan yang dianut oleh negara Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jawaban: Berdasarkan uraian tentang jenis kedaulatan seperti yang telah di jelaskan, Bangsa Indonesia diketahui menganut kedaulatan rakyat. Dasar dari penjelasan tersebut, dapat dilihat di dalam Pancasila sila ke-4. Isinya adalah ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.”


Bukti lain bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dapat kita temukan di dalam isi Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4, yang perumusannya sebagai berikut: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 tersebut, secara tersurat menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah penganut jenis kedaulatan rakyat. Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (2), ditegaskan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undangundang Dasar. Berdasarkan uraian tentang kedaulatan rakyat tersebut, jelaslah bahwa negara kita termasuk penganut teori kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam negara, tetapi pelaksanaanya diatur oleh undang-undang dasar.

8. Soalnya, yaitu: a. Apakah sama pemerintahan dengan negara? Jelaskan! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang sama atau tidaknya pemerintahan dengan negara. Jawaban: Tidak, berdasarkan definisi bahwa: Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri dengan menjalankan tugasnya meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kemudian negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 28

Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Berdasarkan filosofis bahwa: Pemerintahan merupakan bagian dari negara. Maksudnya bahwa suatu negara pasti memiliki pemerintahan untuk menjalankan tugas dan fungsi dari negara tersebut. Dengan adanya pemerintahan, maka ketatanegaraan dapat dilaksanakan. Dapat dikatakan pula bahwa pemerintahan pasti ada dalam negara, dan negara memerlukan pemerintahan untuk melaksanakan ketatanegaraannya. b. Jelaskan, apakah untuk mengetahui asal mula negara bisa juga dipersamakan dengan asal mula adanya kekuasaan/pemerintahan, jika dikaitkan dengan teori pengahalalan kekuasaan! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang asal

mula

negara

bisa

juga

dipersamakan

dengan

asal

mula

adanya

kekuasaan/pemerintahan, jika dikaitkan dengan teori pengahalalan kekuasaan. Jawaban: Berdasarkan teori penghalalan kekuasaan, yakni teori teokrasi baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, teori penghalalan kekuasaan baik yang bersifat fisik maupun dari sisi ekonomi, dan teori penghalalan berdasarkan yuridis (patriarchaal, patrimonial, dan teori perjanjian) bahwa asal mula negara bisa juga dipersamakan dengan asal mula adanya kekuasaan/pemerintahan. Berawal dari adanya kekuasaan timbulah keinginan untuk membangun suatu negara. Dalam suatu negara dibutuhkan kekuasaan yang berdaulat agar senantiasa terpenuhinya tujuan dan fungsi ketatanegaraan. Atas hal tersebut sudah jelas bahwa asal mula negara bisa juga dipersamakan dengan asal mula adanya kekuasaan/pemerintahan, jika dikaitkan dengan teori pengahalalan kekuasaan.


c. Uraikan sisi persamaan dan perbedaan trio (Thomas Hobbes, John Locke dan J.J Rousseau) mengenai perjanjian masyarakat! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang persamaan dan perbedaan trio (Thomas Hobbes, John Locke dan J.J Rousseau) mengenai perjanjian masyarakat. Jawaban: Persamaan yang terdapat dalam pemikiran tentang teori kontrak sosial yang digagas oleh Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau, yaitu: 1) Terdapat pada kesadaran untuk menghentikan keadaan alamiah agar dapat mewujudkan sebuah keberlangsungan hidup yang teratur dan damai. Untuk itu maka perlu adanya sebuah lembaga yang mengatur tatanan kehidupan yang dalam hal ini disebut sebagai negara. 2) Hobbes, Locke dan Rousseau mempunyai kesamaan yaitu berangkat dari pemikiran tentang keadaan manusia pra negara (keadaan alamiah). 3) Kontrak sosial akan melahirkan sebuah bentuk negara. Negara ada karena perjanjian bersama yang dilakukan oleh rakyat untuk menghentikan jalannya keadaan alamiah yang terus menerus terjadi. Perbedaan yang terdapat dalam pemikiran tentang teori kontrak sosial yang digagas oleh Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau, yaitu: 1) Menurut Hobbes, keadaan alamiah itu adalah seperti berada pada kondisi perang, selalu merasa takut ketika ada manusia lain yang memiliki lebih banyak kepemilikan daripada dirinya. Hobbes memiliki bentuk idealnya sendiri yaitu sebuah Monarki Absolut dimana sebuah negara dipimpin oleh raja yang memiliki kekuasaan tidak terbatas (absolut). Dalam kondisi ini, rakyat tunduk kepada negara dan memberikan seluruh hak yang dimilkinya, seperti yang ditulis dalam bukunya Leviathan. 2) Menurut Locke, kondisi alamiah sudah terdapat pola-pola pengaturan dan hukum alamiah yang teratur karena manusia mempunyai akal yang dapat menentukan apa yang benar apa yang salah dalam pergaulan antara sesama. Locke memliki bentuk ideal negara yaitu Monarki Konstitusional negara memberi jaminan mengenai hak-hak dan kebebasan kebebasan pokok manusia (life, liberty, healthy dan property). Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 30

3) Menurut Rousseau berpendapat tidaklah terjadi perkelahian. Justru pada kondisi alamiah

ini manusia saling bersatu dan bekerjasama. Rousseau mengatakan negara yang sah adalah negara yang berbentuk Republik. Rousseau dalam hal ini pun menekankan pada apa yang disebut kehendak umum dalam menentukkan jalannya pemerintahan. 9. Hampir setiap negara mengakui bahwa negaranya adalah negara demokratis. Sehubungan pernyataan tersebut: a. Jelaskan adakah perbedaan demokrasi purba dengan demokrasi modern? Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang perbedaan demokrasi purba dengan demokrasi modern. Jawaban: Demokrasi purba itu merupakan demokrasi langsung. Adapun penjelasannya, yaitu demokrasi langsung (dalam masa Yunani purba), dimana rakyat secara langsung mengutamakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri seluruh rakyatnya. Demokrasi semacam ini hanya mungkin di jalankan dalam suatu negara kecil seperti dalam negara kota (city state) di Athena (Yunani) dulu. Dalam demokrasi langsung ini rakyat secara langsung turut serta dalam pemerintahan, baik dalam pembuatan undang-undang dan peraturanperaturan (legislative) maupun dalam pelaksanaan undang-undang atau peraturan tersebut (eksekutif) ataupun dalam peradilan (yudikatif). Kemudian demokrasi modern merupakan demokrasi tidak langsung atau dengan perwakilan. Penjelasannya, yaitu demokrasi tidak langsung atau demokrasi dengan perwakilan (demokrasi

representative), dimana bentuk penyaluran kehendaknya rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam badan perwakilan. Di negara-negara modern sekarang ini pada umumnya dijalankan demokrasi dengan perwakilan. Pelaksanaan demokrasi dengan perwakilan biasanya dilakukan dengan melalui pemilihan umum, itulah sebabnya pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang demokratis.


b. Apa yang menjadi ciri-ciri suatu negara demokrasi? Jelaskan! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang ciri-ciri suatu negara demokrasi. Jawaban: Ciri-ciri suatu negara demokrasi, yaitu: 1) Adanya legitimasi pemerintah. 2) Adanya pengaturan organisasi secara teratur dalam negara paling tidak terdapat 2 (dua) partai politik. 3) Setiap warga negara sudah memenuhi syarat berhak dalam pemilu. 4) Setiap warga negara dalam pemilu dijamin kerahasiannya. 5) Masyarakat dijamin kebebasannya. 6) Memiliki pers yang bebas. 7) Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan). 8) Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara). 9) Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. 10) Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. 11) Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. 12) Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. 13) Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. 14) Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih) pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. 15) Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan sebagainya).


c. Adakah perbedaan pandangan Plato dan Aristetoles mengenai demokrasi? Jelaskan! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang perbedaan pandangan Plato dan Aristetoles mengenai demokrasi. Jawaban: Menurut Plato bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dipegang oleh rakyat. Plato juga menyatakan bahwa demokrasi bukan merupakan hasil pemerosotan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan dalam suatu negara, tapi demokrasi digunakan sebagai alat atau sistem pemerintahan yang baik. Kemudian Aristoteles mengemukakan bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Dengan tegas Aristoteles menyatakan bahwa demokrasi merupakan hasil pemerosotan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan dalam suatu negara. Menurut Aristoteles bentuk negara ideal itu menganut sistem pemerintahan Monarki, Aristokrasi, dan Politeia.

10. Soalnya, yaitu: a. Jelaskan apa yang dapat saudara tarik dari pengetahuan mengenai negara pada masa Romawi Purba, padahal masa itu tidak ada pengetahuan yang ditulis oleh para ahli? Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang dari pengetahuan mengenai negara pada masa Romawi Purba, padahal masa itu tidak ada pengetahuan yang ditulis oleh para ahli. Jawaban: Berdasarkan teori Pertumbuhan dan Perkembangan Ilmu Negara Dengan Beberapa Pemikirnya bahwa pengetahuan mengenai negara pada masa Romawi Purba sampai saat ini ada, padahal masa itu tidak ada pengetahuan yang ditulis oleh para ahli. Bukti hal tersebut bisa diamati dalam pertumbuhan tentang negara yang disampaikan oleh Socrates, Plato dan Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 33

Aristoteles. Mereka merupakan seperguruan dan juga seilmu. Berawal dari pemikiran Socrates tentang negara yang hanya berupa gagasan dan belum dituangkan dalam buku. Namun, setelah diteruskan oleh Plato dituangkanlah ilmu pengetahuan tersebut dalam bentuk buku, misalnya buku yang terkenal karya Plato tentang ilmu pengetahuan, yaitu: 1) Politeia (The Republic) tentang negara. 2) Politicos (The Stateman) tentang ahli negara. 3) Nomoi (The Law) mengenai undang-undang. Begitu pun sama oleh Aristoteles ilmu pengetahuan tersebut dituangkan dalam bentuk buku, misalnya ethica atau nicomachean etics merupakan pengantar bagi politica, politica terdiri atas 8

(delapan)

buku,

antara

lain

membicarakan

tentang bentuk

negara,

undang-

undang, hubungan sosial dan hal lain yang bersifat riil dan rhetorica. Atas hal tersebut maka terciptalah ilmu pengetahuan tentang negara pada masa Romawi Purba meskipun saat itu awalnya tidak ditulis oleh para ahli.

b. Uraikan pendapat para ahli mengenai negara dari Socrates, Plato dan Aristetoles? Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang negara menurut Socrates, Plato dan Aristetoles. Jawaban: Menurut Socrates negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objektif, yang asal mulanya berpangkal pada budi pekerti manusia. Kemudian tugas negara adalah menciptakan hukum, yang harus dilakukan para pemimpin, atau para penguasa yang dipilih secara saksama oleh rakyat. Di sinilah tersimpul pikiran demokratis dari Socrates. Plato adalah murid terbesar Socrates, menurut Plato negara itu timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian karena masing-masing orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, tiap-tiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara.


Seperti juga Plato, Aristoteles pun beranggapan bahwa negara dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia. Jadi menurut Aristoteles negara itu merupakan suatu kesatuan, yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota daripada negara. Dengan demikian Aristoteles telah menjadi seorang realistis, sedangkan kalau Plato adalah seorang idealistis. Hal yang demikian ini akan dapat kita pahami, bila kita melihat, dan memperhatikan keadaan, yaitu bahwa Plato menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam demokrasi, dimana orang selalu mencari jalan untuk mencapai keadilan. Kemudian kalau Aristoteles menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam kerajaan dunia, dimana rakyat yang dulunya merdeka itu dikuasai oleh penguasa asing yang memerintah dengan kekuasaan tak terbatas.

c. Jelaskan maksud dari istilah Caesarismus, Machievelismus dan Monarchomachen! Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang maskud dari istilah Caesarismus, Machiavelismus dan Monarchomachen. Jawaban: Caesarismus merupakan suatu kecenderungan untuk memusatkan kekuasaan negara di tangan seorang kaisar sendiri. Kemutlakan ini didasarkan pada Caesarismus, yaitu adanya perwakilan yang menghisap, dari pihak Caesar terhadap kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat saat itu disalahgunakan, dimana dalam lapangan ilmu negara digunakan konstruksi Ulpianus yang menyatakan, bahwa kedaulatan rakyat diberikan kepada prinsep atau raja melalui suatu perjanjian yang termuat dalam undang-undang yang disusun olehnya dan diatur dalam Lex

Regia. Jadi, landasan hukumnya adalah perjanjian yang terletak dalam lapangan hukum perdata. Setelah kekuasaan diberikan kepada prinsep, maka rakyat pada kenyataannya tidak dapat meminta pertanggung jawaban atas perbuatan prinsep. Ahli hukum (doktoris iuris) yang terkenal pada saat itu adalah Gajus, Modestinus, Paulus, Papinianus dan Ulpianus. Dalam caesarismus dikenal semboyan yang berbunyi: 1) Solus publica suprema lex (kepentingan umum mengatasi undang-undang). 2) Princepes legibus solutus est (rajalah yang menentukan kepentingan umum).


Kemudian Machiavellisme lebih dianggap sebagai paham politik untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya dengan segala cara. Moralitas adalah lain hal. Malah, etika kekuasaan adalah kekuasaan itu sendiri. Machiavellisme menekankan paksaan untuk patuh pada aturan dan meletakkan ketakutan rakyat sebagai fondasinya. Seseorang akan patuh hanya karena takut terhadap suatu konsekuensi, baik kehilangan kehidupan atau kepemilikan. Politik secara keseluruhan adalah supremasi kekuasaan memaksa. Oleh karena itu, kekuasaan tidak memberi tempat pada orang yang lemah. Moralitas hanyalah titik lemah dalam kekuasaan. Hanya orang yang kuat dan kejamlah yang mampu duduk dalam singgasana tertinggi kekuasaan. Karena pandangannya yang begitu lugas dan realistis itu, karya Machiavelli, Il Principle, dinyatakan terlarang oleh Paus Clement VIII. Selanjutnya, Monarchomachen dalam pengertian umum berarti anti raja. Aliran Monarchomachen timbul sebagai gerakan dalam lapangan ketatanegaraan yang disebabkan oleh adanya pengaruh teokrasi dalam sistem pemerintahan absolutisme yang menyatakan bahwa raja berdaulat karena kehendak Tuhan, sebagai akibatnya raja dapat menentukan agama apa yang harus dianut oleh rakyatnya.

d. Apa kritik Herman Heller terhadap pendapat George Jellinek? Pembahasan: Untuk menjawab soal di atas kita mesti mengetahui maksud dari pertanyaannya secara utuh dan menyeluruh. Pertanyaan di atas menanyakan penjelasan tentang kritik Herman Heller terhadap George Jellinek dan Hans Kelsen. Jawaban: George Jellinek dan Han Kelsen mengatakan bahwa ilmu poilitik merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Kemudian Herman Heller memberikan kritik terhadap pendapat George Jellinek dan Han Kelsen, yaitu bahwa Herman Heller menganggap ilmu politik atau Angewandte Staatswissenschaft merupakan ilmu pengetahuan yang tidak berdiri sendiri, karena hanyalah menjalankan, melarapkan dan mempraktikan segala hasil penyelidikan yang diperoleh ilmu negara atau staatslehre untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Atas pendapat tersebut Herman Heller berkeyakinan berdasarkan metode penyelidikannya yang bersfat fungsional, ia menganggap perlu meyakinkan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, dan diberi nama Politikologie yang berasal dari perkataan

politik artinya kenegaraan, sedangangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Prediksi Soal Ujian Akhir Semester Tahun 2015/2016 Mata Kuliah Ilmu Negara Created By Muhammad Nur Jamaluddin NPM. 151000126 Halaman 36

2016 MATA KULIAH ILMU NEGARA

Recommend Documents