SALINAN
WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 188.45/194/KEP/422.012/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA WAJIB PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 WALIKOTA BATU, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1.
bahwa dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah melalui kegiatan Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah Tahun 2015, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batu tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Hlm 2 dari 6 hlm…
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir; 18. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran; 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame; 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel; 21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun
22. 23. 24. 25.
26.
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Hlm 3 dari 6 hlm…
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
KEDUA
:
Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: 1. melakukan Pemeliharaan Data Wajib Pajak daerah di wilayah Kota Batu agar Potensi Pajak Daerah di Kota Batu mengalami peningkatan; 2. melakukan kegiatan Pemeliharan Data Wajib Pajak Daerah guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan 3. melaporkan hasil pelaksaan kegiatan kepada Walikota.
KETIGA
:
Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini diberikan honorarium selama 5 (lima) bulan dari bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2015.
KEEMPAT
:
Membebankan biaya pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Pendapatan Kota Batu kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Data Wajib Pajak Daerah Tahun 2015, dengan Kode Rekening 1.20.08.17.90.5.2.1.01.01 rincian sebagai berikut: a. Pengarah (1 orang x 5 bulan ) Rp2.000.000,00/bulan b. Penanggung Jawab (1 orang x 5 bulan) c.
Ketua ( 1 orang x 5 bulan )
Rp1.500.000,00/bulan Rp900.000,00/bulan
d. Sekretaris ( 1 orang x 5 bln )
Rp700.000,00/bulan
e.
Anggota (2 Orang x 5 Bulan )
Rp400.000,00/bulan
f.
Pengumpul Data PBB dan BPHTB ( 4 Orang x 5 Bulan ) Pengolah Data PBB dan BPHTB ( 3 Orang x 5 Bulan )
Rp300.000,00/bulan
g.
Rp300.000,00/bulan
Hlm 4 dari 6 hlm…
h. Pengumpul Data Pajak Daerah Lainnya ( 3 Orang x 5 Bulan) i. Pengolah Data Pajak Daerah Lainnya ( 2 Orang x 5 Bulan ) KELIMA
:
Rp300.000,00/bulan
Rp300.000,00/bulan
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu pada tanggal 2 Juli 2015 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Tembusan Yth: Sdr. 1. Ketua DPRD Kota Batu; 2. Inspektur Kota Batu; 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; 4. Kepala Dinas Pendapatan Kota Batu;
Hlm 5 dari 6 hlm…
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/194/KEP/422.012/2015 Tanggal : 2 Juli 2015
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA WAJIB PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 NO
JABATAN TIM
JABATAN DALAM DINAS
NAMA/ NIP
1
2
3
4
1.
Pengarah
Walikota
Eddy Rumpoko
2.
Penanggung jawab
Wakil Walikota
Ir. Punjul Santoso, MM
3.
Ketua
Kepala Dinas Pendapatan
Drs. Zadim Effisiensi, M.Si
4.
Sekretaris
Kasie Pendaftaran dan Pendataan pada Dinas Pendapatan
Sintiche Agustina P, SE
5.
Anggota:
Staf Pendataan:
- Moch. Sugeng - Dhana Wardhana, SE
6.
Pengumpul Data PBB dan BPHTB
Staf Pendataan:
-
7.
Pengolah Data PBB dan BPHTB
a. Kasie Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Pendapatan b. Staff Pendataan:
Wiwit Anandana, SE
8.
Pengumpul Data Pajak Daerah lainnya
Staf Pendataan:
- Pontjo Indro Prastowo - Ririn Supriyatiningtyas - Lusi Dwi Wahyuni
9.
Pengolah Data Pajak Daerah lainnya
Staf Pendataan:
- Dianpradana R, SE - Riza C. Rozi
Dina Mahanani P Achmad Sofiyan, SE Fari Zulkarnaen Dekky Ahadi Cahyono
- Yoni Budiawan, SE - Ronna Andanaryswara, A.md
WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Hlm 6 dari 6 hlm…
