HAND OUT/PERKULIAHAN
Mata Kuliah SKS Status Mata Kuliah Dosen Pokok Bahasan Pertemuan ke Kompetensi
: Ilmu Negara : 2 SKS : Wajib : Aryono Putra, S.H., M.H : Pengertian Ilmu Negara :3 : Memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai dasardasar pengertian Negara.
BAB I PENGANTAR ILMU NEGARA A. Pendahuluan Ilmu negara mempelajari negara secara umum mengenai sendi-sendi pokok atau asas-asas pokok, hal ihwal negara-negara pada umumnya (Staat als qenus) yakni tentang sejarah terjadinya atau asal mulanya pertumbuhan dan perkembangnnya, hakekatnya dasar-dasar atau sifatnya, bentuk-bentuknya, lenyapkan dan sebagainya, serta mengenai bagaimana hubungan antara negara dengan negara, dengan hukum, negara dengan masyarakat dan negara dengan agama dan sebagainya. Dalam bab ini akan dibahas tentang obyek penyelidikan Ilmu Negara adalah negaranegara secara umum sehingga sering disebut Ilmu Negara Umum. Disamping Ilmu Negara Umum dikenal lagi Ilmu Tata Negara, yang mempelajari negara-negara tertentu, bagaimana pemerintahan negara itu disusun dan dijalankan mulai dari pusat hingga kedaerah-daerah, misalnya khusus mengenai negara Amerika Serikat, khusus tentang negara Soviet, Perancis, Inggris, Belanda, Swiss, Jepang, juga Indonesia dan lain-lain. Disamping itu dikenal pula Tata Negara, yakni hukum yang mengatur organisasi pemerintahan Negara, yaitu peraturan-peraturan tentang struktur dan mekanisme pemerintahan negara.Ilmu Negara berusaha mencari hal-hal yang bersifat umum dalam bentuk kehidupan bersama yang berupa negara. Karena itulah maka yang diselidiki Ilmu Negara bukanlah suatu negara yang secara positif ada, melainkan negara sebagai suatu pengertian yang abstrak, dalam arti bahwa penyelidikan dan pembahasan yang dilakukan Ilmu Negara itu tidaklah mengenai suatu negara yang secara kongkrit ada pada suatu waktu dan tempat tertentu, melainkan 1
negara yang terlepas baik dari waktu maupun dari tempat. Ruang lingkupnya tidak terbatas kepada pelajaran kenegaraan pada waktu sekarang saja, akan tetapi juga mengenai pelajaran kenegaraan pada masa yang lampau dan juga untuk masa mendatang pula. Berkenaan dengan itu Ilmu Negara menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok saja dari pada negara yang berlaku untuk dan terdapat pada negara. Ilmu Negara mencari hakekat, wujud, sifat-sifat, ciri-ciri, syarat-syarat dan konstruksi-konstruksi dasar dari pada negara “ in Abstracto “ tersebut. Dalam bukunya Mr. Sunarko “ Susunan negara kita “ disebut Negara itu adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah atau territoir yang tertentu, dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai souverein. Di Jerman ilmu negara itu biasanya disebut ‘ Staatslehre “. Tetapi disamping istilah ini di Jerman masih terdapat pula istilah “Staatswissenschaft“, yang diartikan sebagai ilmu yang mencakup ilmu-ilmu hukum, politik, administrasi negara, ekonomi, ilmu masyarakat dan sebagainya. Yang mula-mula membahas ilmu negara sebagai suatu ilmu kenegaraan tersendiri adalah George Jellinek dalam bukunya “Die Allgemeine Staatslehre“, dimana dibuktikan, bahwa ilmu negara mempunyai sifat teoritis atau mempunyai sifat ilmiah murni. Ilmu negara ini oleh G. Jellinek disebut pula dengan “Theoritische Staatswssenscaft “ atau Staatslehre. Walaupun ilmu negara sesungguhnya sudah lama sekali dikenal yakni sejak zaman Yunani kuno tetapi sebagai suatu ilmu yang berdiri sendiri belum lama diakui. Di negara-negara berbahasa Inggris seperti Inggris, Canada, Amerika serikat, Australia dan sebagainya digunakan istilah “ political Science “ atau political theory.1 Ilmu negara dianggap identik dengan ilmu politik. Pada hemat kami ini kurang benar, Ilmu negara tidak identik dengan ilmu politik. Walaupun benar kata politik itu berasal dari kata bahasa Yunani “ Polis “ yang berarti negara kota, maupun sekarang ini kata politik sudak mendapat arti lain dari pada sekandar negara dalam arti yang biasa. Negara adalah suatu bentuk organisasi kekuasaan dengan tata pemerintahan atas umat manusia di daerah tertentu. Sedang politik yakni kebijaksanaan dalam menghadapi soal-soal mengenai negara. Walaupun negara dan politik itu selalu bersama-sama
1
Max Weber, Sosiologi, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan II Februari 2009), Hlm. 191. 2
namun ini tidaklah berarti bahwa negara itu identik dengan politik. Karena itu maka kitapun harus tegas-tegas membedakan ilmu negara dari ilmu politik. Ilmu negara dan ilmu politik adalah dua hal yang sangat erat hubungannya satu sama lain saling isi mengisi dan saling lengkap melengkapi tetapi satu dan lainnya tidak identik pula. B. Metode Penyelidikan Ilmu Negara Sebagaimana suatu proses maka negara mempunyai situasi dimasa sekarang, mempunyai sejarah dimasa lampau dan mempunyai kemungkinan-kemungkinan dimasa datang. Situasinya, fakta-faktanya dan fenomina-fenominanya sekarang kita selidiki dan kita pelajari dengan analisa deskriptif, dengan menyelidiki dan mempelajari fakta-fakta dan fenomina-fenomina itu sebagaimana adanya. Perkembangan sejarahnya dimasa lampau kita pelajari dengan analisa historis dengan mempelajari asal-usul, sebab musabab dan peranan serta pengaruhnya dalam perkembangan negara. Dan kemungkinan-kemungkinannya dimasa datang kita perhitungkan dengan analisa logis konstruktif. Dalam menganalisa ini kita akan menggunakan metode-metode observatif, komperatif dan dialektis. Dengan metode observatif berarti kita bekerja dengan observasi dengan memperhatikan, menanggapi segala sesuatunya, segala keadaan dan kejadian, segala fakta dan fenomena dalam tubuh dan jiwa negara, dengan perkembangan wilayahnya, rakyat dan tata pemerintahan. Segala
bahan-bahan
itu
dikumpulkan,
disusun,
diteliti,
dikwalifikasi
dan
diklassifikasi untuk kemudian disusun menurut korelasi dan urutan yang wajar. Metode observatif ini adalah dasar segala penyelidikan. Dengan metode komperatif berarti kita bekerja dengan komperasi dengan menimbang-menimbang dan membanding-banding dengan fakta-fakta, fenomina-fenomina dan juga peristiwa-peristiwa itu ada yang sama dan ada yang tidak sama, tidak saja sifat hakekat dan corak ragamnya, tetapi juga ditanggapinya. Maka perlulah kita pelajari dengan seksama hakekat persamaan dan perbedaan itu dengan segala sebab musabab dan akibat-akibatnya, serta pengaruhnya satu sama lain untuk memperoleh evaluasi yang tepat. Dengan metode dialektis berarti kitaabekerja dengan dialektika, dengan menguji fakta-fakta, fenomina-fenomina dan peristiwa-peristiwa itu yang satu dengan yang lain. Kenyataan bahwa mengenai setiap hal selalu terdapat unsur-unsur yang berlawanan, ada positif dan ada yng negartifnya, maka perlulah unsur-unsur yang berlawanan itu kita uji 3
yang satu dengan yang lain, agar kita ketahui kekuatan dan kelemahannya masingmasing, tiap fakta dan fenomina lawannya agar kita dapatkan kesimpulan pandangan yang lebih sempurna, lebih matang dan lebih mantap. Metode deduksi bekerja apriori menggunakan ketentuan-ketentuan dasar-dasar dengan dalil-dalil, aksioma-aksioma dan kaidah-kaidah yang merupakan petunjuk umum untuk memperoleh keterangan-keterangan bagi fakta-fakta dan persoalanpersoalan yang beraneka ragam. Sebaliknya metode induksi bekerja dengan terlebih dahulu menanggapi situasi, mengumpulkan bahan-bahan, menyusun fakta-fakt, mempelajari fenomina-fenomina dan dari semua itu ditarik kesimpulan-kesimpulan untuk memperoleh ketentuan-ketentuan dasar bersifat umum. 1.
Sifat dan Hakekat Mengenai sifat negara, Harold J. Laski dalam bukunya “ Pengantar dalam Politik “
menuliskan sebagai berikut : negara-negara itu adalah satu dengan tindakan-tindakan paksaan satu cara hidup yang tertentu. Dalam pengetahun sosiolagi, negara adalah kelompok politis persekutuan hidup orang yang banyak jumlahnya dan terikat oleh perasan senasib dan seperjuangan. Kalau kita membicarakan negara, sebenarnya kita yakni membicarakan masyarakat manusia. Tidak ada satu negara pun yang terjadi dengan sendirinya tanpa tindakan manusia itu sendiri. Perkembangan sesuatu negara berarti perkembangan kemauan dan tindakan manusia. Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membicarakan masyarakt manusia, ilmu negara itu juga termasuk sebagai suatu cabang khusus dari sosiologi. Keistimewaan ilmu negara adalah mempelajari masyarakat manusia itu dari segi ketata negaraan, susunan pemerintahan dan kekuasaaan yang memegang serta menguasai susunan itu. Negara merupakan bentuk pergaulan yang spesifik, yakni mempunyai syarat-syarat tertentu, daerah, rakyat dan juga pemerintahannya. Menurut Arestoteles negara (polis) itu adalah persekutuan dari pada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Pendapat Jean Bodin negara itu yakni suatu persekutuan dari pada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Sedangkan Hugo de Groot menafsirkan negara itu yakni suatu
4
persekutuan yang sempurna dari pada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.2 Menurut Hans Kelsen negara itu adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Ini mirip dengan pendapat Harrold Laski yang juga memandang negara itu sebagai organisasi paksaan. Pendapat Logemann seorang Profesor Belanda, menulis dalam bukunya adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk dengan kekuasaannya mengatur dan mengurus satu masyarakat tertentu. Sedangkan dalam buku “ Het Staatsrecht van Indonesia “ ia mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi artinya sekelompok orang-orang yang dengan bekerja sama dan pembagian kerja mengejar satu tujuan bersama, lebih lanjut diterangkan oleh Logemann bahwa negara adalah organisasi yang menertibkan keseluruhan hubunganhubungan antara orang-orang satu sama lain di dalam masyarakat tertentu serta memelihara ketertiban itu dengan kekuasaan. Pada hakekatnya negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan dan kerena itu kelompok orang-orang terhadap siapa kekuasaan itu dilakukan, merupakan masyarakat kekuasaan. Seorang guru besar Belanda lainnya Bellefroid di dalam bukunya “ Inleiding tot de Rechtswetenschap in Nederland “ memberikan defenisi sebagai berikut : Negara yakni suatu masyarakat hukum secara kekal menempati suatu daerah tertentu yang diperlengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk mengurus kepentingan umum. Menurut G. S. Diponolo dalam bukunya Ilmu Negara, negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat disuatu daerah tertentu. Dengan kata lain organisasi disini kita maksud suatu tata kerja sama untuk merangkaikan dan menggerakkan unsur-unsur kekuatan guna mencapai suatu tujuan. Yang diartikan dengan kekuasan disini yakni kemampuan untuk melaksanakan kehendak terhadap orang-orang lain. Kemampuan untuk membuat orang bersikap atau berbuat menurut kehendak pihak yang mempunyai kekuasaan itu. Jadi negara sebagai organisasi kekuasaan adalah suatu tata kerja sama untuk membuat suatu umat berbuat atau bersikap menurut kehendak negara itu. Organisasi kekuasaan yang dinamakan negara itu harus berdaulat intern dan extern kedalam dan keluar artinya. 2
George Ritzer, Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi, (Bantul: Kreasi Kencana, Cetakan Kelima Juni 2010, Hlm. 475. 5
Kedalam : Negara adalah tata paksa dengan wewenang tertinggi yang merupakan monopoli kekuasaan didalam daerahnya, dengan tiada kekuasaan lain apapun yang menyamai, menandingi, apalagi mengatasinya. Segala kekuasaan apapun didalam daerah suatu negara hanya ada satu susunan kekuasaan saja dan tidak lebih. Keluar :
Negara adalah bebas, tiada terikat, tiada tergantung dan tiada tunduk pada
kekuasaan lain apapun, selain ketentuan-ketentuan yang telah disetujuinya dengan segala kekuasaan dan kebesarannya. Dari defenisi-defenisi yang telah diuraikan di atas nampak kepada kita bahwa defenisi-defenisi itu satu sama lainnya menunjukkan perbedaan. Hal ini untuk sebagian besar adalah disebabkan karena defenisi ini berlain-lainan segi perhatian dan approachny terhadap negara. Sebagai contoh yang dapat kita kemukakan disini suatu tinjau dan anggapan seseorang ahli hukum terhadap negara adalah lain dengan pandangan seorang ahli ekonomi, seorang ahli sejarah berbeda pandangannya dengan seorang ahli filsafat. Selain itu ada sebab lainnya yang menyebabkan timbulnya perbedaan defenisidefenisi itu yakni karena terlalu banyaknya dan beraneka ragamnya bentuk-bentuk negara dan terlalu besarnya perbedaan luas daerah negara serta karena bermacammacam system organisasi kekuasaan Negara sehingga sukar untuk dapat menemukan rumusan dari pada defenisi Negara yang dapat berlaku secara tepat dan menyeluruh baik untuk suatu Negara kecil yang mempunyai system pemerintahan yang sederhana maupun untuk suatu Negara besar dengan sistem birdkrasi yang luas. Justru karena itulah maka defenisi-defenisi hendaknya jangan dianggap mutlak dan menyeluruh kebenarannya. Setiap defenisi negara seharusnya hanya dianggap sebagai pedoman atau sebagai pegangan saja untuk dipergunakan dalam penyelidikan selanjutnya yang mengandung hanya satu atau beberapa aspek dan sifat dari pada negara itu yang ditonjolkan oleh si pembuat defenisi karena aspek-aspek atau sifat-sifat itulah yang terutama menarik perhatiannya dalam hubungan dengan masalah atau materi yang sedang dibahas.
2.
Hakekat Negara Manusia adalah mahluk pergaulan. Manusia dilahirkan dalam pergaulan dan
mendapatkan nasibnya dalam pergaulan. Manusia tidak dapat lepas dari pergaulan sesama manusia. Dalam pergaulan antara manusia itu, kebutuhan dan kepentingan orang 6
dapat bersamaan atau berlainan, dapat sejalan atau bertentangan, bersesuai atau berlawanan. Dimana kebutuhan dan kepentingan orang bersesuaian, disitu timbul persatuan dan kerjasama. Sebaliknya apabila kebutuhan dan kepentingan itu bertentangan atau berlawanan, disitu timbul persaingan dan perjuangan. Karena itu maka pergaulan hidup manusia inipun diliputi oleh daya tarik menarik dan daya tolak menolak, daya kerjasama dan daya perlawanan, daya persatuan dan daya pertentangan. Daya-daya yang bersesuaian dan yang berlawanan satu sama lain itu simpang siur jalin perjalinan dan serta pengaruh mempengaruhi dalam pergaulan manusia ini. Tiap umat atau sekumpulan manusia, tiap satuan tata pergaulan memerlukan organisasi dan memerlukan pimpinan. Pimpinan ini adalah orang yang mempunyai kelebihan dari pada orang lain, baik kelebihan kemampuan jasmani, kelebihan kemampuan rohani, kelebihan pengaruh atau kelebihan lain apapun. Karena kelebihan ini ia memperoleh kewibawaan pada orang lain dan dengan demikian ia dipilih atau tampil kemuka atas kemampuan atau kekuatan sendiri sebagai pemimpin.3 Dimana saja ada tata pergaulan manusia disitu ada organisasi dan ada pemimpin, seorang atau lebih dan disitu berlaku ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang mentertibkan tata pergaulan itu. Dimana tata pergaulan manusia berlaku ketentuanketentuan dan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap warga pergaulan itu. Ketentuan-ketentuan yang menjadi sendinya tata pergaulan manusia. Persekutuan manusia yang pertama adalah perksekutuan yang dibawakan oleh ikatan darah, oleh kelahiran yakni keluarga. Dalam keluarga inilah pertama-tama manusia secara alami terikat satu sama lain dan bekerja bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Disamping ikatan darah ada pula ikatan daerah, yakni ikatan oleh ruangan hidup dan penghidupan bersama, satu tempat tinggal, satu lingkungan, satu kampung, desa, marga, negeri atau satu daerah lain yang lebih besar adanya orang-orang disatu tempat menimbulkan situasi dan kondisi yang menjadikan ikatan untuk bekerja sama. Ikatan darah dan ikatan daerah ini dapat timbal balik pengaruh mempengaruhi menambah eratnya ikatan itu atau sebaliknya membawa perpecahan atau pertentangan. Ikatan lain yang juga penting dalam pergaulan manusia yakni ikatan sejarah, jadi 3
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm. 60. 7
manusia sebagai mahluk pergaulan satu sama lain terikat oleh darahnya, terikat oleh daerahnya dan terikat oleh sejarahnya. Ikatan-ikatan darah, daerah dan sejarah ini jalin menjalin, saling mempengaruh mempengaruhi satu sama lain dalam kehidupan manusia, dengan daya tarik menarik dan daya tolak menolak, dengan daya kerjasama dan daya pertentangan, yang membawa proses perkembangan masyarakat, dan apabila proses perkembangan ini dengan cara bagaimanapun telah mewujudkan ketertiban umum dengan satu tata kekuasaan yang meliputi seluruh umat di daerah tertentu dengan tiada kekuasaan lain yang menandingi atau mengatasinya kecuali kekuasaan Tuhan, inilah negara.4 Disamping ikatan negara tentu masih ada berbagai persekutuan dan ikatan lain yang kurang atau lebih erat seperti ikatan agama, ikatan kepercayaan atau keyakinan yang mewujudkan berbagai kelompok kepercayaan dan persekutuan agama dan atau partai politik atau perkumpulan sosial, ikatan-ikatan sekerja yang membawakan berbagai organisasi kaum butuh, serikat-serikat sekerja, ikatan berbagai kegiatan ilmiah, kebudayaan, kesenian dan sebagainya. Persamaan kepentingan, baik untuk waktu yang terbatas ataupun untuk waktu yang tidak terbatas, menjadikan ikatan-ikatan yang membawakan persekutuan atau kerjasama dengan organisasi, sempit atau luas, dengan pimpinan dan dengan peraturan-peraturan sendiri. Tetapi kesemuanya ini bersifat sukarela sehingga pasti berbeda dengan ikatan tata kekuasaan negara yang bersifat territory dan obligatory, terikat pada daerah dan sifat keharusan yang tidak dapat dielakkan. Artinya siapa saja yang ada di dalam daerah sesuatu negara, ia mau tak mau harus tunduk kepada kehendak negara itu. Sebagai susunan tata kekuasaan yang tertinggi dibawah kekuasaan Tuhan negara mempunyai arti dan pengaruh yang sungguh amat luas, kuat dan mendalam bagi hidup dan kehidupan manusia. Mengapa dapat terjadi susunan kekuasaan yang begitu luas dan begitu besar peranan dan pengaruhnya, begitu dalam menyangkut kehidupan manusia dan yang notabene bersifat demikian itu.
4
Ibnu Khaldun, Muqaddimah, yang dikutif kembali oleh A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 137. 8
Karena sifat negara yang terikat pada wilayah itu dengan konsekwensinya yang bagitu jauh, begitu luas, kuat dan dalam bagi peri kehidupan manusia, maka sangatlah penting bagi setiap orang dan bagi setiap pengusaha khususnya untuk merenungkan hal ini sedalam-dalamnya apa arti dan hubungannya semua itu dengan sikap kegiatan hidupnya. Sangat pentingnya bagi setiap orang, bagi setiap warga negara, untuk menyadari benar-benar bagaimana kedudukan dan peranannya dalam negara, apa hak-haknya, apa kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai peserta dalam peri kehidupan negara, penting untuk disadari sikap apa yang sebaik-baiknya dapat diambil, perbuatan apa yang sebaiknya dapat dilakukan. Sumbangan apa yang sebaliknya dapat diberikan, untuk menjadikan negara ini suatu susunan tata tertib yang sebaik-baiknya. Tidak saja bagi dirinya sendiri dan bagi keluarganya tetapi juga bagi generasinya, bahkan juga bagi generasi-generasi yang akan datang. Juga bagi seluruh umat manusia, karena sesungguhnya nasib seorang itu tidak dapat lepas dari nasib bangsanya dan nasib sesuatu bangsa tidak dapat lepas dari nasib umat manusia pada umum. Keadaan negara telah kita terima dari generasi yang lampau dan kini ada dalam tanggung jawab kita bersama untuk menjadikannya sebaik-baiknya dan akhirnya akan kita serahkan kepada generasi yang datang. Sangat penting khususnya bagi tiap-tiap penguasa untuk sungguh-sungguh menyadari betapa kemampuan dan kekuasaan yang ada padanya, apa arti semuanya itu bagi hidupnya dan bagi hidup orang lain, apa sebab dan apa akibatnya jika kemampuan dan kekuasaannya itu digunakan atau tidak digunakan dan bagaimana menggunakan atau tidak menggunakannya itu untuk memperoleh effek yang sebaik-baiknya dan dapat dipertanggung jawabkan dengan hati murninya sebagai pemimpin terhadap rakyatnya, terhadap bangsanya, terhadap umat manusia, terhadap sejarah dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3.
Beberapa Pandangan Tentang Hakekat Negara. Manusia sebagai mahluk sosial dan mahluk berakal yang telah sekian lama hidup
dalam keadaan alam pada suatu ketika berusaha untuk mencari dan menemukan suatu susunan organisasi yang luas kompleks yang dapat memungkinkan mereka tinggal bersama-sama dalam mengejar tujuannya. Bersamaan dengan meningkatnya pula kepribadiannya ketingkat yang lebih tinggi dalam berbagai segi kehidupannya maka 9
organisasi kehidupan bersama dan organisasi kerjasama itupun harus ditingkatkan ketaraf yang lebih atas lagi. Tertib masyarakat yang mula-mula sangat primitif dalam susunan dan tugasnya diganti dengan bentuk-bentuk kehidupan saja dalam arti historis, melainkan juga dalam kenyataan sosial yang sebenarnya dewasa ini. Ada beberapa teori yang mengadakan pembahasan mengenai hakekat negara, antara lain : 1. Teori Sosiologi Tentang Negara yang memandang negara sebagai suatu institusi sosial yang tumbuh di dalam masyarakat karena diperlukan untuk mengurus, mengurus dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat. 2. Teori Organis Tentang Negara (de oeganische Staatslear) yang memandang negara sebagai suatu organisasi yang hidup dan mempunyai kehidupan sendiri yang dalam berbagai hal menunjukkan persamaan dengan organisme manusia serta dapat bertindak seolah-olah seperti orang, bahkan juga mempunyai kehendak seperti orang. Komponen-komponennya terdiri dari individu-individu. Kehendak negara itu dilaksanakan oleh organ-organ negara seperti kepala negara, menteri-menteri, parlemen, dewan-dewan dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya dikenal pula ‘ Zweiseitentheorie “ yang juga berasal dari G. Jellinek. Di dalam teori ini negara dipandang : a. Sebagai suatu “ Sosiales Faktum “, suatu kenyataan sosial. b. Sebagai suatu “ Rechtliche Institution “, suatu lembaga hukum. Hal ini adalah disebabkan karena negara dianggap mempunyai dua aspek yakni aspek sosial dan aspek yuridis. Bila kita memandang negara dari luar, maka negara nampak kepada kita sebagai suatu “ Ganzheit “, sebagai suatu kebulatan, sebagai suatu totalitas. Disini negara dipandang sebagai suatu bentuk kehidupan sosial, sebagai suatu sosiales faktum, sehingga metode yang dipergunakan dalam meninjau aspek ini adalah metode sosiologis. Dilihat dari sudut yuridis negara nampak sebagai suatu struktur atau organisasi yang terdiri dari lembaga-lembaga dan organ-organ kenegaraan seperti M.P.R., Presiden, raja, kabinet dan sebagainya. Lembaga-lembaga dan organ-organ itu adanya karena penetapan didalam ketentuan-ketentuan hukum tertentu dan melaksanakan tugasnya 10
berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum pula. Karena itu metode yang dipergunakan pandangan ini adalah metode yuridis. Berdasarkan pandangan sosiologis dan yuridis tersebut maka Staatslehre dalam ajaran Jellinek dibedakan dalam : 1. Allgemeine Staatslehre 2. Besondere Staatslehre Ad. 1. Allgemeine Staatslehre dibagi lagi dalam a. Allgemeine Soziale Staatslehre yang mempelajari negara dari aspeknya sebagai soziale faktum. Yang diselidiki disini adalah Ganzheit dari pada negara sebagai suatu kenyataan sosial yakni negara sebagai salah satu bentuk kehidupan bermasyarakat, negara sebagai satu jenis kehidupan sosial, negara dalam arti genus (umum). Soziale Staatslehre merupakan hasil penyelidikan atas berbagai negara sebagai suatu Ganzbeit di seluruh dunia. b. Allgemeine Staatsrechtlehre yang mempelajari negara sebagai rechtliche institution, yakni sebagai lembaga hukum. Dalam hal ini negara dilihat dari segi susunannya atau strukturnya yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan dibanding-bandingkan dengan negara lain yang juga dipandang dari sudut strukturnya. Ad. 2. Adapun “ Besondere Staatslehre “ mempelajari suatu species dari pada negara dan terdiri dari : a. Individuelle Staatslehre yang memandang negara sebagai suatu individu dalam arti sesuatu hal yang tidak dapat dibagi-bagi ( Indivisitle ). b. Specielle Staatshre yang mempelajari satu bangunan khusus dari pada negara. Keterangan dari schema George Jellinek. Jika kita katakan Staatswissenschaften dalam arti luas maka didalamnya telah termuat norma-norma hukumnya dan norma-norma hukum ini terdapat dalam Staatswissenschaften ini. Staatswissenschaften dalam arti luas dapat dibagi dalam dua bagian yakni : 1.Staatswissenschaften dalam arti sempit yang menyelidiki negara ar sich ( negara sendiri ) dan tidak mengenai hukumnya. 2.Rechtswissenschaften mengenai hukumnya. 11
Staatswissenschaften dalam arti sempit dibagi lagi tiga bagian yakni : 1. Beschreibende Staatswissenschaften :
ilmu pengetahuan ini hanya
melukiskan unsur-unsur atau aspek-aspek tentang negara. 2. Theoritische Staatswissenschaften : bahan-bahan yang dikumpulkan tadi lalu diolah dan dianalisa, mana yang sama digolongkan sesamanya dan yang berbeda dipisahkan yang kemudian diletakkan di dalam sistimatik. Jadi disini dicari pengertianpengertian pokok dan sendi-sendi pokok saja. 3. Praktische Staatswissenschaften : Jika hasil yang sudah tetap itu telah didapat yakni pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok maka kemudian dijalankan dalam praktek. Rechtswissenschaften ini sebenarnya terdiri atas hukum private dan hukum public. Hukum private atau hukum perdata walaupun dibuat oleh negara untuk mengatur hubungan yang satu dengan yang lainnya tetapi karena tidak berhubungan langsung dengan Staatswissenschaften sehingga tidak dimasukkan dalam schema Jellinek ini. Jadi yang dimasukkan dalam sistimatik George Jellinek hanya hukum public dan yang termasuk hukum public yakni a. Hukum Tata Negara ( Staatsrechet ) b. Hukum Tata Usaha Negara ( Administratifrecht ) c. Hukum Antar Negara ( Volkanrecht ) Di negara Belanda di dalam hubungan ilmu pengetahuan bahwa Staatsrecht dan Administratifrecht dikatakan Staatsrecht adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari negara di dalam keadaan diam ( de Stat in rust ) sedangkan administratifrecht dikatakan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari negara di dalam keadaan bergerak ( de staat in beweging ). Ilmu
pengetahuan
tentang
hukum
antar
negara
ini
menjadikan
pokok
penyelidikannya adalah hubungan negara yang satu dengan yang lain. Istilah Volkenrecht ini seharusnya diterjemahkan dengan hukum bangsa-bangsa tetapi karena yang merupakan subyect hukum atau rechtsubyect adalah negara bukan bangsa maka diterjemahkan sebagai hukum antar negara. Istilah yang dipakai dalam bahasa Inggris kita kenal dengan Internasional Law.
12
DAFTAR PUSTAKA Ibnu Khaldun, 2010. Muqaddimah, yang dikutif kembali oleh A. Rahman Zainuddin, Kekuasaan dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Miriam Budiardjo, 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Max Weber, 2009. Sosiologi, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan II Februari. George Ritzer, Douglas J. Goodman, 2010. Teori Sosiologi, (Bantul: Kreasi Kencana, Cetakan Kelima Juni.
13
