KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA PINELENG I KECAMATAN PINELENG

Oleh : Lanny Shintia Rongkene

Abstrak Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang pada orang per orang atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang. Pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi pajak yang disetorkan oleh warga Negara dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah sampai sejauh ini telah berjuang keras untuk melakukan penyuluhan, mensosialisasikan tentang pajak baik lewat media Elekteronik, media massa, karena sampai saat ini masih banyak wajib pajak yang tidak mengetahui teknik-teknik perpajakan dan bagaimana melaksanakan kewajibannya itu secara mandiri, tanpa bantuan aparat pajak. Masalah-masalah yang didapati didalam masyarakat Desa Pineleng I ini yaitu masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak di Desa Pineleng I yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan tepat pada waktunya, acuh tak acuh mengenai pembayaran pajak, dan alasan mengenai belum tahunya prosedur tentang pembayaran pajak dan ada juga masalah mengenai keuangan, sehingga membuat terlambatnya masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana pola pemerintah Desa memotivasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pineleng I Kecamatan Pineleng. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif untuk menggambarkan secara rinci tentang kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan peningkatkan pembayar pajak, namun masih terdapatnya kendala dimasyarakat dan pemerintah, dimana kurangnya pengetahuan akan pentingnya pajak bagi kemakmuran bangsa. Keywords : Kinerja Pemerintah, Pajak Bumi dan bangunan BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumbersumber pembiayaan. 1

Penanganan pelaksanaan pemungutan pajak didaerah ditangani oleh Bupati atau Walikota yang bersangkutan kemudian dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan sebagai kepala wilayah dengan melibatkan seluruh perangkat yang ada dibawahnya, yaitu perangkat desa atau kelurahan serta instansi terkait lainnya sebagai pembantu dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Sunggupun demikian dalam pelaksanaan penagihan yang dilaksanankan oleh pemerintah daerah ditiap-tiap wilayah tidak selalu berjalan dengan baik. Dalam bidang Desa seorang kepala desa memiliki tugas-tugas dan pelayanan yang cukup berat, apalagi dengan adanya realisasi Otonomi Daerah membawa kompleksitas bagi pelaksanaan tugas-tugas di Desa. Maka dengan itu peran pemerintah dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemerintah di Desa sangat penting tapi juga harus diimbangi dengan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan untuk menintegrasikan kehidupan masyarakat-masyarakat itu dan memampukan mereka untuk memberi sumbangan secara penuh untuk kmajauan nasional. Peran pemerintah juga dalam hal pemungutan perpajakan diperlukan untuk memajukan kesejateraan suatu bangsa Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang pada orang per orang atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang. Pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi pajak yang disetorkan oleh warga Negara dan bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting artinya, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa Indonesia hampir sebagian besar pada akhirnya akan dibiayai dari pajak, oleh karena itu sudah menjadi tekad dari pemenintah untuk mengoptimalkan pemasukan dari sudut pajak dari tahun ke tahun. Untuk mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang memadai balk ditinjau dari sudut dasar hukumnya ataupun ditinjau dari sudut tujuannya, hal ini sangat diperlukan sekali dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Rendahnya pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang perpajakan ini juga menjadi bagian alasan sehingga kurangnya kesadaran masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak, juga diakui orang-orang terdidik yang wajib pajak pun justru yang melanggar aturan mengenai pajak yaitu tidak membayar pajak tepat pada waktunya. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memandang pajak inilah yang sendiri membuat kendala dalm berbagai pengurusan baik KTP, Kartu Keluarga, dan pengurusan lainnya yang menyangkut urusan pemerintahan di desa. Bila persepsi itu belum sepenuhnya positif, maka sulit kiranya diharapkan tumbuh kesadaran dan kepatuhan yang tinggi. Masalah-masalah yang didapati didalam masyarakat Desa Pineleng I ini yaitu masih adanya masyarakat sebagai wajib pajak di Desa Pineleng I yang tidak membayar pajak tepat pada 2

waktunya, acuh tak acuh mengenai pembayaran pajak, dan alasan mengenai belum tahunya prosedur tentang pembayaran pajak dan ada juga masalah mengenai keuangan, sehingga membuat terlambatnya masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan mengacu dari data dan berbagai masalah dan kendala seperti yang telah dikemukakan diatas, menarik perhatian dan minat penulis untuk menelusuri apakah pemerintah Desa Pineleng I sudah memberi arti penting dalam memotivasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayahnya. B. Perumusan Masalah Dengan latar belakang permasalahan seperti yang telah diuraikan, maka penulis mengemukakan perumusan sebagai berikut. - Mengapa kesadaran masyarakat Desa Pineleng dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih rendah? - Bagaimana Kinerja Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pineleng I Kecamatan Pineleng C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis : Untuk mengetahui bagaimana pola pemerintah Desa memotivasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pineleng I Kecamatan Pineleng. Dan adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini, yaitu : Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat sebagai wajib pajak bahwa pentingnya untuk membayar pajak, tapi juga harus diimbangi oleh peranan Pernerintah desa dalam mensosialisasikan atau mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pajak itu buat Negara.

3

BAB III KERANGKA TEORI

A. Konsep Kinerja Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2002:15) memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut : “performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi- fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu. Menurut Gibson, dkk (2003: 355), job performance adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja kefektifan kinerja lainnya. Sementara menurut Ilyas (1999: 99), kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi. Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak (2005:1) yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu.Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. B. Konsep Pemerintah Istilah pemerintah dalam arti organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pernerintah dalam arti sempit ( Prof Dr. C.S.T. Kansil, SH 2002: 17). a.

Pemerintah dalam arti sempit dimakdudkan khusus pada kekuasaan eksekutif.

b.

Pemerintah dalam arti luas ialah semua organ Negara termasuk DPR. Bentuk pemerintahan yang terkenal yaitu Kerajaan dan Republik. Dalam bukunya Ramlan Surbakti (1992 : 167), pemerintah (government) secara etimologis

berasal dari kata Yunam, "kubernan" atau nahkoda kapal.

Artinya,

menatap

kedepan. Lalu "memerintah" berarti melihat kedepan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat Negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan dating, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat, serta mengelola dan mengarahkan masyarakat ketujuan yang ditetapkan. B. Konsep Pemerintahan Desa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul 4

dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004). Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. C. Konsep Masyarakat Semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompokkelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain; di satu pihak dia ingin kerja sama, di fhak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesame manusia. Dengan adanya berbagai-bagai nilai dan kebutuhan yang harus dilayani itu maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sakaligus. Masyarakatlah yang mencakup semua hubungan dan kelompok didalam suatu wilayah ( Prof Miriam Budihardjo 2007 : 33-34)

Apakah yang dimaksud

dengan Masyarakat? Ini merupakan pandangan dari berbagai sarjana-sarjana mengenai masyarakat: Menurut Robert Maciver (Miriam Budihardjo 2007 : 33-34) masyarakat adalah suatu system hubungan-hubungan yang ditertibkan. Menurut Harold J. Laski dari London Scool of Economics and Political Science (Miriam Budihardjo 2007 : 33-34) maka masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan bersama. D. Konsep Pajak Bumi dan Bangunan 1. Pengertian Pajak Pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam usaha meningkatkan pembangunan dan kesejateraan masyarakat. Melalui kebijakan perpajakan penerimaan Negara dapat ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi dapat dikendalikan, pemerataan pendapatan (redistribution of income) dapat pula dilaksanakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Negara memerlukan sumber pendapatan. Salah satu sumber pendapatan Negara adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat penting, karena merupakan sumber pendapatan Negara yang terbesar.

Apakah yang dimaksud dengan pajak?

Berikut beberapa pendapat para sarjana mengenai pajak, diantaranya oleh Suradjiman dan Christian Toweula (1997: 1.12) Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada Negara berdasarkan undang-undang untuk membiayai pengeluaran kolektif dan meningkatkan kesejateraan umum, yang balas jasanya tidak diberikan secara langsung. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa (kontra Prestasi) secara langsung dan ditujukan untuk membiayai pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna 5

meningkatkan kesejateraan umum yang balas jasanya tidak diterima langsung (Kosim 1999: 88).

6

BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode-penelitian kualitatif. B. Fokus Penelitian Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Kinerja pemerintah Desa Pineleng I yang dibagi atas : 1. Penataan Administrasi wajib PBB wajib pajak 2. Penyuluhan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan 3. Mekanisme Kerja/teknik kerja petugas (aparat desa) Pajak Bumi dan bangunan C. Pemilihan Informan Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (key-informan) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informan kunci tersebut maka penulis menggunakan 'purposive sampling" atau sampling bertujuan, Menurut penulis, informan dalam penelitian ini adalah : a) Hukum Tua b)2 Kepala Jaga c) 2 Kepala Urusan Pemerintahan d) 10 Masyarakat Desa Pineleng I D. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan. Yaitu : 1) Wawancara 2) Studi Dokumentasi 3) Observasi (pengamatan lapangan) E. Teknik Analisis Data Tahap-tahap analisa data dalam penelitian ini, terdiri dari tiga tahap umum, yaitu : data reduction, data organization, dan interpretation, yang secara spesifik dapat dijelaskan sebagai berikut: a)

Data reduction (reduksi data)

b) Data organization (pengorganisasian data), c)

Interpretation (interprestasi atau penafsiran),

7

BAB IV HASIL PENELITIANDAN PEMBAHASAN

A. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Pineleng I Kecamatan Pineleng dalam tiga Tahun terakhir. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pineleng I Kecamatan Pineleng Tahun Penetapan Realisasi Prosentase 2011 467.303.700 146.030.153 31.24 2012 687.602.169 359.607.372 52.30 2013 791.609.854 408.609.523 51.62 Sumber : Kantor Desa Pineleng I Melihat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam tiga tahun terakhir yang cenderung meningkat, walaupun belum mencapai target yang telah ditentukan tetapi menjadi bukti bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Daerah khususnya pemerintah Desa Pineleng I telah berjalan dengan baik terlebih lagi Lurah yang sebagai kepala pemerintah Desa yang telah menjalankan tugasnya sebagaiseorang pemimpin, karena salah satu tolak ukur keberhasilan seorang Lurah adalah keberhasilan wilayahnya mencapai target yang di tentukan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini adalah pertanyaan dan hasil jawaban informan tentang pendataan.penetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh aparat yang terkait terlebih khusus aparat pemerintah Desa Pineleng I. Menurut bapak Herman R seorang masyarakat wajib pajak bumi dan bangunan yang ada di desa Pineleng I mengatakan : aparat pemerintah desa pernah mendata mengenai masyarakat wajib pajak termasuk pajak bumi dan bangunan. Hal senada juga dikatakan oleh bapak royke G yang juga merupakan wajib pajak beliau mengatakan ada pendataan yang dilakukan oleh pemerintah Dari hasil analisa data jawaban Hal ini menunjukkan didalam melakukan pendataan dan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah Desa Pineleng I sudah berusaha untuk dapat melakukan pendataan dan penetapan wajib pajak di masyarakat. Dari data yang diperoleh bahwa masyarakat cenderung berpartisipasi apabila ada paksaan, bimbingan serta dorongan dari pemerintah serta aparat perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal pembayaran atau melaporkan data objek pajaknya. B. Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Aparat Pajak Sebagai suatu unit organisasi,baik pemerintah pusat mauoun pemerintah daerah tidak terlepas 8

dari komponen administrasi dan manajemen dalam mewujudkan tujuannya.Manajemen yang baik,dengan sendirinya akan berpengaruh secara positif terhadap kegiatan-kegiatan organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Sebaliknya manajeman yang kurang baik akanberpengaruh secara negative terhadap pelaksanaan tugas-tugas organisasi,sehingga menhambat usaha pencapaian tujuan. Tujuan diadakannya pendataan adalah untuk melengkapi data baik data obyek maupun data subyek pajak. Pendataan ini dimaksudkan tentunya juga akan meliputi pekerjaan-pekerjaan penetapan klasifikasi, penilaian, verifikasi pengolahan data dan pembukuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penuhs di Desa Pineleng I, masalah yang ditemui dalam hubungannya dengan pendapatan dan penetapan adalah masalah penetapan besamya pajak dan objek pajak ganda, selain itu masih adanya wajib pajak yang bukan lagi objek pajak miliknya atau sudah terjadi perpindahan hak. Inilah yang menyebabkan penetapan besamya objek pajak sering tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan objek penelitian.Untuk itu perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan aparat pemerintah yang paling bawah dalam melakukan pendataan dengan mengadakan pendaftaran subjek pajak dan objek pajak yang sebenarnya.

C. Kesadaran Dan Kewajiban Masyarakat Sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kesadaran dan kewajiban masyarakat merupakan pemyataan sikap moral yang memotivator manusia, untuk bertindak sesuai dengan eksestesinya sebagai mahkluk sosial.Relevansinya, dalam perpajakan adalah bagaimana pernyataan sikap moral tadi terwujud dalam tindakan nyata, pada masyarakat sebagai subjek pajak yang didalamnya, terletak tanggung jawab warga Negara yang baik. Kesadaran dan kewajiban masyarakat khususnya masyarakat di Desa Pineleng I dirasakan masih belum semuanya mempunyai tanggung jawab sebagai masyarakat dalam pembangunan pajak. Terlihat jelas dengan pendapatan PBB yang belu terrealisasi dengan baik atau dengan kata lain bahwa realisasi PBB belum tercapai sebagaimana yang diharapkan. Walaupun demikian, pemerintah daerah terlebih khusus aparat Desa Pineleng I berusaha meningkatkan kesadaran masyarakatdalam ha1 membayar pajak guna terwujudnya masyarakat yang sadar akan kewajibannya, sebagai warga Negara yang baik. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan kewajibannya membayar pajak dapat diukur dengan menghubungkan kenyataan yang selalu dihadapi seperti terlihat pada perbandingan jumlah pajak yang ditetapkan dengan realisasi pajak.

9

D. Usaha-Usaha Pemerintah Desa Mendorong Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Seperti yang telah dikemukakan bahwa sikap masyarakat yang kurang mendukung segala kebijaksanaan kendatipun kebijaksanaan itu baik. Perlu disadari bahwa berhasilnya suatu pembangunan tidak semata-mata dengan tersedianya sarana dan prasarana, akan tetapi yang sangat penting adalah keikutsertaan masyarakat secara sadar dalam proses pembangunan. Dalam usaha untuk meningkatkan PBB di Desa Pineleng I, maka salah satu faktor yang menentukan adalah pengetahuan dan keterampilan sikap petugas pajak.Hal ini, perlu karena aparat pajak disamping mengadakan penagihan diharapkan dapat memberikan motivasi dan pembinaan kepada wajib pajak.Berhasil tidaknya realisasi PBB tergantung dari petugas pajak sebagai pelaksana operasional dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Itulah sebabnya diharapkan aparat pajak agar dapat menyempumakan administrasi terhadap wajib pajak yang meliputi perhitungan dan pungutan suatu penetapan jumlah pajak terhadap wajib pajak.Selain itu aparat pajak hendaknya dapat memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, bahwa dalam penetapan pajak telah dilakukan dengan seadil-adilnya. Faktor yang menentukan juga dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan adalah bagaimana pemerintah wilayah Desa Pineleng I dapat menerapkan ftmgsi-fungsi manajemen terkait dengan usaha meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayahnya dan dapat menyadarkan masyarakatnya untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Fungsi Manajemen adalah pengorganisasian yang merupakan susunan, prosedur, tata kerja, tata, laksana, dan hal-hal lain yang mengatur organisasi itu agar bisa berjalan lancer (Soebagio Atmowidiro 2000 : 100). Tugas pemerintah Desa yang bertugas sebagai aparat pajak dapat benar-benar memberdcan motivasi, mensosialisasi, pembinaan, penyuluhan bahwa, betapa pentingnya pajak itu bagi Negara, untuk kepentingan Rakyat dan pembangunan Daerah, baik Infrastrutur dan suprasuuktur. Sangat jelas bahwa peran pemerintah sebagai aparat pajak sangat di perlukan guna mencapal tujuan program khususnya dalam.hal Pajak Bumi dan Bangunan agar terealisasi 100% pemasukan pajak pada pemerintah Desa.

10

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Kinerja Pemerintah desa Pineleng I belum sesuai harapan yang diamantkan oleh undang-undang terlihat masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak. 2. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam tiga tahun terakhir yang cenderung meningkat, walaupun belum mencapai target yang telah ditentukan 3. Pemerintah desa jarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan 4. Dalam pelaksanaan pemungutannya, Pemerintah Daerah dibantu oleh pejabat daerah yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan dan berhubungan langsung denganobyek dan sumbyek pajak yaitu Camat dan Kepala Desa/Desa. Maka dengan demikian, Camat dan Kepala Desa/Desa yang dijadilm sebagai ujung tombak keberhasilan penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan di setiap Dearah. 4. Tujuan diadakannya pendataan adalah untuk melengkapi data baik data obyek maupun data subyek pajak. Pendataan ini dimaksudkan tentunya juga akan meliputi pekerjaan-pekerjaan penetapan klasifikasi, penilaian, verifikasi pengolahan data dan pembukuan.

11

B. Saran 1. Sebagai aparat pemerintah Desa yang bertugas dalam menangani Pajak Bumi dan Bangunan, dapat memperhatikan apa yang menjadi masalah dan kendala didalam masyarakat sehingga mereka dapat membayar pajak tepat pada waktunya. 2. Perlunya dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat akan kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan dan mekanisme pembayarannya. 3. Dengan melihat bahwa masih ada warga yang belum sadar untuk membayar pajak sebagai pemerintah harus lebih tegas menerapkan sanksi yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. 4. Pemerintah Desa harus lebih lagi memperhatikan pentingnya sosialisasi mengadakan penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat yang sebagai wajib pajak. 5. Dan ada sebaiknya masyarakat harus lebih mengetahui mekanisme dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, agar tidak menyulitkan dalam, membayar, mengurus segala sesuatu mengenai Pajak.

12

DAFTAR PUSTAKA

Amir Asmariah, Ny, 1988, Ilmu Hukum Pajak, Kanwil IX D.IP SULUTTENG, Manado Anwar Prabu Mangkunegara, 2005. Manajemen dan Motivasi, Balai Pustaka, Jakarta Bernardin John H., & Russel Joyce E.A. 1993., Human Recources Mangement an experiental approach. Singapura. Mc Grae-hill

. Inc.

Budiarjo Miriam, 2007, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Dessler Gary 2000; Manajemen Personalia. Prehalindo. Jakarta Ilyas, Y. (1999). Kinerja: Teori Penilaian dan Penelitian. Jakarta: FKM UI. IQ. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Kansil C.S.T. 2002, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta Koentjaraningrat, 1990, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia Pustaka, Jakarta Kosim, 1999, Ekonomi, Grafindo Media Pratama, Bandung Moleong, Lexy, J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit

Remaja

Rosdakarya. Ndraha Taliziduhu, 2003, Kybernologi, Ilmu Pemerintahan, Rineke Cipta, Jakarta Ruky. , Ahmad. 2002. Sistem Manajemen Kinerja. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Sarundajang, 2005, Sistem Pemerintahan Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Simanjuntak, Payaman J, 2005,. Manajemen dan Evaluasi Kerja; Jakarta. Fekon UI Surbakti Ramlan, 2005, Memahami Ilmu Politik, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta Syafi’ie Kencana Inu, 2003, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung Toweula Christian dan Suradjiman, 1997, Ekonomi 2, PT. Balai Pustaka, Jakarta Veithzal Rivai, 2006. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Rajawali pers Wahyutomo Iman, Pajak, AMP YKPN, Yogyakarta Widjaja, HAW., Prof. Drs.,2003, Pemerintahan Desa / Marga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumber-sumber lain : -

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah

-

UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

-

PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa

-

UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 13