S) DALAM MELAKSANAKAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TANPA SERTIFIKAT

PROBLEMATIKA PRODUK HUKUM CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT/S) DALAM MELAKSANAKAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TANPA SERTIFIKAT

TESIS

Oleh

KHAIRUNISYAH HARAHAP 117011129/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014

Universitas Sumatera Utara

PROBLEMATIKA PRODUK HUKUM CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT/S) DALAM MELAKSANAKAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TANPA SERTIFIKAT

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh

KHAIRUNISYAH HARAHAP 117011129/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2014


Judul Tesis

: PROBLEMATIKA PRODUK HUKUM CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT/S) DALAM MELAKSANAKAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TANPA SERTIFIKAT : KHAIRUNISYAH HARAHAP : 117011129 : Kenotariatan

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Pembimbing

(Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS)

Pembimbing

(Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn)

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 24 Maret 2014


Telah diuji pada Tanggal : 24 Maret 2014

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

: Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN

Anggota

: 1. Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS 2. Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn 3. Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, MHum 4. Chairani Bustami, SH, SpN, MKn


SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: KHAIRUNISYAH HARAHAP

Nim

: 117011129

Program Studi

: Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis

: PROBLEMATIKA PRODUK HUKUM CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT/S) DALAM MELAKSANAKAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TANPA SERTIFIKAT

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat.

Medan, Yang membuat Pernyataan

Nama : KHAIRUNISYAH HARAHAP Nim : 117011129


ABSTRAK Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :”Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak karena lelang hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun dalam praktek Camat sebagai PPAT Sementara melakukan peralihan hak atas tanah tanpa sertipikat. Berdasarkan latarbelang tersebut ditarik suatu rumusan masalah yaitu yang pertama Apa dasar hukum Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) berwenang melakukan tindakan hukum peralihan hak atas tanah?, kedua Bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah tanpa sertipikat di hadapan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS? Dan ketiga Bagaimana cara menyelesaikan masalah hukum peralihan hak atas tanah tanpa sertipikat yang dibuat oleh Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)? Untuk menjawab permasalah metode penelitian yang dipakai yaitu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pembuatan akta peralihan hak atas tanah yang belum bersertipikat yang dilakukan oleh Camat selaku PPAT Sementara di suatu daerah. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, maksudnya penelitian ini berupaya untuk memaparkan segala permasalahan yang ada dengan tujuan memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis yang dimaksud berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan yang timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk melakukan pendaftaran diseluruh wilayah Indonesia pemerintah melalui Pasal 5 ayat (3) PP No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT mengangkat Camat sebagai PPAT sementara membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Camat selaku PPAT Sementara melakukan peralihan hak atas tanah berupa jual beli tanpa sertipikat dalam formulir atau blako AJB di karenakan masih belum terdaftarnya tanah-tanah di daerah tersebut sehingga disarankan agar warga masyarakat mendaftarkan terlebih dahulu tanah tersebut sebelum dilakukan peralihan hak atas tanah di hadapan PPAT atau Camat sebagai PPAT Sementara. Agar akta PPAT tersebut menjadi akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Kata kunci : Problematika, Camat PPAT Sementara, Peralihan Hak Atas Tanah, Tanpa Sertipikat

i


ABSTRACT

Article 37, paragraph 1 of PP (Government Regulation) No. 24/1997 on Land Registration states that “Endorsement on land and ownership of a unit of high-rise through buying-selling, exchanging, granting, income for a company, and legal action for the endorsement, except the endorsement is caused by auction, can be registered if only it can be proved by a deed written by a PPAT (official empowered to draw up land deeds) who has the authority, according to the prevailing regulations.” In practice, however, a Subdistrict head as an interim PPAT does the endorsement on land without any certificate. Based on this background, it can be drawn some problems as follows: first, whether a Subdistrict head as an interim PPAT has the authority to do legal action on land right, secondly, how about the implementation of the endorsement on land without any certificate before a Subdistrict head as an interim PPAT, and thirdly, how about the solution of this legal problem in the endorsement of land right without any certificate done by a Subdistrict head as an interim PPAT. The research used judicial normative approach by analyzing the prevailing laws and regulations on an endorsement on land right without any certificate done by a Subdistrict head as an interim PPAT in a certain area. The nature of the research was descriptive analytic in order to carefully describe all problems to get detailed and systematic description to answer the problems. The result of the research showed that, in order to register land rights throughout Indonesia, the government, according to Article 5, paragraph 3 of PP No. 37/1998 on the Regulation on the position of a PPAT, appoints Subdistrict heads as interim PPAT in signing PPAT certificates, on condition that there is lack of PPAT in their areas. A Subdistrict head as an interim PPAT signs a PPAT certificate on land right in the form of buying and selling without any certificate in AJB form to be filled in since the land has not been registered. Therefore, it is recommended that people should register the lands first before a PPAT or a Subdistrict head as an interim PPAT before the endorsement of the land is done so that the PPAT certificate becomes an authentic data as it is stipulated in Article 1868 of the Civil Code.

Keywords: Problems, Subdistrict Head as an Interim PPAT, Endorsement on Land Right, Non-Certificate

ii


KATA PENGANTAR

Assalamu’ alaikum Wr.Wb. Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang melimpahkan rahmad dan hidayatNya sehingga penulisan tesisi ini dapat diselesaikan. Adapun judul tesis ini adalah : PROBLEMATIKA PRODUK HUKUM CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS) DALAM MELAKSANAKAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TANPA SERTIFIKAT, dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dengan hati yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini yaitu kepada yang terhormat : 1.

Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp. A (K), selaku Rektor atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

2.

Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;

3.

Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan kritik dalam penyelesaian tesis ini;

4.

Ibu Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum

Universitas Sumatera

Utara sekaligus Ketua Komisi Penguji yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran, arahan, saran dan kritik dalam penyelesaian tesis ini;

iii


5.

Bapak Dr. Pendastaren Tarigan, SH, MS, selaku Pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran dalam penyelesaian tesis ini;

6.

Bapak Notaris Dr. Syahril Sofyan, SH, Mkn, selaku Pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran dalam penyelesaian tesis ini;

7.

Ibu Chairani Bustami, SH, SpN, MKn, selaku Komisi Penguji yang telah banyak memberikan kontribusi pemikiran, arahan, saran dan kritik dalam penyelesaian tesis ini;

8.

Para Guru Besar serta seluruh Dosen Staf Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan.

9.

Para staf pegawai/karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan (MKn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, atas bantuan dan informasi dalam hal manajemen administrasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penyelesaian penelitian tesis ini.

10. Teristimewa kepada suami tercinta Drs.H.Ikramsyah Putra Nasution dan kedua ananda Muhammad Harisfauzi Nasution dan Putri Khairani Nasution, yang telah memberikan Doa, dukungan, pengorbanan dan kesabaran dalam memberikan motivasi baik secara lahiriah maupun bathiniah serta didikan yang amat sangat berguna sehingga dapat menyelesaikan program studi ini dengan baik. 11. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Drs. H. Lahmuddin Harahap dan Ibunda Hj. Asniar, serta Mertua saya Hj. Asni, yang telah memberikan Doa, dukungan, pengorbanan dan kesabaran dalam memberikan motivasi baik secara lahiriah maupun bathiniah serta didikan yang amat sangat berguna sehingga dapat menyelesaikan program studi ini dengan baik. 12. Kepada Adek-adekku/Adek Ipar serta keponakan-keponakan, pakci/makci tersayang, yang telah memberikan Doa, dukungan dan motivasi moral, serta kesabaran terhadap penulis.

iv


13. Para sahabat dan teman-teman mahasiswa pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang memberikan motivasi dan dukungan baik secara moril maupun spritual dalam menyelesaikan tesis ini khususnya dek Rinthus Manurung, SH, MKn. 14. Semua pihak yang telah terlibat langsung maupun tidak langsung khususnya Drs. Hutur Siregar, M.Si selaku Camat Sumbul, Bahagia Ginting selaku Camat Gunung Stember, Robert Ginting AP, M.Si selaku Camat Tanah Pinem, Joni Hutasoit selaku Camat Pegagan Hilir dan Ir. Kasim Kudadiri selaku Camat Kecamatan Sitinjo di Kabupaten Dairi, membantu dalam

menyelesaikan

penulisan ini khususnya Camat yang namanya tertulis dalam tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga perhatian dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penulis juga menyadari tesis ini jauh dari sempurna, walaupun demikian penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 24 Maret 2014 Penulis,

(KHAIRUNISYAH HARAHAP)

v


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

KETERANGAN PRIBADI Nama

:

Khairunisyah Harahap

Tempat/Tanggal Lahir

:

Medan, 27 Nopember 1968

Jenis Kelamin

:

Perempuan

Agama

:

Islam

Pekerjaan

:

Mengurus Rumah Tangga

Alamat

:

Jl. Majapahit No. 49B, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu

Nama Suami

:

Drs.H.Ikramsyah Putra Nasution

Pekerjaan Suami

:

PNS (Non Guru/Dosen)

Nama Anak

:

1. Muhammad Harisfauzi Nasution 2. Putri Khairani Nasution

II. KETERANGAN PENDIDIKAN SD Negeri 3 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, Lulus Tahun 1981; SMP Negeri 1 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, Lulus Tahun 1984; SMA Negeri 1 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan, Lulus Tahun 1987; S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawaroh, Lulus Tahun 1992; S-2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Lulus Tahun 2014.

vi


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK .........................................................................................................

i

ABSTRACT ........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR .....................................................................................

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................

vi

DAFTAR ISI...................................................................................................... vii DAFTAR ISTILAH ............ ............................................................................. ix DAFTAR SINGKATAN...................................................................................

x

DAFTAR BAGAN ............................................................................................ xi BAB I

BAB II

PENDAHULUAN...........................................................................

1

A. Latar Belakang .......................................................................

1

B. Perumusan Masalah ..............................................................

9

C. Tujuan Penelitian ...................................................................

9

D. Manfaat Penelitian .................................................................

10

E. Keaslian Penelitian.................................................................

11

F. Kerangka Teori Dan Konsepsi ...............................................

11

1.

Kerangka Teori ..............................................................

11

2.

Konsepsi .........................................................................

19

G. Metode Penelitian...................................................................

21

1.

Sifat dan Jenis Penelitian ................................................

21

2.

Sumber Penelitian ...........................................................

21

3.

Teknik Pengumpulan Data..............................................

22

4.

Analisis Data ...................................................................

23

DASAR HUKUM, TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA .............................................................................

24

A. Dasar Hukum Pengangkatan Camat Sebagai PPAT Sementara...............................................................................

24

vii


BAB III

BAB IV

BAB V

B. Tugas dan Kewenangan Camat sebagai PPAT Sementara ....

43

PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TANPA SERTIFIKAT YANG DIBUAT OLEH CAMAT SELAKU PPAT SEMENTARA ................................................

53

A. Tinjauan Umum Tentang Akta Peralihan Hak Atas Tanah ..

53

B. Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dibuat oleh Camat Selaku PPAT Sementara ...

55

C. Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat yang Dibuat oleh Camat Selaku PPAT Sementara.....................................

63

D. Alas Hak Penerbitan Sertipikat Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Camat Selaku PPAT Sementara Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat ..............................................................

82

PENYELESAIAN MASALAH HUKUM TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH TANPA SERTIFIKAT YANG DIBUAT OLEH CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA .............................................................................

85

A. Tata Cara dan Prosedur Hukum Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah .............................................................................

85

B. Akibat Hukum Pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah Belum/Tanpa Sertifikat oleh Camat sebagai PPAT Sementara...............................................................................

92

C. Penyelesaian Hukum terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Sertifikat yang Dibuat oleh Camat selaku PPAT Sementara...............................................................................

99

KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................

104

A. Kesimpulan ............................................................................

104

B. Saran.......................................................................................

105

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

viii


DAFTAR ISTILAH

Absentee (guntai) :

Pemilikan tanah pertanian yang pemiliknya bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah pertanian tersebut.

Asas resiprositas :

Asas timbal balik (pembalasan). Ini biasanya berlaku dalam hal hak dan kewjiban suatu negara terhadap negara lain.

Blanko

:

Formulir kosong, belum terisi

De facto

:

Sesuai atau menurut kenyataan apa adanya (bukti yang ada, atau sesungguhnya)

Landreform

:

Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan – hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.

Staastblaad

:

Lembaran Negara

Inbreng

:

Pemasukan dalam perusahaan

Rechshandeling

:

Perbuatan Hukum

Eigendom

:

Hak Milik atas tanah pada masa pemerintahan Belanda

Protokol PPAT

:

Dokumen/akta tanah dalam penyimpanan PPAT

Formasi

:

Bentuk susunan instansi

ix


DAFTAR SINGKATAN AJB

:

Akta Jual Beli

BPHTB

:

Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

BPN

:

Badan Pertanahan Nasional

Jo.

:

Juncto (tunggal)

Menagri

:

Menteri Negara Agraria

No.

:

Nomor

Pemda

:

Peraturan Daerah

Perkaban

:

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

PPAT

:

Pejabat Pembuat Akta Tanah

PPATS

:

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara

PP

:

Peraturan Pemerintah

PPh

: Pajak Penghasilan

PMA

:

Peraturan Menteri Agraria

PBB

:

Pajak Bumi dan Bangunan

Kanwil

:

Kantor Wilayah

Ka. BPN

:

Kepala Badan Pertanahan Nasional

KUH Perdata

:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

RT

:

Rukun Tetangga

RW

:

Rukun Warga

UUPA

:

Undang-Undang Pokok Agraria

UUD

:

Undang-Undang Dasar

UUPA

:

Undang-Undang Pokok Agraria

UUD

:

Undang-Undang Dasar

SHM

:

Sertpikat Hak Milik

SKGR

:

Surat Keterangan Ganti Rugi

SPPT

:

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

x


DAFTAR BAGAN 1.

Bagan 1. Dasar Hukum Camat sebagai PPAT Sementara ....................

Halaman 14

xi


DAFTAR PUSTAKA A. BUKU-BUKU Adjie, Habib, Percikan Pemikiran Tentang Jabatan dan Akta PPAT, Revika Aditama, Bandung, 2009. Admaja, Heriandi, Peranan Camat Sebagai PPAT (Sementara) di Wilayah Kecamatan yang Dipimpinya, Aksara Jaya, Surabaya, 2006. Ahmad, Khairuddin, PPAT Sebagai Pejabat Khusus di Bidang Pertanahan, Media Ilmu, Jakarta, 2009. Ahmad, Mirzani, Sistem Pendaftaran Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Citra Ilmu, Bandung, 2008. Ali, Achmad, Mengenal Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologi), Prenada Media, Jakarta, 2005. Ali, Musdar, Kedudukan Hukum Notaris dan PPAT Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan, Mitra Ilmu, Jakarta, 2009. Amir, Mirwan, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Oleh PPAT, Media Ilmu, Jakarta, 2008. Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bumi Bakti, Jakarta, 2006. Bachtiar, Effendi, Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah, Alumni, Bandung, 1993. ______________, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 2012. Brata, Sumadi Surya, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1998. Bustamam, Sunaryo, Formasi PPAT di Indonesia,Pelita Ilmu, Jakarta, 2005. Chomzah, Ali Achmad, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Jilid 2, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2002. Dariyanto, Alben, Tugas dan Kewenangan PPAT, Tinjauan Yuridis Berdasarkan PP No. 24, Tahun 1997 dan PP No. 37 Tahun 1998. Pustaka Ilmu, Jakarta, 2010. Dono, Ahmad Jiwan, Kedudukan PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik, Revika Aditama, Bandung. Eddy, Ruchiyat, Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA No.5 Tahun 1960, Armico Bandung. Erwiningsih, Winahyu, Hak-Hak Atas Tanah dan Panduan Pengurusannya, Rajawali Press, Jakarta 2009. Friedman, W., Teori dan Filsafat Hukum dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-teori Hukum, Terjemahan Muhammad. Hadi, Rusmanto, Kewenangan PPAT Berdasarkan PP No. 37 Tahun 1998, Raja Grafindo, Persada, Jakarta. Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah), Djambatan, Jakarta, 2002. ____________, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya), Jilid 1, Djambatan jakarta, 2005.


Hidayat, Rahmat, Pengalihan Hak Atas Tanah dan Peranan PPAT, Sumber Media, Jakarta, 2003. Kartono, Praktek Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Arfarindo, Jakarta, 2006. Idris, Muhammad, PPAT dan Kewajiban Pembayaran Pajak Atas Tanah dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli, Mandar Maju, Bandung. John Creswell Research Design, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Alih Bahasa Angkatan III dan IV, Kajian Ilmu Kepolisian (KIK)-UI Bekerjasama dengan Nur Khabibah, KIK Pres, Jakarta, 1994. Lubis, Mhd. Yamin dan Abd. Rahim, Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2010. Mahendra, A.A Tugas dan Wewenang Jabatan PPAT Sementara, Pustaka Ilmu, Jakarta, 2001. Parlindungan, AP, Komentar Atas UUPA, Mandar Maju, Bandung, 2008. Perangin, Effendi, Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1991. Poerwodharmo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999. Ridwan, Hamzah, PPAT dan Akta Otentik, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007. Santoso, Urip, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas tanah, Ed.1, cet 2, Kencana Jakarta 2011. Sibarani, Bachtiar, Asas-asas Pendafataran Hak Atas Tanah dan Praktek Pelaksanaannya, Pustaka Ilmu, Surabaya, 2007. Sihombing, Irene Eka, Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Universitas Trisakti, Jakarta, 2005. _________________, Camat Sebagai PPAT dan PPAT Sementara Berdasarkan PP No.37 Tahun 1998, Universitas Trisakti Jakarta, 2010. Soekanto, Soerdjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984. _________________, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986. Soerdjono, Irawan, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arloka Surabaya, 2006. Soeroso, R., Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Soetomo, Penerapan Peraturan Di Bidang Akta Pertanahan, (PPAT), Pustaka Ilmu, Jakarta, 2010. Suandra, Wayan, Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Atas tanah Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Suardi, Hukum Agraria, Badan Penerbit Iblam, 2009. Subekti, R., Hukum pembuktian, PT. Pardyna Paramita, Jakarta, 2007. Sudariyono, Sutarja, Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbitan Sertipikatnya, Media Ilmu, Jakarta, 2007. Sudirja, Herman, Otentisitas Akta PPAT di Bidang Pertanahan, Cakrawala Ilmu, Surabaya, 2005. Sufiama, Andi, Surat Di Bawah Tangan Sebagai Dasar Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah, Citra Ilmu, Jakarta, 2010.


____________, Surat Di bawah Tangan Sebagai Dasar Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah, Aneka Ilmu, Jakarta, 2011. Suharjono, Camat Selaku Kepala Wilayah dan PPAT Sementara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009. Sukanti, Arie dan Markus Gunawan, Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan, Rajawali Press, Jakarta, 2009. Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Sunindhia, Y.W. dan Ninik Widayanti, Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran), Bina Aksara, Jakarta 2010. Sumardjono, Maria SW, Pengaturan Hak Atas Tanah Serta Bangunan, Kompas Gramedia, Jakarta, 2010. Suryanto, Eko Imam, Tugas dan Fungsi PPAT dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Tarsito, Bandung, 2008. Sutedi, Adrian, Sertipikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Syarianto, Yusuf Camat Selaku Kepala Wilayah dan PPAT (Suatu Tinjauan Historis), Refika Aditama, Bandung, 2009. Winata, Iskandar, Peraturan Jabatan PPAT Berdasarkan PP No. 37 Tahun 1998, Rajawali Press, Jakarta, 2006. Wiryanto, Deny Pembagian Tugas dan Kewenangan Camat Sebagai PPAT Sementara sekaligus Kepala Wilayah, Tarsito, Bandung, 2004. Wuisman, JJJ. M., Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Jilid I, Penuntun M.Hisyam, Uji Press, Jakarta, 1996. Yamin, Muhammad, Beberapa Dimensi Filosofis Hukum Agraria, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2004. B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah N. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah.


C. WAWANCARA Wawancara dengan Huntur Siregar, Camat Sumbul di Kabupaten Dairi, Senin, 24 Pebruarai 2014. Wawancara Dengan Bahagia Ginting, Camat Gunung Stember di Kabupaten Dairi, Selasa, 25 Pebruarai 2014. Wawancara dengan Robert Ginting, Camat Tanah Pinem di Kabupaten Dairi, Rabu, 26 Pebruari 2014. Wawancara dengan Joni Hutasoit, Camat Pegagan Hilir di Kabupaten Dairi, Rabu, 26 Pebruari 2014. Wawancara dengan Kasim Kudadiri, selaku Camat/PPAT Sementara Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi, di Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi, Rabu, 26 Pebruari 2014. Wawancara dengan Badriah Nasution, warga masyarakat Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas, di Medan, Rabu, 5 Pebruari 2014. Wawancara dengan Ikramsyah Putra Nasution selaku Camat Rantau Selatan, di Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Kamis 2 Januari 2014.


S) DALAM MELAKSANAKAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH TANPA SERTIFIKAT

Recommend Documents