MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAREPUBLIK INDONESIA
Kepada Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 2. Para Kuasa Pengguna Anggaran; diKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 59/SE/M/2015 TENTANG MEKANISME REVIU USULAN REVISI ANGGARAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2015 I.
UMUM Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia, dimungkinkan melakukan revisi anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015, Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah di Kementerian Negara/Lembaga (APIP K/L) diberikan tugas untuk melakukan reviu terhadap jenis revisi anggaran tertentu. Untuk melaksanakan tugas reviu tersebut, maka perlu pengaturan mekanisme reviu usulan revisi anggaran yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (APIP K/L). Mekanisme reviu usulan revisi anggaran disusun sesuai dengan kebutuhan internal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menjaga agar perubahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sejalan dengan rencana yang telah disusun, dan
substansi
program sesuai dengan kebijakan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. II.
DASAR PEMBENTUKAN 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5178); 4. Peraturan
Pemerintah
Nomor 45
Tahun
2013
tentang
Tata
Cara
Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5423); 5. Peraturan Presiden
Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16); 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.02/2014 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara; 10. Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
194/PMK./2014
tentang
Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran; 11. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 257/PMK.02/2014 tentang
Tata
Cara
Revisi
Anggaran Tahun Anggaran 2015; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 13. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/IN/M/2014 tentang Penyusunan, Penelitian, dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) di Kementerian Pekerjaan Umum.
III.
MAKSUD DAN TUJUAN Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit organisasi Eselon I dan unit kerja Eselon II serta KPA pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk dilakukan reviu dan verifikasi oleh Tim Satuan Tugas (Satgas) di dalam proses usulan revisi anggaran. Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan pelaksanaan reviu dan verifikasi terhadap usulan revisi anggaran.
IV.
RUANG LINGKUP Lingkup pengaturan dalam Surat Edaran ini mencakup Jenis Revisi Anggaran,
Bagan
Alir Proses Reviu, kelengkapan Data dan Dokumen Pendukung, serta format Catatan Hasil Reviu dan Surat Hasil Reviu Revisi Anggaran V.
MEKANISME REVIU USULAN REVISI ANGGARAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT a. Ketentuan
lebih
rinci
mengenai
mekanisme
reviu
usulan
revisi
anggaran
di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2015 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. b. Sebagai pelaksanaan dari Surat Edaran ini, dibentuk T im Satuan Tugas Reviu Usulan Revisi Anggaran yang terdiri dari unsur APIP Kementeriaan PUPR, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga Satuan Tugas dapat melaksanakan reviu dan verifikasi usulan revisi anggaran pada saat diperlukan. c. Satuan Tugas Reviu Usulan Revisi Anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
VI.
PENUTUP a. Pada
saat
surat
edaran
ini
berlaku,
Surat
Edaran
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor 03/SE/M/2014 tentang Mekanisme Reviu Usulan Revisi Anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. b. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.
Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 15 JULI 2015
LAMPIRAN I SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/SE/M/2015 TENTANG MEKANISME REVIU USULAN REVISI ANGGARAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2015
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEKANISME REVIU USULAN REVISI ANGGARAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2015
I. JENIS REVISI ANGGARAN YANG MEMERLUKAN REVIU DAN VERIFIKASI INSPEKTORAT JENDERAL Jenis revisi anggaran yang memerlukan reviu dan verifikasi terdiri atas : revisi anggaran dengan kewenangan penyelesaian pada Direktorat Jenderal Anggaran dan revisi anggaran dengan ruang lingkup pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut : A. Revisi Anggaran Pada Direktorat Jenderal Anggaran 1. Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran yang memerlukan penelaahan, meliputi perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggarannya, atau dalam hal pagu anggaran tetap, sebagai akibat adanya : 1.1. Perubahan Anggaran Belanja Yang Bersumber Dari PNBP a.
Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang bersifat menambah pagu PNBP sebagai akibat: 1) Kelebihan realisasi atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan
kembali)
yang
direncanakan
dalam APBN atau APBN
Perubahan; 2) Adanya
PNBP
yang
berasal
dari
kontrak/kerjasama/nota
kesepahaman; 3) Adanya Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP baru; 4) Adanya Satker PNBP baru; 5) Peningkatan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP berdasarkan Keputusan
Menteri
sebagian dana PNBP;
Keuangan
mengenai persetujuan penggunaan
6) Adanya penetapan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu Satker. b.
Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP yang bersifat mengurangi pagu PNBP sebagai akibat: 1) Penurunan atas target PNBP fungsional (PNBP yang dapat digunakan kembali) yang tercantum dalam APBN atau APBN Perubahan; 2) Penurunan
besaran
berdasarkan
persetujuan
Keputusan
penggunaan
Menteri
sebagian dana PNBP
Keuangan tentang persetujuan
penggunaan sebagian dana PNBP; 3) Pencabutan status pengelolaan keuangan BLU pada suatu Satker.
1.2. Percepatan
penarikan
Pinjaman/Hibah
Luar
Negeri
(PHLN)
dan/atau
Pinjaman/Hibah Dalam Negeri (PHDN) Merupakan
optimalisasi
dan/atau PHDN dan Anggaran
pemanfaatan
bersifat
dana yang bersumber
menambah
pagu anggaran
dari PHLN
belanja
Tahun
(TA) 2015, namun tidak termasuk pinjaman proyek baru yang
belum dialokasikan dalam APBN TA 2015. 1.3. Penerimaan HLN/HDN setelah Undang-undang mengenai APBN TA 2015 ditetapkan Merupakan HLN/HDN yang diterima oleh Kementerian/Lembaga dan bersifat menambah pagu anggaran belanja TA 2015. Dalam hal ini termasuk HLN/HDN yang dihibahkan dan pinjaman yang dihibahkan. 1.4. Pengurangan alokasi pinjaman proyek Pengurangan alokasi dilakukan dalam hal : a. Paket kegiatan/proyek yang didanai dari pinjaman luar negeri telah selesai dilaksanakan,
target kinerjanya telah tercapai, dan sisa alokasi anggarannya
tidak diperlukan lagi; b. Adanya keterlambatan pelaksanaan Kegiatan yang menyebabkan terjadinya penyesuaian disbursement plan proyek; c. Terjadi perubahan penjadwalan pembiayaan (cost table) yang disetujui oleh pemberi pinjaman; d. Adanya pembatalan alokasi pinjaman luar negeri; atau e. Sudah dibebankan pada DIPA tahun sebelumnya. Pengurangan alokasi dapat mengakibatkan berkurangnya volume Keluaran dalam DIPA. Dana Rupiah Murni Pendamping (RMP) yang telah dialokasikan dapat digunakan direalokasi untuk mendanai RMP pada paket kegiatan/proyek yang lain atau diubah menjadi Rupiah Murni (RM) untuk mendanai kegiatan prioritas lain dan menambah volume Keluaran.
1.5. Percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS) Percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan Kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari SBSN PBS bersifat menambah pagu pembiayaan anggaran dalam APBN Tahun Anggaran 2015. 1.6. Perubahan pagu anggaran sebagai akibat dari penyesuaian kurs Merupakan penyesuaian besaran nilai rupiah dalam DIPA terhadap kegiatan yang sumber dananya berasal dari pinjaman luar negeri. Penyesuaian dihitung berdasarkan nilai valas yang sama dan kurs mengikuti realisasi kurs yang digunakan saat transaksi dan dituangkan dalam Withdrawal Application (WA). 1.7. Pengurangan alokasi Hibah Luar Negeri (HLN) atau Hibah Dalam Negeri (HDN) Pengurangan alokasi dilakukan dalam hal : a. Paket kegiatan/proyek yang didanai dari Hibah Luar Negeri atau Hibah Dalam Negeri telah selesai dilaksanakan, target kinerjanya telah tercapai, dan sisa alokasi anggarannya tidak diperlukan lagi; atau b. Terjadi perubahan penjadwalan pembiayaan (cost table) yang disetujui oleh pemberi hibah; c. Adanya pembatalan pemberian Hibah Luar Negeri atau Hibah Dalam Negeri; dan/atau d. Sudah dibebankan pada DIPA tahun sebelumnya. Pengurangan alokasi dapat mengakibatkan berkurangnya volume Keluaran dalam DIPA. Dana RMP yang telah dialokasikan dapat digunakan/direalokasi untuk mendanai RMP pada paket kegiatan/proyek yang lain atau diubah menjadi RM untuk mendanai kegiatan prioritas lain dan menambah volume Keluaran (Output).
1.8. Penggunaan dana Keluaran (Output) Cadangan Hal ini dalam hal pagu anggaran tetap dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Mendanai kebutuhan Biaya Operasional Satker;
b.
Mendanai prioritas nasional yang belum dialokasikan sebelumnya;
c.
Menambah volume output prioritas nasional;
d.
Percepatan
pencapaian
output
prioritas
nasional
dan/atau
prioritas
Kementerian/Lembaga; e.
Mendanai kegiatan yg bersifat mendesak, kedaruratan atau yang tidak dapat ditunda; dan/atau
f.
Mendanai kebutuhan prioritas Kementerian/Lembaga.
Pergeseran anggaran dalam rangka penggunaan output cadangan dapat dilakukan dalam Kegiatan yang sama dan/atau antar Kegiatan dalam satu Program 1.9 Revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR RI : a. Tambahan Pinjaman Proyek Luar Negeri/Pinjaman Dalam Negeri baru setelah Undang-undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2015 ditetapkan; b. Pergeseran anggaran antar fungsi/unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat Eselon I selaku Penanggung Jawab Program yang memiliki alokasi anggaran (Portofolio) dalam 1 (satu) Kementerian/Lembaga (K/L) dan/atau; c. Pergeseran
anggaran
antar
Program selain
untuk
memenuhi
Biaya
Operasional dan penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). 1.10 Revisi Anggaran yang terjadi sebagai akibat dari ditetapkannya APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 oleh DPR-RI dan/atau Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran yang menjadi dasar penyelesaian revisi dokumen RKA-K/L DIPA Tahun Anggaran 2015. Apabila ada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) pada tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan reviu revisi dokumen RKA-K/L oleh APIP utamanya kegiatan yang mengalami perubahan. 1.11 Penyelesaian Revisi Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Revisi Anggaran pada BA BUN yang memerlukan penelaahan Dirjen Anggaran meliputi : a. Pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga (BA K/L); Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L bersifat insidentil dan menambah pagu anggaran belanja Kementerian Lembaga, dengan mekanisme revisi anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. b. Pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN; Pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN dapat dilakukan karena adanya kebijakan Pemerintah atau Direktif Presiden, antara lain pergeseran anggaran untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus.
Dalam hal usulan revisi sebagaimana dimaksud tersebut di atas disampaikan pada bulan Desember, maka usulan Revisi Anggaran dimaksud tidak perlu disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu. 2. Revisi Anggaran pada Ditjen Anggaran yang tidak memerlukan penelaahan berupa Penghapusan/perubahan Catatan dalam Halaman IV DIPA yang dicantumkan oleh APIP K/L; Penghapusan/perubahan Catatan dalam Halaman IV DIPA yang dicantumkan oleh APIP K/L pada saat Reviu RKA K/L, terkait dengan penerapan Peraturan yang berlaku dan kelengkapan Dokumen Pendukung telah terpenuhi.
B. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu dengan nilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); Jenis revisi ini dapat dilakukan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 2015 dengan penjelasan ; 1. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi Volume Keluaran (Output) dalam DIPA; 2. Dalam hal jumlah seluruh tunggakan tahun yang lalu per DIPA Per Satker nilainya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,(dua miliar rupiah) harus dilampiri hasil Verifikasi dari APIP K/L; 3. Untuk tunggakan lain dan/atau tunggakan yang alokasi anggarannya belum tersedia, dapat di bebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang alokasi anggarannya cukup tersedia pada DIPA tahun lalu; dan b. Pekerjaan/penugasan telah diselesaikan tetapi belum dibayarkan sampaikan dengan akhir tahun anggaran lalu. 4. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu dapat dipenuhi melalui lingkup pergeseran anggaran dan kewenangan penyelesaian revisi anggaran yang memerlukan persetujuan Eselon I atau pada Kuasa Pengguna Anggaran.
II. BAGAN ALIR PROSES REVIU USULAN REVISI ANGGARAN OLEH
INSPEKTORAT
JENDERAL Proses reviu terhadap usulan revisi anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dimulai dari pengajuan surat usulan revisi anggaran oleh KPA digambarkan dalam bagan alir di bawah ini.
Bagan Alir Proses Reviu Usulan Revisi Anggaran
Eselon I-A
Atlas KPA 2 Mempelajari Usulan Revisi Anggaran KPA; Rekomendasi Revisi
Inspektur Jenderal
3 Mempelajari rekomendasi Atlas KPA, beserta data dan dokumen pendukung;
Surat dan Data beserta Dokumen Pendukung
Mengajukan surat permohonan reviu kepada APIP K/L
KPA 1 Mengajukan Surat usulan revisi; Melengkapi Data beserta Dokumen Pendukung
Ditjen Anggaran/ DPR RI
Mereviu surat usulan revisi anggaran beserta kelengkapan dokumen pendukung oleh Tim Satuan Tugas (Unsur APIP K/L, Biro PKLN, Biro Keuangan & BPIW);
T
Mengajukan
usulan revisi ke DJA atau DPR-RI dengan melampirkan 5 dokumen dan data pendukung yang telah di reviu APIP ;
4
Pengembalian Usulan Revisi
Rekomendasi Persetujuan Revisi
Setuju Revisi ?
Y
Keterangan: 1)
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan surat usulan revisi anggaran kepada Atasan Langsung (Atlas) KPA, dengan disertai alasan serta data dan dokumen pendukung secara lengkap.
2)
Atlas KPA mempelajari usulan revisi anggaran yang disampaikan oleh KPA. Dalam hal usulan revisi anggaran dapat diterima, setelah mempertimbangkan kelengkapan data dan dokumen pendukungnya, Atlas KPA menyampaikan rekomendasi usulan revisi anggaran kepada Pejabat Eselon I-A. Tahapan penyampaian rekomendasi ini dapat diabaikan apabila Atlas KPA merupakan pejabat Eselon I-A.
3)
Pejabat Eselon I-A mempelajari usulan revisi anggaran dan rekomendasi Atlas KPA beserta data dan dokumen pendukungnya. Dalam hal usulan revisi anggaran dapat diterima, Pejabat
Eselon
I-A menyampaikan surat
permohonan
reviu
usulan revisi anggaran kepada Inspektur Jenderal. Surat permohonan reviu agar dilengkapi penjelasan latar belakang/alasan perlu dilakukannya revisi anggaran. Kelengkapan data dan dokumen pendukung yang diperlukan diuraikan pada Bagian III. 4)
Atas nama Inspektur Jenderal (Pejabat Eselon II) melalui Tim Satuan Tugas yang terdiri dari unsur APIP Kementeriaan PUPR, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah melakukan Reviu terhadap kelengkapan data/dokumen pendukung usulan revisi anggaran dan kepatutan terhadap kaidah – kaidah penganggaran. Inspektorat Jenderal menyampaikan Hasil Reviu revisi anggaran kepada Pejabat Eselon I-A untuk dilengkapi (apabila terdapat kekurangan) dan mengikuti kaidah – kaidah penganggaran (apabila terdapat ketidaksesuaian), selanjutnya Pejabat Eselon I-A mengajukan usulan revisi ke Direktorat Jenderal Anggaran.
5)
Setelah menerima surat Hasil Reviu revisi menyampaikan
anggaran, Pejabat Eselon I-A
surat usulan beserta data dan dokumen pendukungnya kepada
Direktur Jenderal Anggaran dan/atau untuk diproses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
III. KELENGKAPAN
DATA DAN DOKUMEN PENDUKUNG
Dalam melaksanakan reviu usulan revisi anggaran
diperlukan
data dan dokumen
pendukung yang disampaikan oleh Pejabat Eselon I-A bersama dengan surat permohonan reviu, kecuali permohonan verifikasi dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu menyesuaikan terhadap lingkup dan kewenangan revisi anggaran. Kelengkapan
tersebut
digolongkan
menjadi Kelengkapan
Umum dan Kelengkapan
Khusus untuk jenis revisi tertentu.
A. Kelengkapan Umum Kelengkapan
data
dan
dokumen
pendukung
secara
umum
untuk
semua
jenis revisi anggaran yang memerlukan reviu Tim S a t u a n T u g a s yaitu: 1. Surat usulan Revisi Anggaran; 2. Matriks perubahan semula – menjadi dari Aplikasi RKA-K/L DIPA; 3. Salinan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ; 4. Copy DIPA terakhir; 5. Hasil cetakan RKA Satker DIPA Revisi yang ditanda tangani KPA; 6. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L DIPA Revisi;
B. Kelengkapan Khusus Kelengkapan data
dan dokumen
pendukung yang
dikhususkan
bagi tiap jenis
revisi anggaran diuraikan sebagai berikut: 1. Perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP, antara lain:
Matriks perubahan target PNBP;
Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) dan Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN).
2. Percepatan penarikan PHLN dan/atau PHDN, antara lain:
Annual Work Plan (AWP) yang disetujui pemberi pinjaman/lender.
3. Penerimaan HLN/HDN setelah Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2015 ditetapkan, antara lain:
Salinan persetujuan pemberian hibah (grant agreement);
Nomor register HLN/HDN.
4. Pengurangan alokasi Pinjaman Proyek, antara lain:
Dalam hal proyek yang didanai dengan PLN telah selesai, diperlukan daftar sisa alokasi PLN yang ditandatangani oleh Kepala KPPN;
Dalam hal terjadi perubahan waktu pelaksanaan, maka diperlukan perubahan penjadwalan pembiayaan (cost table) yang disetujui oleh pemberi pinjaman;
Dalam hal adanya pembatalan alokasi PLN, maka diperlukan surat pembatalan dimaksud; Dalam hal dilakukan realokasi RMP menjadi RM untuk mendanai kegiatan baru, maka diperlukan Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan baru tersebut; Dalam hal dilakukan re-schedule penjadwalan penarikan dana PHLN maka perlu dilengkapi dengan hasil verifikasi dari BPKP; Dalam hal dilakukan re-schedule penjadwalan penarikan dana PHLN yang sudah habis masa berlakunya (closing date) maka perlu dilampirkan surat persetujuan perpanjangan waktu dari negara pemberi pinjaman dan Annual Work Plan (AWP). 5.
Percepatan pelaksanaan proyek dan lanjutan pelaksanaan kegiatan untuk proyek yang dananya bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS), antara lain: Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan Proyek; Surat permintaan penggantian belanja yang disampaikan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Laporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja Proyek yang dibiayai melalui SBSN PBS.
6.
Perubahan pagu anggaran sebagai akibat dari penyesuaian kurs, antara lain: Dokumen nilai tukar rupiah terhadap valuta asing sesuai kurs tengah Bank Indonesia; Surat pernyataan mengenai kurs yang dipakai dan dasar penetapan kurs.
7.
Pengurangan alokasi Hibah Luar Negeri (HLN) atau Hibah Dalam Negeri (HDN), antara lain: Dalam hal proyek yang didanai dengan HLN telah selesai, diperlukan daftar sisa alokasi HLN yang ditandatangani oleh Kepala KPPN; Dalam hal adanya pembatalan alokasi HLN, maka diperlukan surat pembatalan dimaksud; Dalam hal dilakukan realokasi RMP menjadi RM untuk mendanai kegiatan baru, maka diperlukan TOR dan RAB kegiatan baru tersebut.
8.
Penggunaan dana Keluaran (Output) Cadangan, antara lain :
Dokumen pendukung terkait biaya operasional Satker;
Dokumen kebijakan Pemerintah atau surat keterangan lain yang terkait prioritas nasional dan/atau prioritas Kementerian/Lembaga.
9.
Revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR RI, terbagi atas;
Matriks Untuk memenuhi Biaya Operasional dan penyelesaian inkracht diperlukan semula-menjadi yang menggambarkan realokasi anggaran;
Untuk tambahan baru
Pinjaman
Proyek
setelah Undang-undang
ditetapkan diperlukan
Luar Negeri/Pinjaman
mengenai
Dalam
Negeri
APBN Tahun Anggaran
2015
Persetujuan pemberian pinjaman dan Annual Work Plan
(AWP) yang disetujui pemberi pinjaman. 10. Revisi Anggaran yang terjadi sebagai akibat dari ditetapkannya APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 oleh DPR-RI dan/atau Instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran yang menjadi dasar penyelesaian revisi dokumen RKA-K/L DIPA Tahun Anggaran 2015, antara lain :
Daftar Rincian Pagu Anggaran per satker/esalon I pada APBN Perubahan;
TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.
11. Penyelesaian Revisi Anggaran Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), antara lain:
Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP-SABA) 999.08;
Dokumen kebijakan Pemerintah/Direktif lain yang
Presiden atau surat keterangan
terkait.
12. Penghapusan/perubahan Catatan dalam Halaman IV DIPA, yang dicantumkan oleh APIP K/L (Kasus di Kementerian/Lembaga lain), antara lain:
Catatan Hasil Penelitian/Reviu;
Data dan dokumen yang belum dilengkapi pada saat pembahasan dengan APIP K/L.
13. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan tahun yang lalu dengan nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,(dua miliar rupiah), antara lain:
Surat pemberitahuan KPA kepada KPPN atas pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya;
Addendum Kontrak pekerjaan sisa yang akan dilanjutkan dan alokasi anggarannya akan dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2015;
Copy surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan dalam waktu paling lama 50 hari dari penyedia jasa;
Copy jaminan bank garansi sebesar sisa nilai pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya setelah dievaluasi oleh KPPN berdasarkan laporan dari KPA; Jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya; Surat pernyataan kesanggupan dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan putus kontrak apabila tidak dapat menyelesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan; Surat pernyataan penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terjadi keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran; Dokumen kontrak pekerjaan/proyek yang bersangkutan berikut perubahannya; Bukti pembayaran berupa SPM dan SP2D paket yang bersangkutan; Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan antara PPK dengan Penyedia Jasa diketahui KPA per tanggal akhir kontrak dan/atau akhir tahun anggaran (per 31 Desember Tahun Anggaran berjalan); Back up data progress dan item pekerjaan pada akhir masa pelaksanaan (PHO) dan/atau akhir tahun anggaran (per 31 Desember Tahun Anggaran berjalan), dan sisa pekerjaan yang akan diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya. Surat Persetujuan Esalon I atau Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan kewenangan penyelesaian revisi anggaran. Apabila diperlukan verifikasi terhadap realisasi fisik pelaksanaan kegiatan, maka Tim Satuan Tugas dapat melakukan kunjungan langsung ke lokasi pekerjaan, dan keseluruhan proses/hasil verifikasi dituangkan dalam Catatan Hasil Verifikasi (CHV) yang tercantum pada Lampiran II.
IV. FORMAT CATATAN Dalam pelaksanaan
HASIL REVIU (CHR) USULAN REVISI ANGGARAN Reviu terhadap
Usulan Revisi Anggaran,
Tim Satuan Tugas
bersama dengan pejabat dari Unit Eselon I melakukan pencatatan terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Unit Eselon I. apabila diperlukan dapat menambahkan penjelasan lebih lanjut pada kolom keterangan untuk tiap-tiap item kelengkapan yang direviu. Kesimpulan/Hasil Reviu Revisi Anggaran dicatat pada bagian akhir, yang menerangkan apakah usulan revisi anggaran yang direviu dapat diteruskan untuk diproses lebih lanjut atau dikembalikan
kepada
Pejabat
Eselon
I-A
pengusul.
Pencatatan
proses/hasil
reviu
menggunakan format I. Sedangkan untuk Kertas Kerja Reviu (KKR) dibuat/disusun oleh pereviu sesuai dengan lingkup usulan reviu.
V. FORMAT SURAT HASIL REVIU REVISI ANGGARAN Surat Hasil Reviu terdiri dari : a. Surat Hasil Reviu tanpa catatan/paragraf penjelas (Format II) tercantum dalam Lampiran IIIa; b. Surat Hasil Reviu dengan catatan/paragraf penjelas (Format III) tercantum dalam Lampiran IIIb.
Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 15 JULI 2015
LAMPIRAN II SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/SE/M/2015 TENTANG MEKANISME REVIU USULAN REVISI ANGGARAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2015
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Format I
CATATAN HASIL REVIU (CHR)/CATATAN HASIL VERIFIKASI (CHV) USULAN REVISI ANGGARAN TA.2015 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNIT ESELON I
:
......................................................................................
SATKER
:
......................................................................................
JENIS REVISI ANGGARAN
:
......................................................................................
: :
...................................................................................... ......................................................................................
KODE DIGITAL STAMP DIPA -
SEMULA MENJADI
Latar Belakang Perlunya Revisi Anggaran:
NO. I.
Kelengkapan Data/ Dokumen Pendukung KELENGKAPAN UMUM
1 Surat usulan Revisi Anggaran; perubahan semula – menjadi 2 Matriks dari Aplikasi RKA-K/L DIPA; Surat Pernyataan Tanggung 3 Salinan Jawab Mutlak (SPTJM) ; 4 Copy DIPA terakhir; cetakan RKA Satker DIPA Revisi 5 Hasil yang ditanda tangani KPA; Data Komputer (ADK) RKA-K/L 6 Arsip DIPA Revisi; II.
KELENGKAPAN KHUSUS 1 ................................................................ 2 ................................................................ 3 ................................................................
Pemenuhan () Y T
KETERANGAN
III.
KEPATUHAN TERHADAP KAIDAH PENGANGGARAN
KAIDAH
................................................................ IV.
TANGGAPAN/PENJELASAN/KOREK SI/TIDAK SEPENDAPAT ................................................................
V.
KESIMPULAN/ HASIL REVIU/ HASIL VERIFIKASI ................................................................
VI. TANDA TANGAN Disepakati di ..........................................pada tanggal.................................................................2015 Tim Satuan Tugas
Unit Pengusul (Es. I)
Pengendali Teknis,
Pengusul Revisi Anggaran (Es. II/Es. III/KPA)
NIP. .....................................................................
NIP. ..................................................................
Ketua Tim,
Sekretaris Inspektorat Jenderal,
NIP. .....................................................................
NIP.......................................................................
LAMPIRAN IIIa SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/SE/M/2015 TENTANG MEKANISME REVIU USULAN REVISI ANGGARAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2015
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Format II SURAT HASIL REVIU TANPA CATATAN/PARAGRAF PENJELAS Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
_______,
_______ 2015
Segera Catatan Hasil Reviu Hasil Reviu Revisi Anggaran
Yth. Sekretaris Jenderal/Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tempat Berkenaan dengan Surat Sekretaris Jenderal/Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. .... yang diterima secara lengkap pada tanggal ... , bersama ini kami sampaikan hasil reviu sebagai berikut : 1.
2.
3. 4.
Usulan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut : a. Kategori Revisi Anggaran ..... b. Jenis Revisi Anggaran ..... c. Revisi Anggaran menyebabkan penambahan/pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. ..... d. Satker ..... Surat usulan Revisi Anggaran tersebut di atas telah dilampiri data dukung berupa : a. Matriks perubahan (semula – menjadi); b. SPTJM; c. ADK RKA K/L DIPA revisi; d. RKA Satker ...; e. Copy DIPA terakhir; dan f. .... Adapun pertimbangan dilakukannya Revisi Anggaran adalah ...... Berdasarkan reviu yang telah dilakukan, tidak terdapat hal-hal yang membuat kami yakin bahwa usulan Revisi Anggaran terkait .... sebesar Rp. .... tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.
Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama selama proses reviu kepada pejabat/pegawai pada Sekretaris Jenderal/Pejabat Eselon I ..... Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Inspektur Jenderal
......................................... NIP.............. Tembusan disampaikan kepada Yth.: 1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan); 2. Sekretaris Jendera Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 3. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
LAMPIRAN IIIb SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59/SE/M/2015 TENTANG MEKANISME REVIU USULAN REVISI ANGGARAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2015
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Format III SURAT HASIL REVIU DENGAN CATATAN/PARAGRAF PENJELAS Nomor Sifat Lampiran Hal
: : : :
_______,
_______ 2015
Segera Catatan Hasil Reviu Hasil Reviu Revisi Anggaran
Yth. Sekretaris Jenderal/Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di tempat Berkenaan dengan Surat Sekretaris Jenderal/Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. .... yang diterima secara lengkap pada tanggal ... , bersama ini kami sampaikan hasil reviu sebagai berikut : 1.
2.
3. 4.
5.
Usulan Revisi Anggaran dengan rincian sebagai berikut : a. Kategori Revisi Anggaran ..... b. Jenis Revisi Anggaran ..... c. Revisi Anggaran menyebabkan penambahan/pengurangan pagu anggaran sebesar Rp. ..... d. Satker ..... Surat usulan Revisi Anggaran tersebut di atas telah dilampiri data dukung berupa : a. Matriks perubahan (semula – menjadi); b. SPTJM; c. ADK RKA K/L DIPA revisi; d. RKA Satker ...; e. Copy DIPA terakhir; dan f. .... Adapun pertimbangan dilakukannya Revisi Anggaran adalah ...... Kami memberikan catatan atas terdapatnya : a. ... b. ... c. Dst. Berdasarkan reviu kami, kecuali terhadap catatan pada butir 4 di atas, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa usulan Revisi Anggaran terkait .... sebesar Rp. .... tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015.
Kami menyampaikan terima kasih atas kerja sama selama proses reviu kepada pejabat/pegawai pada Sekretaris Jenderal/Pejabat Eselon I ..... Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Inspektur Jenderal
......................................... NIP..............
Tembusan disampaikan kepada Yth.: 1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan); 2. Sekretaris Jendera Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 3. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
