SALINAN
WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 188.45/87/KEP/422.012/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA INDUK PERTANIAN ORGANIK
WALIKOTA BATU, Menimbang
: a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak, dan/atau resiko lingkungan hidup; b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan potensi kepariwisataan di Kota Batu, diperlukan langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta tetap memberikan perlindungan terhadap nilai kelestarian dan mutu lingkungan hidup, guna menarik obyek dan daya tarik wisata berbasis pertanian organik perlu adanya Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Induk Pertanian Organik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batu tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pertanian Organik;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Hlm 2 dari 6 hlm…
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283); 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 64/Permentan/ OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Hlm 3 dari 6 hlm…
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/ RPJMD); 22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030; 24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025; 26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017; 27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 28. Peraturan Walikota Batu Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Pertanian Organik; 29. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU
: : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pertanian Organik dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
KEDUA
: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: a. mengumpulkan dukungan data dan informasi dalam melaksanakan kegiatan pada kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pertanian Organik; b. melaksanakan koordinasi dengan Tim Pelaksana pada instansi pemerintah lain untuk kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rancangan Peraturan Daerah Rencana Induk Pertanian Organik; Hlm 4 dari 6 hlm…
c. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, dan huruf b; dan d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota. KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.19.17
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 2 Januari 2015 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu pada tanggal 12 Maret 2015 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Tembusan Yth: Sdr. : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur; 2. Ketua DPRD Kota Batu; 3. Inspektur Kota Batu; 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu; 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; 6. Anggota Tim yang bersangkutan.
Hlm 5 dari 6 hlm…
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/87/KEP/422.012/2015 Tanggal : 12 Maret 2015
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA INDUK PERTANIAN ORGANIK KOTA BATU
1
JABATAN DALAM TIM 2
1.
Penanggung Jawab
Walikota
2.
Ketua
Sekretaris Daerah
3.
Sekretaris
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.
Anggota:
a. Kasi Perlindungan Tanaman dan Pengendalian Hama pada Dinas Pertanian dan Kehutanan b. Kasi Tata Ruang Kawasan Khusus dan Perdesaan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang c. Kasi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan d. Kasi Analisa Dampak Lingkungan pada Kantor Lingkungan Hidup e. 1 (satu) orang pegawai pada Badan Pertanahan Nasional Kota Batu f. 1 (satu) orang pegawai Bidang Perencanaan, Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
NO.
JABATAN DALAM DINAS 3
WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Hlm 6 dari 6 hlm…
