GUBERNUR LAMPUNG KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 3'6?-dl/B.IX/HK/2015
TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN'ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN
ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2014
GUBERNUR LAMPUNG,
Membaca
Surat Bupati Way Kanan Nomor : 900 / 260 I III.09-WK / 2015 Tanggal 30 Juni 2015 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
Menimbang
a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pehdapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa berdasarkan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu : menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan ten lang Pertanggungjawaban Pe1aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2014;
Mengingat
1. Undang-Undang
Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerab [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia- Tahun 2005 Nomor 138, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4576) sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentang PengeloIaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubab dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2011 [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan KepaIa Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan ' dan Belanja Daerah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
• KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN, ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAY
KANAN TAHUN ANGGARAN 2014. .
KESATU
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut: A. PENDAPATAN DAERAH : 1. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan daerah dibawah 80% dan tidak terealisai, dari target yang direncanakan. SKPD tersebut antara lain: a. UPTD Air Bersih : Lain-Lain Pendapatan AsIi Daerah yang Sah, terealisasi sebesar Rp.18.606.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.65.000.000,- setara dengan (28,62%). b. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika : Retribusi Tempat Khusus Parkir, terealisasi sebesar Rp.118.817.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.235.000.000,- setara dengan (50,56%).
c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil '; Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp.130.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.150.000.000,- setara dengan (0,09%). d. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu : Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp.507.175.743,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.1AOO.000.000,- setara dengan (36,23%). e. Dinas Pertanian,Peternakan dan Perikanan: Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp.28.550.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.250.000.000,- setara dengan (11,42%). f. Dinas Pernuda, Olahraga dan Pariwisata: Hasil Retribusi Daerah, tidak terealisasi, dianggarkan pada APBD sebesar Rp.2.000.000,- . g. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar: Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Rp.53.616.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.228.000.000,- setara dengan (23,$2%). Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cennat berdasarkan data data riil serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. SKPD yang mempunyai tugas memungut pendapatan daerah wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. 2. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan
yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan dan realisasi pendapatan yang semula tidak dianggarkan dalam APBD akan tetapi terealisasi, an tara lain : a. Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam : Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terealisasi sebesar Rp.9.709AI3,- tidak dianggarkan pada APED. b. Dinas Kesehatan : Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, tidak Rp.27.577.368,terealisasi sebesar dianggarkan pada APBD. c. Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagaralam: Hasil Retribusi Daerah, terealisasi sebesar RpA.706.929.1S4.96,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.l.700.000.000,setara dengan (276,88%).
d. Dinas Pekerjaan Umum : Retribusi Daerah, terealisasi sebesar Hasil Rp.153.350.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.150.000.000,- setara dengan (102,23%). e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: Hasil Pajak Daerah, terealisasi sebesar Rp.13.181.553.271.05,- dari target anggaran APBD sebesar Rp.11.146.000.000,setara dengan (118,26%). f. Dinas Pertambangan dan Energi : Hasil Pajak Daerah, terealisasi sebesar Rp.639.722.200,dari target anggaran APBD sebesar Rp.500.000.000,- setara dengan (127,94%). g. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD): 1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, terealisasi sebesar Rp.2.454.645.540.98,dari target anggaran APBD sebesar Rp.l. 750.000.000,- setara dengan (140,27%). 2) Lain-lain Pendapatan AsH Daerah Yang Sah, terealisasi sebesar Rp.1O.143.718.094.86,dari target anggaran APBD sebesar Rp.5.285.000.000, setara dengan (191,93%). 3) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, terealisasi sebesar Rp,45.641.209.811,- dari target anggaran APBD sebesar Rp,44,488.648.800, setara dengan (102,59%). Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terns ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD. B. BELANJA DAERAH : 1. Terdapat beberapa Kegiatanpada SKPD yang hanya menganggarkan dan merealisasikan Belanja Pegawai, SKPD tersebut antara lain: a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Kegiatan Penyediaan .Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.384.000.000,- terealisasi sebesar Rp.358.100.000, hanya untuk belanja pegawai. b. UPT Pendidikan Blambangan Umpu : Kegiatan Penyediaan .Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai.
c. UPT Pendidikan Baradatu : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai. d. UPT Pendidikan Kasui : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan eebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai. e. UPT Pendidikan Banjit : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai. f. UPT Pendidikan Pakuan Ratu :
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.QOO, hanya untuk belanja pegawai. g. UPT Pendidikan Bahuga : \ Kegiatan Penyediaan Jasa Adrninistrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai. h. UPT Pendidikan Way Tuba: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai. 1. UPT Pendidikan Gunung Labuhan : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai. J. UPT Pendidikan Negara Batin : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai. k. UPT Pendidikan Negeri Besar : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai. I. UPT Pendidikan Negeri Agung: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai.
m. UPT Pendidikan Rebang Tangkas : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai. n. UPT Pendidikan Buay Bahuga : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 . dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai. o. UPT Pendidikan Burni Agung: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk be1anja pegawai. p. UPT Sanggar Kegiatan Be1ajar (SKB) : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.9.600.000, hanya untuk belanja pegawai. q. Dinas Kesehatan : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.532.800.000,terealisasi sebesar Rp.439.050.000,- hanya untuk belanja pegawai, r. UPT Puskesrnas Blambangan Umpu : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.17.400.000,- terealisasi sebesar Rp.17.400.000, hanya untuk belanja pegawai. ' s. UPT Puskesrnas Baradatu : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.17.400.000,- terealisasi sebesar Rp.170400.000, hanya untuk belanja pegawai. t. UPT Puskesmas Kasui : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.170400.000,- terealisasi sebesar Rp.13.800.000, hanya untuk belanja pegawai. u. UPT Puskesrnas Banjit : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.170400.000,- terealisasi sebesar Rp.17.400.000, hanya untuk belanja pegawai. v. UPT Puskesmas Pakuan Ratu : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.17.400.000,- terealisasi sebesar Rp.17.400.000, hanya untuk belanja pegawai.
w. UPT Puskesmas Pisang Baru : . Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.17.400.000,- terealisasi sebesar Rp.17AOO.000, hanya untuk belanja pegawai. x. UPT Puskesmas Way Tuba: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rek~ning 01.07 dianggarkan sebesar Rp.17.400.000,- terealisasi sebesar Rp.17AOO.000, hanya untuk belanja pegawai. y. UPT Puskesmas Gunung Labuhan : Kegiatan Penyediaan Jasa Adrninistrasi Keuangan, kade rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.17.400.000,- terealisasi sebesar Rp.17AOO.000, hanya untuk belanja pegawai. z. UPT Puskesmas Purwa Agung: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.17AOO.000,- terealisasi sebesar Rp.17.400.000, hanya untuk belanja pegawai. aa. UPT Puskesmas Negeri Besar : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.17.400.000,- terealisasi sebesar Rp.17AOO.000, hanya untuk be1anja pegawai. bb. UPT Puskesmas Negeri Agung: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.17.400.000,- terealisasi sebesar Rp.17AOO.000, hanya untuk belanja pegawai. ce. UPT Puskesmas Serupa Indah : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.17.400.000,- terealisasi sebesar Rp.17.400.000, hanya untuk belanjapegawai. dd. UPT Puskesmas Sukabumi : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.17AOO.000,- terealisasi sebesar Rp.17AOO.000, hanya untuk belanja pegawai, ee. UPT Puskesmas Rebang Tangkas : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.17AOO.000,- terealisasi sebesar Rp.17AOO.000, hanya untuk bslanja pegawai. ff. UPT Puskesmas Mesir Ilir : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.17AOO.000,- terealisasi sebesar Rp.17AOO.000, hanya untuk belanja pegawai.
gg. UPT Puskesmas Negeri Barn : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.17.400.000,- terealisasi sebesar Rp.170400.000, hanya untuk belanja pegawai, hh. UPT Puskesmas Bumi Agung Runyai : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.170400.OOO,- terealisasi sebesar Rp.l7.400.000, hanya untuk belanja pegawai. 11. UPT Puskesmas Bumi Barn : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.17.400.000,- terealisasi sebesar Rp.17.400.000, hanya untuk belanja pegawai. JJ. UPT Puskesmas Gisting Jaya : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.17.400.000,- terealisasi sebesar Rp.170400.OOO, hanya untuk belanja pegawai. kk. UPT Gudang Farmasi : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.21.600.000,- terealisasi sebesar Rp.21.600.000, hanya untuk belanja pegawai. II. UPTD JPKM : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.17.400.000,- terealisasi sebesar Rp.140400.OOO, hanya untuk belanja pegawai. mm. Dinas PU : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.490.200.000,terealisasi sebesar Rp.481.050.000,- Hanya untuk belanja pegawai. nn. UPT Air Bersih : Penyediaan Jasa Administrasi 1) Kegiatan Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.133.000.000,- terealisasi sebesar Rp.96.300.000,- hanya untuk belanja pegawai. 2) Kegiatan Penyediaan' Jasa Kebersihan Kantor, kode rekening 01.08 dianggarkan sebesar Rp.8.100.000,- teralisasi sebesar Rp.7.200.000, hanya untuk belanja pegawai. 00. Dinas Pengelolaan Surnber Daya Air : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.425.650.000,terea1isasi sebesar Rp,418.050.000,- hanya untuk belanja pegawai.
pp, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika : Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan 'Kantor, kode rekening 01.08 dianggarkan sebesar sebesar Rp,9,000,000,- terealisasi Rp.9.000.000,- hanya untuk belanja pegawai. qq. Kantor Lingkungan Hidup : Penyediaan Jasa Administrasi Kegiatan Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.128.000.000,terealisasi sebesar Rp.127.700.000,- hanya untuk belanja pegawai. rr. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.327.670.000,terealisasi sebesar Rp.319.920.000,- hanya untuk belanja pegawai. ss. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB : Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, rekening 01.08 dianggarkan sebesar kode Rp.7.200.000,:. terealisasi sebesar Rp.6.500.000, hanya untuk belanja pegawai. tt. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.362.400.000,terealisasi sebesar Rp.323.800.000,- hanya untuk belanja pegawai. uu. Dinas Koperasi dan UMKM : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.285.500.000,- terealisasi Rp.285.500.000,- hanya untuk belanja pegawai. vv. Kantor Kesbangpol : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.112.300.000,- terealisasi Rp.l08.250.000,- hanya untuk belanja pegawai. ww. Badan Penanggulangan Bencana Daerah: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.292.0S0.000,- terealisasi Rp.28~.700.000,- hanya untuk belanja pegawai. xx. UPT Pemadam Kebakaran : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasl Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.63.600.000,- terealisasi sebesar Rp.52.900.000, hanya untuk be1anja pegawai, s». Setdakab: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.l.427.400.000,terealisasi sebesar Rp.l.397.400.000,- hanya untuk belanja pegawai.
zz. Sekretariat DPRD ; Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.343.450.000,terealisasi sebesar Rp.324.050.000,- hanya untuk belanja pegawai. aaa. Inspektorat: ._ Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.428.500.000,terealisasi sebesar Rp.424.000.000,- hanya untuk belanja pegawai. bbb. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ; Penyediaan Jasa Administrasi Kegiatan Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.763.800.000,terealisasi sebesar Rp.686.300.000,- hanya untuk belanja pegawai. ccc. UPT P2KA Blambangan Umpu : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000, tidak terealisasi hanya untuk belanja pegawai. ddd. UPT P2KA Baradatu : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000, tidak terealisasi hanya untuk belanja pegawai. eee. UPT P2KA Kasui ; Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan' sebesar Rp.13.2QO.000,- tidak terealisasi hanya untuk belanja pegawai, ITL UPT P2KA Banjit : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- tidak terealisasi hanya untuk belanja pegawai. ggg. UPT P2KA Pakuan Ratu ; Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- tidak terealisasi hanya untuk belanja pegawai. hhh. UPT P2KA Bahuga: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- tidak terealisasi hanya untuk belanja pegawai. 111. UPT P2KA Way Tuba; Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- tidak terealisasi hanya untuk belanja pegawai hanya untuk belanja pegawai.
JJJ.
kkk.
Ill.
rnrnrn.
nnn.
000.
ppp.
qqq.
rrr.
sss.
UPT P2KA Gunung Labuhan : Kegiatan Penyediaan Jasa Adrninistrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- tidak terealisasi hanya untuk belanja pegawai. UPT P2KA Negara Batin : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 sebesar Rp.13.200.000,- tidak terealisasi hanya untuk belanja pegawai. UPT P2KA Negeri Besar : Kegiatan Penyediaan Jasa Adrninistrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- tidak terealisasi hanya untuk belanja pegawai. UPT P2KA Negeri Agung: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- tidak terealisasi hanya untuk belanja pegawai. UPT P2KA Rebang Tangkas : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- tidak terealisasi hanya untuk belanja pegawai. UPT P2KA Buay Bahuga: Kegiatan Penyediaan Jasa Adrninistrasi Keuangan, kode rekening 01.07 sebesar Rp.13.200.000,- tidak terealisasi hanya untuk belanja pegawai. UPT P2KA Burni Agung: Kegiatan Penyediaan .Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- tidak terealisasi hanya untuk belanja pegawai. Kecarnatan Blarnbangan Umpu : Kegiatan Penyediaan Jasa Adrninistrasi Keuangan, kode rekening 01.07. dianggarkan sebesar Rp.76.800.000,- terealisasi sebesar Rp.76.800.000, hanya untuk belanja pegawai. Kecamatan Baradatu : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.76.800.000,- terealisasi sebesar Rp.76.740.000, hanya untuk belanja pegawai. Kecarnatan Kasui : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.76.800.000,- terealisasi sebesar Rp.72.000.000, hanya untuk belanja pegawai.
ttt.
UUU.
vvv.
www.
xxx.
yyy.
zzz.
aaaa.
bbbb.
ecce.
Kecamatan Banjit : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.76.800.000,- terealisasi sebesar Rp.73.600.000, hanya untuk belanja pegawai. Kecamatan Pakuan Ratu : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.76.800.000,- terealisasi sebesar Rp.76.800.000, hanya untuk belanja pegawai. Kecamatan Bahuga ; Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.76.800.000,- terealisasi sebesar Rp.63.600.000, hanya untuk belanja pegawai. Kecamatan Way Tuba: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.76.800.000,- terealisasi sebesar Rp.63.600.000, hanya untuk belanja pegawai. Kecarnatari Gunung Labuhan : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.76.800.000,- terealisasi sebesar Rp.73.200.000, hanya untuk belanja pegawai. Kecamatan Negara Batin : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.76.800.000,- terealisasi sebesar Rp.76.800.000, hanya untuk belanja pegawai. Kecamatan Negeri Besar : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.76.800.000,- terealisasi sebesar Rp.76.800.000, hanya untuk belanja pegawai, Kecamatan Negeri Agung: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07· dianggarkan sebesar Rp.76.800.000,- terealisasi sebesar Rp.76.800.000, hanya untuk belanja pegawai. Kecamatan Rebang Tangkas : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.76.800.000,- terealisasi sebesar Rp.70.500.000, hanya untuk belanja pegawai. Kecamatan Buay Bahuga : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.76.800.000,- terealisasi sebesar Rp.76.800.000, hanya untuk belanja pegawai.
dddd. Kecamatan Bumi Agung: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kade rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.76.800.000,- terealisasi sebesar Rp.63.600.000, hanya untuk belanja pegawai. eeee. Kelurahan Blambangan Umpu : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.24.600.000,- terealisasi sebesar Rp.24.600.000, hanya untuk belanja pegawai. ffff. Kelurahan Pasar Banjit : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.24.600.000,- terealisasi sebesar Rp.22.800.000, hanya untuk belanja pegawai. gggg. Kelurahan Taman Asri : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kade rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.24.600.000,- terealisasi sebesar Rp.24.600.000, hanya untuk belanja pegawai. hhhh. Kelurahan Tiuh Balak Pasar : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.24.600.000,- terealisasi sebesar Rp.24.600.000, hanya untuk belanja pegawai. 1111. Kelurahan Campur Asri : Kegiatan Penycdiaan Jasa Administrasi Keuangan, kade rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.24.600.000,- terealisasi sebesar Rp.21.000.000, hanya untuk belanja pegawai. JJJJ. Sekretariat Korpri : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.71.100.000,- terealisasi sebesar Rp.69.150.000, hanya untuk belanja pegawai. kkkk. Badan Pernberdayaan Masyarakat danPemerintahan Kampung: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kade rekening 0.1.07dianggarkan sebesar Rp.328.100.000,terealisasi sebesar Rp.313.250.000,- hanya untuk belanja pegawai. Ill!. Kantor Perpustakaan Arsip Daerah : a. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.124.650.000,terealisasi sebesar Rp.121.050.000,- hanya untuk belanja pegawai. b. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, kode rekening 01.08 dianggarkan sebesar Rp.7.200.000, terealisasi sebesar Rp.7.200.000,- hanya untuk belanja pegawai.
mmmm. UPT Pertanian Blambangan Umpu : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesarRp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai. nnnn. UPT Pertanian Baradatu : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar . Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai. 0000. UPT Pertanian Banjit : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai. pppp. UPT Pertanian Pakuon Ratu : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.9.600.000, hanya untuk belanja pegawai. qqqq. UPT Pertanian Bahuga : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar .Rp.9.600.000, hanya untuk belanja pegawai. . rrrr UPT Pertanian Way Tuba: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai. ssss. UPT Pertanian Negara Batin : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.lO.500.000, hanya untuk belanja pegawai. tttt. UPT Pertanian Negeri Besar ; Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.9.600.000, hanya untuk belanja pegawai. uuuu. UPT Pertanian Negeri Agung: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07' dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai, VVVV. UPT Pertanian Rebang Tangkas : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.9.600.000, hanya untuk be1anja pegawai.
WWWW.
xxxx.
yyyy.
zzzz.
aaaaa.
bbbbb.
ccccc.
ddddd.
UPT Pertanian Buay Bahuga : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.9.600.000, hanya untuk belanja pegawai. UPT Pertanian Bumi Agung: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.lO.500.000, hanya untuk belanja pegawai. UPT Balai Benih Ikan : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.1O.500.000, hanya untuk belanja pegawai. UPT Keswan dan IB : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 0 I .07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai. UPT BB Tanaman Pangan dan Pelayanan Jasa Alsintan : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai, Kantor Ketahanan Pangan : a. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.125.400.000,terealisasi sebesar Rp.108.000.000,- hanya untuk belanja pegawai. b. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, kode rekening 01.08 dianggarkan sebesar Rp.10.200.000,- terealisasi sebesar Rp.9.000.000, hanya untuk helanja pegawai. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanandan Kehutanan: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.279.710.000,terealisasi sebesar Rp.276.710.000,- hanya untuk belanja pegawai. Dinas Perkebunan dan Kehutanan : I) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.398.400.000,- terealisasi sebesar Rp.378.000.000,- hanya untuk belanja pegawai. Penyediaan Jasa Kebersihan 2) Kegiatan Kantor, kode rekening 01.08. dianggarkan sebesar Rp.12.000.000,terealisasi sebesar Rp.15.500.000,- hanya untuk belanja pegawai.
eeeee. UPT Bunhut Way Tuba: Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai. fffff.
UPT Bunhut Banjit : Kegiatan Penyediaan Jasa Adrninistrasi Keuangan, kode rek;ening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.9.600.000, hanya untuk belanja pegawai.
ggggg. UPT Bunhut Gunung Labuhan : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai. hhhhh. UPT Bunhut Negara Batin : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.9.600.000, hanya untuk belanja pegawai. 11111.
UPT Pembibitan, Kebun Induk dan Sertifikasi : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai.
jjjjj. UPT Pengawasan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman, Pupuk dan Pestisida : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar Rp.13.200.000, hanya untuk beianja pegawai. kkkkk. UPT Konservasi Pengawasan Hutan dan Lahan : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.13.200.000,- terealisasi sebesar .Rp.13.200.000, hanya untuk belanja pegawai.
11m.
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata : a. Kegiatan Penyediaan Jasa,. Administrasi Keuangan,kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.301.800.000,- terealisasi ' sebesar Rp.294.900.000,- hanya untuk belanja.pegawai. b. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; kode rekening 01.08 dianggarkan sebesar Rp.6.000.000,- terealisasi sebesar Rp.6.000.000, hanya untuk belanja pegawai.
mmmmm. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar : Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, kode rekening 01.07 dianggarkan sebesar Rp.297.000.000,terealisasi sebesar Rp.296.250.000,- hanya untuk belanja pegawai. Pernerintah Kabupaten Way Kanan pada tahun tahun mendatang harus lebih taat dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam menetapkan anggaran agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang rnenyatgkan bahwa Suatu Kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja Pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD Non PNSD dan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/902/B.IX/HK/2013 Tahun 2013 tentang Hasil' Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahuri Anggaran 2014 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 2. Terdapat beberapa SKPD yang realisasi belanja dibawah 80% dan tidak terealisasi dari target yang direncanakan SKPD tersebut, antara lain: 1. Dinas Pendidikan : Penyediaan Beasiswa Berprestasi a. Kegiatan (SD/MI/SMP/MTS dan SMA/K), kode rekening 16.74 tidak terealisasi dad anggaran APBD sebesar Rp.lOO.OOO.OOO,-. b. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan SMA (DAK), kode rekening 17.19 terealisasi sebesar Rp.2.751.696.000,dari anggaran APBD sebesar Rp.3.574.433.940,- setara dengan (76,98%). 2. Dinas Kesehatan : a.Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi, kode rekening 01.18 terealisasi sebesar Rp.53.116.358,- dari anggaran APBD sebesar Rp.134.221.000,- setara dengan (39,57%). b.Kegiatan Revitalisasi Sistem Kesehatan, kode rekening 16.19 tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp.52.975.000,-. '.: c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa (Psikiatrik), kode rekening 16.22 tidak terealisasi dad anggaran APBD sebesar Rp,45.000.000,-. d.Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat, kode rekening 21.03 terealisasi sebesar Rp.52.561.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp.1l5.715.000,- setara dengan (45,42%). ,
e. Kegiatan Kemitraan Asuransi, Kesehatan Masyarakat, kode rekening 28.01 terealisasi sebesar Rp.1.172.244.375,- dari anggaran APBD sebesar Rp.3.722.171,475,- setara dengan (31,49%). f. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Kesehatan, kode rekening 30.03 terealisasi sebesar Rp. 10. 152.500,-, dari anggaran APBD sebesar Rp.80.515.000,- setara dengan (12,61%). g. Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri, kode rekening 31.01 terealisasi sebesar Rp.6.520.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp,49.650.000,- setara dengan (13,13%). h. Kegiatan Pengawasan dan Pengndalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga kode rekening 31.02 tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp.33.360.000,-. i. Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang marnpu, kode rekening 32.01 terealisasi sebesar Rp.19,432.000',- dari anggaran APBD sebesar Rp.58.662.000,- setara dengan (33,13%). J. Kegiatan Perawatan Secara Berkala bagi Ibu Hamil bagi Keluarga Kurang mampu, kode rekening 32.02 terealisasi sebesar Rp.61.709.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.124.655.000,- setara dengan (49,50%). k. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui JKN, kode rekening 33.02 terealisasi sebesar Rp.3.764.263,469,- dari anggaran APBD sebesar Rp,4.?62.589.000,- setara dengan (79,04%). 1. Kegiatan Pelayanan JKN pada Puskesmas Banjit, kode rekening 33.06 terealisasi sebesar Rp.838.607,411,- dari anggaran APBD sebesar Rp.1.400.812.700,- setara dengan (59,87%). m. Kegiatan Pelayanan JKN pada Puskesmas Baradatu, kode rekening 33.07 terealisasi sebesar Rp.592.367.250,- dari anggaran APBD sebesar Rp.I.056.148.700,- setara dengan (56,09%). n. Kegiatan Pelayanan JKN pada Puskesmas Blambangan Umpu, kode rekening 33.08 terealisasi sebesar Rp.479.113.198,- dari anggaran APBD sebesar Rp.818.61 1.200,- setara dengan (58,53%). o. Kegiatan Pelayanan JKN pada Puskesmas Bumi Agung, kode rekening 33.09 terealisasi sebesar Rp.159.317.885,- dari anggaran APBD sebesar Rp.307.752.000,- setara dengan (51,77%).
-
'
p.Kegiatan, Pelayanan JKN pada Puskesmas Bumi Barn, kode rekening 33.10 terealisasi sebesar Rp.189.924.767,- dari anggaran APBD sebesar Rp.369.297.650,- setara dengan (56,09%). q. Kegiatan Pelayanan JKN pada Puskesrnas Gisting Jaya, kode rekening 33.11 terealisasi sebesar Rp.286.205.173,- dari anggaran APBD sebesar Rp.493.084.700,- setara dengan (58,04%). r. Kegiatan Pelayanan JKN pada Puskesrnas Gunung Labuhan, kode rekening 33.12 terealisasi sebesar Rp.532.836.987,- dari anggaran APBD sebesar Rp.963.026.350,- setara dengan (55,33%). s. Kegiatan Pelayanan JKN pada Puskesmas Kasui, kode rekening 33.13 terealisasi sebesar Rp,646.448.602,- dari anggaran APBD sebesar Rp.8'17 .234.000,- setara dengan (73,69%). t. Kegiatan Pelayanan JKN pada Puskesmas Mesir l1ir, kode rekening 33.14 terealisaei sebesar Rp.146.801.071,- dari anggaran APBD sebesar Rp,259.008.000,- setara dengan (56,68%).
u. Kegiatan Pelayanan JKN pada Puskesmas Negeri Agung, kode rekening 33.1,5 terealisasi sebesar Rp.405.396.933,- dari anggaran APBD sebesar Rp.726.240,000,- setara dengan (55,82%). V.
Kegiatan Pe1ayanan JKN pada Puskesmas Negeri Barn, kode rekening 33.16 terealisasi sebesar Rp.385.984.509,- dari anggaran APBD sebesar Rp.60 1.603.200,- setara dengan (64,16%).
w. Kegiatan Pelayanan JKN pada Puskesmas Negeri Besar, kode rekening 33.17 terealisasi sebesar Rp,216.626.514,' dari anggaran APBD sebesar Rp.412.379.200,- setara dengan (52,53%). x. Kegiatan Pelayanan JKN pada Puskesmas Pakuan Ratu, kode .•rekening 33.18 terealisaei sebesar Rp.347.752.984,- dari anggaranAPBD sebesar Rp.510.916.800,- setara dengan (68,06%). 3. RSUD Zainal Abidin Pagar Alam : Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan, kode rekening 23.01 terealisasi Sebesar Rp.76.944.650,dari anggaran APBD sebesar Rp.167.522.650,- setara dengan (45,93%). 4. Dinas Pekerjaan Umum : a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, kode rekening 15.06 terealisasi sebesar Rp,455.293.033, dari anggaran APBD sebesar Rp.600.000.000, setara dengan (75,88%). b. Kegiatan RehabilitasijPemeliharaan Jabatan, kode rekening 18.04 terealisasi sebesar Rp.515.913.850, dari anggaran APBD sebesar Rp.666.800.000, setara dengan (77,37%).
c. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, kode rekening 29.03 terealisasi sebesar Rp.267.953.540, dad anggaran APBD sebesar Rp.343.740.000, setara dengan (77,95%). d. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pe1aporan, kode rekening 16.10 terealisasi sebesar Rp.36.220.000, dari anggaran APBD sebesar Rp.50.000.000,- setara dengan (72,44%). 5. UPT Air Bersih : Sosialisasi Peraturan Perundang a. Kegiatan undangan, kode rekening 05.02 tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp.18.000.000,-. b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, kode rekening 25.07 tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 22.280.000,-. 6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air : Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan lrigasi Yang Telah Dibangun, kode rekening 24.15 terealisasi Sebesar Rp.96.280.00C,dari anggaran APBD sebesar Rp.150.000.000,- setara dengan (64,19%). 7. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil : . Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, kode rekening 05.02 tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 10.000.000,-. 8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik : a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, kode rekening 05.03 tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp.25.000.000,-. b. Kegiatan Koordinasi Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA), kode rekening 16.08 tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp.50.000.000,-. c. Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat, kode rekening 21.01 tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp.47.300.000,-. 9. Sekretariat DPRD : a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, kode rekening 05.03 terealisasi Sebesar Rp.200.652.000~- 'dari anggaran APBD sebesar Rp. 280.000.000,- 'setara dengan (71,66%). b. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, kode rekening 15.01 terealisasi Sebesar Rp.635.190.550,- dari anggaran APBD sebesar Rp.809.133.000,- setara dengan (78,50%).
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Sanitasi, kode rekening 16.08 terealisasi Sebesar Rp.238.316.000,dari anggaran APBD sebesar Rp.300.000.000,- setara dengan (79,44%). 11. Inspektorat : Pelaporan Prognosis a. Kegiatan Penyusunan Realisasi Anggaran, kode rekening06.03 tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar RpA.141.500,-. b. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, kode rekening 20.01 terealisasi sebesar· Rp.l.073.799.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp.lA93.360.000,- setara dengan (71,90%). Penanganan Kasus Pengaduan c. Kegiatan Dilingkungan Pemerintah Daerah, kode rekening 20.02 terealisasi sebesar Rp.152.120.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.318.180.000,-. setara dengan (47,81%). d. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Perneriksa dan Aparatur Pengawasan, kode rekening 21.01 terealisasi sebesar Rp.74.425.000, dari anggaran APBD sebesar ~pA48.300.000, setara dengan (16,60%). e. Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Unit Satuan Kerja, kode rekening 22.03 terealisasi sebesar Rp.60A93.500,dari . anggaran APBD sebesar Rp.298.662.500,- setara dengan (20,25%). 1'J.. Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan
Keuangan
Dan
Aset :
a. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan, kode rekening 05.02 terealisasi sebesar Rp.20.858.000,dari anggaran APBD sebesar Rp.71.000.000,- setara dengan (29,38%). b.Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, kode rekening 05.03 terealisasi sebesar Rp.86.538.853,dari anggaran APSD sebesar Rp.145.000.000,- setara dengan (59,68%). c. Kegiatan Sertifikasi Aset Daerah, kode rekening 17.27 terealisasi sebesar Rp.81.116.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp.136.940.000,- setara dengan (59,24%). d.Kegiatan Evaluasi Sistem Dan Prosedur (TPTGR) Pengelola Keuangan Daerah, kode rekening 18.01 terealisasi sebesar Rp.133.825.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp.200.000.000,- setara dengan (66,91%).
e. Kegiatan Bulan Panutan PBB dan Pajak Daerah, kode rekening 28.07 terealisasi sebesar Rp.62.728.090,dari anggaran APBD sebesar Rp.297.950.000,- setara dengan (21,05%). 13. Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah : a. Kegiatan Pemulangan Pegawai Yang Pensiun, kode rekening 04.01 terealisasi sebesar Rp.472.033.780,- dari anggaran APBD sebesar Rp.697.070.000,- setara dengan (67,72%). b.Kegiatan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar, kode rekening 17.11 terealisasi sebesar Rp.98.400.000, dari anggaran APBD sebesar Rp.265.000.000, setara dengan (37,13%). . 14. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kampung; a. Kegiatan Penyusunan Profile Daerah, kode rekening 15.05 terealisasi sebesar' Rp.136.525.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp.200.000.000,- atau setara dengan (68,26%). b. Kegiatan Administrasi Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, kode rekening 15.08 terealisasi sebesar Rp.260.004.200,- dari anggaran APBD sebesar Rp.350.000.000,- atau setara dengan (74,29%). Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada tahun yang akan datang agar membentuk Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sesuai Surat Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan Nomor : B-02/KSP/D.l/04/2015 tanggal 23 April 2015. Dalam rangka monitoring dan evaluasi, Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada tahun yang akan datang agar membentuk Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sehingga pemanfaatan kapasitas fiskal daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan pelayanan kepada masyarakat. C. LAIN-LAIN: 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan belum menerapkan Rekening Tunggal (Treasury Single pada Account) dalarn pengelolaan keuangan daerah Bendahara Umum Daerah (BUD). Agar pada tahun yang akan datang Pemerintah Kabupaten Way Kanan segera memberlakukan sistim 1 (satu) rekeningtl'reasury Single Account). pada Bank Umum Daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah,
2. Terdapatnya Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran berupa : a. Sisa Uang Persediaan tahun anggaran 2014 sebesar Rp.58.795.666,-.
,
b. Utang Pajak tahun anggaran 2014 yang belum disetor kepada Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sebesar Rp.359.438.302,-. c. Utang Pajak Bendahara JKN sebesar Rp.19.898.329,-.
tahun anggaran 2014
Agar Bendahara Pengeluaran mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. 3. Pada Laporan Arus Kas (LAK) terdapat :
Aktivitas Non Anggaran
a. Pada Arus Kas Masuk terdapat penerimaan atas Sisa Kas Bendahara Pengeluaran tahun lalu Rp.394.532.921,-. b. Pada Arus Kas Keluar terdapat pengeluaran atas Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Rp.2.825.081.691,-. Agar Pemerintah Kabupaten Way Kanan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas menyatakan bahwa Arus kas dari aktivitas nananggaran mencer.rrllnkan penenmnaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. 4. Pada pojok kiri bawah di halaman penetapan .dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah agar dicantumkan frase ; Nornor Register r-Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Nomor: 1 / WK /2015. KEDUA
Bupati Way Kanan bersama DPRD Kabupaten Way Kanan segera melakukan evaluasi kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan secara cermat dan sesuai potensi yang dimiliki serta target yang ingin dicapai dan melakukan penyempurnaan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
KETIGA
Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tidak sestrai dengan hasil evaluasi akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
KEEMPAT
Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan.
KELIMA
Keputusan im mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikernudiarr hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan se bagaimana mestinya. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal If .
J8 - 1- ;c
~_),,-.:..._ PUNG.
Tembusan: 1. Menteri Oalarn Negen Republik Indonesia di Jakarta. 2. Kepala Baden Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinai Lampung di Bander Lampung; 3. Pimpinan DPRD Kebupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Inspektur Provinei Lampung di Bandar Lampung; 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
