PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 223/ HK / 2015 TENTANG
PELAKSANAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
a.
bahwa nilai-nilai gotong royong yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sebagai bagian dari sistem nilai budaya bangsa, perlu dilestarikan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperkuat integrasi sosial masyarakat di Desa dan Kelurahan serta Kecamatan se- Kabupaten Karangasem;
b.
bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelestarian
nilai-nilai gotong - royong melalui peningkatan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan
kegiatan
Bulan
Bhakti
Gotong
Royong Masyarakat yang mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat; c.
bahwa berdasarkan dimaksud
pertimbangan
dalam huruf a
menetapkan Pelaksanaan
dan
Keputusan Bulan
sebagaimana
huruf b,
Bupati
Bhakti
perlu
tentang
Gotong
Royong
Masyarakat Kabupaten Karangasem Tahun 2015; Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat
II
dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2003
Nomor
47,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
Lembaran
Negara
2009
Nomor
Republik
12,
Tambahan
Indonesia
Nomor
4967);
4
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Lembaran
Negara
Nomor
Republik
244, Tambahan
Indonesia
Nomor
5587),sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor
Daerah
23
Tahun
Menjadi
2014
Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia
Nomor 4741);
7.
Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
W
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nomor 4);
11.
Daerah
Kabupaten
Karangasem
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Karangasem Nomor 6);
12.
Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah
Kabupaten
Karangasem
Tahun
2014
Nomor 4) ; 13,
Peraturan Bupati Karangasem Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah
Kabupaten
Karangasem
Tahun
2014
Nomor 47) ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan KESATU
Melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Kabupaten Karangasem Tahun 2015 di Kecamatan, Kelurahan serta Desa se-Kabupaten Karangasem. KEDUA
Besarnya Alokasi Dana Belanja Hadiah/Penghargaan untuk
Royong
Pelaksanaan
Kegiatan
Bulan
Bhakti
Gotong
untuk
setiap
Desa
sebesar
Masyarakat
Rp. 1.650.000,KETIGA
Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat di Kabupaten Karangasem sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Karangasem Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KEEMPAT
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2015.
KELIMA
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 5 Maret 2015 BUPATI KARANGASEM,
I WAYAN GEREDEG
Keputusan Bupati ini disampaikan kepada
:
1. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan RI di Jakarta. 2.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Cq. Dir.Jen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Jakarta. 3.
Gubernur Bali di Denpasar.
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Bali di Denpasar.
5. 6.
Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura. Kepala Kantor/Dinas/Badan dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem.
7.
Para Camat se - Kabupaten Karangasem.
8. 9.
Para Kepala Desa dan Lurah se - Kabupaten Karangasem. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
10. Arsip.
w
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 223 / HK / 2015 TENTANG
PELAKSANAAN
BULAN
BHAKTI
ROYONG MASYARAKAT KARANGASEM TAHUN 2015
GOTONG
KABUPATEN
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2015
L
WAKTU DAN JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN
Penyelenggaraan BBGRM diselenggarakan selama satu bulan pada bulan
Mei
setiap
tahun,
oleh
setiap
desa
dan
kelurahan.
Penyelenggaraan BBGRM dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungain/bantuan dari
Departemen
dan
lembaga
pemerintah
non
departemen,
serta
melibatkan seluruh elemen masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
seperti : TP. PKK, Karang Taruna, RT/RW dan LPM.
11.
SASARAN
Sasaran penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah setiap Desa dan Kelurahan se Kabupaten Karangasem.
III.
PENGORGANISASIAN
Dalam pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di bentuk Tim sebagai berikut: 1.
Tim
Pendamping BBGRM
Kecamatan yang keanggotaannya
terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM dan
Tokoh
Masyarakat
mendampingi
desa
masyarakat
mulai
kecamatan
dan
yang
kelurahan
tahap
mempunyai
dalam
persiapan,
tugas
menggerakkan
pelaksanaan
dan
pengembangan tindak lanjut kegiatan BBGRM. 2.
Tim
Pelaksana
keanggotaannya Pemberdayaan Masyarakat persiapan,
BBGRM
terdiri
dari
Masyarakat
(KPM)
dan
pelaksanaan
kegiatan BBGRM.
Desa
instansi (LPM),
tokoh dan
dan
Kelurahan
terkait,
Kader
masyarakat
pengembangan
yang
Lembaga
Pemberdayaan melaksanakan tindak
lanjut
IV.
BIDANG-BIDANG KEGIATAN
1.
Kegiatan Gotong Royong dibidang Kemasyarakatan
meliputi :
a.
Penguatan sistem keamanan lingkungan;
b.
Pembangunan dan pemeliharaan pos keamanan lingkungan;
c.
Peningkatan kemampuan satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan Perlindungan Masyarakat/Linmas di Desa dan Kelurahan;
d.
Penegakkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
e.
Penyuluhan tentang idiologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan nasional;
f.
Penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat;
g.
Penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
h.
Penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan kelurahan secara gotong royong dan swadaya;
i.
Kegiatan
lainnya
yang
berkaitan
dengan
bidang
kemasyarakatan.
2. Kegiatan Gotong Royong dibidang Ekonomi meliputi:
a.
Penguatan
peranan
koperasi
dalam
mendukung
perekonomian masyarakat; b.
Fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
W
c.
Fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam;
d.
Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan holtikultura;
e.
Pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
f.
Pembangunan
dan
perbaikan
prasarana
perekonomian
masyarakat seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai
jemur, lumbung pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa,
tambatan
perahu,
dan
prasarana
perekonomian
lainnya;
g.
Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi.
3. Kegiatan Gotong Royong dibidang Sosial Budaya dan Agama meliputi:
a. Penyuluhan kesehatan seperti kesehatan ibu dan anak, kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja, bahaya narkoba, bahaya HIV/AID;
b. Pelayanan kesehatan massal seperti pelayanan posyandu uintuk ibu dan anak, immunisasi, khitanan massal, dll, c.
Bantuan bagi Orang Tua Lanjut Usia;
d.
Lomba kesehatan seperti lomba makanan sehat dan bergizi, lomba balita sehat, dll;
e.
Pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan seperti prasarana dan sarana posyandu;
f.
Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga;
g.
Perlombaan dan pertandingan olah raga;
h.
Pertemuan organisasi kepemudaan seperti karang taruna, remaja mesjid, dll;
i.
Perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
j. k.
Pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah; Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.
4. Kegiatan Gotong Royong dibidang Lingkungan meliputi : a. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan seperti : jalan lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan, jamban dan prasarana lingkungan lainnya;
V.
b.
Pembangunan dan pemeliharaan prasarana air bersih;
c.
Pembersihan dan penyehatan lingkungan pemukiman;
d. e.
Penyuluhan tentang kesehatan lingkungan; Konservasi, rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis;
f.
Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bidang lingkungan.
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Bupati
Cq.
Kepala
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem bekerjasama dengan
Kepala Instansi terkait tingkat Kabupaten serta Camat bekerjasama dengan Instansi Terkait Tingkat Kecamatan melakukan pembinaan
K. • t
^
8
dan
pengendalian
pelaksanaan
Bulan
Bhakti
Gotong
Royong
Masyarakat.
VI.
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
1.
Bupati
serta
Camat
melakukan
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. 2.
Camat menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat kepada Bupati Karangasem Cq Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem.
3.
Desa dan Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada Camat.
VII.
PENDANAAN
Segala pendanaan yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD) serta Swadaya Masyarakat.
VIII.
PENUTUP
Dalam penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di setiap Desa dan Kelurahan, agar mengacu pada Petunjuk Teknis
Operasional ini dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Demikian petunjuk teknis Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan digunakan sebagaimana mestinya. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan mangacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
[BUPATI KARANGASEJ, L
I WAYAN GEREDEG
