1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang agraria atau pertanahan dan menangani halhal yang berurusan dengan sertifikat tanah. Dalam pembuatan sertifikat tanah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) mengeluarkan Program baru yaitu Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA). Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) melaksanakan semua pelayanan pertanahan dalam wilayah administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota secara online dengan memanfaatkan teknologi yang dihubungkan melalui satelit dengan menggunakan fasilitas internet dan wireless communication system. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang semula menunggu atau pasif menjadi aktif yaitu mendatangi secara langsung masyarakat yang akan mengurus sertifikat tanah, sekaligus mengubah paradigma masyarakat yang menganggap proses pembuatan sertifikat tanah berbelit-belit, membutuhkan waktu, tenaga dan mengurangi pembuatan sertifikat lewat pihak ketiga (calo) yang membutuhkan biaya besar. Pendafataran Hak atas tanah yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 selama lebih dari 35 tahun belum cukup memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 Juta bidang tanah yang sudah di daftar atau sekitar
2
29% . Hal-hal yang berupa kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, di samping kekurangan anggaran, alat dan tenaga, adalah keadaan objektif tanah-tanahnya sendiri yang selain jumlahnya besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian besar penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh yang dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu ketentuan hukum untuk dasar pelaksanaanya dirasakan belum cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran dalam waktu yang singkat dengan hasil yang lebih memuaskan. Sehubungan dengan itu maka dalam rangka meningkatkan dukungan yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan, dipandang perlu: 1. Mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur pendaftaran tanah 2. Agenda kebijakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Agenda
kebijakan
Badan
Pertanahan
Nasional
Republik
Indonesia
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang menetapkan 11 (sebelas) arah kebijakan salah satunya, yaitu Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran serta sertifikat tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah pertama kali, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia membuat inovasi baru yaitu dengan melaksanakan Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA), yang diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Larasita Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012
3
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006. Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) adalah Program jemput bola atau kantor berjalan dimana mobil digunakan untuk mendatangi masyarakat di berbagai daerah, terutama yang lokasi tanahnya jauh dari Kantor Pertanahan guna mendukung pelayanan proses sertifikat tanah. Model pelayanan Program Layanan Rakyat
untuk Sertifikat
Tanah
(LARASITA) mempunyai fungsi yang sama dengan Kantor Pertanahan, yaitu : 1. Berbasis sistem aplikasi pelayanan KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) 2. Dilaksanakan secara mobile. 3. Tersedia 4 loket pelayanan, yaitu : Loket Informasi, Loket Penerimaan Berkas, Loket Pembayaran dan Loket Pengambilan Produk. Dalam melaksanakan Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) dilengkapi peralatan antara lain : 1. Central Node (Kantor Pertanahan) terdiri atas : tower setinggi 60 M, Wireless Radio Antena Omni 2,4 Ghz dan Amplifier Outdoor. 2. Client Node (Unit Mobil Larasita) terdiri atas : Laptop Mobile, Printer, Antena Grid 2,4 Ghz, Wireless Radio, Optional Outo Motor Antena, Swit Hub, Amplifier 1000 MW outdoor. Sistem dan peralatan tersebut diharapkan mampu melakukan transfer dan komunikasi data secara online ke server KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan), sehingga apa yang terjadi di mobil LARASITA akan terbaca di Kantor Pertanahan begitu juga sebaliknya. Dengan demikian maka sistem pelayanan LARASITA sama dengan sistem pelayanan yang dilakukan di Kantor Pertanahan, baik mengenai
4
prosedur, syarat dan biaya. Prioritas utama dalam pelayanan Program LARASITA adalah pendaftaran tanah pertama kali, namun tidak menutup kemungkinan untuk pelayanan pertanahan lainnya seperti informasi layanan pertanahan, balik nama dan lain-lain. Proses pelayanan program LARASITA yang diberikan kepada masyarakat sebagai berikut : Bagan 1.1 Alur Pelayanan Program Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, 2012
5
Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dalam melaksanakan Program LARASITA diawali dengan sosialisasi kepada berbagai tingkatan. Tahap pertama, dimulai dengan sosialisasi di tingkat Kabupaten/Kota dengan sasaran para pejabat Pemerintah Daerah, para Camat, para Kepala Desa/Lurah dan organisasi masyarakat, dengan maksud untuk ikut mensukseskan Progam LARASITA. Tahap berikutnya, penyuluhan dilaksanakan yang bertempat di tingkat Kecamatan atau Kelurahan/Desa dengan melibatkan masyarakat secara langsung. penyuluhan terhadap masyarakat dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan mendaftar melalui Program LARASITA. Tim
Program
LARASITA
Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Bandung
melaksanakan Program LARASITA dimulai sejak Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 15 Januari 2009 Nomor 120-42. Pada Tahun Anggaran 2010, program LARASITA mengalami perubahan tim LARASITA sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 04 Januari 2010 Nomor 05/Kep.12-32.04500/I/2010, tentang Penunjukan/Koordinator dan perugas pelaksana Tim Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Tahun 2010. Wilayah kerja yang dilayani oleh Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bandung, dengan luas wilayah lebih kurang 16.658,344 Ha diluar kawasan hutan dan tepi/sekitar kawasan hutan yang terdiri dari 31 Kecamatan 267 Desa dan 9 Kelurahan. Luas tanah yang sudah bersertifikat di Kabupaten Bandung seluas 36.812 Ha. Rekapitulasi sertifikat
6
tanah hak milik dalam Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2012, sebagai berikut : Tabel 1.1 Rekapitulasi Permohonan Sertifikat Tanah Hak Milik Dalam Program LARASITA dari Tahun Anggaran 2009 Sampai Dengan Tahun Anggaran 2012 Tahun Anggaran
Permohonan Sertifikat
Selesai
Dalam Proses
2009
158 Permohonan
158 Permohonan
-
2010
197 Permohonan
177 Permohonan
20 Permohonan
2011
161 Permohonan
138 Permohonan
23 Permohonan
2012
157 Permohonan
65 Permohonan
92 Permohonan
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Pada tahun anggaran 2009 masyarakat yang mendaftarkan sertifikat hak milik sebanyak 158 bidang tanah, dan sebanyak 158 permohonan sudah terselesaikan. Pada tahun anggaran 2009 masyarakat yang mendaftarkan tanahnya dalam program LARASITA di 5 Desa pada 4 Kecamatan dari 15 Kecamatan yang dijadikan lokasi pelayanan program LARASITA. Pada tahun anggaran 2010 masyarakat yang mendaftarkan sertifikat hak milik sebanyak 197 bidang tanah, sebanyak 177 permohonan sudah terselesaikan dan sebanyak 20 permohonan belum terselesaikan. Pada tahun anggaran 2010 masyarakat yang mendaftarkan tanahnya dalam program LARASITA di 23 Desa pada 13 Kecamatan dari 31 Kecamatan yang dijadikan lokasi pelayanan program LARASITA. Pada tahun anggaran 2011 masyarakat yang mendaftarkan sertifikat hak milik sebanyak 161 bidang tanah, sebanyak 138 permohonan sudah terselesaikan dan sebanyak 23 permohonan belum terselesaikan.
7
Pada tahun anggaran 2011 masyarakat yang mendaftarkan tanahnya dalam program LARASITA di 43 Desa pada 22 Kecamatan dari 31 Kecamatan yang dijadikan lokasi pelayanan program LARASITA. Pada tahun anggaran 2012 masyarakat yang mendaftarkan sertifikat tanah hak milik sebanyak 157 permohonan, sebanyak 65 permohonan sudah terselesaikan dan sebanyak 92 permohonan belum terselesaikan. Pada tahun anggran 2012 masyarakat yang mendaftarkan tanahnya dalam program LARASITA di 44 Desa pada 22 Kecamatan dari 31 Kecamatan yang dijadikan lokasi pelayanan program LARASITA. Berdasarkan observasi awal terhadap pelayanan Program LARASITA di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, terdapat kendala-kendala sebagai berikut: 1. Tidak terkoneksinya peralatan yang berada dalam mobil LARASITA berupa Client Node dengan Central Node yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, ini mengakibatkan peralatan yang berada di mobil LARASITA tidak bisa terkoneksi dengan Kantor Pertanahan seluruh daerah Kabupaten Bandung di 31 Kecamatan 267 Desa dan 9 Kelurahan. 2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang jadwal layanan LARASITA yang mengakibatkan partisipasi masyarakat dalam membuat sertifikat tanah kurang direspon, ini terlihat dari jumlah permohonan yang masuk dalam program layanan LARASITA dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung kepada masyarakat hanya dilakukan dengan mengirim surat pemberitahuan kepada Kecamatan agar diteruskan kepada Desa-desa sampai dengan kepada masyarakat.
8
3. Pelayanan Program LARASITA tidak dapat dilaksanakan di setiap Desa, dikarenakan terlalu luasnya wilayah yang harus dilayani. Wilayah yang harus dilayani sebanyak 267 Desa dan 9 Kelurahan, jadi pelayanan program LARASITA di Kabupaten Bandung dilaksanakan di 31 Kecamatan. 4. Pelayanan Program LARASITA tidak dapat menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah, dari jumlah penduduk Kabupaten Bandung 3,1 juta jiwa (hasil sensus 2010), masyarakat yang terkatagori miskin mencapai 427.489 jiwa, Pra Keluarga Sejahtera (Pra KS) hingga 2010 tercatat ada 150.168 jiwa, sementara yang masuk kategori Keluarga Sejahtera (KS) I hingga 277.321 jiwa. 5. Penguasaan hak atas tanah oleh pemilik tanah tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya, karena apabila bukti kepemilikan sebidang tanah dari letter C atau Akta Jual Beli harus dilengkapi dengan warkah. Masyarakat yang akan membuat sertifikat tanah hak milik harus membuat warkah di Desa/Kelurahan setempat, dan dalam rangka memperoleh warkah tersebut pemilik tanah dipungut biaya oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang besarannya ditentukan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan. Dengan demikian untuk mengetahui sejauh mana pelayanan Program LARASITA ini telah dilaksanakan, maka dilakukan penelitian dengan judul : “Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Hak Milik Dalam Program Layanan Rakyat Untuk Sertipikat Tanah (LARASITA) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung” adapun alasan peneliti mengambil judul ini dikarenakan masih banyaknya tanah-tanah yang belum bersertifikat hak milik.
9
1.2 Rumusan Masalah Beranjak dari hal tersebut, dapat dikemukakan pernyataan masalah (problem statement) sebagai berikut : “Pelayanan Sertifikat Tanah Hak Milik Dalam Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung belum berjalan dengan baik.” Berkaitan dengan pernyataan masalah tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian (research questions) sebagai landasan penelitian yaitu : “Mengapa Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Hak Milik Dalam Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung belum memberikan hasil yang diharapkan”.
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 1.3.1 Maksud Penelitian Maksud penelitian ini adalah untuk meneliti dan menganalisa tentang kualitas pelayanan sertifikat tanah hak milik dalam Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung. 1.3.2 Tujuan penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh konsep baru dalam pengembangan ilmu administrasi publik.
10
1.4 Kegunaan Penelitan 1.4.1 Kegunaan akademis Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam mengembangkan, memperluas dan memperkaya studi akedemis serta penelitian ilmiah di bidang studi ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang pelayanan publik yang dilakukan oleh organisasi publik dalam rangka mengembangkan ilmu administrasi publik. 1.4.2 Kegunaan Praktis 1. Bagi penulis, penelitian ilmiah ini dapat mendalami Kualitas Pelayanan Sertifikat Tanah Hak Milik Dalam Program Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (LARASITA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung baik secara konseptual maupun secara praktis. 2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah yang terkait dalam dalam rangka pengembangan manajemen dan pelayanan publik di bidang sertifikat tanah hak milik di Kabupaten Bandung.
