2015 TENTANG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 34 /PB/2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerj a Pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2004 tentang Tahun 1 Nomor 2. Undang-Undang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015 tenting Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 262); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan: 1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2.

Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan adalah PNS dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan . Pejabtyngrwdikatlmsujbnd bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

3.

Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

4.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

5.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

6.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

7.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/ Satker Kementerian Negara/ Lembaga.

8.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

9.

Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ Bendahara Pengeluaran.

10. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya

2

1st

disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran. 11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SPTJM adalah Surat yang dibuat oleh KPA yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran. 12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara. 13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur petunjuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

BAB III PRINSIP DASAR PELAKSANAAN Pasal 3 Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerj a setiap bulan. Pasal 4 (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak diberikan kepada: a. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang tidak mempunyai jabatan tertentu; b. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan; c. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan -3

fit

uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai; d. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Perdagangan; e. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (3) Kementerian Perdagangan bertanggung jawab terhadap kebenaran pembayaran Tunjangan Kinerja. Pasal 5 Alokasi dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan disediakan dalam DIPA Kementerian Perdagangan. Pasal 6 (1) Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan besaran Tunj angan Kinerja Pegawai sebagaimana Lampiran Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagai berikut: No.

KELAS JABATAN

1. 2. 3. 4. 5.

17 16 15 14 13

6.

12

7. 8. 9. 10. 11. 12.

11 10 9 8 7

13.

T TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN Rp26.324.000,00 Rp20.695.000,00 Rp14.721.000,00 Rp11.670.000,00 Rp 8.562.000,00 Rp 7.271.000,00 Rp 5.183.000,00 Rp 4.551.000,00 Rp 3.781.000,00 Rp 3.319.000,00 Rp 2.928.000,00 Rp 2.702.000,00 Rp 2.493.000,00

6 5

4

14. 15.

4 3

Rp 2.216.000,00

16.

2

Rp 2.089.000,00

17.

1

Rp 1.968.000,00

Rp 2.350.000,00

(2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2015. Pasal 7 (1)

Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya. (2) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada tunjangan kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya. Pasal 8 Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerj a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dibebankan pada APBN pada tahun anggaran bersangkutan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 9 (1)

Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Perdagangan dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM-LS kepada rekening pegawai. (2) Dalam hal pembayaran langsung ke rekening pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka: a. Pembayaran tunjangan kinerja dilaksanakan melalui SPM-LS ke rekening Bendahara Pengeluaran. b. Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran Tunjangan Kinerja melalui transfer ke rekening Pegawai. Pasal 10 (1) PPK menyusun Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk kebutuhan setiap bulan. (2) Berdasarkan Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja. (3) Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana -5

dimaksud pada ayat (1) termasuk kebutuhan tunjangan pajak yang ditanggung oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (4) Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK mengajukan SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja kepada PPSPM. (5)

Pengajuan SPP LS sebagaimana dimaksud ayat (4) dilampiri dengan: a. Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja; dan b. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja. Pasal 11 Atas dasar SPP-LS sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4), PPSPM menerbitkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja. SPM-LS diterbitkan untuk kebutuhan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan berkenaan. Dalam hal terjadi keterlambatan dalam pembayaran Tunjangan Kinerja, SPM-LS dapat diajukan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus. Pasal 12

SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja melalui rekening pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) disampaikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut: a. SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; b. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja yang memuat kebutuhan pembayaran untuk seluruh Pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan kewajiban pajak, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; c. Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja; dan d. Surat Setoran Pajak (SSP). (2) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan memperhitungkan potongan Pajak Penghasilan. (1)

Pasal 13 (1) SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) disampaikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut: a. SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini; dan b. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja yang memuat kebutuhan pembayaran untuk seluruh Pegawai

-6

yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan kewajiban pajak, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (2) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanpa potongan Pajak Penghasilan. (3) Bendahara Pengeluaran sebagai wajib potong/wajib pungut segera menyetorkan Pajak Penghasilan ke Kas Negara sesuai perhitungan pajak yang seharusnya dipungut oleh Bendahara Pengeluaran mengacu pada tata cara pemungutan dan penyetoran pajak. Pasal 14 (1) Dalam hal terdapat sisa dana penyaluran pembayaran Tunjangan Kinerja yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2), disetor ke Kas Negara pada akhir tahun anggaran. (2) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bukti Penerimaan Negara (BPN). Pasal 15 Tata cara pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16 (1)

Kekurangan Tunjangan Kinerja pada Kementerian Perdagangan sejak diberlakukannya peraturan ini, dibayarkan dengan memperhitungan Tunjangan Kinerja yang selama ini telah diterima.

(2) Pembayaran Kekurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan SPM-LS tersendiri dengan dilampiri Rekapitulasi Daftar Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja.

(3)

Rekapitulasi Daftar Kekurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memuat kebutuhan pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan kewajiban pajak, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 17 KPA wajib menyusun laporan keuangan dana pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi.

-7

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER53/ PB/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada 27 (Dua Puluh Tujuh) Kementerian Negara/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2015 .043IREK:FUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

HARJOWIRYONO

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 34 /PB/ 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama • (1) 2. NIP (2) 3. Jabatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (3) dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar Rp (4) ( ( 5 ) rupiah) termasuk bertanggung jawab terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima. Apabila di kemudian hari, atas pencairan dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja Pegawai tersebut di atas mengakibatkan terjadinya kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

(6) , Kuasa Pengguna Anggaran, (7)

( NIP.

(8) (9)

20....

)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Keterangan Diisi dengan nama lengkap KPA Diisi dengan NIP KPA Diisi dengan jabatan struktural KPA Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun Diisi dengan nama Satuan Kerja Diisi dengan nama lengkap KPA Diisi dengan NIP KPA

DIREKTUR JENDERAL,PERBENDAHARAAN,

4 OIREKTUR ifit.m?tr, 4,

MARWA HARJOWIRYONO rkontA,c.!>)-

CO

N.)

.4

4

Jumlah Penerima

(11 )

Z3

Uraian Kela s J abat an 1. 2. 3.

J u mlah

Tenquiad luq uiod

4,

--

I--•

(....) IQ ■--, C-A) N.) W CJ

t,..)

,--,

Tu nj an gan Kinerj aper Kela sJ ab atan

01

(.4 N..) 1--• C4 N.)

No .

dst

U1

z

(.0 N.) W C., IQ ■-4

H Jumlah Tunj an gan Paj ak J u mlah

U)

t:c

4

z

z z

z M

z

4, CO IQ

N.-

ts.)

.--,

N,

N

IQ

1-.4

■.-. 0

—

Pot o nganPaj ak J umlah N et to

CD

z

ca,

CD

UR

2Iil,L)1221ICI

CD

1-4 t...4 CS, VI

1/4.0

PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

No

Keterangan

(1) (2)

Diisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga

(3) (4)

Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya

(5) (6)

Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan

(7) (8)

Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan

Diisi dengan Unit Organisasi Diisi jumlah pegawai/ personil Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)

(9) (10)

Diisi dengan jumla

(11)

Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan

(12)

Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan

(13)

Diisi dengan jumlah seluruh pajak

(14)

Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan

(15)

Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak

(16)

Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan

(17)

Diisi

potongan pajak (=7) Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)

dengan

nama dan

NIP

Pejabat

Pembuat

Komitmen

dan

Bendahara

Pengeluaran

•

IREK JENDERAL PERBENDAHARAAN,

tr4 OIREKTUR DANDER

1/, HARJOWIRYONO

- 13 -

0

uaLuTpo>i le nq w ed leq e fed

Tunjan gan K in erja per K el as J ab atan

1. 2

CO

z

(r)

0

J uml ah Tunjan gan Di ba yark an P ajak J uml ah B rut o Poton gan P ajak J uml ah N etto (11 ) (12 ) (13 ) (14 ) (1 5 )

REKAPIT ULASI D A FTA R KEKURANGAN PEMBA YAR AN TU NJANG AN KINE RJA PEGA WAI

J uml ah T unjan gan S eh arusn ya P ajak J uml ah B ruto P oton gan P ajak J uml ah N etto

1. 2. 3. 4. 5.

(.71 4, CO NJ —,. CT A CO NJ —,

1. 2. 3. 4. 5.

Z z 0 0

.11

'7J CTi

> ci)

(32 ) (33 ) (34 ) (35 ) (3 6 )

J uml ah K ek uran ganT unjan gan P ajak J uml ah B ruto P oton gan P ajak J uml ah N ett o (16 ) (17 ) (1 8 ) (19 ) (20 )

• w • >

0 Z

• >

z

z

Er Z

Z

H

c-

NVONVDVM12d NVINaIN3 INHN J uml ah P eneri m a

3 —3 -0 'd tri tri Z c- -3 >

zz 3 )

(4 )

3. 4. 5.

(2 1 )

(27 ) (28 ) (2 9) (30) (3 1 )

-

50- co

OD --.I 0) .

(22 ) (23 ) (24 ) (25 ) (26 )

A co NJ —L cn A ca N —

cp A (...) NJ —, CJI 4, (...., NJ —, V1 A (.4 N—.

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

SD C vim ES (%) 6 C

PETUNJUK PENGISIAN REKAPITULASI DAFTAR KEKURANGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI No

Keterangan

(1) (2)

Diisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga

(3) (4)

Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya

(5) (6)

Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan

(7) (8)

Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan

Diisi dengan Unit Organisasi Diisi jumlah pegawai/personil Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5) Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)

(9) (10)

Diisi dengan potongan pajak (7)

(11) (12)

Diisi dengan jumlah tunjangan yang sudah dibayarkan Diisi dengan jumlah pajak

(13)

Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (11+12)

(14)

Diisi dengan jumlah potongan pajak

(15)

Diisi dengan jumlah tunjangan netto (13-14)

(16)

Diisi dengan jumlah kekurangan tunjangan (6-11)

(17)

Diisi dengan jumlah pajak

(18)

Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (16+17)

(19)

Diisi dengan jumlah potongan pajak

(20)

Diisi dengan jumlah tunjangan netto (18-19)

(21)

Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan

Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)

(22) s.d. (26)

Diisi dengan jumlah seluruh angka pada masing-masing baris yang sesuai di atasnya

(27) s.d. (31)

Diisi dengan jumlah seluruh angka pada masing-masing baris yang sesuai di atasnya

(32) s.d. (36)

Diisi dengan jumlah seluruh angka pada masing-masing baris yang sesuai di atasnya

(37)

Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran

- kt."

' --_!`-4

.4•//t IREKTUR

4_,J ERAL PERBENDAHARAAN,

• i 9PREK-ruq

vs 1 J ENDEITAL

k

MAR—W AN HARJOWIRYONO .,,,..1;45. ........1 ... ......____;vo , -

15

-

i\f