KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PENGUMUMAN Nomor : 01/PANSEL/PUPR/2015 TENTANG SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA TAHUN 2015 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia, yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang akan diisi melalui seleksi terbuka saat ini adalah sebagai berikut : A.
Setara Eselon I.a a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Sekretaris Jenderal; Direktur Jenderal Sumber Daya Air; Direktur Jenderal Bina Marga; Direktur Jenderal Cipta Karya; Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan; Direktur Jenderal Bina Konstruksi; Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan; Inspektur Jenderal; Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; j. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan; k. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
B.
Setara Eselon I.b a. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan; b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi; c. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat; d. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; e. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan.
2. Pendaftaran dan penyerahan berkas berlangsung sejak tanggal 10 Februari 2015 s.d. 20 Februari 2015; 3. Persyaratan umum, deskripsi jabatan dan keterangan lainnya dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini; 4. Seluruh proses seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tidak dipungut biaya atau pungutan dalam bentuk apapun. 5. Seluruh pengumuman dan kelengkapan lainnya dalam tahapan seleksi ini akan disampaikan melalui website www.pu.go.id. Jakarta, 09 Februari 2015 Ketua Panitia Seleksi Ttd.
M. BASUKI HADIMULJON
Ir. Hendrianto Notosoegondo
1/ 11
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN PENGUMUMAN Nomor : 01/PANSEL/PUPR/2015 A. PERSYARATAN UMUM 1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; 2. Persyaratan Jabatan dan Kepangkatan : a. Untuk calon pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPT Madya) setara Eselon I.a : Diutamakan memiliki pangkat minimal Pembina Utama Madya (IV/d) serta pernah/sedang menduduki jabatan eselon I.a yang menangani bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR), atau sekurang–kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) serta pernah/sedang menduduki jabatan setara eselon II.a yang menangani bidang PUPR. b. Untuk calon pelamar JPT Madya setara Eselon I.b : Memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c) serta pernah/sedang menduduki jabatan eselon I.b yang menangani bidang PUPR, atau sekurang–kurangnya pernah/sedang menduduki jabatan setara eselon II.a yang menangani bidang PUPR. 3. Persyaratan batas usia : a. Belum mencapai usia 59 (lima puluh sembilan) tahun pada tanggal 1 bulan April tahun 2015 bagi mereka yang dipindahkan dari JPT Madya (setara eselon I.a/I.b) ke JPT Madya lainnya; b. Belum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal 1 bulan April tahun 2015 bagi mereka yang diusulkan promosi dari JPT Pratama (setara eselon II.a) ke JPT Madya; 4. Memiliki kompetensi dan kapasitas yang dibutuhkan dalam jabatan yang dilamar yang akan diukur melalui assessment center, penulisan makalah, dan wawancara yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Kompetensi yang profesional dan independen yang ditunjuk oleh Kementerian PUPR; 5. Pendidikan minimal S1 diutamakan sarjana teknik terkait bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, atau lulusan S1 yang memiliki pengalaman di bidang jabatan yang dilamar; 6. Telah lulus diklat teknis dan diklat ke pemimpinan tingkat II/I/Lemhanas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. Semua unsur penilaian prestasi kerja/DP3 sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 8. Telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti rangkaian seleksi terbuka pengisian JPT Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 9. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 maupun PP Nomor 53 Tahun 2010; 10. Tidak pernah memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik; 11. Sehat jasmani dan rohani; 12. Telah menyerahkan LHKPN sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku; 13. Pelamar mengajukan surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi.
2/ 11
B. DESKRIPSI JABATAN NO 1
KODE JABATAN A/I.a/001
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SETARA ESELON I.a NAMA JABATAN ATASAN LANGSUNG
: :
SEKRETARIS JENDERAL MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TUGAS DAN FUNGSI : TUGAS : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat FUNGSI : a. koordinasi kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang - undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri
NO 2
KODE JABATAN B/I.a/002
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SETARA ESELON I.a NAMA JABATAN ATASAN LANGSUNG
: :
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA AIR MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TUGAS DAN FUNGSI : TUGAS : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI : a. perumusan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sumber air permukaan, dan pendayagunaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
3/ 11
NO
KODE JABATAN
3
C/I.a/003
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SETARA ESELON I.a NAMA JABATAN
:
DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
ATASAN LANGSUNG
:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TUGAS DAN FUNGSI
:
TUGAS : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI : a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional; c. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
NO 4
KODE JABATAN D/I.a/004
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SETARA ESELON I.a NAMA JABATAN ATASAN LANGSUNG
: :
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TUGAS DAN FUNGSI : TUGAS : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI : a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
4/ 11
NO
KODE JABATAN
5
E/I.a/005
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SETARA ESELON I.a NAMA JABATAN
:
DIREKTUR JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN
ATASAN LANGSUNG
:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TUGAS DAN FUNGSI
:
TUGAS : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI : a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaran penyediaan perumahan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah; c. pelaksanan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan perumahan; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan; e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
KODE JABATAN 6
F/I.a/006
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SETARA ESELON I.a NAMA JABATAN
:
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
ATASAN LANGSUNG
:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TUGAS DAN FUNGSI
:
TUGAS : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI : a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi; c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah; d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi; f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi; g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
5/ 11
NO
KODE JABATAN
7
G/I.a/007
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SETARA ESELON I.a NAMA JABATAN
:
DIREKTUR JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN
ATASAN LANGSUNG
:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TUGAS DAN FUNGSI
:
TUGAS : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. FUNGSI : a. perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan; c. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; d. pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan; f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan; h. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
NO
KODE JABATAN
8
H/I.a/008
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SETARA ESELON I.a NAMA JABATAN
:
INSPEKTUR JENDERAL
ATASAN LANGSUNG
:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TUGAS DAN FUNGSI
:
TUGAS : Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. FUNGSI : a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
6/ 11
NO
KODE JABATAN
9
I/I.a/009
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SETARA ESELON I.a NAMA JABATAN
:
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
ATASAN LANGSUNG
:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TUGAS DAN FUNGSI
:
TUGAS : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. FUNGSI : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; b. penyusunan strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; c. pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
NO 10
KODE JABATAN J/I.a/010
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SETARA ESELON I.a NAMA JABATAN
:
ATASAN LANGSUNG
:
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TUGAS DAN FUNGSI : TUGAS : Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum perumahan rakyat. FUNGSI : a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum perumahan rakyat; c. pelaksanaan pengkajian kebijakan, strategi pengembangan infrastruktur, penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan; d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; e. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
dan dan dan dan dan
7/ 11
NO 11
KODE JABATAN K/I.a/011
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA SETARA ESELON I.a NAMA JABATAN
:
ATASAN LANGSUNG
:
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TUGAS DAN FUNGSI : TUGAS : Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pekerjaan umum dan perumahan rakyat. FUNGSI : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia pekerjaan umum dan perumahan rakyat; b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pekerjaan umum dan perumahan rakyat; c. pelaksanaan penilaian kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; d. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; f. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Persyaratan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Setara Eselon I.a a. Kompetensi Inti dan Manajerial Kompetensi Inti dan Manajerial untuk jabatan nomor 1 sampai dengan 11 adalah : Integritas, Berorientasi pada Pelayanan, Kerja Sama, Komitmen Organisasi, Analisis Strategis, Kepemimpinan Strategis, Pengambilan Keputusan Strategis, Mengarahkan/Memberikan Perintah, serta Perencanaan dan Pengorganisasian. b. Kompetensi Teknis dan Persyaratan Khusus Kompetensi Teknis dan Persyaratan Khusus akan diberikan dalam Kerangka Acuan pada saat penugasan penulisan makalah bagi yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. NO 12
KODE JABATAN L/I.b/001
JABATAN PIMPINAN TINGGI MUDA SETARA ESELON I.b NAMA JABATAN
:
ATASAN LANGSUNG
:
STAF AHLI BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TUGAS : Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang keterpaduan pembangunan.
NO 13
KODE JABATAN M/I.b/002
JABATAN PIMPINAN TINGGI MUDA SETARA ESELON I.b NAMA JABATAN
:
ATASAN LANGSUNG
:
STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN INVESTASI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TUGAS : Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi dan investasi.
8/ 11
NO 14
KODE JABATAN N/I.b/003
JABATAN PIMPINAN TINGGI MUDA SETARA ESELON I.b NAMA JABATAN
:
ATASAN LANGSUNG
:
STAF AHLI BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PERAN MASYARAKAT MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TUGAS : Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang sosial budaya dan peran masyarakat.
NO 15
KODE JABATAN O/I.b/004
JABATAN PIMPINAN TINGGI MUDA SETARA ESELON I.b NAMA JABATAN
:
ATASAN LANGSUNG
:
STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TUGAS : Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hubungan antar lembaga.
NO 16
KODE JABATAN P/I.b/005
JABATAN PIMPINAN TINGGI MUDA SETARA ESELON I.b NAMA JABATAN
:
ATASAN LANGSUNG
:
STAF AHLI BIDANG TEKNOLOGI, INDUSTRI DAN LINGKUNGAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
TUGAS : Memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi, industri dan lingkungan. Persyaratan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Setara Eselon I.b a. Kompetensi Inti dan Manajerial Kompetensi Inti dan Manajerial untuk jabatan nomor 12 sampai dengan 16 adalah : Integritas, Berorientasi pada Pelayanan, Kerja Sama, Komitmen Organisasi, Pencarian Informasi, Berpikir Konseptual dan Inovasi, serta Analisis Strategis. b. Kompetensi Teknis dan Persyaratan Khusus Kompetensi Teknis dan Persyaratan Khusus akan diberikan dalam Kerangka Acuan pada saat penugasan penulisan makalah bagi yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. C. JADWAL DAN TAHAPAN SELEKSI NO NAMA KEGIATAN 1 Pengumuman 2 Pendaftaran dan penyerahan berkas 3 Seleksi Administrasi 4 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 5 Pengambilan Kerangka Acuan Penyusunan Makalah dan Jadwal Asesmen Kompetensi (Inti, Manajerial dan Teknis) Penyerahan Makalah (Hard dan Soft Copy) 6 7 Asesmen Kompetensi
JADWAL 09 Februari 2015 10 Februari s.d 20 Februari 2015 10 Februari s.d 24 Februari 2015 25 Februari 2015 26 Februari s.d 27 Februari 2015 02 Maret 2015 03 Maret s.d. 13 Maret 2015
9/ 11
D. TATA CARA PENDAFTARAN 1. Pelamar mengajukan surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi sesuai dengan format lampiran A; 2. Surat lamaran dilengkapi dengan : a. Daftar Riwayat Hidup (CV) lengkap sesuai dengan format lampiran B; b. Pas foto berwarna ukuran 4x6 ( 2 lembar ) c. Fotocopy SK CPNS dan PNS yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; d. Fotocopy SK Pangkat Terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; e. Fotocopy SK Jabatan yang pernah diduduki yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; f. Fotocopy sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim Tingkat II/I/ Lemhannas); g. Fotocopy sertifikat diklat teknis yang dimiliki yang berkaitan dengan jabatan yang dilamar; h. Fotocopy penilaian prestasi kerja/DP.3 2 (dua) tahun terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang(dapat diserahkan kepada Sekretariat Panitia Seleksi paling lambat pada tanggal 2 Maret 2015); i. Fotocopy Ijazah PendidikanTinggi (tingkat sarjana) yang dimiliki sampai dengan terakhir yang telah dilegalisir; j. Fotocopy KTP/SIM/Paspor; k. Fotocopy SPT Tahunan 2 (Dua) tahun terakhir; l. Fotocopy tanda bukti penyerahan LHKPN sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; m. Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah, yang terdiri dari : 1. Keterangan sehat jasmani/rohani dari dokter pemerintah; 2. Keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorioum terbaru (paling lama tertanggal 10 Januari 2015); Dapat diserahkan kepada Sekretariat Panitia Seleksi paling lambat pada tanggal 2 Maret 2015; n. Surat Pernyataan tidak pernah memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota Partai Politik yang dibubuhi Materai Rp. 6.000,- sesuai format lampiran C; o. Surat Pernyataan Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan memberikan ijin untuk mengikuti rangkaian seleksi terbuka pengisian JPT Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan format lampiran D; p. Surat Keterangan Atasan Langsung yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 maupun PP Nomor 53 Tahun 2010 yang dibubuhi Materai Rp 6.000,sesuai dengan format lampiran E; 3. Dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas dan pemerataan calon peserta seleksi untuk jabatan sebagaimana dimaksud pada pengumuman butir 1.A dan 1.B, pelamar diminta menetapkan 3 (tiga) jabatan yang diminati dan dicantumkan pada surat lamaran (format lampiran A) dengan ketentuan : a. Bagi JPT Madya (setara Eselon I.a), diminta menetapkan 3 (tiga) posisi JPT Madya pilihannya ; b. Bagi JPT Madya (setara Eselon I.b), diminta menetapkan 2 (dua) posisi JPT Madya setara Eselon I.a dan 1 (satu) posisi JPT Madya setara Eselon I.b; c. Bagi JPT Pratama (setara Eselon II.a), diminta menetapkan 1 (satu) posisi JPT Madya setara Eselon I.a dan 2 (dua) posisi JPT Madya setara Eselon I.b; 4. Berkas lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi, dengan ketentuan : a. Surat lamaran beserta dokumen-dokumen persyaratan administrasi dimasukkan ke dalam satu amplop tertutup berwarna coklat; b. Tujuan dan alamat tujuan surat dicantumkan pada pojok kanan bawah amplop dan ditujukan kepada :
Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat d/a Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Gedung Menteri lantai 8) JL. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110
10/ 11
Kepada: Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat d/a Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana Sekretariat Jenderal, Kementerian PUPR (Gedung Menteri lantai 8) JL. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110
5. Panitia Seleksi menerima surat lamaran terhitung mulai tanggal 10 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 20 Februari 2015 Pukul 17.00 WIB. 6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi pada jam kerja (Senin-Kamis 08.00-16.30 WIB, Jumat 08.00-11.30, 13.00-17.00 WIB) kepada Sekretariat Panitia (CP:Sdri. Henggar/Sdri. Wanda) di nomor 081703121945 dan (021) 7260958, (021) 7220922. E. KETENTUAN LAINNYA 1. Pelamar tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan Panitia Seleksi selama proses seleksi; 2. Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini tidak ada bimbingan tes atau persiapan pendahuluan, dan tidak dipungut biaya atau pungutan dalam bentuk apapun; 3. Berkas administrasi yang akan diproses untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya adalah berkas yang lolos/lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan; 4. Berkas administrasi yang tidak memenuhi syarat atau tidak lolos seleksi administrasi tidak dikembalikan dan menjadi arsip/dokumen Biro Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksana, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 5. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh peserta; 6. Seluruh Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat; 7. Apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat digugurkan secara sepihak. Jakarta, 09 Februari 2015 Ketua Panitia Seleksi Ttd. Ir. Hendrianto Notosoegondo
11/ 11
NOMOR TANGGAL
: :
FORMAT LAMPIRAN A PENGUMUMAN 01/PANSEL/PUPR / 2015 09 Februari 2015
................,..................... 2015 Kepada Yth. Ketua Panitia Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di –
Jakarta
Sehubungan dengan pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 01/PANSEL/PUPR/2015, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama NIP Pangkat / Gol. Ruang Jabatan Unit / Instansi
: : : : :
mengajukan diri mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya untuk jabatan sebagai berikut * : 1. .............................. 2. .............................. 3. ............................... dan akan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi. Sebagai kelengkapan pendaftaran, terlampir persyaratan yang ditentukan.
saya sampaikan seluruh dokumen
Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Materai Rp.6000,- & Ttd
Nama Pelamar NIP Pelamar *) Tuliskan pilihan jabatan yang dilamar.
NOMOR TANGGAL
: :
FORMAT LAMPIRAN B PENGUMUMAN 01/PANSEL/PUPR/2015 09 Februari 2015
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Pas Photo berwarna 4 x 6 cm
I. KETERANGAN PERORANGAN 1
Nama Lengkap
2
NIP
3
Pangkat dan Golongan Ruang
4
Tempat Lahir & Tanggal Lahir
5
Jenis Kelamin
6
Agama
7
Status Perkawinan Alamat Rumah
Pria / Wanita *)
Belum Kawin / Kawin / Janda / Duda *) a. Jalan b. No. Telp. / Hp. c. Email d. RT/RW
8
e. Kelurahan/Desa f. Kecamatan g. Kabupaten/Kota h. Propinsi Keterangan
a. Tinggi (cm)
Badan
b. Berat Badan (kg) c. Rambut
9
d. Bentuk Muka e. Warna Kulit f. Ciri-ciri khas g. Cacat tubuh
10
Kegemaran (Hobby)
*) Coret yang tidak perlu.
II.
PENDIDIKAN 1. Pendidikan Formal STTB/Tanda No
Tingkat
Nama Pendidikan
Jurusan
Nama Kepala
Lulus/Ijazah
Tempat
Sekolah / Direktur /
Tahun 1
2
1
D-IV
2
S1
3
S2
4
S3
5
Spesialis I
6
Spesialis II
7
.............
3
4
Dekan / promotor
5
6
7
2. Diklat Teknis
No
Nama / Kursus / Latihan
1
Lamanya /
Ijazah /
Tgl / Bln /
Tanda Lulus
Thn. s/d
/ Surat Ket.
Tgl/Bln/Thn
Tahun
3
4
Lamanya /
Ijazah /
Tgl / Bln /
Tanda Lulus
Thn. s/d
/ Surat Ket.
Tgl/Bln/Thn
Tahun
3
4
2
Tempat
Keterangan
5
6
Tempat
Keterangan
5
6
3. Diklat Kepemimpinan
No
Nama / Kursus / Latihan
1
III.
2
RIWAYAT PEKERJAAN 1. Riwayat kepangkatan golongan ruang penggajian Berlaku
No
Pangkat
Gol. Ruang Penggajian
SURAT KEPUTUSAN
Terhitung Mulai Tanggal
Pejabat
Nomor
Tanggal
6
7
8
(TMT) 1
2
3
4
2. Pengalaman Jabatan / Uraian Pekerjaan No 1
IV. No
Mulai dan
Pekerjaan
Sampai
Pejabat
Nomor
Tanggal
2
3
4
5
6
Capaian Prestasi 7
KETERANGAN SURAT KEPUTUSAN
Nama Keterangan
1 1.
SURAT KEPUTUSAN
Jabatan / Uraian
Ket
Nama Dokter
Nomor
Tanggal
3
4
5
2
6
KETERANGAN SEHAT JASMANI/ROHANI
2.
KETERANGAN BEBAS NAPZA
3.
KETERANGAN LAIN YANG DIANGGAP PERLU :
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.
................,
..................................... 2015 Yang Membuat
Ttd
( .......................................... ) NIP.
NOMOR TANGGAL
: :
FORMAT LAMPIRAN C PENGUMUMAN 01/PANSEL/PUPR / 2015 09 Februari 2015
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
:
Tempat dan tanggal lahir : NIP
:
Jabatan saat ini
:
Alamat
:
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan tidak pernah memiliki afiliasi dengan partai politik manapun. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar. ………….., …………………2015 Yang membuat pernyataan Materai Rp. 6000 & ttd
( Nama Pembuat Pernyataan )
NOMOR TANGGAL
: :
FORMAT LAMPIRAN D PENGUMUMAN 01/PANSEL/PUPR / 2015 09 Februari 2015
FORMULIR PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
Kami selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menyatakan bahwa :
Nama
:
NIP
:
Pangkat/Gol. Ruang
:
Jabatan
:
Instansi
:
memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2015, dan menyetujui yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan dimaksud.
............ ., ................................2015 Nama Jabatan
Ttd.
( Nama Pejabat )
Mohon diisi dengan huruf cetak/balok
NOMOR TANGGAL
: :
FORMAT LAMPIRAN E PENGUMUMAN 01/PANSEL/PUPR / 2015 09 Februari 2015
Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang / Berat Nomor :
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan
: : : :
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa : Nama NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan
: : : :
tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin tingkat sedang/berat serta tidak sedang menjalani hukuman atau dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 dan PP Nomor 53 Tahun 2010. Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan yang berlaku.
……..,......………. 2015 ………………………………….. *) Materai Rp 6.000,- & Ttd
…………………………………. NIP. ......…………………
*) Ditandatangani oleh Atasan Langsung
