2015 TENTANG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR265/HK/2015 TENTANG

PENETAPAN PANITIA, PESERTA DAN INSTRUKTUR/NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN PERIZINAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang

a.

bahwa

dalam

proses

rangka

administrasi

meningkatkan

kenyamanan

perizinan

peningkatan

dan

kualitas sumber daya manusia, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem sebagai

pelaksana pelayanan publik perlu dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Inplementasi Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan dasar atau pedoman dalam memberikan pelayanan administrasi Perizinan ;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia, Peserta dan Instruktur/Narasumber Bimbingan Teknis Inplementasi Peraturan Perundang -Undangan Perizinan Kabupaten Karangasem Tahun 2015; Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor

1655);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Indonesia

Negara Tahun

(Lembaran 2003

Nomor

Negara 47,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

t

-2-

•

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Indonesia

Publik Tahun

(Lembaran 2009

Negara

Nomor

112,

Republik Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2014

Nomor

244,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

^

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 5679); 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

•.

-3-

'

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 4); 14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Dibidang Perizinan

Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 52 Tahun

2011

tentang,

Pendelegasian

Wewenang

Dibidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 8); 15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 40 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 42); 16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2014 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

:

Menetapkan Panitia, Peserta dan Instruktur/Narasumber Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Perizinan Kabupaten Karangasem Tahun 2015 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.

.4-

KETIGA

:

Keputusan Bupati ini

mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan .

Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 1 April 2015

^UPATI KARANGASEM,

(^^yvwwvv^_^ ^ I WAYAN GEREDEG Keputusan Bupati ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4.

Ketua DPRD Kabupaten Karangasem. Ketua BPC PHRI Kabupaten Karangasem. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karangasem. Yang Bersangkutan, untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN

I


NOMOR 265/HK/2015 TENTANG

PENETAPAN PANITIA, PESERTA DAN INSTRUKTUR/ NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS INPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERIZINAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015

DAFTAR NAMA PANITIA BIMBINGAN TEKNIS INPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIZINAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015

NO.

NAMA

JABATAN

1

2

3

GOL.

JABATAN

TUGAS DALAM TIM

DALAM TIM 6

4

5

IV

Ketua Panitia

Kepala KPPT Penanggung jawab

1

Ir. I Ketut Sumarta

Kabupaten Karangasem

2

1 Ketut Arka Punarbawa

Kasi 1PM

Ill/b

Wakii Ketua

Koordinator

3

Ni Luh Putu Yayuk Suparmi, SE

Kasubag TU

III/c

Sekretaris

Pendamping

4

Ida Ayu Maswerdi Sriwahyuni

Staf KPPT

II/c

Bendahara

Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan

5

Ni Komang Sagita Dewi, SE

Staf KPPr

Ill/b

Anggota

Administrasi Umum

6

Desak Putu Juniati, S.Kom.

Staf KPPT

Ill/a

Anggota

Ad.ministrasi Umum

7

Ni Wayan Hariadi

Staf KPPT

II/c

Anggota

Administrasi Umum

I^BUPATI KARANGASE

/OVWVAA^'

d

I WAYAN GEREDEG

t

1

LAMPIRAN II



PENETAPAN PANITIA, PESERTA DAN INSTRUKTUR/ NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS INPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIZINAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015

DAFTAR NAMA PESERTA PENETAPAN PANITIA, PESERTA DAN INSTRUKTUR/NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS INPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIZINAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015

NO.

NAMA

1

2

1

NI LUH EKA YUNIARI, SE

2

I KETUT ASTn
PANGKAT/GOL.

4

3

Penata Muda Tk. I (Ill/b)

Staf KPPT

Pengaiur Muda Tk. I ( Il/b )

Staf KPPT

Penata Muda {Ill/a)

Staf KPPT

Pengatur Muda Tk. 1 (Il/b )

Staf KPPT

3

I GEDE MAHENDRA PUTRA

4

NI KETUT SUMIARTINI

5

I WAYAN SULASTRA

6

I GEDE AGUS ANDl YUDIANTARA

7

I GUSTl NYOMAN YOGI SATRIAWAN

-

8

NI WAYAN ANIKASARI

-

9

I GEDE DODY WIDNYANA

-

10

NI liADEK MEITRI ANTARI

11

I WAYAN SUDARMA

12

I GUSTI AGUNG ARYA PUTRA KURNIAWAN. SH

-

13

I NYOMAN YUDIANTARA

-

14

I GEDE HARY WISUDARY YADNYA

-

15

I KOMANG YUDA PRANATA

16

NI liADEK IKE PARAMITA

-

17

I WAYAN SUWELA MEGA PUTRA

-

18

I WAYAN TISNA

-

19

NI KADEK SUARI

-

20

DESAK PUTU Ei
-

21

I i<:adek j u l i a n t a r a

-

22

I KADEK ARI SUDANA

-

23

I MADE SUARA PASEK NATA

-

24

NI KOMANG YULIA DEWI

-

25

1 MADE WIDYASMARA, S.PD

-

26

I WAYAN WAWAN PEBRIAWAN, A.MD

27

I NYOMAN WIYASTRA, SE

28

NI WAYAN SRIATI, SE

29

NI NYOMAN ERNI SURYANTINI

30

NI KADEK DWI SURYAWATI

31

JERO WAYAN PUTRI CANDRA DEWI

32

NI WAYAN RIANG PURNAMI

33

I NENGAH ARYA NOVA JULIANTARA

34

! GUSTl BAGUS NGURAH MAHAYANA

35

NI PUTU ARI KLISTYA AYU

36

HENDRA LUKMAN, SE

37

NI KOMANG SUTRISNA NOVITA LIANI

38

NI PUTU ANGGI ARISTAYANI

KET.

Tenaga Kontrak KPPT

-

Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga

-

Kontrak Kontrak Kontrak Kontrak

KPPT KPPT KPFf KPPT

Tenaga Kontrak KPFf

-

Tenaga Kontrak KPPT Tenaga Kontrak KPPT Tenaga Kontrak KPFF

-

Tenaga Kontrak KPPT Tenaga Kontrak KPPT

-

Tenaga Kontrak KPFf Tenaga Kontrak KPFf

Tenaga Kontrak KPPT Tenaga Kontrak KPPT

Tenaga Kontrak KPFF Tenaga Kontrak KPPT

Tenaga Kontrak KPPT Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga

-

-

Kontrak Kontrak Kontrak Kontrak Kontrak

KPPT KPPT KPPT KPFF KPPT

Tenaga Kontrak KPPT

-

Tenaga Kontrak KPFF Tenaga Kontrak KPPT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga Tenaga

Kontrak Kontrak Kontrak Kontrak Kontrak Kontrak Kontrak

KPFF KPFF KPPT KPPT KPPT KPPT KPFF

Tenaga Kontrak KPPT BUPATI KARANGASE

I WAYAN GEREDEG

LAMPIRAN ni KEPUTUSAN BUPATl 1<:ARANGASEM


PENETAPAN PANITIA, PESERTA DAN INSTRUKTUR/ NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS INPLEMENTASl PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERIZINAN ICABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015

DAFTAR NAMA INSTRUKTUR/NARASUMBER BIMBINGAN TEKNIS INPLEMENTASl PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIZINAN KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015

NO.

NAMA

1

2

1

Ir. I Ketut Sumarta

GOL.

JABATAN

DIBAYAR (Rp) 5

4

3

Kepala KPPT Kabupaten

IV

75.000/ jam

Karangasem

75.000 /jam

2

Unsur BPC. PHRI Kabupaten Karangasem

Narasumber

3

I Gusti Bagus Widiantara,

Kasi Izin Penunjang Usaha

Ill

75.000 /jam

-

ST..M.Si 4

I Komang Beni Murdani, S.Si

Kasi Izin Usaha

III

75.000 /jam

5

1 Made Jana, SH

Kasi Tanda Daftar Usaha

III

75.000 /jam

LBUPATl KARANGASE

d

I WAYAN GEREDEG

2015 TENTANG

Recommend Documents