Pengaruh Kepemimpinan Camat Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa
Stefi Maria Sumarauw Joyce J. Rares Burhanuddin Kiyai ABSTRACT : The Earth and building tax is a direct tax that is withheld by the Central Government, but the results received are intended for community interests in the area corresponding to the layout and the tax object. The existence of tendencies and a sense of reluctance from some community Districts that pay taxes in Eris views from various things relating to public awareness itself due to a weak economy that factor in the work of inner as farmers, the Bill that is not in accordance with the objects of taxation and there are people who deliberately don't want to pay UN.. Therefore, this research aims to know the influence of the leadership of the Head of community awareness in the Earth and buildings to pay taxes. The independent variables (free) in this study was leadership of (X) is a capacity that has the ability to affect or right to steer, or encourage a person to do everything which is the wisdom or a command for a particular purpose. The dependent variable (tied) in the penenlitian this is the awareness of UN Pay as a Variable (Y) the existence of public awareness will encourage a strong desire to improve and develop common interests in order to achieve a better life. The type of research used in this study is a research method of quantitative analysis with descriptive statistics, with a view to seeking influences between the dependent variable and independent variable. Overall analysis of the results indicates that the leadership of the Head has a positive influence on the Awareness of society in the pay of the UN in the Sub-District of Eris. As the results of this research as well as the theoretical opinion then it can be stated that the leadership of the Head has a positive influence on the Awareness of society in the pay of the UN. Keywords: Head Of Leadership, Community Awareness In Pay The Earth and building tax
perimbangan keuangan. Dan untuk mencapai
PENDAHULUAN
tujuan tersebut telah dibentuk perangkat Adanya pelaksanaan pembangunan di daerah merupakan
bagian
yang
integral
pemerintah baik dalam pelaksanaan asas
dari
desentraslisasi,
pembangunan nasional yang berdasarkan
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
dalam melaksanakan pembangunannya. Untuk
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
penyelenggaraan
daerah.
otonomi daerah diperlukan kewenangan yang
Menurut Undang-Undang Nomor 12
nyata dan bertanggung jawab didaerah secara proposional peraturan,
yang
diwujudkan
pembagian
dan
tugas
pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 33
yang membuat masyarakat di daerah mandiri
jalannya
dan
pembantu. Dan dari semua itu diwujudkan
prinsip otonomi daerah dengan pelaksanaan
mendukung
dekonsentrasi
Tahun
dengan
1994
tentang
Pajak
Bumi
dan
Bangunan yang menjadi objek Pajak Bumi
pemanfaatan
dan Bangunan yaitu bumi dan bangunan.
sumber daya nasional yang berkeadilan serta
Yang 1
dimaksud
dengan
Bumi
adalah
permukaan bumi yang meliputi tanah dan
Bangunan
perairan
tinggi dari masyarakat sebagai wajib pajak.
pedalaman
serta
laut
wilayah
dibutuhkan
adanya
kesadaran
kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud
Pajak Bumi dan Bangunan termasuk
dengan bangunan adalah konstruksi teknik
sumber keuangan negara dan pemungutannya
yang ditanam atau dilekatkan secara tetap
sudah didasarkan pada Undang-Undang, ini
pada tanah dan atau perairan pedalaman dan
berarti
atau laut.
disepakati bersama antara pemerintah dengan
Pajak
merupakan
masayarakat. Pajak sebagai salah satu sumber
pembiayaan pembangunan nasional dalam
penerimaan dalam negeri merupakan sektor
rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
yang potensial, penerimaan dari sektor ini
Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan
selanjutnya
kepada masyarakat, namun dari beberapa
untuk
diantaranya
kepentingan
Bumi
satu
pajak sudah
sumber
Pajak
salah
bahwa pemungutan
dan
Bangunan
dimanfaatkan oleh pemerintah
membangun
sarana
umum.
dan
prasaran
Mengingat
betapa
merupakan jenis-jenis pajak potensial dan
pentingnya peran dalam keikutsertaan dalam
strategis sebagai sumber penghasilan Negara
menanggung
dalam rangka membiayai penyelenggaraan
dituntut adanya kesadaran masyarakat untuk
pemerintah dan pembangunan. Pajak Bumi
membayar Pajak dan Bangunan dengan benar
dan Bangunan (PBB) juga merupakan salah
dan sesuai dengan peraturan perundang-
satu sumber daya yang sangat berpotensi
undangan yang berlaku. Namun kenyataannya
untuk menunjang pendapatan daerah guna
banyak
melaksanakan
pemungutannya. Hal ini disebabkan karena
otonomi
daerah
dan
pembiayaan
hambatan
yang
dihadapi
dalam
kurangnya
dan Bangunan ini adalah untuk membiayai
membayar pajak, kondisi masyarakat yang
pelaksanaan
kurang dan bahkan tidak mengerti pajak,
pembangunan
serta
daerah
dan
meningkatkan
sehingga
mereka
masyarakat
maka
pembangunannya. Tujuan utama Pajak Bumi
otonomi
kesadaran
Negara,
tidak
dalam
melaksanakan
kemandirian daerah dari potensi yang ada.
kewajibannya
Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa
Mengingat
peranan Pajak Bumi dan Bangunan di
membayar pajak PBB sangat penting maka
Indonesia sangat penting, karena sebagian
untuk meningkatkan penerimaan Negara yang
penerimaan
digunakan sebagian besar untuk daerah wajib
Negara,
Provinsi
maupun
Kabupaten/Kota adalah dari penarikan Pajak
dalam
membayar
pajak.
kesadaran
masyarakat
dalam
pajak itu sendiri.
Bumi dan Bangunan.Penarikan Pajak Bumi
Anggapan yang salah oleh masyarakat
dan Bangunan jika dilaksanakan semakin
tentang pajak bumi dan bangunan akan sangat
cepat maka hasilnya semakin baik. Untuk
merugikan bagi negara, oleh karena itu dalam
meningkatkan penarikan Pajak Bumi dan
rangka
mengurangi
menghilangkan 2
sama
atau sekali
bahkan hambatan-
hambatan tersebut maka perlu diusahakan
kewajibannya
suatu kondisi yang membuat masyarakat
Adanya sebagian masyarakat yang belum
wajib pajak menjadi sadar, serta mau dan
memenuhi kewajibannya dalam membayar
mampu
PBB otomatis merupakan hambatan yang
membayar
bimbingan
dan
masyarakat langkah
pajak.
pengarahan
mengenai yang
Memberikan
pajak
paling
dalam
membayar
pajak.
kepada
dalam pemungutan pajak. Manurut Stoner
merupakan
(1982) , kepemimpinan dapat didefinisikan
penting
dalam
sebagai
mensosialisasikan pajak tersebut.
suatu
proses
pengarahan
dan
pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan
Untuk lebih memfokuskan penelitian
dari
sekelompok
anggota
yang
saling
ini pada hal-hal yang terkait dengan kesadaran
berhubungan tugasnya. Didalam Ensiklopedi
masayarakat dalam membayar PBB, maka
Administrasi,
peneliti
Eris
adalah proses pengaruh mempengaruhi antara
tempat
pribadi atau antara orang dalam situasi
Kabupaten
tertentu, melalui proses komunikasi yang
Minahasa yang dikenal dengan pengelolaan
terarah untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
pajak Bumi dan Bangunannya berjalan baik,
Maxwell
tidak luput dari adanya masalah dalam
mengatakan
pembayaran
masyarakatnya.
kemampuan memperoleh pengikut. James L.
Adanya kecenderungan dan rasa enggan dari
Gibson dkk dalam Pasolong (2011:110),
sebagian masyarakat Kecamatan Eris dalam
mengatakan bahwa kepemimpinan adalah
membayar pajak tersebut dilihat dari berbagai
suatu
hal
kesadaran
mempengaruhi dan tidak memaksa untuk
masyarakat itu sendiri dikarenakan faktor
memotivasi individu dalam mencapai tujuan.
perekonomian yang lemah yang pekerjaannya
Definisi
bermayoritas sebagai petani , adanya tagihan
kepemimpinan
melibatkan
yang tidak sesuai dengan objek pajak dan
pengaruh
semua
terdapat masyarakat yang dengan sengaja
melibatkan kepemimpinan. Dari berbagai
tidak
PBB.MUntuk
definisi di atas, maka dapat disimpulkan
menyikapi hal tersebut, maka diperlukan
bahwa kepemimpinan adalah kemampuan
pengaruh
sebagai
pemimpin dalam mempengaruhi orang lain
serta
dalam melakukan kerjasama untuk mencapai
mengambil
Kecamatan
Kabupaten
Minahasa
penelitian.
Kecamatan
yang
kepala
PBB
sebagai Eris
oleh
menyangkut
mau
akan
membayar
kepemimpinan pemerintahan
pemerintah-pemerintah
Camat terdepan yang
ada
di
tujuan
leadership
dalam
(kepemimpinan)
Pasolong
(2011:110),
kepemimpinan
usaha
menggunakan
Gibson
dan
yang
adalah
suatu
mengisyaratkan
telah
gaya
bahwa
penggunaan
hubungan
ditentukan.
dapat
Jadi
kecamatan Eris untuk memanfaatkan potensi
kepemimpinan merupakan aspek yang paling
Pajak
ada
nyata dari kegiatan manajemen Hambatan
didaerahnya dan memotivasi aparatnya serta
dalam pemungutan PBB bukanlah merupakan
masyarakat yang ada agar dapat menjalankan
usaha nyata dari masyarakat, namun karena
Bumi
dan
Bangunan
yang
3
kondisi masyarakat yang kurang sadar dalam
atau pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan
membayar PBB atau bahkan tidak tau tentang
di Indonesia di atur dalam Undang-Undang
seluk
No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan
beluk
fungsi
dan
manfaat
dari
pembayaran pajak itu sendiri.
Bangunan.
Menurut Soemitro (1992:75), bahwa
Yang
dimaksudkan
dengan
bumi,
Pajak Bumi dan Bangunan di singkat PBB,
berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahum
adalah pajak atas harta tak tergerak yang
1994, yaitu “ Bumi adalah permukaan bumi
terdiri dari tanah dan bangunan, sebenarnya
dan tubuh bumi yang ada di bawahnya”.
sudah
kekayaan,,
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan
sehingga jika PBB dipungut disamping pajak
pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak
kekayaan akan mencakup pungutan pajak
perairan) serta laut di wilayah Republik
ganda. Menurut Munawir (1994:308), Pajak
Indonesia. Sedangkan tubuh bumi adalah
Bumi dan Bangunan adalah pajak yang
segala yang dikandunngnya yang memberikan
dipungut oleh pemerintah pusat dan hasil
manfaat bagi kesejahteraan manusia. Adapun
penerimaan hasil pajak ini diarahkan kepada
yang dimaksudkan dengan bagunan menurut
tujuan kepentingan masyarakat di daerah yang
pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 12
bersangkutan dengan objek oajak sehingga
Tahun 1994 adalah “Konstruksi teknik yang
sebagian besar hasil penerimaan tersebut
ditanam atau diletakkan secara tetap pada
diserahkan kepada pemerintah daerah.
tanah
tercakup
Menurut
oleh
pajak
Soemitro
dan
Muttaqin
atau
perairan”.
Bangunan
disini
diperuntukkan bagi tempat tinggal, temapt
(2001:5), Pajak Bumi dan Bangunan adalah
usaha dan tempat yang di usahakan.
pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak,
Berdasarkan beberapa pengertian yang
maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah
di kemukakan di atas dapat disimpulkan
objeknya dan oleh karena itu keadaan atau
bahwa PBB merupakan pajak atas bumi dan
status orang atau badan yang dijadikam subjey
bangunan atau iuran rakyat kepada neagara
tidak
mempengaruhi
yang diambil berdasarkan obyek pajak berupa
besarnya pajak. Menurut Sri dan Suryo
tanah atau perairan, yang bertujuan untuk
(2003:1), Pajak Bumi dan Bangunan adalah
memberikan
pajak
penyelenggaraan pemerintah.
penting
yang
dan
tidak
dikenakan
atas
bumi
dan
bangunan.
manfaat
bagi
kelangsungan
Dari pengaruh kepemimpinan tersebut
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dapat menjadi penggerak maupun pendorong
merupakan salah satu kegiatan adminsitrasi
bagi masyarakat sebagai wajib pajak sehingga
dalam
di
dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat
desentralisasi ke daerah. Pajak ini merupakan
untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan
penerimaan
di Kecamatan Eris. Camat juga merupakan
pemerintahan
daerah
Indonesia
yang
yang
merupakan
pembagian dari pemerintah pusat. Penerapan
tokoh yang disegani oleh masyarakat. 4
Inilah yang mendorong penulis sehingga ingin
Masyarakat Membayar PBB
melakukan penelitian tentang “Pengaruh
Variabel Terikat (Y).
sebagai
Terhadap
Kesadaran Masyarakat diartikan sebagai
Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar
keadaan tahu, mengerti dan mampu
Pajak Bumi dan Bangunan”
untuk menyeimbangkan, menyelaraskan
Kepemimpinan
Camat
hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian
ini
perundang-undangan
didukung
oleh
adanya
etika
yang moral
masyarakat tersebut. Adanya kesadaran
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian
peraturan
adalah
metode
masyarakat akan mendorong keinginan
penelitian
yang kuat untuk meningkatkan dan
kuantitatif dengan analisa statistik deskriptif,
mengembangkan kepentingan bersama
dengan maksud untuk mencari pengaruh
guna mencapai kehidupan yang lebih.
antara variable independen dengan variable
2. Definisi Operasional
dependen.
Definisi
operasional
dimaksudkan
untuk mempermudah operasional kerangka B. Definisi Konsep dan Operasional
teori
1. Definisi Konsep
Menurut
Konsep merupakan istilah dan definisi yang
definisi
digunakan untuk memnggambarkan secara
cara
individu yang menjadi pusat penelitian ilmu
(bebas)
Singarimbun
operasional
adalah
(1989:46) unsur-unsur
satu
pengukuran
variabel ini
dapat
sehinggga diketahui
variabel tersebut. a. Variabel Kepemimpinan (X) Faktor-faktor
Kepemimpinan merupakan suatu kapasitas mempunyai
mempengaruhi
kepemimpinan
kemampuan
atau
hak
2) Inspirasi (Inspirasional Motivation) 3) Rangsangan Kecerdasan (Intellectual
merupakan kebijaksanaan atau perintah
Stimulation)
untuk tujuan tertentu.
4) Perhatian
ini
(terikat)
adalah
(Bass)
1) Kharismatik (charismatic)
untuk melakukan segala sesuatu yang
Dependen
transformasional
adalah sebagai berikut:
untuk
mengarahkan, atau mendorong seseorang
penenlitian
sebelumnya.
pendukung untuk dianalisa dari variabel-
dalam
(X).
b. Variabel
diajukan
indikator-indikator apa saja yang menjadi
penelitian ini adalah Kepemimpinan Camat
yang
Masri
mengukur
dengan
sosial (Singarimbun 1995:33) Independen
telah
penelitian yang memberitahukan bagaiman
abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau
a. Variabel
yang
dalam
individu
Consideration)
Kesadaran
5
(Individualized
b. Variabel Kesadaran masyarakat dalam
Menurut Kennet D. Baliley
dalam
membayar PBB (Y), faktor-faktor yang
Pasolong 2012:112 memberikan rujukan
mempengaruhi
bahwa jumlah sampel minimum 100
kesadaran
masyarakat
dalam membayar PBB sebagai berikut :
responden,
a. Tingkat pendidikan dan pengetahuannya
jika
penelitian
ingin
menggunakan perhitungan statistik. Dan
tentang tujuan adanya PBB
sampel dalam penelitian ini adalah 100.
b. Kehidupan ekonomi masyarakat, apakah ia mampu atau tidak untuk membayar PBB
D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan
c. Petugas dalam menagih PBB d. Usaha
Data
pemerintah
dalam
Instrumen
mensosialisasikan PBB
teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam
e. Keadilan perlakuan bagi wajib pajak, disesuaikan
dan
dengan
penelitian adalah sebagai berikut:
kemampuan
1. Pengumpulan data Primer
membayar dari masyarakat.
Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian
C. Populasi dan Sampel
untuk mendapatkan data lengkap dan
1. Populasi
berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Populasi adalah wilayah generalisasi yang
Data primer tersebut dilakukan dengan
terdiri atas subyek dan obyek yang
cara sebagai berikut :
mempunyai
a. Metode Observasi
kualitas
dan
karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
Yaitu teknik pengumpulan data dengan
untuk
tarik
pengamatan langsung terhadap sejumlah
:2014:115).
acuan yang berkenan dengan topik
dipelajari
kesimpulannya Dalam
kemudian
(Sugiyono,
penelitian
ini
di
yang
menjadi
penelitian ke lokasi penelitian, dalam hal
populasi adalah masyarakat di Kecamatan
ini adalah Kecamatan Eris
Eris.
b. Metode Angket
2. Sampel
Yaitu teknik pengumpulan data melalui
Sampel adalah bagian dari jumlah dan
pemberian
karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tertutup
tersebut
dilengkapi dengan beberapa alternative
(Sugiyono
2014:116).
daftar
pertanyaan
secara
kepada
responden
yang
Pengambilan sampel dilakukan dengan
jawaban.
menggunakan
kuota.
c. Pengumpulan Data Sekunder
teknik
Yaitu cara pengumpulan data yang
Sampling
teknik
Kuota
sampling
yaitu
suatu
penentuan sampel berdasarkan atas quota
dilakukan melalui :
atau penjatahan (Pasolong 2013:108).
1) Penelitian Kepustakaan
6
Yaitu pengumpulan data yang diperoleh
kedua
dengan menggunakan berbagai literatur
positif.
seperti buku, dokumen, majalah dan berbagai
bahan
yang
variabel
memiliki
hubungan
c. Koefisien korelasi yang diperoleh negatif
berhubungan
(r=-) berarti kedua variabel negative dan
dengan objek penelitian.
menunjukan meningkatnya variabel yang
2) Studi Dokumentasi
satu diikuti menurunnya variabel yang
Yaitu pengumpulan data yang diperoleh
lain.
melalui
pengkajian
dan
terhadap
catatan
tertulis
maupun
yang
berkaitan
dokumen-dokumen
penelaahan
Dengan nilai
r yang diperoleh
maka dapat diketahui apakah nilai r yang diperoleh
dengan masalah yang diteliti.
berarti
atau
tidak
dan
bagaimana tingkat hubungannya melalui tabel korelasi. Tabel korelasi menentukan
E. Teknik Analisis Data
batas-batas r yang signifikan. Bila r
1. Untuk mengetahui koefisien korelasi
tersebut signifikan, artinya hipotesis kerja
variable X terhadap Y digunakan rumus
atau hipotesis alternative dapat diterima.
Korelasi Product Momen (Sugiyono, 2. Analisis
2014 : 248) :
digunakan
regresi
linier
untuk
sederhana
mengetahui
pola
hubungan pengaruh dari variabel bebas rxy
=
∑ √
∑
∑ ∑
Kepemimpinan
∑
Camat
(Variabel
X)
terhadap Variabel terikat peningkatan
√
kesadaran masyarakat dalam membayar
r = Koefisien Korelasi
PBB
(Variabel
Y).
Pola
hubungan
x = Variabel bebas
pengaruh dinyatakan dengan persamaan
y = Variabel terikat
regresi sebagai berikut:
n = jumlah sampel Dari hasil perhitungan tersebut akan
memperlihatkan
Y = a + bX
kemungkinan-
kemungkinan sebagai berikut : Dimana :
a. Koefisien korelasi yang diperoleh sama dengan nol (r=0) berarti hubungan kedua
Y’ = Kesadaran Masyarakat Membayar
variabel yang diuji tidak ada.
PBB a = Nilai Konstan
b. Koefisien korelasi yang diperoleh positif (r=+) berarti kenaikan nilai variabel yang
b = Koefisien Regresi
satu, diikuti nilai variabel yang lain dan
X = Kepemimpinan Camat
7
Untuk
menghitung
konstan
Selanjutnya koefisien konstanta (a) = 21,5092
variabel terikat Y apabila variabel X tidak
mempunyai makna jika kepemimpinan Camat
berubah atau tetap, dihitung dengan rumus
bersifat tidak berubah atau tetap/konstanta
sebagai berikut :
sesuai ∑
a =
nilai
∑
∑
n∑ untuk
dengan
kondisi
sekarang
maka
kesadaran masyarakat dalam membayar PBB
∑
hanya akan sebesar 21,5092 skala. Nilai
∑
koefisien konstanta ini memberikan gambaran
menghitung
nilai
apabila tidak ada perubahan Kepemimpinan
koefisien arah regresi variabel Y atas
Camat
variabel X, yaitu besar perubahan pada
kesadaran yang signifikan pada kesadaran
nilai variabel Y yang disebabkan atau
masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan
diakibatkan oleh perubahan pada variabel
Bangunan di Kecamatan Eris.
X,
dihitung dengan
rumus
sebagai
maka
akan
sulit
mengharapkan
Dari hasil data analisis tersebut maka
berikut :
persamaan
regresi
linear
analisis
data
penelitian ini yaitu Ŷ = 21,5092 + 0,2093X n∑ b =
∑
n∑
∑
dapat
digunakan
untuk
memprediksi
perkembangan yang akan terjadi pada variabel
∑
terikat
(kesadaran
masyarakat
dalam
membayar PBB) apabila nilai variabel bebas (kepemimpinan camat) diketahui, dan apabila
HASIL DAN PEMBAHASAN
dengan Hasil analisis
sederhana untuk
membayar
PBB
Kesadaran maasyarakat dalam membayar
di
PBB (Ŷ) akan diperoleh :
Kecamatan Eris didapat Ŷ = 21,5092 +
Ŷ = 21,5092 + 0,2093(37) = 29,2533
0,2093X. Koefisien arah regresi (b) = 0,2093 mempunyai makna bahwa hubungan pengaruh
Hasil perhitungan ini mempunyai
variabel kepemimpinan Camat (X) terhadap
pengertian
kesadaran masyarakat dalam membayar PBB
yang
artinya
pertambahan
jika
Kepemimpinan
Camat
ditingkatkan sebesar nilai rata-rata variabel
di Kecamatan Eris ialah positif sebesar 1 : 0,2093
dengan
pengamatan variabel X sebesar 37 maka
kepemimpinan Camat terhadap kesadaran dalam
interpolasi
memasukan nilai score maksimum hasil
mengetahui pola hubungan pengaruh variabel
masyarakat
metode
(X) hasil pengamatan (37), maka diharapkan
atau
Kesadaran masyarakat dalam membayar PBB
perubahan pada kepemimpinan Camat sebesar
akan menjadi sebesar 29,2533 skala.
100 skala akan menyebabkan perubahan
Dari
hasil analisis koefisien korelasi (hubungan)
kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Eris sebesar 20,93 skala. 8
variabel
kepemimpinan
variabel
kesadaran
camat
masyarakat
terhadap dalam
membayar PBB di Kecamatan Eris yaitu
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
koefisien korelasi (r) sebesar 0,3834
telah diuraikan pada bagian sebelumnya,
>
maka untuk mengakhiri penulisan skripsi ini,
. Dengan demikian koefisien
korelasi
dinyatakan
signifikansi
penulis merumuskan beberapa kesimpulan,
dengan
koefisien determinasi ( ) = 0,1470. Dengan
antara lain:
demikian pengaruh
1. Dilihat
Kepemimpinan Camat
dari
indikator
Kepemimpinan
dalam
Camat yang dipakai dalam penelitian ini
membayar PBB sebesar 14,70% dan sisanya
yaitu Kharismatik, Inspirasi, Rangsangan
ditentukan oleh faktor-faktor yang lain.
Kecerdasan,
terhadap
kesadaran
Berdasarkan dinyatakan bahwa
masyarakat
perhitungan, , >
Perhatian
menunjukkan
maka
Camat
, maka
di
bahwa
individu
Kepemimpinan
Kecamatan
Eris
dapat dinyatakan bahwa hipotesis nol (Ho)
mempengaruhi
yang menyatakan tidak ada pengaruh positif
membayar Pajak Bumi dan Banguan pada
terhadap
dasarnya sudah cukup baik namun perlu
kesadaran
masyarakat
dalam
masyarakat
dalam
untuk hal
ditingkatkan.
membayar pajak bumi dan bangunan ditolak,
2. Begitu juga dengan Kesadaran masyarakat
dan hipotesis alternative (Ha) diterima.
dalam
Maka berdasarkan hasil analisis regresi
membayar
Pajak
Bumi
dan
sederhana
Bangunan (PBB) pada dasarnya kesadaran
ternyata
masyarakat dalam membayar Pajak Bumi
kepemimpinan Camat memiliki hubungan
dan Bangunan sudah cukup baik tetapi
pengaruh terhadap kesadaran masyarakat
perlu ditingkatkan. Dengan adanya usaha
dalam membayar PBB di Kecamatan Eris.
dari Camat sebagai pemimpin tentunya
Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa
akan
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
masyarakat dalam membayar pajak bumi
yaitu “Kepemimpinan Camat berpengaruh
dan bangunan
sederhana
dan
memperlihatkan
korelasi bahwa
terjadi
peningkatan
kesadaran
3. Analisis regresi sederhana dan Koefisien
secara positif terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar PBB di Kecamatan Eris”,
Korelasi
dapat
Camat terhadap kesadaran masyarakat
diterima
secara
meyakinkan
dari
variabel
membayar
Kepemimpinan
meyakinkan dimana sampel yang diambil
dalam
dalam penelitian ini adalah 100 orang yang
bangunan
diwakili oleh masyarakat yang berada di 3
signifikan. Sehingga dapat disimpulkan
desa yaitu, desa Eris, Tandengan dan Touliang
bahwa Kepemimpinan Camat mempunyai
Oki.
pengaruh
(PBB)
positif
pajak
bumi
dan
adalah
positif
dan
terhadap
kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak bumi KESIMPULAN DAN SARAN
dan bangunan di Kecamatan Eris.
A. Kesimpulan 9
Purwadarminta, WJS. 2002. Kamus Besar
B. Saran Beranjak dari hasil penelitian ini, maka
Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
penulis perlu mengemukakan beberapa saran
Pustaka
sebagai solusi atas permasalahan dalam
Santoso Brotodiharjo. 1993, Pengantar Ilmu
penelitian ini, antara lain:
Hukum Pajak. Bandung: PT. ERESCO
1. Camat Kecamatan Eris harus lebih aktif
Siagian, Sondang P. 2002, Kiat Meningkatkan
mengajak masyarakat dalam berpartisipasi
Produktivitas
membayar Pajak Bumi dan Bangunan
Mahasatya
tentunya bekerja sama dengan para Hukum
Singarimbun.
Tua di masing-masing desa, agar supaya partisipasi
masyarakat
dalam
Kerja.
1989,
Jakarta:
Metode
Penelitian
Survey. Edisi Revisi, Jakarta : LP3ES
hal
Soemitro dan Muttaqin. 2001, Pajak Bumi
membayar Pajak Bumi dan Bangunan
dan
lebih meningkat.
Bandung: PT Refika Aditama
2. Untuk
indikator-indikator
mempengaruhi dalam
kesadaran
membayar
yang
Sugiyono.
masyarakat
Pajak
Bumi
dapat
dicari
solusinya
dan
Metode Kualitatif
Ke
3),
Penelitian dan
R&D,
Terry, George R. 2009. Prinsip-Prinsip
untuk
Manajemen cetakan 10, Jakarta: PT. Bumi Aksara
Bangunan.
Thoha, Miftah. 2012, Kepemimpinan Dalam
lebih
masyarakat
2014,
(Cetakan
Bandung: Alfabeta
meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan
3. Untuk
Bangunan
Kuantitatif
Bangunan sebaiknya diperhatikan kembali untuk
Asdi
meningkatkan dalam
hal
kesadaran
Manajemen,Jakarta:
pembangunan
Rajawali
Pers.
daerah sebaiknya Camat berkoordinasi
Tondok, Marselius Sampe dan Rita Andarika.
dengan para Hukum Tua pada masing-
2004.
masing
insentif
Kepemimpinan Transformasional dan
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Transaksional dengan Kepuasan Kerja
kepada masyarakat melalui pelayanan yang
Karyawan.
lebih baik.
Psikologi Universitas Bima Darma.
desa
menunjukkan
Valentina
Hubungan
Sri
Antara
Palembang:
dan
Aji
Suryo.
Gaya
Fakultas
2003,
Perpajakan Indonesia; Seri Belajar DAFTAR PUSTAKA
untuk Mahasiswa. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
Munawir. 1994, Perpajakan, Yogyakarta,
Wirjana. 2006, Kepemimpinan Dasar-Dasar
Liberty
dan Pengembangannya. Edisi Kedua.
Pasolong, Harbani. 2013, Metode Penenlitian
Yogyakarta: Andi
Administrasi Publik, Bandung: ALFABETA 10
Wiwoho B. (Editor). 1990, Prospek dan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Faktor Penentu Reformasi Perpajakan,
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Jakarta: Bina Rena Pariwara.
Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Sumber Lain :
Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
11
