TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN)
NASKAH PUBLIKASI
Oleh : NANI SETIAWATI SIMBOLON NIM : 120563201135
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNG PINANG 2017
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN BINTAN)
ABSTRAK Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu penerimaan negara sangat penting artinya untuk peningkatan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan juga merupakan salah satu sumber pemasukan terbesar yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan negara, karena memiliki peranan penting bagi kelangsungan hidup suatu negara, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak maka dapat meningkatkan pula pembangunan nasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Margono Slamet mengenai partisipasi. Populasi dalam penelitian berjumlah 5.589 dan yang menjadi sampel berjumlah 98 responden. Hasil dari Tingkat Partisipasi Masyarkat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan) sebesar 39% dari yang dihipotesiskan yaitu 77%, ini artinya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masuk dalam kategori rendah. Kesimpulan dalam penelitian mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan tergolong dalam kategori rendah dikarenakan interval tidak mencapai nilai yang dihipotesiskan, oleh karenan itu kepada kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Bintan yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten supaya lebih meningkatkan sosialisasinya melalui berbagai metode diantaranya penyuluhan pintu ke pintu, bimbingan, pengarahan dan pembinaan serta memperbanyak media yang berisi tentang himbauan atau ajakan membayar pajak tepat waktu. Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat
2
ABSTRACT Tax the Earth and Building Rural and urban (UN P2) as one of the country's reception is very important for the improvement and implementation of the national development and is also one of the largest income sources that serve to meet the needs of the country, because it has an important role to the survival of a nation, by increasing community participation in paying taxed then can enhance national development anyway. The purpose of this research is to know the level of public participation in the building of the Earth and pay taxes in rural and urban areas in the Bay of Bintan Bintan Regency. The research method used is descriptive quantitative. The theory used in this research is the theory of Margono Slamet regarding participation. The population in the study amounted to 5,589 and become the sample numbered 98 respondents. The result of the level of participation of the community in paying Taxed Earth and buildings (case studies Sub Bay Bintan Bintan Regency) for 39% of the hypothesized i.e. 77%, this means that the level of public participation in the Building of the Earth and pay taxes in Rural and urban areas fall into the category of low. Conclusion in the research about the level of public participation in the Building of the Earth and pay taxes in Rural and urban areas in the Bay of Bintan Bintan District belongs to the category of low due to the interval does not reach a value that hypothesized, by karenan it to the Office of the Department of revenue and financial management Areas (DPPKD) of Bintan has been working closely with the District Government in order to better raise sosialisasinya through a variety of methods including door to door outreach , guidance, direction and coaching as well as reproduce media that contains any solicitation or about paying taxes on time. Keywords : community participation
3
A. Pendahuluan
Berkaitan dengan penerimaan
Pada saat PBB P2 dikelola oleh
pajak bumi bangunan perdesaan dan
pemerintah pusat, masuk dalam akun
perkotaan
dana bagi hasil, setelah dialihkan
daerah, sebagaimana banyak terlihat
menjadi pajak daerah PBB P2 masuk
masih
dalam akun Pendapatan Asli Daerah
kekurangan yang ada di dalamnya
(PAD). Ketika PBB dikelola oleh
terutama masih rendahnya partisipasi
pemerintah
masyarakat dalam pembayaran yang
Kabupaten
pusat, atau
pemerintah Kota
yang
diperoleh
banyak
oleh
kekurangan-
hanya
menjadi kewajibannya. Kabupaten
mendapatkan bagian sebesar 64,8%.
Bintan dengan jumlah penduduk
Setelah
semua
153.020 jiwa dan wajib pajak 60.733
pendapatan dari sektor PBB P2 akan
pada tahun 2015 dikenal dengan
masuk ke dalam kas pemerintah
pengelolaan PBB P2 yang berjalan
daerah. Dalam pengalihan PBB P2
dengan baik, tidak luput dari adanya
memberikan
penuh
masalah dalam pembayaran PBB P2
kepada pemerintah daerah dalam
oleh masyarakatnya. Hal ini terlihat
mengelola hasil PBB P2. Selama ini,
dengan masih adanya keenganan
PBB
masyarakat
pengalihan
P2
ini
kewenangan
dikelola
oleh
Kantor
sebagai
wajib
pajak
Pelayanan Pajak Pratama Bintan,
dalam melaksanakan kewajibannya
dilakukan guna menjalankan amanat
membayar pajak pada tepat waktu
Undang-Undang No.28 Tahun 2009
dan
tentang pajak daerah dan retribusi
ataupun denda, dan masih adanya
daerah. Sedangkan pembayaran PBB
pemungutan PBB P2 oleh petugas
P2 melalui Bank Riau dan kantor
yang dilakukan dengan cara door to
pos.
door, kondisi demikian menunjukkan
Keterlambatan
dalam
akhirnya
bahwa
jatuh tempo dapat dikenakan sanksi
masyarakat dalam pembayaran pajak
berupa
bumi
2%
perbulan.
Pengelolaan tersebut dapat berupa penggunaan
sistem
rendah
tunggakan
melakukan pembayaran PBB setelah
denda
masih
terjadi
bangunan
partisipasi
perdesaan
dan
perkotaan.
pemungutan
Studi partisipasi masyarakat
pajak yang tepat.
sudah banyak diteliti para peneliti
4
(researchers)
pada
dasarnya
menggunakan
studi
partisipasi
diperlukan
pembangunan
pelayanan
masyarakat
dalam
Saran dalam penelitian ini adalah adanya fiskus
kualitas yang
baik,
desa, dan lain-lain. Ada beberapa
kesadaran wajib pajak dan keadilan
penelitian
dapat
pajak yang tinggi sehingga dengan
dijadikan rujukan dalam memahami
begitu akan meningkatkan kepatuhan
penelitian ini.
wajib
terdahulu
Pertama, Penelitian
ini
yang
Puspita
(2014)
bertujuan
untuk
pajak
kewajiban
dalam
memenuhi
perpajakannya.
Untuk
penelitian selanjutnya peneliti dapat
menguji pengaruh kualitas pelayanan
menggunakan
fiskus, kesadaran wajib pajak dan
diluar model yang diteliti dalam
keadilan pajak terhadap kepatuhan
penelitian ini.
wajib pajak dalam membayar pajak
variabel
Kedua,
penelitian
Haryanto
kualitas
(2012)
bumi dan bangunan, pada kecamatan
Pengaruh
pelayanan
padang utara. Jenis penelitian ini
terhadap kepuasan wajib pajak di
digolongkan sebagai penelitian yang
kantor pelayanan pajak jakarta utara.
bersifat kuantitatif. Populasi dalam
Penelitia ini menggunakan metode
penelitian ini adalah seluruh wajib
penelitian asosiatif kuantitatif.
pajak bumi dan bnagunan yang
1. Kehandalan berpengaruh
berada di Kecamatan Padang Utara
terhadap
Kota
pajak. Hasil penelitian ini
Padang.
Penelitian
ini
kepuasan
menggunakan teknik pengambilan
jika
sampel secara proportional sampling
penelitian sebelumnya oleh
method, dengan menggunakan rumus
Sumadi
(2005),
Slovin. Teknik analisis data yang
(2008),
Nugroho
digunakan adalah regresi berganda.
menyatakan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengaruh antara kehandalan
kualitas pelayanan fiskus, kesadaran
terhadap
wajib pajak dan keadilan pajak
pajak.
berpengaruh
positif
hasil penelitian ini dengan
terhadap kepatuhan wajib pajak.
sebelumnya dapat dikatakan
signifikan
5
dibandingkan
wajib
dengan
Kiswanto
terdapat
kepuasan Dari
(2005)
wajib
perbandingan
bahwa antara
adanya
konsisten
kehandalan
sebelumnya dapat dikatakan
dengan
bahwa
adanya
kepuasan wajib pajak.
antara
jaminan
2. Ketanggapan
kepuasan wajib pajak.
berpengaruh
terhadap
4. Empati
konsisten dengan
tidak
terdapat
kepuasan wajib pajak. Hasil
pengaruh terhadap kepuasan
penelitian
jika
wajib pajak. Hasil penelitian
dengan
ini jika dibandingkan dengan
penelitian sebelumnya oleh
penelitian sebelumnya oleh
Kiswanto (2008), Nugroho
Kiswanto (2008), Nugroho
(2005) menyatakan terdapat
(2005)
menyatakan
tidak
pengaruh antara ketanggapan
terdapat
pengaruh
antara
terhadap
Empati terhadap kepuasan
ini
dibandingkan
pajak.
kepuasan Dari
wajib
perbandingan
wajib
pajak.
Dari
hasil penelitian ini dengan
perbandingan hasil penelitian
sebelumnya dapat dikatakan
ini dengan sebelumnya dapat
bahwa
dikatakan
adanya
konsisten
bahwa
adanya
antara ketanggapan dengan
konsisten antara Empati tidak
kepuasan wajib pajak.
terdapat pengaruh terhadap
3. Jaminan
kepuasan wajib pajak.
terhadap
berpengaruh
kepuasan
wajib
5. Wujud
Fisik
tidak
pajak. Hasil penelitian ini
terdapat pengaruh terhadap
jika
dengan
kepuasan wajib pajak. Dari
penelitian sebelumnya oleh
perbandingan Hasil penelitian
Sumadi
(2005),
ini dengan sebelumnya dapat
(2008),
Nugroho
dibandingkan
Kiswanto
menyatakan pengaruh
antara
terhadap
kepuasan
pajak.
Dari
(2005)
dikatakan
bahwa
adanya
terdapat
konsisten antara Wujud fisik
Jarninan
tidak
wajib
terhadap
perbandingan
terdapat
pengaruh
kepuasan
wajib
pajak. Hal 1m mendukung
hasil penelitian ini dengan
6
hasil
Penelitian,
Kiswanto
wawancara,
kuesioner.
(2008). Nugroho (2005).
Berdasarkan hasil penelitian yang
6. Kehandalan,
dilakukan, dapat dikatakan bahwa
Ketanggapan,
Jaminan,
Empati
dan
secara
simultan
terhadap
Wujud
partisipasi pembangunan
di
pengaruh
Bontomatene
masih
Kepuasan
Wajib
mengatahui
Kecamatan tergolong
Tarigan
(2013)
Ripai
(2013)
Analisis Efektifitas dan Kontribusi
dilakukan
dengan
PBB terhadap penerimaan pajak di
mengetahui
Untuk
KPP Pratama di Kota Manado,
ini
untuk
dalam
sedang. Keempat,
Ketiga, Penelitian
masyarakat
fisik
Pajak.
tujuan
observasi,
tingkat
partisipasi
dengan
menggunakan
masyarakat dalam pembangunan di
penelitian
Kecamatan Bontomatene Kabupaten
Tujuan penelitian ini adalah untuk
Kepulauan
mempelajari,
menganalisa
menyimpulkan
tentang
Selayar
mengetahui
dan
Untuk
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
tingkat
partisipasi
penerimaan
assosiatif
metode
Pajak
kuantitatif.
dan
efektifitas
Bumi
dan
masyarakat dalam pembangunan di
Bangunan (PBB) dan mengetahui
Kecamatan Bontomatene Kabupaten
Kontribusi
Pajak
Kepulauan Selayar. Tipe penelitian
Bangunan
terhadap
yang
pajak dari tahun 2008-2011. Dan
digunakan
adalah
tipe
penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian
yang
dan
penerimaan
hasil penelitiannya bawasannya :
untuk
1. Penerimaan Pajak Bumi
secara
dan Bangunan dalam kurun
akurat
waktu empat tahun dari tahun
mengenai data yang ada di lapangan
2008-2011 terus mengalami
tentang partisipasi masyarakat dalam
peningkatan
pembangunan
Kecamatan
tahun 2009. Namun, dari
Bontomatene Kabupaten Kepulauan
target yang di berikan kepada
Selayar. Pengumpulan data yang
KPP Pratama Manado sudah
dilakukan
terealisasikan secara efektif.
memberikan sistematis,
bertujuan
Bumi
gambaran faktual
di
dengan
dan
cara
survey,
7
kecuali
pada
Pemungutan Pajak Bumi dan
pemungutannya
Bangunan
dalam katagori. Hal tersebut
sekarang
mengalami
peningkatan.
dilihat
termasuk
dari
sumber
Namun, Pajak Bumi dan
kepmendagri
Bangunan
mengalami
327 Tahun 1996. Kontribusi
perubahan. berdasarkan UU
Pajak Bumi dan Bangunan
No.28/2009
dari data 4 (empat) tahun
tentang
pajak
No.690.900-
daerah dan retribusi daerah
terakhir
yang baru, bahwa selama ini
yaitu persentaserata-rata 5%,
PBB merupakan pajak pusat,
kecuali pada tahun 2010 yaitu
namun
6%.
hampir
penerimaannya kepada
seluruh diserahkan
daerah.
meningkatkan
Kelima,
Untuk
2008-2011,
Sofyan
(2014)
Pemerintahan Daerah memberikan
akuntabilitas
pengelolaan
tahun
kewenangan
dan
tanggungjawab
keuangan
kepada Pemerintah Desa dalam hal
daerah, khusus PBB sektor
pembentukan peraturan desa demi
pedesaan
dan
terwujudnya kepentingan dan tatanan
dialihkan
menjadi
pajak
kehidupan masyarakat desa yang
Sedangkan
PBB
dibentuk
daerah. sektor
perkotaan
aspirasi
perkebunan,
masyarakat desa setempat. Peraturan
dan
Desa merupakan regulasi dalam
masih
penyelenggaraan pemerintahan yang
perhutanan, pertambangan merupakan pajak pusat. 2. Pajak
berdasarkan
Bumi
dapat dan
dibuat
Pemerintah
atas Desa
usulan atau
dari Badan
Bangunan di KPP Pratama
Permusyawaratan Desa. Berdasarkan
Manado dinilai sudah efektif
hasil penelitian, penulis sampaikan
karena persentasenya diatas
temuan-temuan yang terjadi di Desa
90%.
Toapaya Selatan, yaitu :
Akan
pemungutanya
tetapi atau
jika target
1. Fungsi
yang di berikan terealisasi
Permusyawaratan
dengan
sebagai
baik,
PBB
8
Badan Desa lembaga
penampungan dan penyaluran aspirasi
masyarakat
Dari studi diatas mengenai
desa
partisipasi telah banyak diteliti dan
tidak berjalan secara optimal
dikaji, namun mengakaji dengan
ini
menggunakan
ditandai
banyak
masyarakat berpartisipasi
fokus
mengukur
yang
tingkat partisipasi dalam membayar
dalam
PBB P2 masih tergolong jarang.
menyampaikan
aspirasinya
Sekilas
pemungutan
pajak
kepada
Tentangga
berdampak
mengurangi
kekayaan
Rukun
(RT) setempat yang mereka
wajib pajak, namun pajak yang
anggap
diterima dari masyarakat, digunakan
sebagai
kepala
wilayahnya.
untuk
2. Kurangnya sosialisai dari
pengeluaran
Pemerintah
kepada
meningkatkan
akan
segala sektor.
Desa
masyarakat
desa
pentingnya
musyawarah
membiayai
pengeluaran-
negara
guna
pembangunan
Rendahnya
di
partisipasi
untuk mufakat, sehingga apa
masyarakat dalam pembayaran pajak
yang
bumi
telah
diputuskan
bangunan
perdesaan
dan
bersama tidak menimbulkan
perkotaan dapat disebabkan oleh
pro dan kontra dikemudian
banyak faktor antara lain :
hari, hal ini berdampak pada
1. Tidak adanya kemauan
penerapan
masyarakat dalam membayar
Peraturan
desa
yang telah dibuat. 3. Sosial
pajak ekonomi
masyarakat digambarkan
2. Tidak adanya kesempatan
yang
bagi
dalam
masyarakat
berpartisipasi
untuk dalam
pemenuhan kebutuhan hidup
membayar pajak
hari- hari yaitu pekerjaan,
3. Tidak
sehigga kurang optimalnya
masyarakat dalam membayar
penyampaian dan penyaluran
pajak
aspirasi
secara
langsung
Berdasarkan
sebagai bentuk partisipasi.
kemampuannya
permasalahan
diatas
maka penelitian ini akan mengetahui
9
“Tingkat
Partisipasi
Masyarakat
peranan sekaligus sebagai subjek dan objek pembangunan”.
dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi
Kasus
Kecamatan
Slamet
Teluk
menyatakan
(2003:26) bahwa
tumbuh
Bintan Kabupaten Bintan)”
berkembangnya
B. Landasan Teoritis
masyarakat dalam pembangunan
1. Partisipasi
sangat ditentukan oleh 3 unsur
Partisipasi
Kamus
pokok
Besar Bahasa Indonesia, KBBI
yaitu :
(2008)
dalam
yaitu
tindakan
ikut
yang
partisipasi
mendukungnya,
1. Adanya Kemauan
mengambil bagian, keikutsertaan
2. Adanya Kesempatan, dan
atau ikut serta. Partisipasi secara
3. Adanya Kemampuan
umum dapat diartikan sebagai
2. Pajak Bumi dan Bangunan
keikutsertaan
seseorang
atau
Perdesaan
sekelompok anggota masyarakat
(PBB P2)
dalam suatu kegiatan.
Menurut
Suryono
(2001:124)
“Partisipasi sertanya
merupakan masyarakat
dan
Perkotan
(Undang-Undang
No.28 Tahun 2007)
ikut
tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara
dalam
Perpajakan, pajak adalah :
dalam
“ kontribusi wajib kepada
kegiatan pembangunan dan ikut
negara yang terutang oleh orang
memanfaatkan dan menikmati
pribadi atau badan
hasil-hasil pembangunan”.
bersifat memaksa berdasarkan
pembangunan,
ikut
Siagian
yang
(2003:30)
Undang-Undang, dengan tidak
bahwa
mendapat timbal balik secara
“Partisipasi dari masyarakat luas
langsung dan digunakan untuk
mutlak
keperluan negara bagi sebesar-
mengungkapkan
diperlukan,
masyarakatlah
karena
yang
besarnya kemakmuran rakyat ”.
pada
akhirnya melaksanakan berbagai
Menurut,
Valentina
and
kegiatan di dalam pembangunan,
Suryo (2006:14) Pajak bumi dan
rakyat
bangunan adalah pajak yang
banyak
memegang
10
dikenakan
atas
bumi
deskriptif
dan
bertujuan
untuk
bangunan. Subjek Pajak dalam
menjelaskan,
PBB adalah orang atau badan
berbagai situasi dan kondisi atau
yang secara nyata mempunyai
berbagai variabel yang timbul di
suatu
hal
atas
bumi
masyarakat yang menjadi objek
dan
penelitian berdasarkan apa yang
memperoleh manfaat atas bumi
terjadi dilapangan.
atau memiliki penguasaan dan memperoleh
manfaat
meringkaskan
Peneliti
atas
mengambil
populasi
dalam penelitian ini yaitu seluruh
bangunan. Wajib pajak PBB
masyarakat
belum tentu pemilik bumi dan
merupakan wajib pajak yang berada
bangunan,
pula
di Kecamatan Teluk Bintan dengan alasan di Kecamatan tersebut yang
orang
tetapi
dapat
atau
badan
yang
memanfaatkan
bumi
dan
terindikasi
yang
kurangnya
teranggap
partisipasi
bangunan tersebut.
masyarakat dalam membayar
C. Metode Penelitian
pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dibanding dengan
Jenis dari penelitian ini adalah penelitian
deskriptif
kuantitatif.
Menurut
Sugiyono
(2011:11)
bahwa
penelitian
mengatakan
Kecamatan lainnya di Kabupaten Bintan.
Setelah melakukan observasi
deskriptif adalah penelitian yang
awal
dilakukan untuk mengetahui nilai
diketahui
variabel mandiri, baik satu variabel
sebagai wajib pajak berjumlah
atau
lebih
membuat
penelitian,
bahwa yang terdaftar
(independen)
tanpa
5.589 di wilayah Kecamatan
perbandingan
atau
Teluk Bintan Kabupaten Bintan.
menghubungkan
variabel
satu
Jumlah subjek ditentukan oleh
dengan variabel yang lain. Menurut
kelokasi
Saebani
banyaknya
populasi
yang
ada.
(2008128)
Penentuan ukuran sampel dalam
menjelaskan penelitian kuantitatif
penelitian ini dilakukan dengan
adalah
menggunakan rumus slovin, maka
penelitian
yang
menggunakan angka dan analisis
jumlah populasi 5.589 diperoleh
yang menggunakan uji statistika,
ukuran sampel sebesar 98,24 atau
penelitian kuantitatif dengan format
98 sampel penelitian.
11
D. Pembahasan Analisis
Tingkat
(PBB Partisipasi
P2)
masyarakat
belum belum
berhasil,
sangat
luas
Masyarakat dalam Membayar Pajak
mengetahui akan adanya sosialisasi
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
dan masih banyak masyarakat yang
Perkotaan (Studi Kasus Kecamatan
belum sadar akan pentingnya Pajak
Teluk Bintan Kabupaten Bintan)
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
dapat dilihat dari teori yang dipakai
Perkotaan (PBB P2).
dalam penelitian ini penelitian ini
Indikator kedua yaitu adanya
Slamet (2003:26)
kemampuan, dimana terdapat dua
Dalam teori margono terdapat
sub indikator yang terdiri dari :
tiga indikator yang digunakan untuk
a. Mendapatkan
Informasi
penelitian, yaitu adanya kemauan,
mengenai PBB P2
adanya kesempatan, dan adanya
b. Mengetahui
kemampuan.
tentang pembuatan PBB P2
prosedur
Pada indikator pertama yaitu
Berdasarkan hasil penyebaran
adanya kemauan, dimana terdapat
kuisoner, indikator ini memperoleh
dua sub indikator yang terdiri dari :
hasil 35,65% Ini artinya masyarakat
a. Melakukan
sosialisasi
belum
tentang PBB P2 b. Kesadaran
mendapatkan
informasi
mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat
Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
tentang PBB P2
dan masih belum banyak yang
Berdasarkan hasil penyebaran
mengetahui
kuisoner, indikator ini memperoleh
prosedur
tentang
pembuatannya.
46,76%. Artinya dalam hal ini
Indikator ketiga yaitu adanya
Pemerintah Kabupaten Bintan atau
kemampuan, dimana terdapat dua
Dinas Pendapatan dan Pengelolahaan
sub indikator yang terdiri dari :
Keuangan Daerah Bintan dalam
a. Menilai pentingnya PBB
mengadakan
P2
sosialisasi
dan
membuat masyarakat sadar akan
b. Kemampuan
pentingnya
dalam
Pajak
Bumi
dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Pelayanan
12
Pegawai Memberikan
Berdasarkan hasil penyebaran
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
kuisoner, indikator ini memperoleh
(Studi
hasil 32,80% Ini artinya masyarakat
Bintan
belum sadar menilai pentingnya
Berdasarkan hasil penelitian tersebut
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
tingkat partisipasi masyarakat dalam
dan
membayar pajak bumi dan bangunan
Perkotaan
(PBB
P2)
dan
Kasus
Kabupaten
kemampuan pelayanan pegawai dari
perdesaan
dinas yang bersangkutan belum baik
dilihat
ataupun
seperti:
maksimal
sehingga
masyarakat merasa kurang puas akan
Kecamatan
dan
dari
Teluk Bintan).
perkotaan
beberapa
dapat
indikator
1. Adanya kemauan
pelayanan yang diberikan.
Berdasarkan
E. Penutup
penyebaran
kuisoner,
Pemerintah
Kabupaten
Berdasarkan telah
penelitian
dilakukan
mengenai
oleh
Tingkat
yang peneliti
Bintan
hasil
ataupun
Dinas
Partisipasi
Pendapatan
dan
Masyarakat dalam Membayar Pajak
Pengelolaan
Keuangan
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Daerah (DPPKD) Bintan
Perkotaan (Studi Kasus Kecamatan
masih
Teluk Bintan Kabupaten Bintan),
kurang
yang mana dapat diketahui bahwa
bersosialisasi
Tingkat
masyarakat
Partisipasi
Masyarakat
belum
dalam
dalam Membayar Pajak Bumi dan
pajak
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ataupun
(Studi
sosialisasi
Kasus
Kecamatan
Teluk
ataupun
kepada mengenai
dengan
belum
kurangnya membuat
Bintan Kabupaten Bintan) tergolong
masyarakat belum sadar
dalam kategori rendah.
akan
Dari
hasil
penyebaran
membayar
pentingnya pajak
bumi
kuisoner yang telah dilakukan oleh
dan bangunan perdesaan
peneliti terlihat bahwa rendahnya
dan perkotaan.
Tingkat
Partisipasi
Masyarakat
dalam Membayar Pajak Bumi dan
13
2. Adanya Kesempatan
mengatakan bahwa pada
Berdasarkan
hasil
penyebaran
saat
kuisoner,
membuktikan
mengurus
pendaftaran
bahwa
membayar
ataupun pajak
bumi
masyarakat masih belum
dan bangunan perdesaan
ataupun
dan
perkotaan
mendapatkan
pelayanan
kurang
mendapatkan
informasi
mengenai pajak bumi dan
kurang memuaskan dan
bangunan perdesaan dan
tidak
perkotaan
mengurusinya.
dari
kantor
kecamatan setempat dan masyarakatpun pernah
kesimpulan yang telah dipaparkan
menyerbarkan
dan
diatas
bangunan
perdesaan dan perkotaan
Kasus
Bumi
dan
Kecamatan
kategori
dihipotesiskan,
Teluk
rendah
karena
Kesadaran
warga
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
pajak bumi dan bangunan
perkotaan
perdesaan dan perkotaan
belum
sepenuhnya
optimal. Oleh karena itu, kepada
begitu penting dan masih
kantor
mengetahui
Dinas
Pengelolaan
manfaat serta tujuan dari
Pendapatan Keuangan
dan
Daerah
(DPPKD) Bintan yang telah bekerja
bumi
sama dengan Pemerintah Kabupaten
dan bangunan tersebut. Masyarakat
Pajak
dalam
interval tidak mencapai nilai yang
menilai bahwa membayar
pajak
Membayar
dalam
kuisoner,
ataupun kurang mampu
membayar
Masyarakat
Tingkat
Bintan Kabupaten Bintan) tergolong
hasil
masyarakat masih belum
kurang
judul
Partisipasi
(Studi
3. Adanya Kemampuan
penyebaran
dengan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
kepada masyarakat lain.
Berdasarkan
dalam
Berdasarkan hasil penelitian dan
tidak
informasi tentang pajak bumi
tahu
supaya
juga
14
lebih
meningkatkan
sosialisasinya metode
melalui
diantaranya
berbagai
dan memahami prosedurnya
penyuluhan
juga
bimbingan,
dalam sumber daya manusia
pengarahan dan pembinaan serta
(SDM). dilakukan rekrutmen
memperbanyak
penambahan tenaga penilai
pintu
ke
spanduk, sebagainya)
pintu,
media
papan yang
(spanduk-
nama berisi
dan
harus
diperhatikan
dengan menilai objek pajak
tentang
dilapangan,
operatorconsul,
himbauan atau ajakan membayar
tenaga
pajak tepat waktu. Dan peneliti
menghitung
memberikan
khusunya penerimaan pajak
saran
lain,
sebagai
berikut :
bumi
1. Pemerintah
Pengelolaan
pengelolaan pengurusan PBB P2 dengan cepat. 3. Pemerintah
terpencil lainnya mengenai
Kabupaten
dan Dinas Pendapatan dan
pentingnya mendaftarkan dan
Pengelolaan
membayar objek pajak bumi
Daerah
dan bangunan perdesaan dan
harus
perkotaan, agar tidak ada lagi
Keuangan
(DPPKD) sering
pelayanan
tidak
Bintan
melakukan
keliling
seperti
melakukan mobling (mobil
membayar setiap tahunnya. 2. Agar
bangunan
dalam proses pelayanan dan
Bintan
atau penyuluhan di desa-desa
yang
dan
dibutuhkan dan membantu
harus memperluas sosialisasi
masyarakat
penerimaan
juga IT karena itu sangat
Keuangan
(DPPKD)
untuk
perdesaan dan perkotaan dan
Kabupaten
dan Dinas Pendapatan dan
Daerah
akuntansi
keliling) seperti di kota-kota
masyarakat
besar sebelum jatuh tempo
memahami akan pentingnya
pembayaran pajak bumi dan
membayar objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan target tiap tahun
bangunan
perdesaan
perkotaan.
Dan
Dinas
tercapai dalam penerimaan,
terkait
meningkatkan
15
dan
sebaiknya lebih lagi
pelayanannya
agar
Siagian, P.Sondang. 2003. Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, Dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara.
masyarakat meras puas dan supaya
dalam
masyarakat Bintan
hal
ini
Kabupaten
semakin
Slamet, Margono. 2003. Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Bogor: IPB Press.
berperan
aktif dalam membayar objek pajak bumi dan bangunan
Sugiyono. 2003. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV.
perdesaan dan perkotaan agar sumber pendapatan daerah semakin
besar
pembangunan
Sugiyono. 2006. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
terhadap daerah
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif, Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Kabupaten Bintan dan dapat dirasakan pembangunan yang
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
lebih baik lagi oleh hasil pajak yang mereka bayar. F. Daftar Pustaka
Suryono, Agus. 2001. Teori Dan Isu Pembangunan. Malang: UM.Press.
Buku Dwiningrum, S. I. A. 2011. Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Theresia, A.dkk. Pembangunan Masyarakat. Alfabeta.
Fahrudin, Adi. 2011. Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat. Bandung: Humaniora.
2014. Berbasis Bandung:
Tilaar, H. A. R. 2009. Kekuasaan Dan Pendidikan : Manajemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.
Mardiasmo, M. B. A. 2011. Perpajakan (Edisi Revisi). Penerbit Andi.
Valentina, S. and A. Suryo. 2006. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Riduwan, M. B. .. 2002.Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung:Alfabeta
Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kec.Teluk Bintan 2015
Saebani. 2008. Metode Penelitian. Bandung: Pustaka Setia.
Undang-Undang
16
Dasar
Negara
Republik Indonesia Pasal 23A Tahun 1945.
Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan.”
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. “Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah.”
Tarigan, Kharisma Wanta. 2013. “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Terhadap Penerimaan Pajak Di KPP Pratama Kota Manado.” 1(3):282–91.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. "Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan".
Tim Penyusun. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka.
Jurnal Fitriawati. 2014. “Tingkat Partisipasi Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran (Studi Di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan).”
Turindra, Aziz. 2010. “Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Miskin Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Untuk Perempuan Di Kecamatan Bendsari Kabupaten Sukoharjo.”
Haryanto, Wawan. 2012. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara.” X(2):193
Tesis
Puspita, Nila. 2014. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.”
Sumiyarsono, Elmi. 2010. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Prasarana Penyediaan Air Bersih Di Desa Mataiwoi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Selatan.” Diponegoro.
Ripai, Andi. 2013. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepualauan Selayar.”
Yulianty, Meitya. 2005. “Partisipasi Masyarakat Dalam Memelihara Benda Cagar Budaya Di Pulau Penyengat Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Melayu.” Diponegoro.
Septiana, Johan. 2013. “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran Di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak.”
Lain-Lain http://bintankab.go.id/master/profil/
Sofyan. 2014. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa Di
https://bintankab.bps.go.id/website/p df_publikasi/Teluk-BintanDalam-Angka-2014.pdf
17
http://bintankab.bps.go.id/website/fil eMenu/Bintan-Dalam-Angka2016.pdf http://definisi-masyarakat.html http://disdikpora.bintankab.go.id/ind ex.php/main/profil.html https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupa tenBintan http://kepri.bps.go.id.index.php http://www.slideshare.net/edypurno mo70/1manusia-masyarakatdan-budaya http://www.pajak.go.id/seri-pbbdalam-uu-pajak-daerah-danretribusi-daerah
18
