Menteri Perindustrian Republik Indonesia
PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK NOMOR
:
INDONESIA
07/M-IND/PER/1/2016 TENTANG
LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM fS^NGKA PEMBERLAKUAN
DAN
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BISKUIT SECARA WAJIB
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK
Menimbang
:
a.
bahwa
dalam
pemberlakuan
rangka
ESA
INDONESIA,
kelancaran
d a n pengawasan
pelaksanaan
Standar
Nasional
I n d o n e s i a (SNI) B i s k u i t y a n g d i b e r l a k u k a n s e c a r a w a j i b dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor IND/PER/7/2015
d a npelaksanaan
11 a y a t (1) d a n P a s a l Perindustrian Nomor Standar
Nasional
menunjuk
ketentuan
Pasal
1 2 a y a t (2) P e r a t u r a n M e n t e r i
86/M-IND/PER/9/2009
Indonesia
Lembaga
60/M-
Bidang
Penilaian
tentang
Industri,
Kesesuaian
perlu untuk
m e l a k s a n a k a n sertifikasi dan pengujian m u t u Biskuit; b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perindustrian
Kesesuaian
Dalam
Pengawasan
Standar
Secara Wajib;
tentang Rangka Nasional
Lembaga
Penilaian
Pemberlakuan Indonesia
d a n Biskuit
- 2 -
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Perindustrian Tahun
Nomor
3
(Lembaran
2014
Nomor
Negara
Indonesia
Nasional
Tahun
tentang Indonesia
Lembaran
Negara
102 T a h u n 2000
tentang
5492);
Peraturan Pemerintah Nomor Standardisasi
2014
Republik
4, T a m b a h a n
Republik Indonesia Nomor 2.
Tahun
(Lembaran
2000
Negara
Nomor
Republik
199,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3.
Peraturan
Presiden
Organisasi
Nomor
Kementerian
7
Tahun
Negara
2015
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 4.
Peraturan
Presiden
Nomor
29
8); 2015
tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara
Republik
Indonesia T a h u n 2015 Nomor 5.
4020);
Keputusan
Presiden
Nomor
Tahun
54); 78
Tahun
2001
tentang
Komite Akreditasi Nasional; 6.
Keputusan Presiden Nomor
121/P T a h u n 2014
tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Periode T a h u n 2 0 1 4 - 2019 telah diubah dengan Tahun 7.
Menteri
PER/9/2009
8.
Keputusan Presiden Nomor
Perindustrian
tentang
79/P
Standar
Nomor
86/M-IND/
Nasional
Indonesia
Industri;
Peraturan
Menteri
PER/7/2015
Perindustrian
Nomor
tentang Pemberlakuan
Indonesia Biskuit Secara 9.
sebagaimana
2015;
Peraturan
Bidang
Menteri
60/M-IND/
Standar
Nasional
Wajib;
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
107/M-IND/
PER/11/2015
Tata
tentang
Organisasi
dan
Kerja
Kementerian Perindustrian;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN LEMBAGA
MENTERI PENILAIAN
PEMBERLAKUAN
PERINDUSTRIAN KESESUAIAN
DAN PENGAWASAN
INDONESIA BISKUIT SECARA
WAJIB.
TENTANG
DALAM
RANGKA
STANDAR
NASIONAL
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang 1.
Biskuit
adalah
dengan
eara
tepung
produk
bakeri
kering
memanggang adonan
terigu
dengan
minyak/lemak dengan pangan
dimaksud.dengan:
lain
dan
atau
yang
yang
dibuat
terbuat
tanpa
substitusinya,
atau tanpa penambahan
bahan
dari
tambahan
bahan
pangan
yang
diizinkan, t e r m a s u k krekers, wafer, d a n pai. 2.
Sertifikat Produk Penggunaan
Tanda SNI Biskuit, yang
selanjutnya disebut SPPT-SNI Biskuit, adalah sertifikat yang
dikeluarkan
kepada
produsen
oleh yang
Lembaga mampu
Sertifikasi
Produk
memproduksi
Biskuit
sesuai dengan persyaratan SNI Biskuit. 3.
Lembaga
Sertifikasi
disingkat
LSPro,
Produk,
adalah
yang
lembaga
yang
kegiatan sertifikasi produk penggunaan 4.
selanjutnya melakukan
tanda SNI.
Laboratorium Uji adalah laboratorium yang kegiatan
pengujian
terhadap
contoh
melakukan
produk
Biskuit
sesuai metode uji SNI. 5.
Menteri
adalah
menteri
yang
menyelenggarakan
u r u s a n pemerintahan di bidang perindustrian. 6.
Direktur Jenderal
Pembina
Industri adalah
Direktur
Jenderal I n d u s t r i Agro, K e m e n t e r i a n Perindustrian. 7.
Kepala
BPPI
adalah
Kepala
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
Pasal 2 (1)
LSPro
dan
Laboratorium Uji yang
telah
terakreditasi
d a n b e l u m terakreditasi m e l a k s a n a k a n sertifikasi dan pengujian
terhadap
Biskuit sesuai dengan
ketentuan
SNI 2973:2011. (2)
LSPro
sebagaimana
sebagaimana
tercantum
Peraturan Menteri ini.
dimaksud dalam
pada huruf
ayat A
(1)
Lampiran
Laboratorium Uji sebagaimana sebagaimana
tercantum
d i m a k s u d pada ayat
dalam
huruf
B
(1)
Lampiran
Peraturan Menteri ini.
Pasal LSPro
3
dan Laboratorium Uji yang
sebagaimana
dimaksud
memproses Nasional
dalam
akreditasi
dalam
terhitung
tanggal
terakreditasi
Pasal
kepada
w a k t u paling
sejak
belum
2
Komite
lambat
harus
Akreditasi
6 (enam)
bulan
diberlakukan
Peraturan
Uji sebagaimana
dimaksud
Menteri ini. LSPro
dan
Laboratorium
p a d a a y a t (1) h a r u s m e l a p o r k a n akreditasi
kepada
perkembangan
Kepala
BPPI,
proses
Kementerian
Perindustrian. LSPro
dan
pada
Laboratorium
ayat
LSPro
(1)
dan
Komite
harus
Uji sebagaimana
memenuhi
Laboratorium
Akreditasi
Nasional
2973:2011
dalam
waktu
terhitung
sejak
tanggal
dimaksud
persyaratan
sebagai
Uji yang
diakreditasi
oleh
untuk
ruang lingkup
SNI
paling
lama
2
(dua)
diberlakukan
tahun
Peraturan
Menteri ini. Dalam
hal
LSPro
terakreditasi dimaksud
dan
dalam
pada
ayat
Laboratorium
jangka (3),
waktu
Uji
belum
sebagaimana
penunjukannya
dinyatakan
berakhir.
Pasal 4 Laboratorium Uji sebagaimana
dimaksud
2 a y a t (3) w a j i b m e l a k u k a n p e n g u j i a n a t a s
dalam
Pasal
permintaan
LSPro dan/atau instansi teknis. Kewajiban
pengujian
sebagaimana
dimaksud
pada
a y a t (1) b e r l a k u u n t u k : a.
penerbitan SPPT-SNI Biskuit;
b.
pengawasan
atas
2 9 7 3 : 2 0 1 1 secara
dan/atau
pelaksanaan wajib.
penerapan
SNI
- 5 -
Pasal 5 (1)
LSPro
dan
dalam "
^
Laboratorium Uji sebagaimana
Pasal
2
sertifikasi dan Pembina
harus
melaporkan
pengujian
Industri
dan
kepada Kepala
dimaksud
hasil
kinerja
Direktur Jenderal BPPI,
Kementerian
Perindustrian. (2)
Laporan
hasil
kinerja
sertifikasi
dan
pengujian
s e b a g a i m a n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) t e r d i r i d a r i : a.
laporan hasil kinerja sertifikasiyang disampaikan LSPro, berupa: 1.
penerbitan
SPPT-SNI
Biskuit,
pengawasan
berkala SPPT-SNI Biskuit, dan
peneabutan
SPPT-SNI Biskuit, yang harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan; 2. ,
rekapitulasi penerbitan pengawasan
SPPT-SNI
Biskuit,
berkala SPPT-SNI Biskuit,
dan
peneabutan SPPT-SNI Biskuit dalam
kurun
waktu
harus
1
(satu)
tahun,
yang
disampaikan paling lambat pada tanggal
5
Januari pada tahun berikutnya; dan 3.
perkembangan
kompetensi, organisasi,
dan
akreditasi LSPro. b.
laporan
hasil
kinerja
pengujian
yang
disampaikan Laboratorium Uji, berupa: 1.
Sertifikat Hasil Uji (SHU) a t a u hasil uji atas pengujian
Biskuit yang
dalam
kurun
waktu
harus
disampaikan
.telah
1 (satu) paling
dilakukan
bulan, lambat
yang pada
tanggal 5 pada bulan berikutnya; 2.
rekapitulasi pengujian
SHU
atau
hasil
Biskuit yang
telah
dalam
kurun
harus
disampaikan
tanggal dan
w a k t u 1 (satu) paling
5 Januari pada
uji
atas
dilakukan
tahun, lambat
yang pada
tahun berikutnya;
3.
perkembangan
kompetensi, organisasi,
dan
akreditasi Laboratorium Uji;
Pasal 6 (1)
Direktorat
...
Jenderal
pembinaan
Pembina
Industri
industri
Biskuit
terhadap
melakukan yang
tidak
m e m e n u h i k e t e n t u a n SNI 2 9 7 3 : 2 0 1 1 secara wajib
dan
melakukan
SNI
pengawasan
berkala
atas
penerapan
2973:2011. (2)
BPPI m e l a k u k a n monitoring dan evaluasi terhadap: a.
kinerja ditunjuk
LSPro
dan
oleh
Menteri
Laboratorium
Uji
yang
sebagaimana
dimaksud
sebagaimana
dimaksud
d a l a m Pasal 2; d a n b.
pelaksanaan dalam
pengujian
Pasal
4
dan
laporan
hasil
sertifikasi d a n pengujian sebagaimana
kinerja dimaksud
d a l a m P a s a l 5.
Pasal 7 (1)
LSPro
yang
melanggar
ketentuan
sebagaimana
d i m a k s u d d a l a m P a s a l 5 a y a t (1) d a n a y a t (2) h u r u f a , dicabut p e n u n j u k a n sertifikasinya. (2)
Laboratorium sebagaimana
Uji
yang
melanggar
ketentuan
d i m a k s u d dalam Pasal 4 dan/atau Pasal
5 a y a t (1) d a n a y a t (2) h u r u f b , d i c a b u t
penunjukan
pengujiannya. (3)
Penilaian
kebenaran
sebagaimana dilakukan
atas
dimaksud
dalam
rapat
pada
pelanggaran ayat
penilaian
(1)
ketentuan dan
Lembaga
ayat
(2)
Penilaian
Kesesuaian.
Pasal 8 Peraturan
Menteri
diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar
setiap
pengundangan
orang
mengetahuinya,
Peraturan
Menteri
memerintahkan ini
dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2016
MENTERI REPUBLIK
PERINDUSTRIAN INDONESIA,
ttd. SALEH
HUSIN
Diundangkan di J a k a r t a pada tanggal 2 Pebruari 2 0 1 6
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN H U K U M DAN HAK ASASI REPUBLIK
MANUSIA
INDONESIA,
ttd. WIDODO
EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Pit. K e p a l a B i r o H u k u m d a n O r g a n i s a s i
155
LAMPIRAN PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR
07/M-IND/PER/1/2016
:
REPUBLIK
INDONESIA
DALAM
RANGKA
TENTANG LEMBAGA
PENILAIAN
PEMBERLAKUAN
KESESUAIAN
DAN
PENGAWASAN
INDONESIA BISKUIT SECARA
A.
LEMBAGA
SERTIFIKASI PRODUK
PENGAWASAN
STANDAR
2973:2011) SECARA
NO
1
AT
A
TV J T A
NAMA
T
TT^IV K T ^
STANDAR
NASIONAL
WAJIB
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN
NASIONAL
INDONESIA
DAN
BISKUIT
(SNI
WAJIB.
A
/"^
AT
A
A
A
A
A
TT
OT^
ALAMAT
LEMBAGA
Balai Sertifikasi Industri -
Jl.
Cikini
Kementerian Perindustrian
Jakarta
T^T
TO
STATUS
IV
No.
15
Pusat
Telp. (021)
A
AKREDITASI Belum Akreditasi
31925807,
31925808 moil 0 100^80^ rax. (uzij oiyzoouo TTd-v
2
LSPrq ABIPro -
J L Ir. H. J u a n d a No.
Kementerian Perindustrian
Bogor Telp.
11
Telah Akreditasi
(0251)
8324068,
8323339 Fax. (0251) 3
LSPro ChemPack
-
Kementerian Perindustrian
Jl.
Balai
Pekayon,
8323339 Kimia
No.
Pasar
1
Rebo,
Belum Akreditasi
Jaktim
4
Telp. (021)
8720450
Fax. (021)
8714928
LSPro BBTPPI -
JL
Kementerian Perindustrian
Semarang Telp.
Kimangunsarkoro
Belum Akreditasi
(024)
8316315,
8314312 Fax. (024)
6
8414811
- 2 -
5
LSPro BIPA Palembang -
Jl. P e r i n d u s t r i a n II No. 12
Kementerian Perindustrian
Km. 9 Sukarami,
Belum Akreditasi
Palembang Telp. (0711)
412482
Fax. (0711) 6
7
412482
LSPro Baristand Industri
Jl. Jagir W o n o k r o m o
Surabaya - Kementerian
360
Perindustrian
Telp. (031)
8410054
Fax. (031)
8410488
LSPro Baristand Industri
Jl. Bypass
Soekarno-
BandaP'Lampung
Hatta K m . l
No.
Surabaya
Belum Akreditasi
Telah Akreditasi
Rajabasa,
Lampung Telp. 0 7 2 1
706353
Fax. 0 7 2 1 8
LSPro Borneo Pontianak -
Jl.
Budi
Kementerian Perindustrian
Pontianak Telp.
771357 Utomo
No.
41
Belum Akreditasi
(0561)
884442,
881393 Fax. (0561) 9
881533 Belum
LSPro PPMB - Kementerian
Jl. Raya Bogor, K m . 26,
Perdagangan
C i r a e a s , J a k a r t a T i m u r •..
Akreditasi
13740 Telp. (021) 8 7 1 0 3 2 1 ,
*
8710322 Fax. (021) 10
LSPro B P S M B
Surabaya
8710478 kebonsari
Belum
D a l a m No. 12A
Surabaya
Akreditasi
Telp.
8280762,
Jl.
Gayung
(031)
8280753 Fax. (031) 11
LSPro Sueofindo
ICS
8294291 Belum
Graha Sueofindo Lt B 1 Jl.
Raya
Pasar
Minggu
Kav 34 Jakarta Telp. (021) 7 9 8 3 6 6 6 Fax. (021)
7983888
'••
Akreditasi
- 3 -
12
LSPro Lembaga Sertifikasi
Kampus
LT - IPB
Baranangsiang,
IPB Wing
Telah Akreditasi
Kimia Lantai Dasar Jl.
13
LSPro PT. T U V
Rheinland
Indonesia
Pajajaran
-
Bogor,
Jawa Barat
16144
Telp. (0251)
8385165
Fax. (0251)
8385165
Menara Karya 10th Floor Jl. H R R a s u n a Siad
Telah
Blok
Akreditasi
Hijau
Belum
X - 5 K a v 1-2 J a k a r t a
*
14
LSPro PT. T U V
NORD
Telp. (021)
57944579
Fax. (021)
57944575
Perkantoran Arkadia.
Indonesia
Jl.
Letjen
Simatupang
TB.
Akreditasi
Kav. 88,
T o w e r F p a r t of 7 t h floor,
15
16
suite
704.
Selatan
12520
Jakarta
Telp. (021)
78837338
Fax. (021)
78837338
LSPro PT. Integrita Global
Jl. T a m a n Tekno
Sertifikasi
BSD Tangerang - Banten. .
L S P r o P^. S G S
Indonesia
Widya,
Telp. (021)
29313344
Fax. (021)
29313355
Jl. Cilandak K K O Cilandak
108
C
Jakarta
Selatan Telp. (021)
7818111
Fax. (021)
7807914
Belum Akreditasi
Belum Akreditasi
B.
LABdl^TORIUM PENGAWASAN
UJI STANDAR
2973:2011) SECARA
NO
NAMA
DALAM
RANGKA
NASIONAL
PEMBERLAKUAN
INDONESIA
BISKUIT
DAN (SNI
WAJIB.
LEMBAGA
ALAMAT
STATUS AKREDITASI
1
Lab Uji Balai
Besar
J L Ir. H J u a n d a No.
lindustri Agro -
Bogor
Kementerian Perindustrian
Telp. (0251)
11
Belum Akreditasi
8324068,
8323339 Fax. (0251) 2
Lab Uji Balai Besar dan
Kimia
Kemasan
8323339
J L Balai K i m i a , No. 1
Telah
Pekayon, Pasar Rebo Jakarta Timur Telp. (021)
Akreditasi
13069
8717438,
8720449 Fax. (021) 3
Lab Uji Balai Besar
Industri
8714928
Jl. Prof. H . A b d u r r a h m a n
Hasil Perkebunan -
B a s a l a m a h No
Kementerian Perindustrian
Telp. (0411)
Belum Akreditasi
28
434700,
441207 Fax. (0411)
4
Lab Uji Balai Teknologi
Besar
Pencegahan
Jl. Kimangunsarkoro
Telp. (024)
Kementerian Perindustrian
8314312 Fax. (024)
5
6
Belum Akreditasi
Semarang
PenC6maran Industri *
441135
8316315,
8414811
Lab Uji Baristand Industri
Jl. Jagir W o n o k r o m o
Surabaya - Kementerian
360
Perindustrian
Telp. (031)
8410054
Fax. (031)
8410488
Surabaya
No.
Belum Akreditasi
6
Lab Uji Baristand Palembang -
Industri
Kementerian
Perindustrian
J L P e r i n d u s t r i a n II No. 12 Km. 9 Sukarami,
412482
Fax. (0711) Lab Uji Baristand Pontianak -
Akreditasi
Palembang Telp. (0711)
7
Belum
Industri
Kementerian
Perindustrian
Jl.
Budi
412482
Utomo
No.
41
Pontianak Telp.
Belum Akreditasi
(0561)
884442,
881393 Fax. (0561)
8
Lab Uji Baristand Manado
-
Industri
9
Jl. Diponegoro No.
21
Belum
Manado
Kementerian
Perindustrian
•
881533
Akreditasi
Telp. (0431)
852395
Fax. (0431)
852396
/
Lab Uji B P M B Kementerian
Perdagangan
Jl. Raya Bogor, K m . 26,
Belum
Ciraeas, J a k a r t a T i m u r
Akreditasi
13740 Telp. (021)
8710321,
8710322 Fax. (021)
10
Lab Uji B P S M B
Jl.
LT
8710478
Gayung
kebonsari
Belum
Surabaya
Akreditasi
D a l a m No. 12A
Surabaya
Telp. (031)
8280762,
8280753 Fax. (031) 11
L a b ' t ) j i yi.
Saraswanti
Indo
8294291
Jl. R a s a m a l a No. 20 Taman Yasmin
Genetech
Telp/Fax.
Belum Akreditasi
Bogor
(0251)
7540927/28 12
Lab Uji PT. T U V Indonesia
NORD
Jababeka XVIIE Blok No. 2 7 B
Cikarang
Telp/Fax.
(021)
89840318/20
U
Belum Akreditasi
- 6 -
13
Lab Uji PT. S G S
Indonesia
Jl. Cilandak
KKO
Cilandak
108
C
Belum
Jakarta
Akreditasi
Selatan Telp. (021)
7818111
Fax. (021)
7807914
MENTERI
PERINDUSTRIAN
REPUBLIK
INDONESIA,
ttd. SALEH Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Pit. K e p a l a B i r o H u k u m d a n Organisasi
HUSIN
