SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR : 910/Kep. 1253-Org/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 910/KEP.711-ORG/2015 TENTANG STANDAR BIAYA BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016 GUBERNUR JAWA BARAT, Menimbang
:
Mengingat
:
a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.711Org/2015 tentang Standar Biaya Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016; b. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.711-Org/2015 tentang Standar Biaya Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016; 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
3 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1574); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 5655); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/KPTS/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; 25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
4 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455); 30. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor Kep. 120/Kep/7/1994 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan; 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 81); 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2009 tentang Standar Penyediaan Bahan Bakar, Biaya Pelumasan, dan Perawatan Kendaraan Operasional Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 166 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 93 Tahun 2009 tentang Standar Penyediaan Bahan Bakar, Biaya Pelumasan, dan Perawatan Kendaraan Operasional Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 48 Seri E); 36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 22 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
5 37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 25 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 82 Seri E); 38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 83 Seri E); 39. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Gubernur kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 5 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Gubernur kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 Nomor 76 Seri E); 40. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.711Org/2015 tentang Standar Biaya Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016; Memperhatikan
:
Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
: Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.711-Org/2015 tentang Standar Biaya Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut : 1. Ketentuan pada BAB II diubah sebagai berikut: a. Ketentuan pada nomor urut 14 Honorarium jasa SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI DAN FRONT OFFICE, diubah menjadi : a.1. point a dilakukan melalui kontrak perorangan Tabel 2.29 Honorarium Tenaga SATPAM, PENGEMUDI DAN FRONT OFFICE, serta Tabel 2.30 Honorarium Tenaga KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI diubah, sehingga berbunyi :
6 Tabel 2.29 Honorarium Tenaga SATPAM, PENGEMUDI DAN FRONT OFFICE Honorarium yang dibayarkan/ Bulan sudah termasuk Jaminan Kewajiban Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja (Rp)
Kewajiban Pemberi Kerja
No
Kabupaten/ Kota
1
Kota Bandung
2.882.896
77.748
6.220
2
Kab. Bandung
2.497.449
67.353
2.502.345
3 4
Kab. Bandung Barat Kab. Sumedang
Jaminan Hari Tua 3.70%
Jaminan Kesehatan 2.00%
Jaminan Hari Tua 2.00%
7.775
95.889
51.832
51.832
5.388
6.735
83.069
44.902
44.902
67.485
5.399
6.749
83.232
44.990
44.990
2.497.449
67.353
5.388
6.735
83.069
44.902
44.902
Kesehatan 3.00%
Kecelakaan Kerja 0.24%
Kewajiban Tenaga Kerja
Kematian 0,30 %
5
Kota Cimahi
2.500.561
67.353
5.388
9.847
83.069
44.902
44.902
6
Kota Bekasi
3.651.148
98.472
7.878
9.653
121.449
65.648
65.648
7
Kab. Bekasi
3.579.352
96.525
7.722
9.857
119.048
64.350
64.350
3.653.822
98.571
7.886
8.666
121.571
65.714
65.714
3.210.975
86.658
6.933
6.362
106.878
57.772
57.772
8 9
Kab. Karawang Kab. Purwakarta
10
Kab. Subang
2.361.832
63.624
5.090
9.016
78.470
42.416
42.416
11
Kota Depok
3.342.730
90.156
7.212
8.762
111.192
60.104
60.104
12
Kab. Bogor
3.248.949
87.615
7.009
8.946
108.059
58.410
58.410
13
Kota Bogor
3.314.840
89.463
7.157
6.498
110.338
59.642
59.642
2.408.278
64.977
5.198
5.429
80.138
43.318
43.318
2.012.898
54.285
4.343
5.438
66.952
36.190
36.190
2.015.292
54.384
4.351
4.171
67.074
36.256
36.256
1.547.272
41.712
3.337
4.762
51.445
27.808
27.808
Kota Cirebon
1.765.663
47.619
3.810
4.712
58.730
31.746
31.746
Kab. Cirebon
1.747.576
47.124
3.770
4.930
58.120
31.416
31.416
1.828.118
49.302
3.944
4.930
60.806
32.868
32.868
1.497.735
40.392
3.231
4.039
49.817
26.928
26.928
1.560.142
42.075
3.366
4.208
51.893
28.050
28.050
1.791.409
48.312
3.865
4.831
59.585
32.208
32.208
1.801.198
48.576
3.886
4.858
59.910
32.384
32.384
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kab. Sukabumi Kota Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Majalengka
Kab. Indramayu Kab. Kuningan Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kota Tasikmalaya
25
Kab. Ciamis
1.440.224
38.841
3.107
3.884
47.904
25.894
25.894
26
Kab. Pangandaran
1.453.684
39.204
3.136
3.920
48.352
26.136
26.136
27
Kota Banjar
1.457.355
39.303
3.144
3.930
48.474
26.202
26.202
7
Tabel 2.30 Honorarium Tenaga KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
No
1 2 3 4
Kabupaten/ Kota
Kota Bandung Kab. Bandung Kab. Bandung Barat Kab. Sumedang
Honorarium yang dibayarkan/ Bulan sudah termasuk Jaminan Kewajiban Pemberi Kerja dan Tenaga Kerja (Rp)
Kewajiban Tenaga Kerja
Kewajiban Pemberi Kerja
Kesehatan 3.00%
Kecelakaan Kerja 0.24%
Kematian 0,30 %
Jamina Hari Tua 3.70%
Jaminan Kesehatan 2.00%
Jaminan Hari Tua 2.00 %
2.827.276
76.248
6.100
7.625
94.039
50.832
50.832
2.441.829
65.853
5.268
6.585
81.219
43.902
43.902
2.446.725
65.985
5.279
6.599
81.382
43.990
43.990
2.441.829
65.853
5.268
6.585
81.219
43.902
43.902
5
Kota Cimahi
2.441.829
65.853
5.268
6.585
81.219
43.902
43.902
6
Kota Bekasi
3.595.722
96.972
7.758
9.697
119.599
64.648
64.648
7
Kab. Bekasi
3.523.528
95.025
7.602
9.503
117.198
63.350
63.350
3.599.393
97.071
7.766
9.707
119.721
64.714
64.714
3.157.659
85.158
6.813
8.516
105.028
56.772
56.772
2.303.558
62.124
4.970
6.212
76.620
41.416
41.416
8 9 10
Kab. Karawang Kab. Purwakarta Kab. Subang
11
Kota Depok
3.287.364
88.656
7.092
8.866
109.342
59.104
59.104
12
Kab. Bogor
3.193.145
86.115
6.889
8.612
106.209
57.410
57.410
13
Kota Bogor
3.261.668
87.963
7.037
8.796
108.488
58.642
58.642
2.353.727
63.477
5.078
6.348
78.288
42.318
42.318
1.957.269
52.785
4.223
5.279
65.102
35.190
35.190
1.960.939
52.884
4.231
5.288
65.224
35.256
35.256
1.491.061
40.212
3.217
4.021
49.595
26.808
26.808
1.710.093
46.119
3.690
4.612
56.880
30.746
30.746
1.691.738
45.624
3.650
4.562
56.270
30.416
30.416
1.772.498
47.802
3.824
4.780
58.956
31.868
31.868
1.442.115
38.892
3.111
3.889
47.967
25.928
25.928
1.504.522
40.575
3.246
4.058
50.043
27.050
27.050
1.735.789
46.812
3.745
4.681
57.735
31.208
31.208
1.745.578
47.076
3.766
4.708
58.060
31.384
31.384
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kab. Sukabumi Kota Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Majalengka Kota Cirebon Kab. Cirebon Kab. Indramayu Kab. Kuningan Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kota Tasikmalaya
25
Kab. Ciamis
1.384.604
37.341
2.987
3.734
46.054
24.894
24.894
26
Kab. Pangandaran
1.398.064
37.704
3.016
3.770
46.502
25.136
25.136
27
Kota Banjar
1.401.735
37.803
3.024
3.780
46.624
25.202
25.202
a.2 point b dilakukan melalui kontrak dengan pihak ketiga Tabel 2.31 Honorarium Tenaga SATPAM, PENGEMUDI DAN FRONT OFFICE, serta Tabel 2.32 Honorarium Tenaga KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI diubah, sehingga berbunyi :
8 Tabel 2.31 Honorarium Tenaga SATPAM, PENGEMUDI DAN FRONT OFFICE No
Kabupaten/Kota
Honorarium yang dibayarkan/Bulan (Rp)
1
Kota Bandung
2.882.896
2
Kab. Bandung
2.497.449
3
Kab. Bandung Barat
2.502.345
4
Kab. Sumedang
2.497.449
5
Kota Cimahi
2.497.449
6
Kota Bekasi
3.651.342
7
Kab. Bekasi
3.579.148
8
Kab. Karawang
3.655.013
9
Kab. Purwakarta
3.213.393
10
Kab. Subang
2.359.178
11
Kota Depok
3.342.984
12
Kab. Bogor
3.248.765
13
Kota Bogor
3.317.288
14
Kab. Sukabumi
2.409.347
15
Kota Sukabumi
2.012.889
16
Kab. Cianjur
2.016.559
17
Kab. Majalengka
1.546.681
18
Kota Cirebon
1.765.713
19
Kab. Cirebon
1.747.358
20
Kab. Indramayu
1.828.118
21
Kab. Kuningan
1.497.735
22
Kab. Garut
1.560.142
23
Kab. Tasikmalaya
1.791.409
24
Kota Tasikmalaya
1.801.198
25
Kab. Ciamis
1.440.224
26
Kab. Pangandaran
1.453.684
27
Kota Banjar
1.457.355
Tabel 2.32 Honorarium Tenaga KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI
1
Kota Bandung
Honorarium yang dibayarkan/Bulan (Rp) 2.827.276
2
Kab. Bandung
2.441.829
3
Kab. Bandung Barat
2.446.725
4 5
Kab. Sumedang Kota Cimahi
2.441.829 2.441.829
6
Kota Bekasi
3.595.722
No.
Kabupaten/Kota
9 7 8 9
Kab. Bekasi Kab. Karawang Kab. Purwakarta
3.523.528 3.599.393 3.157.659
10
Kab. Subang
2.303.558
11
Kota Depok
3.287.364
12 13
Kab. Bogor Kota Bogor
3.193.145 3.261.668
14
Kab. Sukabumi
2.353.727
15
Kota Sukabumi
1.957.269
16 17
Kab. Cianjur Kab. Majalengka
1.960.939 1.491.061
18
Kota Cirebon
1.710.093
19
Kab. Cirebon
1.691.738
20
Kab. Indramayu
1.772.498
21
Kab. Kuningan
1.442.115
22
Kab. Garut
1.504.522
23
Kab. Tasikmalaya
1.735.789
24 25
Kota Tasikmalaya Kab. Ciamis
1.745.578 1.384.604
26
Kab. Pangandaran
1.398.064
27
Kota Banjar
1.401.735
a.3. Ketentuan nomor urut 14 Honorarium jasa SATPAM, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Front Office, pada Keterangan nomor 7) point iv) Front Office hanya untuk di OPD Induk (berdasarkan analisis beban kerja) dan UPTD di Lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maksimal 2 (dua) orang, diubah menjadi nomor 7a). b. Ketentuan pada nomor urut 15 Honorarium PNS Non Pemerintah Provinsi dan Tenaga Teknis Non PNS, Tabel 2.33 angka 1 diubah, sehingga menjadi : Tabel. 2.33
No
1.
Satuan
HonorariUm yang dibayarkan /Bulan (Rp)
Tenaga Teknis sesuai pendidikan 1.1 SD/SLTP
Org/bln
1.2 SLTA/D1
Org/bln
1.3 Sarjana Muda/D3
Kewajiban Pemberi Kerja
Kewajiban Tenaga Kerja JamiJaminan nan Kese Hari Tua hatan 2.00% 2.00%
Kesehatan 3.00%
Kecelakaan Kerja 0.24%
Kematian 0.30%
Jaminan Hari Tua 3.70%
2.400.000
72.000
5.760
7.200
88.800
48.000
48.000
2.500.000
75.000
6.000
7.500
92.500
50.000
50.000
Org/bln
2.700.000
81.000
6.480
8.100
99.900
54.000
54.000
1.4 Sarjana
Org/bln
2.900.000
87.000
6.960
8.700
107.300
58.000
58.000
1.5 Master (S2)
Org/bln
3.200.000
96.000
7.680
9.600
118.400
64.000
64.000
Uraian
c. Ketentuan pada nomor urut 18 Honorarium Kegiatan untuk PNS Non Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Non PNS, setelah Tabel 2.36 disisipkan poin keterangan, sehingga berbunyi : Keterangan : Honorarium per Kegiatan adalah Honorarium yang diberikan setelah selesai kegiatan, mulai dari persiapan sampai dengan kegiatan yang dimaksud selesai.
10 d. Ketentuan pada nomor urut 24 Perjalanan Dinas diubah sebagai berikut : d.1. Ketentuan pada point a Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah angka 1) Tabel 2.39, angka 2) Tabel 2.40, Tabel 2.41 dan angka 3) Tabel 2.42, sehingga berbunyi : 1) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Kabupaten/Kota asal ke Kabupaten/Kota tujuan dengan jarak 4 km s.d 30 km sebagai berikut : Tabel. 2.39 Uang Harian (Rp) Uang Makan, Uang Saku Uang Transport lokal
Jumlah (Rp)
Gol
Satuan
IV
Orang/Hari
120.000
240.000
360.000
III
Orang/Hari
116.000
234.000
350.000
II
Orang/Hari
113.000
227.000
340.000
I
Orang/Hari
220.000
330.000
110.000
2) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Kabupaten/Kota asal ke Kabupaten/Kota tujuan dengan jarak 31 km s.d 100 km sebagai berikut : Tabel. 2.40 Uang Harian (Rp) Uang Makan, Uang Saku Uang Transport lokal
Jumlah (Rp)
Gol
Satuan
IV
Orang/Hari
166.000
334.000
500.000
III
Orang/Hari
158.000
317.000
475.000
II
Orang/Hari
150.000
300.000
450.000
I
Orang/Hari
140.000
285.000
425.000
3) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Kabupaten/Kota asal ke Kabupaten/Kota tujuan dengan jarak 101 km s.d 150 km sebagai berikut : Tabel. 2.41 Uang Harian (Rp) Uang Makan, Uang Saku Uang Transport lokal
Jumlah (Rp)
Gol
Satuan
IV
Orang/Hari
200.000
400.000
600.000
III
Orang/Hari
190.000
385.000
575.000
II
Orang/Hari
185.000
365.000
550.000
I
Orang/Hari
175.000
350.000
525.000
11 4) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Kabupaten/Kota asal ke Kabupaten/Kota tujuan dengan jarak lebih dari 151 km sebagai berikut : Tabel. 2.42 Uang Harian (Rp) Uang Makan, Uang Saku Uang Transport lokal
Jumlah (Rp)
Gol
Satuan
IV
Orang/Hari
250.000
500.000
750.000
III
Orang/Hari
230.000
470.000
700.000
II
Orang/Hari
215.000
435.000
650.000
I
Orang/Hari
200.000
400.000
600.000
Keterangan : 1) Visum/penandatangan perjalanan dinas dilakukan di tempat yang dituju/yang dikunjungi (misalnya ke OPD/Badan/Lembaga/UPTD/UPTB, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan tempat penyelenggaraan kegiatan). 2) Terdapat undangan kegiatan bimtek/pelatihan/ seminar/rapat yang diselenggarakan di dalam kota, luar kota atau luar provinsi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, pada hari pertama dapat diberikan uang harian, hari kedua diberikan uang saku dan pada hari ke tiga diberikan uang harian. d.2. Ketentuan pada point b Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten /Kota lebih dari 8 (delapan) jam Tabel 2.44, sehingga berbunyi : Tabel. 2.44 Uang Harian (Rp) Uang Makan, Uang Saku Uang Transport lokal
Jumlah (Rp)
Gol
Satuan
IV
Orang/Hari
85.000
165.000
250.000
III
Orang/Hari
75.000
150.000
225.000
II
Orang/Hari
65.000
135.000
200.000
I
Orang/Hari
55.000
120.000
175.000
d.3. Ketentuan point c Uang Representasi Tabel 2.45 diubah, sehingga berbunyi : Tabel 2.45 Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam
No
Uraian
Satuan
Luar Kota/Luar Provinsi
1.
Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah
OH
500.000
250.000
2.
Pejabat Eselon II
OH
200.000
100.000
12 d.4. Ketentuan pada point d Uang Harian Perjalanan Dinas dari Wilayah Jawa Barat ke Provinsi DKI Jakarta dan Dalam Kota DKI Jakarta Tabel 2.46, sehingga berbunyi : Tabel 2.46
No
1
2
Uraian
Uang Harian (Rp) Uang Makan, Uang Uang Saku Transport lokal
Satuan
Jumlah (Rp)
Dari Wilayah Jawa Barat ke Provinsi DKI Jakarta : - Golongan IV
OH
225.000
455.000
680.000
- Golongan III
OH
210.000
420.000
630.000
- Golongan II
OH
195.000
385.000
580.000
- Golongan I
OH
175.000
355.000
530.000
- Golongan IV
OH
90.000
180.000
270.000
- Golongan III
OH
85.000
165.000
250.000
- Golongan II
OH
75.000
155.000
230.000
- Golongan I
OH
70.000
140.000
210.000
Dalam Kota Wilayah DKI Jakarta Lebih dari 8 (delapan) jam
d.5. Ketentuan pada point e Perjalanan Dinas Non PNS diubah dan disisipkan Tabel 2.46a, sehingga berbunyi : Penyediaan Anggaran untuk perjalanan dinas mengikutsertakan Non PNS diatur sebagai berikut :
yang
Tabel 2.46a No
Uraian
Besaran
1
S3
Dipersamakan dengan Golongan IV
2
S2 dan S1
Dipersamakan dengan Golongan III
3
D4/D3/D1/ SMA/SMK
Dipersamakan dengan Golongan II
4
SD/SMP
Dipersamakan dengan Golongan I
e. Ketentuan pada nomor urut 28 Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Tabel 2.50 diubah, sehingga berbunyi : Tabel 2.50 No
Provinsi
Satuan
Besaran Uang Harian Gol. IV
Gol III
Gol II
Gol I
1
Nanggro Aceh Darusalam
OH
540.000
480.000
420.000
360.000
2
Sumatera Utara
OH
580.000
510.000
440.000
370.000
3
Riau
OH
580.000
510.000
440.000
370.000
13 4
Kepulauan Riau
OH
580.000
510.000
440.000
370.000
5
Jambi
OH
580.000
510.000
440.000
370.000
6
Sumatera Barat
OH
620.000
540.000
460.000
380.000
7
Sumatera Selatan
OH
620.000
540.000
460.000
380.000
8
Lampung
OH
620.000
540.000
460.000
380.000
9
Bengkulu
OH
620.000
540.000
460.000
380.000
10
Bangka Belitung
OH
560.000
510.000
460.000
410.000
11
Banten
OH
620.000
540.000
460.000
380.000
12
Jawa Tengah
OH
620.000
540.000
460.000
380.000
13
D.I. Yogyakarta
OH
570.000
520.000
470.000
420.000
14
Jawa Timur
OH
560.000
510.000
460.000
410.000
15
Bali
OH
720.000
640.000
560.000
480.000
16
Nusa Tenggara Barat
OH
590.000
540.000
490.000
440.000
17
Nusa Tenggara Timur
OH
580.000
530.000
480.000
430.000
18
Kalimantan Barat
OH
620.000
540.000
460.000
380.000
19
Kalimantan Tengah
OH
540.000
480.000
420.000
360.000
20
Kalimantan Selatan
OH
620.000
540.000
460.000
380.000
21
Kalimantan Timur
OH
580.000
530.000
480.000
430.000
22
Kalimantan Utara
OH
580.000
530.000
480.000
430.000
23
Sulawesi Utara
OH
580.000
510.000
440.000
370.000
24
Gorontalo
OH
580.000
510.000
440.000
370.000
25
Sulawesi Barat
OH
560.000
510.000
460.000
410.000
26
Sulawesi Selatan
OH
580.000
530.000
480.000
430.000
27
Sulawesi Tengah
OH
580.000
510.000
440.000
370.000
28
Sulawesi Tenggara
OH
620.000
540.000
460.000
380.000
29
Maluku
OH
620.000
540.000
460.000
380.000
30
Maluku Utara
OH
580.000
530.000
480.000
430.000
31
Papua
OH
820.000
740.000
660.000
580.000
32
Papua Barat
OH
720.000
640.000
560.000
480.000
f. Setelah ketentuan nomor urut 28 disisipkan nomor urut 28a Perjalanan dinas untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD, dan disisipkan Tabel 2.50a serta Tabel 2.50b, sehingga berbunyi : 28a Perjalanan dinas untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD
14 Tabel 2.50a Uang Harian Perjalanan Dinas Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota
No
1 2 3
Satuan
Uang Harian (Rp) Uang Makan, Uang Uang Saku Transport lokal 750.000 750.000
Jumlah (Rp)
Kab/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta dan Banten
OH OH
1.000.000
1.000.000
2.000.000
Provinsi lainnya
OH
1.500.000
1.000.000
2.500.000
1.500.000
Tabel 2.50b Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Provinsi untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD dan anggota DPRD Uraian
Satuan
Jumlah (Rp)
Transportasi dari tempat kedudukan ke Bandara (PP)
Orang/kali
500.000
Transportasi dari Bandara tujuan ke tempat yang dituju PP
Orang/kali
500.000
Provinsi
Provinsi lainnya (selain DKI dan Banten)
g. Ketentuan nomor urut 31 Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi (PP), keterangan dari Tabel 2.53, angka 2 dihapus. h. Ketentuan nomor urut 40 Pakaian Dinas Tabel 2.63 diubah, sehingga menjadi : Tabel 2.63 Standar Biaya Pengadaan Pakaian Dinas No
Jenis Pakaian
Harga (Rp)
1.
Pakaian Linmas + atributnya
750.000
2.
PDH khaki + atributnya
750.000
3.
Pakaian OR
500.000
4.
PDH kemeja putih + celana/rok hitam atau gelap
400.000
5.
Sepatu olahraga
400.000
Keterangan: Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya. i. Ketentuan pada nomor urut 41 Ongkos Jahit Pakaian Dinas Tabel 2.65, dihapus.
15 2. Ketentuan pada BAB III diubah sebagai berikut: a. Ketentuan pada huruf (A) PEKERJAAN KONSULTANSI, nomor urut 2 Besaran Biaya Langsung Personil (Remunerasi) untuk Tenaga Ahli Berpendidikan (S1, S2, S3 ) Non Sertifikat, nomor urut 3 Besaran Biaya Langsung Pemeliharaan ISO, dan nomor urut 4 Event Organizer (EO), dipindahkan ke huruf (C) Pekerjaan Lainnya, ditempatkan setelah ketentuan huruf h Honorarium Tenaga Non PNS Khusus Bidang Data dan Analisa pada Pusat Data dan Analisa Pembangunan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat. b. Ketentuan pada huruf (B) PEKERJAAN KONSTRUKSI, Tabel 3.9 Daftar Harga Standar Upah Pekerja Jasa Konstruksi pada jenis pekerjaan/keahlian angka 2 Tukang, besaran upah di wilayah Kota Bandung diubah menjadi Rp. 136.368,00. c. Ketentuan pada huruf (C) PEKERJAAN LAINNYA, point d Tenaga Khusus Bidang Kesehatan Non PNS dan PNS Non Pemerintah Provinsi, Tabel 3.12 diubah, dan setelah Tabel 3.12 disisipkan Tabel 3.12a, sehingga menjadi: Tabel 3.12 Biaya Tenaga Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Provinsi, Tidak Diminati, Kelangkaan Tenaga dan Kejauhan No
Kelompok Ahli
1 1. 2. 3. 4.
2 Dokter Sub Spesialis Dokter Spesialis Dokter Hewan Dokter Umum/ Dokter Gigi Psikolog (Profesi) S1/Sarjana Psikologi/ Sarjana Keperawatan profesi Bidan/Perawat Tenaga Kesehatan lainnya Perawat ICU/IGD Konselor Napza/HIV AIDS : - Senior - Middle - Junior
5. 6. 7. 8. 9. 10.
Honorarium Bulanan (Rp) 3 6.000.000 5.000.000 4.000.000
Insentif Tambahan/ Bulan (Rp) 4 17.050.000 15.850.000 4.600.000
Jasa pelayanan/ Bulan (Rp) 5 5.000.000 4.650.000 -
Besaran yang diterima 6 27.050.000 25.500.000 8.600.000
4.000.000
7.850.000
1.500.000
13.350.000
2.750.000
5.600.000
1.500.000
9.850.000
2.600.000
4.750.000
1.500.000
8.850.000
2.500.000
1.950.000
1.000.000
5.450.000
2.500.000
2.450.000
750.000
5.700.000
2.500.000
2.450.000
1.000.000
5.950.000
3.000.000 2.850.000 2.750.000
-
-
3.000.000 2.850.000 2.750.000
Tabel 3.12a Biaya Tenaga Pelayanan Kesehatan di Balai dan Puskesmas/Desa di Daerah Terpencil, Sangat Terpencil atau Tidak diminati No
Kelompok Ahli
1 1. 2. 3. 4.
2 Dokter Sub Spesialis Dokter Spesialis Dokter Hewan Dokter Umum/ Dokter Gigi Sarjana Keperawatan profesi Bidan/Perawat Tenaga Kesehatan lainnya
5. 6. 7.
Honorarium Bulanan (Rp) 3 6.000.000 5.000.000 3.000.000
Insentif Tambahan/ Bulan (Rp) 4 7.500.000 5.000.000 1.250.000
Jasa pelayanan/ Bulan (Rp) 5 1.500.000 2.500.000 -
Besaran yang diterima 7 15.000.000 12.500.000 4.250.000
4.000.000
2.500.000
1.000.000
7.500.000
2.500.000
1.000.000
1.000.000
4.500.000
2.500.000
750.000
1.000.000
4.000.000
2.500.000
750.000
750.000
4.000.000
16 Keterangan : 1) Terpencil, sangat terpencil dan tidak diminati berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, sangat terpencil, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak diminati. 2) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013. Biaya program jaminan sosial tenaga kerja untuk tenaga kesehatan non pns yang bekerja di Rumah Sakit Provinsi, RSUD Kabupaten/Kota, Balai Kesehatan dan Puskesmas yang dibayarkan oleh pemberi kerja melalui BPJS yaitu : Jaminan kesehatan 3 %, Jaminan kecelakaan kerja 0,24 %, Jaminan kematian 0,30 %, Jaminan hari tua 3,70 % dengan total 7,24 %. Sedangkan program jaminan yang ditanggung oleh tenaga kerja dan harus dibayarkan melalui BPJS adalah Jaminan kesehatan 2 %, jaminan hari tua 2 % dengan total yang dibayarkan 4 %. Honorarium bulanan sudah mencakup program jaminan sosial yang harus dibayarkan oleh pemberi kerja dan tenaga kerja melalui BPJS sebesar 11,24 %. 3) Jasa pelayanan tidak diberikan kepada Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Sub Spesialis/Tenaga Kesehatan lainnya yang sudah menerima jasa pelayanan medik dari Rumah Sakit. 4) Honorarium yang diterima merupakan batas tertinggi. d. Ketentuan pada keterangan nomor urut 1 yang menjelaskan tentang tenaga kesehatan lainnya diubah menjadi tenaga kesehatan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. e. Ketentuan Tabel 3.13, Tabel 3.14, Tabel 3.16 dan Tabel 3.17 dihapus. 3. Ketentuan pada BAB IV STANDAR BIAYA DAN KEGIATAN DAN STANDAR ANALISA KEGIATAN, DAFTAR (4.10 ) BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN KEMETROLOGIAN diubah sebagai berikut : a. Ketentuan Tabel 4.199 Standar Biaya Pengujian UTTP/BDKT yang pelaksanaan tera/tera ulang/pengujian BDKT di tempat UTTP itu berada atas permintaan pemilik/pemakai/pemegang kuasa UTTP/BDKT diubah, sehingga menjadi : No 1
Jenis UTTP/BDKT
Jumlah petugas (orang)
Anak Timbangan a. b. c. d. e. f.
Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas
M2 M1 F2 F1 E2 E1
Keterangan Diuji berdasarkan permintaan
1 1 1 1 1 1
17 2
Timbangan a. Elektronik kapasitas : < 1 kg
2
dari 1 kg s/d 25 kg
2
Dari 26 kg s/d 100 kg
2
dari 101 kg s/d 250 kg
2
dari 251 kg s/d 500 kg
2
Dari 501 kg s/d 1000 kg
2
dari 1001 kg s/d 3000 kg
2
dari 3001 kg s/d 5000 kg
2
Maksimal 5 unit / 5 jam Maksimal 15 unit/ 5 jam Maksimal 10 unit/5 jam Maksimal 7 unit/ 5 jam Maksimal 5 unit/ 5 jam Maksimal 3 unit/5 jam Maksimal : 2 unit/5 jam Maksimal : 1 unit/5 jam
b. Timbangan Mekanik Dengan kapasitas : < 1 kg
2
dari 1 kg s.d. 1000 kg
2
dari 1100 kg s.d.3000 kg
2
dari 3100 kg s.d. 5000 kg
2
Maksimal : 7 unit/ 5 jam Maksimal : 10 unit/ 5 jam Maksimal : 5 unit/5 jam Maksimal : 3 unit/5 jam
c. Timbangan Jembatan elektronik/mekanik dengan kapasitas : Lebih kecil dari 20.000 kg
2
dari 20.000 s.d. 50.000 kg
2
Lebih besar dari 50.000 s.d. 100.000 kg
3
d. Timbangan Pengisian Baching Plant / dengan kapasitas :
Maksimal : 1 unit / 5 jam Maksimal : 1 unit / 5 jam Maksimal : 1 unit / 5 jam
AMP
- 1 kg s/d 200 kg
2
- 201 kg s/d 500 kg
2
- 501 kg s/d 1000 kg
2
- 1000 kg s/d 5000 kg
3
- 5001 kg s/d 20000 kg
4
Maksimal : 3 unit / 5 jam Maksimal : 2 unit / 5 jam Maksimal : 1 unit / 5 jam Maksimal : 1 unit / 5 jam Maksimal : 1 unit / 5 jam
Timbangan Pengisian untuk LPG, Semen, gula, pupuk dan jenis lainnya dengan kapasitas : - 1 kg s/d 25 kg
2
- 25 kg s/d 50 kg
2
- 50 kg s/d 100 kg
2
Maksimal : 12 unit / 5 jam Maksimal : 7 unit / 5 jam Maksimal : 5 unit / 5 jam
18 e. Timbangan Tangki dengan kapasitas : 100 kg s/d 10.000 kg
2
10.100 kg s/d 50.000 kg
2
50.100 kg s/d 100.000 kg
4
f. Crane scale kapasitas :
dengan
100 kg s/d 1000 kg
2
1010 kg s/d 10.000 kg
2
10.000 kg s/d 50.000 kg
3
50.100 kg s/d 100.000 kg
2
g. Dead Weight Machine
Maksimal : 2 unit / 5 jam Maksimal : 1 unit / 5 jam Maksimal : 1 unit / 5 jam
Maksimal : 2 unit / 5 jam Maksimal : 1 unit / 5 jam Maksimal : 1 unit / 5 jam Maksimal : 1 unit / 5 jam
Testing
1 kg/cm² s/d 100 kg/cm²
2
101 kg/cm² s/d 1000 kg/cm² Lebih dari 1000 kg/cm²
3 1
Maksimal : 5 unit / 5 jam Maksimal : 3 unit / 5 jam Maksimal : 1 unit / 5 jam
h. Meter Kadar Air (MKA) - Untuk biji – bijian tidak mengandung minyak - Untuk biji – bijian yang mengandung minyak. - Untuk kayu dan komoditi lain 3.
1 1 1
Maksimal : 2 unit / 5 jam Maksimal : 2 unit / 5 jam Maksimal : 2 unit / 5 jam
Ukuran Arus, Panjang dan Volume a. Ukuran Arus -
meter
2
meter
2
-
Meter listrik / kWh 1 fhasa Meter listrik / kWh 3 fhasa Pembatas arus
-
Meter Gas Industri
2
-
Meter tangga
Rumah
2
Meter air untuk Rumah tangga - Meter air untuk Industri > 10 m³/jam
2
-
Bejana Ukur 5 L s/d 20 L Bejana Ukur 50 L s/d 100 L
2
Bejana Ukur 200 L s/d 500 L Bejana Ukur 1000 L s/d 5000 L
2
-
Gas
2
Maksimal : 300 unit / 5 jam Maksimal : 30 unit / 5 jam Maksimal : 200 unit / 5 jam Maksimal : 10 unit/5 jam Maksimal : 30 unit/5 jam
b. Ukuran Volume -
-
2
2
4
Maksimal : 300 unit/ 5 jam Maksimal : 4 Unit / 5 jam Maksimal : 10 Unit / 5 jam Maksimal : 2 Unit / 5 jam Maksimal : 1 Unit / 5 jam Maksimal : 1 Unit / 5 jam
19 Tangki Ukur Mobil Kapasitas 5 kilo liter
4
Kapasitas 10 kilo Liter s/ 20 kilo liter Tangki Ukur Tetap Silinder
3
-
Tetap
6
tetap
6
-
-
Tangki Ukur silinder datar Tangki ukur silinder tegak
c. Alat Ukur Panjang - Counter meter -
Meter Taksi
2 2
d. Pompa Ukur BBM
2
e. Meter Arus Kerja Flow Meter PENGUJIAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT) 1. Pengujian BDKT dengan pengisian mesin otomatis 2. Pengujian BDKT dengan pengisian manual
2
2 2
Maksimal : 3 unit / 5 jam Maksimal : 1 unit / 5 jam Maksimal : Rp 100,- / liter Berdasarkan jumlah hari pelaksanan yang mengacu terhadap perjalanan SBD Maksimal : 30 Unit / 5 jam Maksimal : 20 Unit / 5 jam Maksimal : 6 Unit / 5 Jam Maksimal : 3 Unit / 5 Jam
Maksimal : 3 Produk/5 Jam Maksimal : 5 Produk/ 5 Jam
b. Ketentuan Tabel 4.201 Standar Biaya Uji Laboratorium Makanan dan Minuman diubah, sehingga menjadi : No.
Uji kimia
Metode
Harga per sample (Rp)
1
Pemerian
2
Pemutih (chlorin)
Titrasari Iodometri
50.000
3
Yodium (KIO3)
Titrasari Iodometri
50.000
4
Pengawet (K.Benzoat)
5 6
Pemanis (Natrium Siklamat) Zat Warna Sintetis
7
Formalin
8
Borax
9
Uji Laboratorium Tar Rokok
10.000
HpLc
450.000
HpLc
125.000
K.Kol, K.Kertas Spektrofotometri Destilasi-reaksi warna Pengabuan-reaksi warna -
125.000 25.000 35.000 600.000
10
Nikotin Roko
-
600.000
11
Uji Kandungan Protein
-
85.000
12
Uji Kandungan Lemak
-
85.000
13
Uji kandungan Vitamin
-
260.000
14
Biaya Sertifikasi P-IRT
-
1.250.000 - 1.600.000
15
Biaya Sertifikasi P Burcode
-
3.350.000 -7.200.000
16
Biaya Sertifikasi Halal bagi IKM Biaya Sertifikasi SNI bagi IKM Biaya Sertifikasi Merk
-
1.900.000-2.500.000
-
40.000.000-70.000.000
-
1.600.000
Biaya Verifikasi/Registrasi Mesin Pelinting Rokok/Cigaret Biaya Barcode untuk IKM
-
6.000.000 -10.000.000
-
4.000.000-5.000.000
17 18 19 19a
20 4. Ketentuan pada BAB IV DAFTAR (4.15) BIDANG SOSIAL Tabel 4.266 dihapus dan diubah sebagai berikut : No.
Jenis Kebutuhan
I A
B II A
B C D
III A
B
C
D
E
Kebutuhan Klien Kebutuhan Makan Dan Minum a. Bahan makanan Klien b. Minuman Klien c. Susu Klien d. Makanan Tambahan Klien Uang sakuKlien Kebutuhan Kesehatan Tenaga Medis a. Dokter Umum (2 kali/minggu) b. Dokter Gigi (2 kali/minggu) c. Paramedis/Perawat d. Paramedis/Perawat (2 kali/minggu) Tenaga Psikolog (2 kali/minggu) Psikiater (2 kali/minggu) Kebutuhan Lainnya a. Obat-obatan b. Rujukan kesehatan c. General check up d. Imunisasi e. Physioterapy Klien f. Pemberian vitamin Kebutuhan Pendidikan Biaya Pendidikan Sekolah Dasar a. Transportasi ke sekolah b. Buku LKS c. Kegiatan Ekstrakurikuler Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama a. Transportasi ke sekolah b. Buku LKS c. Kegiatan Ekstrakurikuler d. Daftar Ulang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas a. Transportasi ke sekolah b. Buku LKS c. Kegiatan Ekstrakurikuler d. Daftar Ulang e. SPP f. DSP Perlengkapan Sekolah/ Pendidikan/Pelatihan/ Bimbingan a. Tas Sekolah b. ATK (buku, pensil, ballpoint, penggaris, penghapus, serutan, buku gambar, pensil warna, kertas HVS, folio) c. Alat Peraga Edukasi (APE) d. Buku-buku ceritera/ Bacaan Kebutuhan Rekreatif Edukatif a. Dinamika kelompok outdor b. Terapi kelompok c. ESQ (ABH/Anak Nakal)
Satuan
Orang/Hari Orang/Galon/ bulan Orang/Kg/bulan Orang/Hari Orang/Hari
Harga Satuan (Rp)
50.000 5.000 80.000 5.000 5.000
Orang/Bulan
2.000.000
Orang/Bulan Orang/Bulan Orang/Bulan
2.000.000 2.580.000 1.000.000
Orang/Bulan Orang/Bulan
2.000.000 2.000.000
Orang/Bulan Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun Orang/Tahun
45.000 2.400.000 350.000 500.000 4.800.000 960.000
Orang/Hari Orang/Semester Orang/Bulan
7.500 50.000 100.000
Orang/Hari Orang/Semester Orang/Bulan Orang/Semester
10.000 150.000 150.000 250.000
Orang/Hari Orang/Semester Orang/Bulan Orang/Semester Orang/Bulan Orang
15.000 125.000 300.000 450.000 100.000 2.500.000
Buah /Tahun Paket/Semester
150.000 300.000
Orang/Tahun Orang/Tahun
300.000 250.000
Orang/Tahun Orang/Bulan Orang/Tahun
600.000 50.000 600.000
21 F G
H IV A
Biaya Kursus Persiapan Terminasi Pembimbing Mental Agama, Pembimbing Belajar, Pembimbing Kedisiplinan, Pembimbing keterampilan, Pembimbing Olah Raga/ Beladiri, Pembimbing Kesenian, Pembimbing Khusus di lengkapi dengan sertifikat keprofesian Biaya Jasa Profesi dalam rangka assesmen Klien Pakaian dan Perlengkapannya Pakaian a. Pakaian Sekolah 1. Seragam Batik 2. Seragam Sekolah 3. Seragam Pramuka 4. Seragam Jurusan/ Wearpack/Jaslab b. Pakaian Harian c. Pakaian Olah Raga d. Pakaian dalam wanita/pria e. f. g. h. i.
B
Keperluan khusus wanita Pakaian Hangat/Jaket Pakaian Tidur Popok sekali pakai Pakaian Hari Raya
V
Bantal/guling Sprei Selimut Tempat Tidur Lengkap Perlak Kain Pernel Sprei anti air
VII
1.000.000
Stel/Orang/ Semester Stel/Orang/Tahun Stel/Orang/ Semester Stel/Orang/Tahun
150.000
Stel/Orang/ Semester Stel/Orang/Tahun Paket/Orang/ Triwulan Pak/Orang/Bulan Buah/Orang/Tahun Buah/Orang/Tahun Pak/Orang/Bulan Stel/Orang/Tahun
200.000
Stel/Orang/Tahun Stel/Orang/Tahun
250.000 250.000
150.000 150.000 150.000
250.000 50.000 20.000 125.000 125.000 65.000 300.000
Set/Tahun Buah/Tahun Buah/Tahun Set Buah Lusin buah
150.000 150.000 150.000 2.000.000 75.000 200.000 300.000
Perlengkapan Alas kaki a. Sepatu b. Sandal c. Sepatu Olah Raga d. Kaos Kaki Perlengkapan Mandi Dan Cuci a. Handuk
VI
Orang/Kegiatan
60.000
Perlengkapan Tidur a. b. c. d. e. f. g.
D
Orang/Jam
1.500.000
Perlengkapan Ibadah a. Wanita b. Pria
C
Orang/Tahun
b. Shampoo, sabun mandi, sabun cuci, sikat gigi, pasta gigi, sikat gigi, sisir dan lainlain Peralatan kebersihan dan bahan pembersih wisma/asrama/ruang praktek/dapur Peralatan Makan Piring, Sendok, Garpu, Mangkok, Cangkir/Gelas, Termos
Pasang/Semester Pasang/Tahun Pasang Pasang
200.000 100.000 200.000 10.000
Buah/Tahun
75.0000
Paket/bulan/orang
50.000
Paket/unit/bulan
400.000
Paket/tahun
300.000
22 VIII
Bahan Percontohan/praktek Klien a. Bahan Praktek Keterampilan b. Peralatan Keterampilan c. Peralatan Pengolahan Tanah dan Tanaman Praktek Klien
IX
X
Paket/kegiatan/ Bulan Paket/kegiatan/ Tahun Paket/angkatan
Penggantian alat praktek belajar kerja (PBK, Training/ PKL, magang)
Paket/tahun
3.500.000 100.000.000 15.000.000 15.000.000
A
Biaya Pernikahan Klien
/Pasangan
750.000
B
Uang Saku Pernikahan Klien
/Pasangan
300.000
C
Biaya Khitanan Klien
/Orang
750.000
D
Biaya Pengurusan Fasilitasi Transmigrasi Klien Bahan kontak bimbingan lanjut (peralatan keterampilan)
/Orang
750.000
E XI
Paket/Orang
2.000.000
Kebencanaan a. Piket siaga bencana b. Piket pada saat terjadi bencana Lain-lain
XII A
Hibah Reintregasi Klien
B
Transport Klien a. Transport PP dan paket lebaran b. Transport Pemulangan Klien (Reunifikasi) c. Transport Pemanggilan Klien d. Transport Praktek Belajar Kerja (PBK, Training/ PKL, Magang) e. Biaya Pemulangan Orang Terlantar - Dalam Jawa Barat - DKI Jakarta dan Banten - Jawa Tengah dan Yogyakarta - Jawa Timur dan luar jawa
Org/bulan
300.000
Org/hari
100.000
/Orang
1.000.000
/Orang
650.000
/Orang
200.000
/Orang
200.000
/Orang
40.000
/Orang /Orang
100.000 150.000
/Orang
200.000
/Orang
300.000
5. Ketentuan sesudah DAFTAR (4.15) BIDANG SOSIAL disisipkan DAFTAR (4.15a) BIDANG PETERNAKAN dan Tabel 4.266a serta Tabel 4.266b, sehingga berbunyi sebagai berikut : Tabel 4.266a Estimasi Biaya Rehab Kebun Rumput Per Hektar Jenis Rumput Gajah, King Grass, Odot No
Uraian
A
Tenaga
1
Upah Kerja Pembongkaran/ Pembersihan Gulma
Satuan
Volume (HOK)
Harga (Rp)
Jumlah (Rp)
HOK
80
PM
PM
Kerja
23 2
HOK
240
PM
PM
HOK
30
PM
PM
HOK
20
PM
PM
HOK
20
PM
PM
HOK
20
PM
PM
B
Upah Kerja Pencangkulan/ Penggemburan Tanah Upah Kerja Pembuatan Petakan/ Lobang Tanaman Upah Kerja Pemasangan Pupuk Kandang Upah Kerja Penanaman Upah Kerja pemupukan pupuk urea dan penyulaman JUMLAH (A) Bahan - Bahan
1
Bibit Rumput
20.000
250
5.000.000
2
Kapur Pertanian
Stek/ Pols Kg
1.000
750
750.000
3
Kg
25.000
500
12.500.000
4
Pupuk Organik/ Kandang Pupuk Urea
Kg
200
8.000
1.600.000
5
SP 36
Kg
100
8.500
850.000
6
KCl
Kg
100
7.500
750.000
3 4 5 6
410
PM
JUMLAH (B) JUMLAH TOTAL (A + B)
21.450.000 21.450.000 + PM
Tabel 4.266b Estimasi Biaya Pemeliharaan Kebun Rumput Per Hektar/Tahun No
Uraian
A 1
Tenaga Kerja Upah Kerja Pembongkaran/ Pembersihan Gulma (6 Kali/Tahun) Upah Kerja Penyiangan/ Penggemburan Tanah (2 kali/Tahun) Upah Kerja Pemupukan Kandang (2 Kali/Tahun) Upah Kerja pemupukan pupuk urea dan penyulaman (6 kali/Tahun) JUMLAH (A) Bahan – Bahan Pupuk Organik/ Kandang (2 kali/Tahun) Pupuk Urea (6 kali/ Tahun) JUMLAH (B) JUMLAH TOTAL (A + B)
2
3 4
B 1 2
Satuan
Volume (HOK)
Harga (Rp)
Jumlah (Rp)
HOK
60
PM
PM
HOK
400
PM
PM
HOK
40
PM
PM
HOK
12
PM
PM
512
PM
Kg
40.000
500
20.000.000
Kg
1.200
8.000
9.600.000 29.600.000 29.600.000 + PM
24 Keterangan : Harga satuan sebagaimana dimaksud pada Tabel 4.266a dan Tabel 4.266b mengacu pada Tabel 2.35 Upah Harian Non PNS Tenaga Teknis lainnya di Bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, Peternakan, Sosial, Pendidikan, Kebencanaan, Keciptakaryaan, Pengairan, Kebinamargaan dan Rumah Sakit di Wilayah Jawa Barat. KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal 3 November 2015 GUBERNUR JAWA BARAT, ttd AHMAD HERYAWAN
