GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 122 /KPTS/013/2015 TENTANG TIM FASILITASI PENYERAHAN PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA DOKUMEN PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang diundangkan, maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) ; 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3, Seri A); 6. Peraturan
-2-
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015; 7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/682/KPTS/013/ 2014 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Membentuk Tim Fasilitasi Penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. melaksanakan inventarisasi data Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota ; b. merumuskan mekanisme dan tata cara penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) ; c. memfasilitasi pelaksanaan penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) yang terkait dengan kewenangan urusan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur ; d. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi penyerahan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di Jawa Timur ; e. membentuk Tim Teknis atau Kelompok Kerja dan sekretariat sesuai kebutuhan f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (28) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, Kegiatan (026) Fasilitasi Penyelesaian P3D, Kode Rekening 5.2.1.01.01. KEEMPAT
-3-
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 18 Pebruari 2015
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd,
Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 122 /KPTS/013/2015 TANGGAL : 18 PEBRUARI 2015
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENYERAHAN PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA DOKUMEN PROVINSI JAWA TIMUR NO. 1
JABATAN DALAM TIM 2
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3
1.
Pembina
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.
Ketua
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.
a. Sekretaris
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Bagian Aparatur Pemerintahan dan Pengembangan Otonomi Daerah, Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
b. Wakil Sekretaris
4.
a. Anggota Tetap :
1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 2) Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset, Inspektorat Provinsi Jawa Timur 3) Kepala Bidang Mutasi Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur 4) Kepala Bidang Pengelola Aset Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 5) Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Inaktif, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur 6) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur 7) Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah, Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 8) Kepala Sub Bagian Administrasi Aparatur KDH, Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 9) Kepala Sub Bagian Administrasi Aparatur Legislatif, Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 10) Wakil dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur
11) 12 (dua belas)
-2-
1
2
3 11) 12 (dua belas) orang staf Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
b. Anggota Tidak Tetap
Instansi, Dinas, Badan dan Lembaga terkait.
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd,
Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. 4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 5. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
