PROVINSI KEPULAUAN RIAU KEPUTUSAN BUPATI LINGGA NOMOR : 30 / KPTS / I / 2015 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2010 – 2015 BUPATI LINGGA Menimbang
:
a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lingga perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun 2010 – 2015; c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Memperhatikan:
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI LINGGA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2010 – 2015.
KESATU
:
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010 – 2015.
KEDUA
:
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD dan disampaikan kepada Bupati Lingga melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
KETIGA
:
Inspektorat Kabupaten Lingga, wajib : a. melakukan review atas capaian kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati ini dan melaporkan kepada Bupati Lingga melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
KEEMPAT
:
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Daik Lingga Pada tanggal 26 Januari 2016
Tembusan : 1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga di Daik Lingga 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga di Daik Lingga 3. Inspektur Kabupaten Lingga di Dabo Singkep
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN BUPATI LINGGA NOMOR : 30 / KPTS / I / 2015 TANGGAL : 26 JANUARI 2015
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2010 – 2015
No
SASARAN SRATEGIS
1
2 Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya Melayu
1.1
1.2
2.1
INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya pengakuan secara formal Kabupaten Lingga sebagai bunda tanah Melayu Terwujudnya tatanan sosial kemasyarakatan yang beriman dan bertaqwa
1
2
3 4
3.1
3.2
4.1.1 4.1.2
4.2.1
Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya Melayu Meningkatnya prestasi seni dan budaya di tingkat regional dan nasional Terciptanya keamanan, ketertiban dan ketenteraman Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel
5
6
7 8 9 10
12
Terwujudnya pelayanan publik yang prima
13
14
5.1.1
Meningkatnya jangkauan kualitas pelayanan kesehatan
dan
15 16 17 18
5.1.2
Meningkatnya jangkauan kualitas pelayanan pendidikan
dn
kegiatan
Ditetapkannya Kabupaten Lingga sebagai bunda tanah melayu di tingkat nasional Jumlah lembaga keagamaan yang dibina oleh pemerintah daerah Jumlah konflik bernuansa agama Jumlah SDM dan grup seni dan budaya yang aktif melestarikan budaya melayu Jumlah prestasi seni dan budaya di tingkat regional dan nasional Tindak kriminalitas yang tertangani Partisipasi angkatan kerja perempuan Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Opini Audit BPK Penerapan SAKIP :
11
4.2.2
3 Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya melayu
KET
19 20
a. SKPD yang telah menyusun Penetapan Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. SKPD yang telah menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik format atau sistematika dan waktu Jenis pelayanan yang dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan standar pelayanan publik AKB per 1.000 KH AKI per 100.000 KH Angka Harapan Hidup Persentase Balita Gizi Buruk APK SD/MI/Paket A APK SLTP/MTs/Paket B
21 22 23 5.2.1
Meningkatnya kualitas hidup angkatan kerja usia produktif
24 25
6.1
Terwujudnya pusat-pusat ekonomi unggulan daerah 26 27 28 29 30
31 32 33 34 6.2
Meningkatnya masyarakat
perekonomian
36 37 38 Meningkatnya ketahanan pangan daerah
39
40 7
Berkembangnya manajemen pengelolaan hasil kelautan secara efektif dan efisien
41 42 43 44
8
Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan infrastruktur ke seluruh daerah
Persentase penduduk usia 15-44 tahun yang melek huruf Angka rata-rata lama sekolah Tingkat pengangguran terbuka Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki/ pemuda Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB : Sub sektor Tanaman Bahan Makanan Sub Sektor Tanaman Perkebunan Sub sector peternakan dan hasil – hasil lainya Sub Sektor kehutanan Sub sektor Perikanan Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB (%) Sub sektor perdagangan besar dan enceran Sub sektor hotel Sub sektor restoran Pertumbuhan investasi PDRB per kapita :
35
6.3
APK SLTA/SMK/MA/Paket C
45 46
47
a. atas dasar harga berlaku b. atas dasar harga konstan Penduduk miskin Laju pertumbuhan ekonomi Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Tingkat konsumsi pangan lokal Produksi sektor kelautan perikanan : a. hasil penangkapan
dan
b. hasil budidaya laut c. hasil budidaya air payau Rasio nelayan/alat tangkap Panjang jalan tanah yang dibangun per tahun Panjang jalan kabupaten beraspal yang dibangun dan ditingkatkan per tahun Persentase desa yang telah dialiri listrik
48
49
50
Jumlah sarana dan prasarana air minum pedesaan yang dibangun dan jumlah SR yang terpasang (desa rawan air)-unit Jumlah perkotaan yang dibangun dan jumlah SR yang terpasang (SPAM IKK)-Unit sarana dan prasarana air minum Panjang drainase jalan yang dibangun per tahun
