PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 181/HK/2015 TENTANG
PENETAPAN TIM PENDAMPING DAN PENUNJUKAN IKATAN BIDAN
INDONESIA (IBI) KABUPATEN KARANGASEM SEBAGAI PESERTA SEKALIGUS WAKIL KABUPATEN KARANGASEM DALAM LOMBA KELUARGA SADAR HUKUM TINGKAT PROVINSI BALI TAHUN 2015
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
a.
bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015, perlu menetapkan Tim Pendamping dan Menunjuk Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Karangasem sebagaj peserta lomba sekaligus Wakil Kabupaten Karangasem dalam Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015 dengan Keputusan Bupati;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pendamping dan Penunjukan Ikatan Bidan
Indonesia (IBI) Kabupaten Karangasem sebagai Peserta sekaligus Wakil Kabupaten Karangasem dalam Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat
W
Provinsi Bali Tahun 2015;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun
Pembentukan
Daerah-daerah
1958 tentang
Tingkat
II
dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2003
Nomor
47,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan
Peraturan
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 -
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
244,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2015
Nomor
24,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 5.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
79,
Tahun
2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006
tentang Pola Penyuluhan Hukum; 8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5); 11.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
- 3 -
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun
2013 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku Kepada Pejabat/Pegawai yang Bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2013 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun
2013 tentang Pemberian Honorarium dan Uang Saku Kepada Pejabat/Pegawai yang Bekerja pada Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 53);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah,
W
Sekretariat
DPRD,
Kecamatan
dan
Kelurahan
Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 41);
14. Peraturan Bupati Karangasem
Nomor 45 Tahun
2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 47);
MEMUTUSKAN
Menetapkan W
KESATU
Tim Pendamping dan Menunjuk Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Karangasem sebagai Peserta sekaligus Wakil Kabupaten Karangasem dalam Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
KEDUA
Tugas Tim Pendamping sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu adalah memfasilitasi dan mendampingi peserta lomba mulai dari persiapan sampai selesainya pelaksanaan Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015. KETIGA
Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Karangasem yang ditunjuk sebagai peserta dalam Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi Bali Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar mengikuti lomba dimaksud dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 5 -
LAM PI RAN
KEPUTUSAN BUPATI
KARANGASEM
NOMOR 181/HK/2015 TENTANG
PENETAPAN TIM PENDAMPING DAN PENUNJUKAN IKATAN BIDAN
INDONESIA (IBI) KABUPATEN KARANGASEM SEBAGAI PESERTA SEKALIGUS WAKIL KABUPATEN KARANGASEM DALAM LOMBA
KELUARGA SADAR HUKUM TINGKAT PROVINSI BALI TAHUN 2015
DAFTAR NAMA TIM PENDAMPING DAN IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI) KABUPATEN KARANGASEM YANG DITUNJUK SEBAGAI PESERTA LOMBA KELUARGA SADAR HUKUM TINGKAT PROVINSI BALI TAHUN 2015.
. Tim Pendamping
1.Kcpala
Bagian
Hukum
dan
HAM
Setda.
Kabupaten Karangasem. 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setda. Kabupaten Karangasem. 3. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Setda. Kabupaten Karangasem. II. Peserta Lomba
1. Ni Wayan Ekawati, Amd. Kcb. Bidan Puskesmas Rendang. 2. I Gusti Ayu DarwaLi, Amd. Keb. Bidan Puskesmas Rendang. 4. I Gusti Ayu Sri Yuliani Dewi, Amd. Keb. Bidan Puskesmas Karangasem II. 5. Ni Putu Risma Aprelayani, Amd. Keb. Bidan Puskesmas Sidemen.
6. I Gusti Ayu Nyoman Sumiati, Amd. Keb. Bidan Puskesmas Karangasem I.
7. Ni Wayan Eka Parwat.i, Amd. Keb. Bidan/Staf pada BPPKB Kab. Karangasem.
I^BUPATI KARANGASE]\|, V\ W
^ IWAYAN GEREDEG
•mm
- 4 -
KEEMPAT
Kepada Tim Pendamping dan Ikatan Bidan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diklum Kesatu diberikan kain endek untuk pakaian k)mba.
KELIMA
Scgala biaya yang Umbul scbagai akibat dilclapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.
KEENAM
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diLetapkan.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 11 Pebruari 2015
I BUPATI
KARANGASEI
Wvv 1/
L
WAYAN GEREDEG
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada. : 1. Gubernur Bali di Denpasar. 2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura. 3. Sekrctaris Daerah, Kepala SKPD/Instansi tcrkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diiaksanakan. 5. Arsip.
mr
