2015 UPAYA BADAN PENERAPAN NASIONAL DAN APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUMM MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT SERTIFIKAT TANAH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Tanah merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan manusia dalam kehidupan, selain sebagai sumber kehidupan untuk bercocok tanam, tanah juga menjadi pijakan manusia dan tempat untuk tinggal manusia. Manusia membuat tempat tinggalnya di atas lahan tanah yang kemudian mereka buat rumah, toko ataupun menggunakan tanah sebagai kebun, sawah dan kegunaan lainnya. Tanah memiliki banyak manfaat yang dapat digunakan oleh manusia, selain sebagai tempat tinggal, tanah juga mengandung banyak mineral yang terdapat di dalamnya. Karena itulah tanah menjadi sumber daya alam yang sangat penting bagi semua makhluk hidup dan tak akan bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Karena disadari atau tidak, tanah merupakan salah satu benda kekayaan yang akan selalu ada sebagai permukaan bumi. Sebagai mana diungkapkan oleh Bushar Muhammad dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Adat (1985:103) bahwa tanah merupakan, “...satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadangkadang menjadi lebih menguntungkan.” Kondisi diatas menunjukkan kelebihan tanah yang akan selalu kembali kepada keadaan semula setelah mengalami beberapa kondisi yang merubahnya bahkan akan semakin memberikan keuntungan dengan bertamhan suburnya tanah untuk di tanami. Misalnya ketika bencana alam seperti banjir yang melanda sebuah wilayah berakhir kondisi tanah akan kembali seperti semula dan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Setelah tanah longsor melanda kondisi tanah Ai Siti Nuraisyah , 2015 UPAYA BADAN PENERAPAN NASIONAL DAN APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUMM MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT SERTIFIKAT TANAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

akan sedikit gembur, namun mempermudah masyarakat untuk bercocok tanam diatasnya. Bahkan ketika kebakaran tanah yang sempat terkena kobaran api akan kembali ditumbuhi oleh tumbuhan yang menunjukkan bahwa tanah itu masih bisa digunakan untuk tujuan bercocok tanam. Oleh karena itu untuk menjaga hak dan keberadaan tanah, secara yuridis formal dibutuhkan adanya status kepemilikan yang legal atas sebidang tanah tersebut. Jika status kepemilikan atas tanah belum atau tidak jelas dan belum memiliki kedudukan hukum yang jelas, disadari atau tidak hal ini akan menimbulkan konflik dan masalah yang besar bagi masyarakat pada masa yang akan datang. Hubungan antara penguasaan atau kepemilikan dengan penggunaan tanah memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Logikanya, kita bisa menggunakan sesuatu jika sudah menjadi hak milik kita secara syah. Kepastian kepemilikan tanah bagi seseorang yang mendiami suatu lahan tanah menjadi dasar seseorang untuk mengembangkan kehidupan dan penghidupannya, maka dari itu ia harus mengurus hak milik atas tanah tersebut sebagai bukti syah kepemilikannya terhadap tanah tersebut. Hak milik sebagaimana diatur dakam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab Ketiga tentang hak milik (eigendom) pasal 570, adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Hak milik ini mengakibatkan pemilik benda dalam hal ini tanah, berhak untuk melakukan apapun pada tanah itu sepenuhnya asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Ai Siti Nuraisyah , 2015 UPAYA BADAN PENERAPAN NASIONAL DAN APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUMM MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT SERTIFIKAT TANAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33 ayat (3), terdapat prinsip dasar pengelolaan pertanahan, bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal ini menunjukkan bahwa tanah yang ditinggali masyarakat masih berada dalam kekuasaan negara. Oleh karena itu masyarakat harus mengurus hak kepemilikan atas tanah ini harus diketahui oleh negara melalui lembaga berwenang yaitu Kantor Pertanahan. Bagi masyarakat untuk memiliki hak milik atas tanah, mereka harus mengurus pembuatan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah yang paling kuat. Mengurus pembuatan sertifikat tanah merupakan kewajiban bagi masyarakat agar memiliki bukti dan dasar hukum yang kuat akan kepemilikan atas tanah. Hanya saja masih banyak masyarakat yang belum mengurus pembuatan sertifikat tanah ini. Hal ini tentunya akan menimbulkan masalah-masalah bagi pihak-pihak terkait. Sertifikat memiliki kegunaan sebagai alat bukti yang syah dan kuat atas kepemilikan tanah, sebagai media informasi mengenai tanah yang dimiliki, serta untuk membantu pemerintah dalam menjalankan tertib administrasi pertanahan untuk memberikan kepastian hukum atas tanah tersebut. Masyarakat di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan pada umumnya belum melakukan prosedur administrasi terhadap tanah yang ia tinggai dan kuasai sebagai lahan bercocok tanam. Sehingga belum memiliki sertifikat tanah, bahkan akta tanah dan akta jual beli juga masih sedikit ditemukan dalam masyarakat di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan misalnya Desa Mekarjaya di Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Umumnya masyarakat di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan telah tinggal secara turun temurun dan mayoritas satu wilayah diisi oleh satu keturunan keluarga (masih sanak saudara) sehingga tidak membuat sertifikat tanah karena Ai Siti Nuraisyah , 2015 UPAYA BADAN PENERAPAN NASIONAL DAN APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUMM MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT SERTIFIKAT TANAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memiliki asumsi bahwa tidak akan ada masalah yang muncul karena sudah tahu sama tahu antar masyarakat. Pola jual beli tanah dari masa lalu juga menjadi salah satu penyebab mengapa masih banyak masyarakat belum memiliki sertifikat tanah. Karena pola jual beli masa lalu cukup dengan ijab-qabul dengan lisan saja tanpa tulisan, dengan beberapa saksi yang mengetahui proses jual beli itu. Kepercayaan tinggi terhadap sesama juga mendukung adanya praktik jual beli secara lisan seperti ini. Hal ini sudah dianggap sah dan diyakini tidak akan menimbulkan masalah. Sehingga proses jual beli tidak sampai diadministrasikan dalam bentuk hitam diatas putih. Namun kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, berbagai macam masalah mungkin saja muncul. Bahkan saat ini banyak kasus tentang kepemilikan tanah menjadi perkara di pengadilan. Hal ini menunjukkan urgensi pengurusan hak milik atas tanah agar memiliki kekuatan hukum yang kuat. Selain itu, proses pengurusan sertifikat tanah ini harus didukung oleh pejabat yang berwenang seperti aparatur Desa, camat selaku PPAT dan juga pihak Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kantor Pertanahan Kab. Bandung Barat. Tanpa upaya dari badan negara yang mengurusi pertanahan tentunya akan semakin membuat masyarakat acuh terhadap administrasi pertanahan ini. Karena mengingat kondisi masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan terhadap pengadministrasian tanah, perlu adanya upaya ekstra dari pemerintah untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat. Mengenai pentingnya tanah yang ditinggali olehnya didaftarkan hingga memiliki sertifikat tanah, bagaimana tatacara hingga proses tersebut selesai termasuk berapa biaya yang diperlukan untuk proses tersebut. Berbagai upaya bisa dilakukan untuk membuat masyarakat lebih mengetahui dan memiliki pemahaman tentang proses pembuatan sertifikat tanah. Ai Siti Nuraisyah , 2015 UPAYA BADAN PENERAPAN NASIONAL DAN APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUMM MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT SERTIFIKAT TANAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Misalnya dengan anjang sono dimana pejabat pemerintahan paling rendah mengunjungi rumah-rumah warga untuk memberikan sosialisasi singkat mengenai proses pembuatan sertifikat tanah. Atau juga rempug Desa yang bisa dilakukan pada waktu tertentu untuk mengumpulkan para warga di tempat tertentu dan memberikan sosialisasi termasuk tanya jawab tentang pembuatan sertifikat tanah. Hal tersebut merupakan hal yang sederhana dan bisa dilakukan oleh pemerintah Desa. Atau juga program sosialisasi resmi dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan sertifikat tanah. Maka dari itu peneliti tertarik dan merasa penting untuk meneliti mengenai masalah ini untuk mengetahui bagaimanakah upaya dari Kantor pertanahan dan juga aparatur Desa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk membuat sertifikat tanah khususnya di Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. B. Rumusan Masalah Penelitian Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan: 1. Bagaimana kondisi kepemilikan tanah di Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat? 2. Bagaimanakah kesadaran masyarakat dalam memiliki sertifikat tanah di Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat? 3. Faktor apakah yang menyebabkan masyarakat belum mengurus pembuatan sertifikat di Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat? 4. Bagaimanakah upaya dan peran serta aparatur Desa dan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat

dalam meningkatkan kesadaran

Ai Siti Nuraisyah , 2015 UPAYA BADAN PENERAPAN NASIONAL DAN APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUMM MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT SERTIFIKAT TANAH Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

masyarakat untuk membuat sertifikat tanah di Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat? 5. Bagaimanakah keberhasilan dari upaya dan peran yang dilakukan oleh aparatur Desa dan pihak Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuat sertifikat tanah di Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat?

C. Tujuan Penelitian Secra umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya Kantor Pertanahan dan Aparatur Desa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam membuat sertifikat hukum di Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Sementara secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1. Kondisi kepemilikan tanah di Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. 2. Kesadaran masyarakat dalam memiliki sertifikat tanah di Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. 3. Faktor yang menyebabkan masyarakat belum mengurus pembuatan sertifikat di Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. 4. Upaya dan peran serta aparatur Desa dan Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuat sertifikat tanah di Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. 5. Keberhasilan dari upaya dan peran yang dilakukan oleh aparatur Desa dan pihak Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam


meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuat sertifikat tanah di Desa Mekarjaya Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. D. Manfaat Penelitian Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. a. Manfaat dari Segi Teori Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi civitas akademika serta menambah khasanah literatur dalam lingkup materi pembelajaran, sehingga dengan melakukan penelitian ini diharapkan penulis dan semua pihak yang berkepentingan dapat lebih memahaminya. b. Manfaat dari Segi Implementasi atau Praktik Penelitian ini memfokuskan kepada tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam membuat sertifikat tanah sehingga diharapkan semua pihak yang berkaitan serta yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan untuk meningkatkan kesadaran hukum.

E. Struktur Organisasi Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi merupakan faktor penting dalam memperlancar penulisan skripsi yang akan dilakukan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, di dalamnya tercakup mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penulisan skripsi. Bab II Kajian Pustaka, di dalamnya memuat landasan teori yang mendukung dan relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.


Bab III Metode Penelitian, di dalamnya tercakup pendekatan penelitian, Desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data penelitian. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, di dalamnya tercakup laporan hasil penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian. Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi, di dalamnya memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan rekomendasi yang membangun bagi institusi yang bersangkutan.


2015 UPAYA BADAN PENERAPAN NASIONAL DAN APARATUR DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUMM MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT SERTIFIKAT TANAH

Recommend Documents