RINGKASAN PERMOHONAN Perkara Nomor 45/PUU-XIV/2016 Kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam Perselisihan Kepengurusan Partai Politik
I.
PEMOHON AH. Wakil Kamal, S.H., M. H., …………..……...… selanjutnya disebut Pemohon Kuasa Hukum: Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H. dan Guntoro, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 April 2016.
II.
OBJEK PERMOHONAN Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik selanjutnya disebut UU 2/2008.
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dan juga sebagai anggota/kader PPP dan menjabat sebagai Ketua Departemen Advokasi Hak Asasi Manusia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Bandung 2011, masa bakti 2011-2015 yang merasa
dirugikan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA MATERIIL - Pasal 23 ayat (3) UU 2/2008 Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan. -
Pasal 24 UU 2/2008 Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.
B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 − Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. − Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. − Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.’ − Pasal 28E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.’
VI.
ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Bahwa campur tangan pemerintah dalam kehidupan partai politik melalui kewenangan mensahkan dan/atau menetapkan perubahan kepengurusan partai politik merupakan wujud pengekangan dan menegasikan kedaulatan tertinggi yang berada ditangan anggota yang dilaksanakan berdasarkan AD/ART partai politik; 2. Bahwa kewenangan Menkumham dalam mengesahkan dan menetapkan
3.
4.
5.
6.
perubahan kepengurusan partai politik menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi yang besifat ganda dalam tubuh partai politik, yaitu dimana terdapat kedaulatan anggota melalui forum Muktamar/Musyawarah Nasional/sebutan lain yang diatur dalam UU Parpol dan AD/ART termasuk penyelesaian bila terjadi sengketa, dan juga terdapat kedaulatan Menkumham dalam mengesahkan dan menetapkan proses perubahan kepengurusan DPP Partai Politik. Seharusnya Menkumham tidak perlu lagi mengesahkan/menetapkan hasil dari kedaulatan anggota tersebut, karena dengan adanya proses yang diatur dalam UU Parpol dan AD/ART Parpol tentang melaksanakan kedaulatan anggota termasuk apabila terjadi sengketa, maka proses dan hasilnya tersebut dengan sendirinya telah sah dan telah berkekuatan hukum; Menurut Pemohon campur tangan pemerintah terhadap partai politik khususnya PPP, haruslah dibatasi secara ketat. Menkumham seharusnya bertindak sebatas administratif saja. Mekanisme hukum penyelesaian sengketa atau konflik partai sebaiknya diselesaikan oleh mahkamah partai atau pengadilan. Bahwa Menkumham dalam sengketa kepengurusan DPP PPP telah tidak patuh pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal terjadi sengketa partai politik yang telah memiliki putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat, dapat disimpangi putusan tersebut dengan menggunakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM dalam hal menetapkan dan mensahkan perubahan kepengurusan partai politik tersebut. Bahwa menurut Pemohon terdapat ketentuan yang berbeda mengenai perubahan kepengurusan dalam Undang-Undang Yasasan, Koperasi dan Perseroan Terbatas menyebutkan cukup diberitahukan atau dilaporkan kepada Menteri, tidak ada ketentuan harus ditetapkan atau disahkan oleh Menteri Hukum dan Ham sedangkan dalam UU 2/2008 harus disahkan atau ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Ham. Hal ini menunjukkan adanya perlakuan norma yang tidak sama dan tidak adil diantara kedudukan warga negara yang menjadi anggota Badan Hukum. Bahwa kewenangan Menkumham dalam mengesahkan dan/atau menetapkan perubahan kepengurusan Badan Hukum Partai Politik juga berpotensi melanggar kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan: “Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan”, mengenai frasa “ditetapkan dengan Keputusan Menteri” bertentangan terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan “diberitahukan kepada Menteri”; 3. Menyatakan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa “ditetapkan dengan Keputusan Menteri” menjadi “diberitahukan kepada Menteri”; 4. Menyatakan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur : “Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan”, sepanjang mengenai frasa “pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan” bertentangan terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai dengan “pemberitahuan perubahan kepengurusan belum dapat diberitahukan kepada Menteri sampai perselisihan sengketa tentang sah atau tidaknya kepengurusan partai politik terselesaikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; 5. Menyatakan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa “pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan” menjadi “pemberitahuan perubahan kepengurusan belum dapat diberitahukan kepada Menteri sampai perselisihan sengketa tentang sah atau tidaknya kepengurusan partai politik terselesaikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”; 6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
Mengetahui,
Pengolah Data Perkara dan
Panitera Muda II
Putusan ,
Muhidin
Ria Indriyani
NIP. 19610818 198302 1 001
NIP. 19780216 200604 2 002
