2015 TENTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89/PMK.010/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU SERTA PENGALIHAN AKTIVA DAN SANKS! BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 20 1 5 tentang Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usali.a Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu , perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan D alam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan;

Mengingat

Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2015 tentang Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688}; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA ·PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU SERTA PENGALIHAN AKTIVA DAN SANKS! BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN.

www.jdih.kemenkeu.go.id

\

MENTER! l'\EUANGAN REPUBLll< INDONESIA

-2-

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 2. Bidang-bidang Usaha Tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. 3. Daerah-daerah Tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan . Pasal 2

(1) Kepada Waj ib Pajak badan dalam negeri yang melakukan Penanaman Modal baik Penanaman Modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada, pada: a. Bidang-bidang Usaha Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor . . . Tahun 2015 tentang Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu ; dan/ atau b . Bidang-bidang Usaha Tertentu dan Daerah-daerah Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor . . . Tahun 2015 tentang Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu , dapat diberikan fasilitas Paj ak Penghasilan.

(2) Fasilitas Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:


l\!lENTEl�I l\E:U/\NGAN l�EPLJElLll< INDONESI/\

-3-

a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari j umlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing masing sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung sej ak saat mulai berproduksi secara komersial. b. penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal barn dan/ atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tarif penyusutan serta tarif amortisasi ditetapk;:m sebagai berikut:

1. untuk penyusutan b e rwu 1u d : Kelompok Aktiva Berwujud I.

dipercepat

Mas a Manfaat Menj adi

Bukan Banfl.unan Kelompok I

II.

yang

Kelompok II Kelompok III Kelompok N Ban,e;unan: Perman en Ti.dak Permanen

atas

aktiva

Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Garis Sal do Menurun Lurus

2tahun

50%

4 tahun 8 tahun 10 tahun

25% 12,5% 10%

10 tahun 5 tahun

10% 20%

100% (dibebankan sekaligus) 50% 25% 20% -

-


MENTER! l<EUANGAN f�EPUBLll< 11\JDONESIA

-42. untuk amortisasi ·yang dipercepat atas aktiva tak b erwu1ud: Tarif Amortisasi Masa Kelompok Berdasarkan Metode Aktiva Tak Manfaat Garis Saido Berwujud Menj adi Lurus Menurun Kelompok I 2 tahun 50% 100% (dibebankan sekaligus) Kelompok II 4 tahun 25% 50% Kelompok III 8 tahun 12,5% 25% Kelompok IV 10 tahun 20% 10% c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen) , atau tarif yang lebih rendah menurut perjanjian penghindaran paj ak berganda yang berlaku; dan d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. tambahan 1 tahun:

apabila Penanaman Modal baru pada bidang usaha yang diatur pada ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan/ atau kawasan berikat;

2. tambahan 1 tahun:

apabila Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/ atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10. 000. 000. 000, 00 (sepuluh miliar rupiah);


apabila menggunakan bahan baku dan/ atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sej ak tahun ke 4 (empat);


MENTE��I l
-54. tambahan 1 tahun atau .2 tahun

a) tambahan 1 (satu) tahun apabila mempekerjakan 500 sekurang-kurangnya (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun bertunit-turut; atau b) tambahan 2 (dua) tahun mempekerjakan apabila sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;


apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

6. tambahan 2 tahun':

apabila Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada Bidangbidang Usaha Tertentu Daerah-daerah dan/ atau Tertentu yang diatur pada ayat (1) huiuf a dan/ atau huruf b sumber sebagian pembiayaannya berasal dart laba setelah paj ak (earning after tax) Wajib Pajak pada satu tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya izm prinsip perluasan Penanaman Modal; dan/ atau


MENTEF�I KEUANC;AN F�EPUBLIK lf\IDONESIA

-6-


apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan, untuk Penanaman Modal pada bidang-bidang usaha yang diatur pada ayat (1) huruf a yang dilakukan di luar kawasan berikat.

(3) Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga diberikan kepada Wajib Paj ak yang atas usulan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, ditolak oleh Menteri Keuangan. Pasal 3 (1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dibebankan sej ak tahun paj ak saat mulai berproduksi secara komersial. (2) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun dikalikan jumlah Penanaman Modal yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan. Pasal 4 (1) Penghitungan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dimulai sejak bulan · berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Paj ak Penghasilan. (2) Penghitungan penyusutan atas aktiva berwujud dan amortisasi atas aktiva tak berwujud untuk bulan sebelum berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, dilakukan sesuai ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal l lA Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.


MENTERI l<EUANGAN F-\EPUOLIK 11\IDONESIA

-7(3) Pemanfaatan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Kelompok aktiva berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1) dan kelompok aktiva tak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2) adalah sesuai ketentuan mengenai penyusutan dan amortisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 1 lA Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Paj ak Penghasilan beserta perubahannya.

b.

Dasar penyusutan dan amortisasi dipercepat adalah: 1) harga perolehan aktiva bagi Wajib Pajak menggunakan metode penyusutan garts lurus;

yang

2) nilai sisa buku aktiva bagi Wajib Pajak yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun. c.

Tarif penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwuj ud adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1) dan tarif amortisasi yang dipercepat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hurufhangka 2) .

d.

Masa manfaat dipercepat aktiva adalah setengah dari sisa masa manfaat aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 1 lA Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya dengan ketentuan bagian bulan dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh.

(4) Dalam hal aktiva tetap yang lama diganti dengan aktiva tetap yang barn, dasar penyusutan aktiva tetap barn adalah harga perolehan aktiva barn dimaksud. Pasal 5 (1) Terhadap aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tetap barn, sebelum berakhimya jangka waktu yang lebih lama antara:


MENTEF�I l<EUANGAN r-<EPUBLll\ INDOl\IESIJ\

-8a. jangka waktu 6 (enam) tahun sejak saat mulai berproduksi secara komersial; atau b. masa manfaat aktiva sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 1. (2) Terhadap aktiva tak berwujud yang mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilarang digunakan selain untuk tujuan pemberian fasilitas, atau dialihkan sebagian atau seluruh aktiva tak berwujud dimaksud kecuali diganti dengan aktiva tak berwujud barn, sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud dimaksud sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 2. Pasal 6 (1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dapat dimanfaatkan sejak berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan berakhir pada saat Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) , atau cakupan produk, serta persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) . (2) Dalam hal Wajib Pajak selain menghasilkan produk yang diberikan fasilitas juga menghasilkan produk yang tidak diberikan fasilitas, besaran dividen yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah sebesar persentase total nilai penjualan produk yang mendapat fasilitas terhadap total nilai penjualan seluruh produk pada tahun pajak sebelum dividen dibagikan. (3) Kepada Wajib Pajak yang melakukan perluasan usaha, besarnya dividen yang mendapat fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sebanding dengan persentase nilai realisasi aktiva perluasan usaha terhadap total nilai buku fiskal aktiva yang diperoleh sebelum perluasan usaha ditambah dengan nilai realisasi aktiva perluasan usaha pada waktli selesainya perluasan usaha.


MENTERI f<EUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-9-

Pasal 7 (1) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dapat dimanfaatkan sej ak berlakunya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Paj ak Penghasilan dan Wajib Pajak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan/ atau angka 7. (2) Dalam hal Wajib Pajak dapat memenuhi sebagian atau seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, sehingga Wajib Pajak dimaksud dapat memperoleh tambahan j angka waktu kompensasi kerugian yang melebihi dari 5 (lima) tahun, besamya tambahan jangka waktu kompensasi kerugian. yang diberikan adalah paling lama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. ·

(3) Untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Paj ak harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan lapangan menerbitkan keputusan tentang penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian. (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan keputusan tentang penambahan jangka waktu fasilitas kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ·

(6) Pemanfaatan fasilitas Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 1 berlaku untuk kerugian seluruh tahun pajak sepanj ang Penanaman Modal baru dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat dan berakhir saat Wajib Pajak tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).


MENTEF�I l\EUANGAN l�EPUBLll< INDONESIA

-10b.

Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 2 berlaku untuk kerugian tahun paj ak dicapainya pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rpl0.000. 000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah). ·

c.

d.

Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun sebagaimana · dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 3 berlaku: 1.

terhitung sej ak tahun pajak ke 4 (empat) setelah Wajib Pajak memperoleh izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal dan Wajib Pajak bersangkutan menggunakan bahan baku dan/ atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen); dan

2.

pada tahun pajak sebelum tahun pajak ke 4 (empat) setelah Wajib Pajak memperoleh izin Penanaman Modal atau iz1n perluasan Penanaman Modal bersangkutan dan Wajib Pajak menggunakan bahan baku dan/ atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) .

Ketentuan tambahan 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 4 berlaku: 1.

tambahan 1 (satu) tahun berlaku untuk kerugian pada tahun pajak setelah Wajib Pajak mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau

2.

tambahan 2 (dua) tahun berlaku untuk kerugian pada tahun pajak setelah Wajib Pajak mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

3.

tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 adalah tenaga kerja yang berkewarganegaraan Indonesia dan tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak.


MENTEF�I f<EUANGAN f�EPUBLIK INIJONESI/\

-11e.

Ketentuan tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 5 berlaku untuk kerugian tahun pajak saat dicapainya pengeluaran biaya penelitian dan pengembangan di dalam negert dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dart j umlah realisasi Penanaman Modal, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

f.

Ketentuan tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 6 berlaku: 1) Wajib Pajak yang dapat dibertkan fasilitas tambahan kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 6 adalah Wajib Paj ak yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (l);

g.

2)

sumber pembiayaan perluasan Penanaman Modal berasal dart laba setelah paj ak (earning after tax) Wajib Pajak pada satu tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan Penanaman Modal;

3)

kerugian yang dapat diberikan fasilitas tambahan j angka waktu kompensasi kerugian selama 2 (dua) tahun adalah kerugian fiskal pada tahun paj ak saat mulai berproduksi secara komersial atas kegiatan perluasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada angka 2);

Ketentuan tambahan 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 7 berlaku untuk tahun pajak dilakukannya ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dart nilai total penjualan.

(7) Wajib Pajak yang melakukan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas, penghitungan besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan j angka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan/ atau berdasarkan penghitungan dengan sesuai angka 7 pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas.


MENTER! l<EUANGAN REPUBLJI< 11\JDONESIA

-12-

(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan secara terpisah atas Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas dan yang tidak mendapatkan fasilitas, besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan/ atau angka 7 dihitung dengan formula sebagai berikut: BVMF KMF

=

KMF

=

BVMF

=

BVI'F

=

TK

=

(BVI'F +BVMF) Kerugian yang Penghasilan

TK

x

mendapat

fasilitas

Pajak

Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun paj ak terjadinya kerugian Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terjadinya kerugian Total kerugian

(9). Besarnya kerugian yang mendapat fasilitas tambahan jangka waktu kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 6 dihitung dengan formula sebagai berikut: EAT KMF

=

BVAT

=

KMF

=

EAT

=

BVAT

=

BVMF

=

BVAT

-------

x

TK

BVMF + BVI'F Kerugian yang Penghasilan

mendapat

fasilitas

Pajak

Laba setelah pajak yang ditanamkan kembali dalam perluasan usaha Total nilai buku fiskal seluruh aktiva tetap Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pada akhir tahun paj ak terjadinya kerugian


MENTEl'{I 1-<EUf\NGAN

F�EPUBLll< INDONESIA

-13BVfF

=

TK

=

Total nilai buku fiskal aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas pada akhir tahun pajak terj adinya kerugian Total kerugian tahun pajak saat mulai berproduksi secara komersial Pasal 8

Permohonan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pengajuannya dilakukan sebelum saat mulai berproduksi secara komersial. Pasal 9 Pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 berlaku , terhadap Wajib Pajak yang izin prinsip Penanaman Modal atau izin prinsip perluasan Penanaman Modalnya diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015, dapat diajukan usulan untuk diberikan fasilitas Paj ak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sepanj ang: a.

izin prinsip Penanaman Modal atau izin prinsip perluasan Penanaman Modal tersebut belum pernah diterbitkan keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun,2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidartg-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;


MENTERI l<ELJANGAN REPUBLIK INDONESIA

-14-

b.

bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) , cakupan produk, persyaratan, dan/ atau Daerah/Provinsi sesuai dengan Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015;

c.

belum berproduksi secara komersial pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 berlaku; dan

d.

usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dimaksud diterima oleh Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015. Pasal 10

Pemberian fasilitas Paj ak Penghasilan bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) , berlaku ketentuan sebagai berikut: a.

Diperuntukkan bagi: 1) Wajib Pajak yang pada saat menyampaikan permohonan pemberian fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan sesuai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, memilih untuk dapat diberikan fasilitas Paj ak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015; atau 2) Wajib pajak yang telah menyampaikan permohonan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan Badan sesuai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang mengajukan permohonan untuk memilih untuk dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 setelah atas permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan atau pengurangan Paj ak Penghasilan Badan sesuai Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ditolak oleh Menteri Keuangan. ·

b.

Memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015;


M E N TE R I l<E:UA NGAN f'.;( EPUBL l l< I N D O N E S I A

-15-

c.

Wajib Paj ak dianggap telah mengajukan perrnohonan mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan

d.

Dilakukan pemrosesan berdasarkan Peraturan Menteri ini. Pasal 11

(1) Atas perrnohonan Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dilakukan pembahasan dalam rapat yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memutuskan dapat tidaknya permohonan dimaksud diusulkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan. (2) Direktur Jenderal Paj ak, staf ahli Menteri Keuangan yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah masalah di bidang penerimaan negara, dan/ atau pej abat yang ditunjuk dapat hadir dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . Pasal 12 (1) Keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mempertimbangkan usulan dart Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) Usulan dart Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Paj ak dengan dilampiri dokumen berupa: a.

fotokopi surat perrnohonan Wajib Paj ak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan bukti tanda terima surat perrnohonan Wajih Paj ak dimaksud;

b.

surat penolakan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Paj ak Penghasilan Badan, untuk perrnohonan pemberian fasilitas Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;


ME NTE R ! l<E U A N GAN R E P U B L I K I N D O N ES IA

-16c.

izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d.

rincian aktiva tetap; dan

e.

surat keterangan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015, kesesuaian cakupan produk, dan pemenuhan tiap persyaratan sesuai Lampiran I dan/ atau Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 dari kementerian pembina sektor terkait.

(3) Terhadap usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selain dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hams dilampiri dengan surat keterangan belum beroperasi secara komersial yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pasal 13 (1) Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah mendapat rekomendasi staf ahli Menteri Keuangan yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang penerimaan negara. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh staf ahli Menteri Keuangan yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang penerimaan negara kepada Direktur J enderal Pajak. (3) Keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada dokumen-dokumen, berupa:


MENTERI l<EUANGAN

REPUBLll< INDONESIA

-17-

a.

rekomendasi tertulis staf ahli Menteri Keuangan yang mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (l);

b.

usulan pemberian fasilitas Paj ak Penghasilan dart Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3).

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tersedia lengkap pada saat rapat yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan saat disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Paj ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (5) Keputusan persetujuan atau penolakan pemberian fasilitas Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hart kerja terhitung sejak usulan dart Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 14 (1) Saat mulai berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah saat pertama kali hasil produksi dijual ke pasaran dan/atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut. (2) Saat mulai berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan.


MENTEF'11 l<ELJANGAN r�EPLJBLll< INDONESIA

-18(3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah Direktur Jenderal Paj ak menerima permohonan tertulis dari Wajib Pajak secara lengkap atau berdasarkan penelitian terhadap surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan badan Wajib Pajak diketahui Wajib Pajak telah mulai berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Paj ak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun pajak dilakukannya produksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang paling sedikit dilampiri dengan: a. fotokopi keputusan persetujuan pemberian fasilitas Paj ak Penghasilan; b. fotokopi izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal yang menjadi dasar penerbitan keputusan persetujuan pemberian fasilitas Paj ak Penghasilan dan izin usaha tetapnya; c. fotokopi dan softcopy atas rincian dan j enis aktiva tetap pada saat pengajuan permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dan pada saat Wajib Pajak mulai berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan d. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali, atau pertama kali digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut. (6) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan: a. penentuan mengenai saat Wajib Pajak pertama kali melakukan penjualan hasil produksi ke pasaran dan/ atau menggunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut;

www.jdih.kemenkeu.go.id .I

MENTEF�I l<:EUANG/\N l�EPUBUK INDONESIA

-19b. penghitungan jumlah Penanaman Modal yang digunakan sebagai dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, yaitu: 1) sebesar realisasi Penanaman Modal, dalam hal rea1isasi Penanaman Modal kurang dari atau sama dengan rencana Penanaman Modal; 2) sebesar rencana Penanaman Modal, dalam hal realisasi lebih besar dari rencana Penanaman Modal. c. pengujian kesesuaian penjualan hasil produksi ke pasaran dengan bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) , atau cakupan produk, serta persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Pasal 15 (1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sej ak permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterima secara lengkap, harus menerbitkan keputusan yang berisi mengenai: a.

saat mulai berproduksi secara komersial;

b.

penetapan jumlah Penanaman Modal yang digunakan sebagai dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a;

c.

kesesuaian antara penjualan hasil produksi ke pasaran dengan bidang usaha, Klasifikasi B�u Lapangan U saha Indonesia (KBLI) , atau cakupan produk serta persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.


MENTEf-{I l<EUANGAN F�EPUBLll< INDONESIA

-20Pasal 16 (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) terdapat ketidaksesuaian antara penjualan hasil produksi ke pasaran dengan bidang usaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) , atau cakupan produk, serta persyaratan lainnya dalam lampiran keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, permohonan penetapan saat mulai berproduksi secara komersial ditolak, dan keputusan persetujuan pemberian fasilitas dicabut, serta kepada Wajib Pajak dikenakan sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan pencabutan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 17 (1) Wajib Paj ak yang telah memperoleh keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak laporan mengenai hal-hal sebagai berikut: a. jumlah realisasi Penanaman Modal; b. jumlah realisasi produksi; c.

rincian aktiva tetap .

sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Direktur Jenderal Paj ak setiap semester paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir semester yang bersangkutan dalam periode sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pemberian fasilitas Paj ak Penghasilan sampai dengan diterbitkannya keputusan saat mulai berproduksi secara komersial.


MENTER! 1-<EUANGAN REPUBL!f< INDONESIA

-21(3) Laporan sebagaim� a dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak setiap semester paling lambat 10 (sepuluh} hari kerja setelah akhir semester yang bersangkutan dalam periode sejak diterbitkannya keputusan saat mulai berproduksi secara komersial sampai dengan berakhirnya masa manfaat aktiva secara fiskal. (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menyampaikan laporan namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) , terhadap Wajib Pajak dimaksud dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 18 (1) Terhadap penyalahgunaan fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dan Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dilakukan pencabutan terhadap keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, dan tidak dapat lagi diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak n untuk Pehanaman Penghasila Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah daerah Tertentu dan Peraturan Menteri ini. (2) Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pencabutan keputusan persetujuan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu.


MENTEl�I KEUANGAN f�EPUBLll< INDONESIA

-22Pasal 19 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 1. Terhadap usulan pemberian fasilitas Paj ak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Paj ak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan pemrosesan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012. 2 . Terhadap permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu yang: a. telah disampaikan oleh Wajib Paj ak kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan b . atas permohonan dimaksud belum disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Keuangan pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Wajib Pajak hams menyampaikan permohonan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015. Pasal 20 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah...,daerah Tertentu , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . Pasal 21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 2015


MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-

Agar

setiap

23

-

orang

111engetahuinya,

inen1erintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pene1npatannya dalan1 Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J al\:arta pada tanggal

2 8 April 2015

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal

2 8 April 2015

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR

652

KEMENTERIAN


LAMPIRAN I KEUANGAN PERATURAN MENTER! REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK

M E NTEF�I l<EUAN G A N R E P U BL I K I N D O N E S IA

89/PMK.010/2015

PENGHASILAN

UNTUK

BIDANG-BIDANG DAERAH-DAERAH AKTNA

DAN

PENANAMAN

USAf-IA

TERTENTV

TERTENTU

SANKS!

BAGI

MODAL DAN/ATAU

SERTA WAJIB

DI DI

PENGALIHAN

PAJAK

BADAN

DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGI AN Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

Yth. Direktur Jenderal Paj ak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Paj ak Jalan Gatot Subroto 40-42 Jakarta 12190 Yang bertanda tangan di bawah ini: : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. (3) Nama NPWP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) Alamat Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan: * ) Nama Wajib Paj ak: . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . . (7) NPWP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) Alamat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (10) Telepon/fax bersama ini mengajukan permohonan penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama . . . . . (11) tahun agar dimanfaatkan untuk kerugian Tahun Paj ak . . . . (12} sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan dokumen terkait pemenuhan persyaratan berikut: * )

D

Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan.

. . .

·

Tanggal

tentang


f

MENTERI f<EUANGAN REPUBLll< INDONESIA

-2-

D Penanaman Modal baru pada bidang usaha yang diatur pada Pasal 2 ayat (1)

huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan dilakukan di kawasan industri dan/ atau kawasan berikat

D Penanaman D

Modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rpl0.000.000. 000, 00 (sepuluh miliar rupiah); Menggunakan bahan baku dan/ atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat);

D Mempekerjakan

sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

D Mempekerjakan

sekurang-kurangnya 1000 (seribu) Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

orang tenaga kerja

D Mengeluarkan

biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

D Penanaman

Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah paj ak (earning after tax) Wajib Pajak pada satu Tahun Paj ak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan Penanaman Modal; dan/ atau

f


MENTE R ! KEUANGAN REPUB LIK IN D ONESIA

-3-

D Melakukan

ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dart nilai total penjualan, untuk Penanaman Modal pada bidang-bidang usaha yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mentert Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pembertan Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di . Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan D alam Negert yang Dibertkan Fasilitas Paj ak Penghasilan yang dilakukan di luar kawasan bertkat. *) Berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mentert Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pembertan Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu . *

Demikian kami sampaikan untuk dipertimbangkan. Perno hon,

Ditertma tanggal

(Nama j elas , j abatan, dan cap perusahaan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (13)

Nama Penertma

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (14)

Tanda Tangan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 15)

*)

Bert tanda X pada kotak yang sesuai.

**)

Bert tanda X pada kotak apabila permohonan dilakukan oleh kuasa Wajjb Paj ak.


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-4-

PETUNJUK PENGISIAN Surat Permohonan Pen etapan Penambahan J angka Waktu Kompensasi Kerugian (Lampiran I) Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6 Angka 7 Angka 8 Angka 9 Angka 1 0 Angka 1 1

: : : : : : : : : : :

Angka 1 2 : Angka 1 3 :


Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Paj ak. Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak. Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Paj ak. Diisi dengan NPWP pengurus/kuasa Wajib Paj ak. Diisi dengan alamat pengurus/kuasa Wajib Paj ak. Diisi dengan j abatan pengurus/kuasa Wajib Paj ak. Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Diisi dengan alamat Wajib Paj ak. Diisi dengan nomor telepon/faksimili Wajib Paj ak. Diisi sesuai tambahan j angka waktu kompensasi kerugian menurut perhitungan Wajib Paj ak. Diisi dengan Tahun Paj ak yang dimintakan untuk mendapatkan tambahan j angka waktu kompensasi kerugian . Diisi oleh pegawai Direktorat Jenderal Paj ak dengan tanggal disampaikannya surat permohonan Wajib Paj ak kepada Direktorat Jenderal Paj ak. Diisi oleh pegawai Direktorat Jenderal Paj ak dengan nama penerima surat permohonan Wajib Paj ak. Diisi dengan tanda tangan pegawai Direktorat J enderal Paj ak yang menerima surat permohonan Wajib Pajak.

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA , ttd . BAMBANG P . S . B RODJONEGORO

--


M E N TE R ! K E U A N GAN R E P U BL I K I N D O N E S I A

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (l) TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN JANGKA WAKTU KOMPENSASI KERUGIAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERfENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Wajib Paj ak . . . . . . . . . . . . . (2) Nomor . . . . . . . . . . . . . . (3) Tanggal . . . . . . . . . . . . . . (4) hal Permohonan Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian, Wajib Paj ak mengajukan permohonan penambahan j angka waktu kompensasi kerugian ; .

.

b . bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor . . . . . . . . . . . . . . . (5) tanggal . . . . . . . . . . . . . (6) tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau Daerah daerah Tertentu , kepada Wajib Paj ak tersebut diberikan fasilitas Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2} huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan; c . bahwa Keputusan tentang penetapan penambahan j angka waktu fasilitas kompensasi kerugian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Paj ak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan atas permohonan tertulis Wajib Paj ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah


ME NTE R I l< E LJ A N G A N l� E P LJ B L I K I N D O N E S I A

-2Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagf Waj ib Paj ak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor . . . . . . . . . . (7) tanggal ............. (8) , perlu menetapkan tambahan j angka waktu kompensasi kerugian bagi Wajib Paj ak tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Norrtor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan; Mengingat

1 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ; 2 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1 983 tentang Paj ak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomm.; 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 1 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia Nomor 4893) ; 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 20 1 5 tentang Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norrtor 5688) ;


M ENTE RI l< E U AN G AN R E PUB Lll< IN D ONESIA

-34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN JANGKA WAR.TU KOMPENSASI KERUGIAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TEITTENTU. PEITTAMA

Menetapkan penambahan j angka waktu kompensasi kerugian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor . . . . . . . . . . . . . (7) tanggal . . . . . . . . . . . . . (8) , dart: Nama Wajib Pajak NPWP Alamat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0) .

.

.

.

.

.

.

selama . . . . . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . ) tahun ( 1 1 ) sehingga masa kompensasi kerugian seluruhnya menj adi . . . . . . . . . ( . . . . . . . . . . . ) tahun ( 1 2) atas nilai kerugian yang dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (7) dan/ atau ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan karena telah/tidak (13) memenuhi persyaratan ( 1 4) : .


M E N T E F� I l< E UA N G A N REPUBLIK I N DONESIA

-4-

D Penanaman Modal baru pada bidang usaha yang diatur pada Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan D alam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan dilakukan di kawasan industri dan/ atau kawasan berikat

D Penanaman D

Modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/ atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp l 0 . 000 . 000 . 000 , 00 (sepuluh miliar rupiah) ; Menggunakan bahan baku dan/ atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tuj uh puluh persen) sej ak tahun ke 4 (empat) ;

D Mempekerj akan

sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerj a Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;

D Mempekerj akan

sekurang-kurangnya 1 000 (seribu) a Indonesia selama 5 (lima) tahun kerj tenaga orang berturut-turut;

D Mengeluarkan

biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari j umlah Penanaman Modal dalam j angka waktu 5 (lima) tahun; ·

f www.jdih.kemenkeu.go.id

M E N T E f� I l\ E U /\ N G A N R E P U B Ll f\ I N D O N E S I /\

-5-

D Penanaman

Modal berupa perluasan dart usaha yang telah ada pada Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau Daerah-daerah Tertentu yang diatur pada Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf a dan/ atau huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata C ara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan sebagian sumber pembiayaannya berasal dart laba setelah paj ak (earning after tax) Wajib Paj ak pada satu Tahun Paj ak sebelum tahun diterbitkannya izin prin sip perluasan Penanaman Modal; dan/ atau

D Melakukan

ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dart nilai total penjualan, untuk Penanaman Modal pada bidang-bidang usaha yang diatur pada Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan yang dilakukan di luar kawasan berikat. * )

* Berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah daerah Tertentu .

KEDUA

Kompensasi kerugian selama . . . . . . . ( 1 2) tahun dimanfaatkan atas kerugian Tahun Paj ak . . . . . . ( 1 5)

KETIGA

Keputusan ditetapkan .

Direktur

Jenderal

ini

berlaku

pada

dapat

tanggal


M E N T E R ! l\ E U A N G A N l� E P U B Ll l\ I N D O N E S I A

-6Apabila d i kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini, disampaikan kepada : 1 . Direktur Peraturan Perpaj akan II ; 2 . Kepala Kantor Wilayah DJP . . . . . . . . . . . . . ( 1 6} ; 3 . Kepala Kantor Pelayanan Paj ak . . . . . . . . . . . . . ( 1 7} 4 . Wajib Paj ak yang Bersangkutan . .

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 8} DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 9}


M f: NTE l� I l< E U A N GAN R E P U l3 L l l< I N D O N E S I A

-7-

PETUNJUK PENGISIAN . Surat Keputusan Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian Bagi Wajib Paj ak Yang Mendapatkan Fasilitas Paj ak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lampiran I) Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5

Angka 6 Angka 7 Angka Angka Angka Angka

8 9 10 11

Angka 1 2

Angka 1 3

Diisi dengan nomor Surat Keputusan. Diisi dengan nama Wajib Paj ak. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Paj ak. Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Paj ak. Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu . : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan pada angka 5 . : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan atas permohonan Wajib Pajak. : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan. : Diisi dengan NPWP Wajib Paj ak. : Diisi dengan alamat Wajib Paj ak. : Diisi dengan tambahan j angka waktu kompensasi kerugian sesuai laporan hasil pemeriksaan lapangan atas permohonan Wajib Paj ak (dalam angka dan huruf) . Dalam hal permohonan Waj ib Paj ak tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan j angka waktu kompensasi kerugian, maka diisi dengan "O (nol)" : Diisi dengan j angka waktu kompensasi kerugian keseluruhan kompensasi mendapatkan tambahan j angka waktu setelah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan atas permohonan Wajib Paj ak (dalam angka dan huruf) . Dalam hal permohonan Wajib Paj ak tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan j angka waktu kompensasi kerugian, maka diisi dengan "5 (liina} " : Pilih "telah" apabila Wajib Paj ak telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan j angka waktu kompensasi kerugian berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan atau pilih "tidak" apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan permohonan Wajib Paj ak tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh tambahan j angka waktu kompensasi kerugian. : : : : :


MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDO NESIA

-

Angka 14

:

Angka 1 5

:

Angka 16

:

Angka 17 Angka 1 8 Angka 1 9

: : :

8

-

Dalam hal Wajib Paj ak telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan j angka waktu kompensasi kerugian, beri tanda X pada kotak yang memenuhi persyaratan serta ditampilkan dalam Surat Keputusan sesuai memenuhi persyaratan saj a. Dalam hal Wajib Paj ak tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan tambahan j angka waktu kompensasi kerugian, maka pilihan kotak yang kosong tidak perlu ditampilkan dalam Surat Keputusan ini. Diisi dengan Tahun Paj ak yang dimintakan untuk mendapatkan tambahan j angka waktu kompensasi kerugian sesuai laporan hasil pemeriksaan lapangan . Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Paj ak tempat Wajib Paj ak terdaftar. Diisi dengan Kantor Pelayanan Paj ak tempat Wajib Paj ak terdaftar Diisi dengan tanggal Surat Keputusan ini. Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak.

MENTER! KEUAN GAN REPUBLIK INDONESIA , ttd . BAMBAN G P . S . BRODJONEGORO

EM ENTERI AN


MENTE R / l< E U A N G A N R E P LJ B L IK / f\J D O N E S I A

LAMPIRAN II

-9-

PERATURAN INDONESIA NOMOR ;

�

TENTANG TATA

MENTERI

REPUBLIK

8 9 /PMK . 010/201 5

CARA

PEMBERIAN

PENGHASILAN

UNTUK

BIDANG-BIDANG DAERAH-DAERAH AIITIVA

KEUANGAN

DAN

USAfIA

BAGI

SERTA WAJIB

DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN

PERSETUJUAN

PEMBERIAN

FASILITAS

FASILITAS

PAJAK

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( l } TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

a.

bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor . . . . . (2) tanggal . . . . . (3} hal . . . . . (4) , Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengusulkan PT . . . . . . (5) (NPWP : . . . . . . . (6)) untuk dapat diberikan fasilitas Paj ak Penghasilan di bidang-bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu dan diterima di Direktorat Jenderal Paj ak pada tanggal . . . ; bahwa berdasarkan surat rekomendasi Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebij akan Penerimaan Negara Nomor . . . tanggal . . . hal . . . untuk diberikan fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal . . . Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Negeri yang Diberikan .

b.

c.

DI DI

PENGALIHAN

PAJAK

PENGHASILAN

A. FORMAT KEPUTUSAN PENGHASILAN:

PAJAK

MODAL DAN /ATAU

TERTENTU

TERTENTU

SANKS!

FASILITAS

PENANAMAN


BADAN PAJAK

M E N T E R I f< E U A N GA N l� E P U B L I K I N D O N E S I A

- 1 0Fasilitas Paj ak Penghasilan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu ;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 983 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 6 Tahun 2009 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;

2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1 983 tentang Paj ak Penghasilan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893) ;

3.

Peraturan Pemerintah Nomot 1 8 Tahun 20 1 5 tentang Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah daerah Tertentu {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688) ;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan; .

f


M E N T E i� ! l< E LJ A N G A N l� E P U B L l l< l l\I D O N E S I /\

-1 1MEMUTUSKAN: Menetapkan

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

PERfAMA

Menyetujui pemberian fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu kepada:

KEDUA

Waj ib Pajak : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (?) NPWP : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) Alamat Fasilitas Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum PERfAMA adalah sebagai berikut: 1 . pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dart jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing masing sebesar 5% (lima persen) per tahun yang dihitung sej ak saat mulai berproduksi secara komersial; 2.

penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal barn dan/ atau perluasan usaha, dengan masa manfaat dan tartf penyusutan serta tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut: 1 . untuk penvusutan van� dipercepat atas aktiva b e rwu i u d Kelompok Aktiva Berwujud I.

Mas a Manfaat Menj adi

Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode

Garis Lurus

Saldo Menurun

Bukan Ban�unan Kelompok I

2 tahun

50%

Kelomook II Kelomook III Kelompok IV

4 tahun 8 tahun

25%

10 tahun

1 2 , 5% 1 0%

1 00% (dibebankan sekali�us) 50% 25% 20%


M E N T E i� ! l< E U A N G A N R E P U B L l l< I N D O N E S I A

- 1 2II .

Ban�unan:

Perman en Tidak Pennanen

2

10 tahun 5 tahun

1 0%

-

20%

-

untu k amortisasi van� dioercepat atas aktiva tak berwu jud: Tarif Amortisasi Mas a Berdasarkan Metode Kelompok Manfaat Harta Tak Berwujud Garis Saldo Menurun Menj adi Lurus 2 tahun Kelompok I 1 00% 50% (dibebankan sekali�us) 25% 50% 4 tahun Kelompok II 8 25% 1 2 , 5% tahun Kelompok III 20% 1 0% 10 Kelompok IV tahun

3.

pengenaan Paj ak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Paj ak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 1 0% (sepuluh persen) , atau tarif yang lebih rendah menurut perj anjian penghindaran paj ak berganda yang berlaku ; dan

4.

Kompensasi kerugian yang lebih lama dart 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dart 1 0 (sepuluh) tahun dengan ketentuari sebagai berikut: a. tambahan : apabila Penanaman Modal barn pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 1 tahun ayat ( 1 ) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata C ara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di D aerah-daerah Tertentu dilakukan di kawasan industri dan/ atau kawasan berikat; b. tambahan : apabila Wajib Paj ak yang melakukan Penanaman Modal barn mengeluarkan 1 tahun biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/ atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp l 0 . 000. 000 . 000 , 00 (sepuluh miliar rupiah) ;


M E N TE R I l< E U A N G A N R E P U BL l f< I N D O N E S I A

- 1 3tambahan : apabila menggunakan bahan baku 1 tahun dan/ atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tuj uh puluh persen) sej ak tahun ke 4 (empat) ; d. tambahan : tambahan 1 (satu) tahun apabila 1 tahun mempekerj akan sekurang-kurangnya 500 atau 2 (lima ratus) orang tenaga kerj a Indonesia tahun selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau tambahan 2 (dua) tahun apabila mempekerj akan sekurang-kurangnya 1 000 (seribu) orang tenaga kerj a Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut e . tambahan : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan 2 tahun pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam j angka waktu 5 (lima) tahun; f. tambahan : apabila Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada 2 tahun Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau Daerah-daerah Tertentu yang diatur dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf a dan/ atau huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah paj ak (earning after tax) Wajib Paj ak pada satu Tahun Paj ak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan Penanaman Modal; dan/ atau c.


M E N TE R ! l\ E U A l\J G A N REPUBLIK I NOONESIA

- 1 4g.

tambahan : apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dart nilai total 2 tahun penjualan, untuk Penanaman Modal pada bidang-bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata C ara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah -daerah TertGntu yang dilakukan di luar kawasan berikat. ·

KETIGA

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA hanya diberikan untuk aktiva yang diperoleh dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0) sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT

Fasilitas Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 1 mulai berlaku sej ak saat mulai berproduksi secara komersial yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Paj ak tentang Penetapan Saat Dimulainya Berproduksi Secara Komersial.

KELIMA

Fasilitas Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 2 dan butir 3 mulai berlaku sej ak ditetapkannya Keputusan Menteri ini. Fasilitas Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 4 mulai berlaku setelah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Paj ak tentang Penetapan Penambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian. Fasilitas Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA butir 4 berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata C ara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di D aerah daerah Tertentu.

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hart ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


M E N TE R ! l< E U A N G A N R E P U B L ll< I N D O N E S I A

- 1 5Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada: 1 . Menteri Keuangan Republik Indonesia; 2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ; 3 . Kepala Kantor Wilayah DJP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 1 ) ; 4 . Kepala Kantor Pelayanan Paj ak . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 2) . .

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 3) a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 4)

f


M E N T E R ! K E U A N GA N R E P U B L l f< I N D O N E S I A

- 1 6PENJELASAN ATAS PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU 1.

Bidang usaha Wajib Paj ak termasuk dalam lampiran . . . ( 1 5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 20 1 5 tentang Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di D aerahdaerah Tertentu Bidang Usaha . . . . . . . . . ( 1 6) dengan KBLI . . . . . . . . . ( 1 7) dengan cakupan produk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 8) , sesuai dengan surat keterangan pemenuhan kriterta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 9) . .

2.

. .

Penanaman modal Wajib Paj ak berdasarkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20) Penanaman Modal dari BKPM Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 1 ) tanggal . . . . . . . . . . . . . (22) j o . No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (23) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . (24) . .

3.

Lokasi usaha/proyek di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (25) .

4.

Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dan Surat Permohonan Wajib Paj ak Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . (26) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (27) , Wajib Paj ak memiliki rencana Penanaman Modal senilai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (28) , dengan rincian sebagai berikut: a.

Jumlah

Modal Tetap : 1 . Pembelian dan Pematangan Tanah

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (29)

2 . Bangunan/ Gedung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (29 )

3 . Mesin/Peralatan dan Suku Cadang

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (29 )

4 . Lain-lain

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (29)

Modal Kerj a (untuk 1 kali tum over) Total

5.

.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (29)

Sub Jumlah b.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (29) .

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (29)

D ari rincian Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas , nilai Penanaman Modal yang mendapat Fasilitas Paj ak Penghasilan adalah sebesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (30) , dengan perincian sebagai berikut: Keterangan

Jumlah (Rp / US $ )

Modal Tetap : 1.

Pembelian dan Pematangan Tanah

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . (30)

2.

Bangunan/Gedung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (30)

3.

Mesin/Peralatan d an Suku Cadang

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (30)

4 . Lain-lain Jumlah yang mendapatkan fasilitas

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (30)

f· · . .


M E NTE i� ! K E UANGAN R E P U B Lll< IN D ONESIA

- 1 7-

6.

7.

Pemenuhan persyaratan tertentu lainnya: No .

Uraian

1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . (3 1 )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (32)

cfm Penanaman Modal Waj ib Paj ak yang mendapatkan fasilitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (33)

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . (3 1 )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (32)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (33)

cfm persyaratan tertentu lainnya

Fasilitas Paj ak Penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini hanya dapat digunakan untuk Penanaman Modal baru /perluasan usaha *) dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam butir 6.

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 4)

*

) coret yang tidak perlu .


M E N T E R I K E UAN GAN R E P U B L l l< I N D O N E S I A

- 1 8-

PETUNJUK PENGISIAN Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-Daerah Tertentu

Angka 1 Angka 2

Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6 Angka Angka Angka Angka

7 8 9 10

Angka 1 1 Angka 1 2 Angka Angka Angka Angka

13 14 15 16

Angka 1 7 Angka 1 8 Angka 1 9 Angka 20

(Lampiran II) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan. : Diisi dengan nomor surat usulan pemberian fasilitas dart Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Paj ak. : Diisi dengan tanggal surat usulan pada angka 2. : Diisi dengan hal surat usulan pada angka 2. : Diisi dengan nama Wajib Paj ak yang diusulkan dalam surat usulan pada angka 2 . : Diisi dengan NPWP Wajib Paj ak yang diusulkan dalam surat usulan pada angka 2 . : Diisi dengan nama Wajib Paj ak yang diberikan fasilitas . : Diisi dengan NPWP Wajib Paj ak yang diberikan fasilitas . : Diisi dengan alamat Wajib Paj ak yang diberikan fasilitas . : Diisi dengan j enis , nomor, dan tanggal izin Penanaman Modal/izin perluasan Penanaman Modal yang menj adi dasar pemberian fasilitas . : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Paj ak tempat Pusat Wajib Paj ak terdaftar. : Diisi dengan Kantor Pelayanan Paj ak tempat Pusat Wajib Paj ak terdaftar. : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan. : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Paj ak. : Diisi dengan lampiran I atau Lampiran II : Diisi dengan Bidang Usaha yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Surat Keputusan. : Diisi dengan KBLI yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Surat Keputusan. : Diisi dengan Cakupan Produk yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Surat Keputusan. : Diisi dengan Nomor dan tanggal surat keterangan pemenuhan kriteria teknis dart Kementerian teknis terkait. : Diisi dengan "Izin Prinsip" apabila merupakan Penanaman Modal Baru atau diisi dengan "Izin Prinsip Perluasan" apabila merupakan Perluasan Penanaman Modal. : Diisi dengan nomor lzin Prinsip /Izin Prinsip Perluasan dart BKPM yang dij adikan dasar pengaj uan fasilitas . ·

·

Angka 2 1


M E N TE R ! K E U A N G A N R E P U B Ll l< I N D O N E S IA

- 1 9Angka 22 Angka 23

Diisi dengan tanggal lzin Prinsip /Izin Prinsip Perluasan dart BK.PM yang dij adikan dasar pengajuan fasilitas . : Diisi dengan nomor lzin Prinsip dalam hal terdapat Perubahan Izin Prinsip yang terakhir dart BK.PM yang dij adikan dasar pengajuan fasilitas . : Diisi dengan tanggal Izin Prinsip Perubahan dart BK.PM yang dij adikan dasar pengajuan fasilitas . : Diisi dengan Lokasi Usaha/Proyek Penanaman Modal yang dimintakan fasilitas . : Diisi dengan nomor Surat Permohonan Fasilitas yang diaj ukan oleh Wajib Paj ak kepada Kepala BK.PM . : Diisi dengan tanggal Surat Permohonan Fasilitas yang diajukan oleh Wajib Paj ak kepada Kepala BK.PM . : Diisi dengan Nilai Rencana Investasi/Penanaman Modal sesuai dengan lzin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang menj adi dasar pengajuan fasilitas . : Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam lzin Prinsip/Izin Prinsip Perluasai1/Izin Prinsip Perubahan yang menj adi dasar pengajuan fasilitas . : Diisi dengan nilai Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas berdasarkan hasil penelitian. : Diisi dengart kriteria persyaratan tertentu lainnya selain nilai investasi, jumlah tenaga kerj a dan kapasitas produksi, disesuaikan dengan Lampiran I dan/ atau Lampiran II PP 1 8 Tahun 20 1 5 . : Diisi dengan jumlah atau nilai atau keterangan lainnya yang menj elaskan persyaratan yang dimaksud dalam Lampiran I dan/ atau Lampiran II PP 1 8 Tahun 20 1 5 . : Diisi dengan kondisi pemenuhan persyaratan Wajib Paj ak pada saat pengajuan fasilitas sesuai dengan Surat Usulan Kepala BK.PM dan/ atau dokumen pendukung lainnya. :

·

Angka 24 Angka 25 Angka 26 Angka 27 Angka 28

Angka 29

Angka 30 Angka 3 1

Angka 3 2

Angka 3 3


M E N T E R I K E UA N GAN R E P U BL l l< I N D O N E S I A

-20B . FORMAT KEPUTUSAN PENGHASILAN:

PENOLAKAN

PEMBERIAN

FASILITAS

PAJAK

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (l) TENTANG PENOLAKAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: a.

bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor. . . . . (2) tanggal . . . . . (3) hal. . . . . (4) , Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengusulkan PT . . . . . . . (5) (NPWP : . . . . . . . (6)) untuk dapat diberikan fasilitas Paj ak Penghasilan di bidang-bidang usaha tertentu . dan/ atau di daerah-daerah tertentu dan diterima di Direktorat Jenderal Paj ak pada tanggal . . . ;

b.

bahwa berdasarkan

surat rekomendasi Staf Ahli Menteri

Keuangan Bidang Kebij akan Penerimaan Negara Nomor . . . tanggal . . . hal . . . untuk tidak diberikan fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu ; c.

bahwa berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud

pada huruf a dan huruf b , serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal . . . Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas


M E NTER! KE UANGAN R E P U B Ll f< I N D O N E S I A

-2 1 Paj ak Penghasilan,

perlu

Keuangan

Penolakan

tentang

menetapkan

Keputusan

Pemberian

Fasilitas

Menteri Paj ak

Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu ; Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 983 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;

2.

Undang-Undang

Nomor

7

Tahun

1 983

tentang

Paj ak

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893) ; 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 20 1 5 tentang Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor . . . , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . . . ) ;

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan; .

f

·


M E N T E R I l< E U A N G A N R E P U B L l f< I N D O N E S I A

-22MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN

MENTER!

KEUANGAN

TENTANG

PENOLAKAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

PERfAMA :

Menolak

pemberian

fasilitas

Paj ak

Penghasilan

untuk

Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/ atau di daerah-daerah tertentu kepada: Wajib Paj ak NPWP Alamat KEDUA

: : :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9)

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . Apabila di kemudian hart ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada: 1 . Menteri Keuangan Republik Indonesia; 2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 3. Kepala Kantor Wilayah DJP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0) ; 4 . Kepala Kantor Pelayanan Paj ak . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 1 ) ; 5 . Wajib Paj ak yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 2) a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

......... . .

· · · · · · · · · · ·

. . . . . . . . ( 1 3)


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK IND O NESIA

-23-

PETUNJUK PENGISIAN Surat Keputusan Penolakan Perriberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lampiran II) Angka 1 Angka 2

Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6 Angka 7 Angka 8 Angka 9 Angka 1 0 Angka 1 1 Angka 1 2 Angka 1 3

: Diisi dengan nomor Surat Keputusan . : Diisi dengan nomor surat usulan pemberian fasilitas dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Paj ak. : Diisi dengan tanggal surat usulan pada angka 2. : Diisi dengan hal surat usulan pada angka 2. : Diisi dengan nama Wajib Paj ak yang diusulkan dalam surat usulan pada angka 2. : Diisi dengan NPWP Wajib Paj ak yang diusulkan dalam surat usulan pada angka 2. : Diisi dengan nama Wajib Paj ak yang tidak disetujui permohonan fasilitas PPh yang diajukan. : Diisi dengan NPWP Wajib Paj ak yang tidak disetujui permohonan fasilitas PPh yang diajukan . : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang tidak disetujui permohonan fasilitas PPh yang diajukan . : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Paj ak tempat Pusat Wajib Pajak terdaftar. : Diisi dengan Kantor Pelayanan Paj ak tempat Pusat Wajib Paj ak terdaftar. : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan. : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P . S . BRODJONEGORO


M E NTEHI KE UANGAN R E P U B L I K I N DONESIA

IAMPIRAN III PERATURAN INDONESIA NOMOR TENTANG CARA TATA

REPUBLIK

KEUANGAN

MENTER!

89/ PMK 0 1 0 / 2 0 1 5 •

DAERAH-DAERAH AKTIVA

DAN

DAN/ATAU

TERTENTU SERTA

TERTENTU

SANKS!

BAGI

WAJJB

PAJAK

MODAL

PENANAMAN

BIDANG-BIDANG USAHA

-24-

FASILITAS

PEMBERIAN UNTUK

PENGHASII.AN

DI DI

PENGALII-IAN

PAJAK

BADAN

DAI.AM NEGERI YANG DIBERIKAN FASILITAS PAJAK PENGI-IASII.AN

SURAT PERMOHONAN UNTUK PENETAPAN SAAT MULAI BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL Nomor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)

Yth. Direktur Jenderal Paj ak melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Paj ak J alan Ga tot Subroto 40-42 Jakarta 1 2 1 90

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)

NPWP Alamat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5)

J abatan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6)

dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan: Nama Wajib Paj ak : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) NPWP Alamat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1 1)

Jenis Usaha Telepon/fax

bersama ini mengaj ukan permohonan penetapan saat mulai berproduksi secara komersial terhitung sej ak tanggal . . . . . . ( 1 2) sesuai dengan Pasal 1 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan

untuk

Penanaman

Modal

di

Bidang-bidang

Usaha

Tertentu

dan/ atau di D aerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan berikut: ( 1 3)


M E N T E R ! K E U A N GA N f� E P U B L I K I N D O N E S I A

-25-

D fotokopi

surat

keputusan

persetujuan

pemberian

fasilitas

Paj ak

Penghasilan

D fotokopi izin Penanaman Modal atau izin perluasan Penanaman Modal yang menj adi dasar penerbitan surat keputusan persetujuan pemberian fasilitas Paj ak Penghasilan dan izin usaha tetapnya

D fotokopi dan sojtcopy atas rincian dan j enis aktiva tetap pada saat pengajuan permohonan pemberian fasilitas Paj ak Penghasilan dan pada saat Wajib Paj ak melakukan penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali

D dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi penjualan hasil produksi ke pasaran pertama kali, atau pertama kali digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut Pemohon,

(Nama j elas , j abatan, dan cap perusahaan)

Tembusan: Direktur Peraturan Perpaj akan II

Diterima tanggal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 5) Nama penerima Tanda tangan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 6)


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA

-26-

PETUNJUK PENGISIAN Surat Permohonan Untuk Penetapan Saat Pemanfaatan Fasilitas Paj ak Penghasilan (Lampiran III) Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6 Angka 7 Angka 8 Angka 9 Angka 1 0 Angka 1 1 Angka 1 2

: : : : : : : : : : : :



Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Paj ak. Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Paj ak. Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Paj ak. Diisi dengan NPWP pengurus/kuasa Wajib Paj ak. Diisi dengan alamat pengurus/kuasa Wajib Pajak . Diisi dengan j abatan pengurus/kuasa Wajib Paj ak. Diisi dengan nama Wajib Paj ak. Diisi dengan NPWP Wajib Paj ak. Diisi dengan alamat Wajib Paj ak. Diisi dengan j enis usaha Wajib Paj ak. Diisi dengan nomor telepon/faksimili Wajib Paj ak. Diisi dengan tanggal terpenuhinya persyaratan saat pemanfaatan fasilitas Paj ak Penghasilan menurut Wajib Paj ak. Diisi dengan tanda X pada kotak yang sesuai. Diisi oleh pegawai Direktorat Jenderal Paj ak dengan tanggal disampaikannya surat permohonan Wajib Paj ak kepada Direktur Jenderal Paj ak. Diisi oleh pegawai Direktorat Jenderal Paj ak dengan nama penerima surat permohonan Wajib Paj ak. Diisi dengan tanda tangan pegawai Direktorat Jenderal Paj ak yang menerima surat permohonan Wajib Paj ak.

M ENTER! KEUAN GAN REPUBLIK INDONESIA , ttd . BAMBAN G P . S . BRODJONEGORO


M ENTER! KEUANGAN R E P U B L I K I N DONESIA

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR ... TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIOANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU SERTA PENGALIHAN AKTIVA DAN SANKS! BAGI WA.JIB PAJAK SADAN DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (l) .

TENTANG PENETAPAN SAAT MULAI BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang

:

a.

bahwa berdasarkan permohonan Wajib Paj ak . . . . . . . . . . . . . . (2) .

Nomor

.................

Permohonan

untuk

(3)

Tanggal

Penetapan

.

Saat

................ Mulai

. .

(4)

hal

Berproduksi

Secara Komersial dan diterima di Direktorat Jenderal Paj ak pada tanggal . . . . . . . . . . . . (5) ; b . bahwa fasilitas Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksud

pada Diktum KEEMPAT Keputusan Menteri Keuangan Nomor . . . . . (6) tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . (7) tentang Persetujuan .

.

Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah daerah Tertentu dibebankan sej ak Tahun Paj ak saat mulai berproduksi secara komersial; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor . (8) Tanggal . . . . . . . . . (9) , . . . . . .

.

perlu menetapkan saat mulai berproduksi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan

f


M E N T E R I f< E U A N G A N R E P U B U I< I N D O N E S I A

-2-

D alam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan. Mengingat

1 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran

Negara

1 983

Republik

Nomor

Indonesia

49,

Tambahan

Nomor

3262)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang�Undang Nomor 1 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009

Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ; 2 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1 983 tentang Paj ak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ·

1 983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 ·

Nomor 1 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893) ; Nomor 1 8 Tahun 20 1 5 tentang Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor . . . , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3 . Peraturan

Pemerintah

Nomor . . . ; 4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau qi Daerah daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan;

f www.jdih.kemenkeu.go.id

M E N T E R I l< E U A N G A N R E P U B L l f< I N D O N E S I A

-3-

MEMUTUSKAN:

BAGI

KOMERSIAL

TENTANG SECARA

PAJAK JENDERAL DIREKTUR BERPRODUKSI MULA! SAAT

Menetapkan : KEPUTUSAN PENETAPAN

WAJIB

PAJAK

YANG

MENDAPATKAN

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERfENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERfENTU. PERfAMA

: Menetapkan : Wajib Paj ak

:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0)

NPWP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1 1)

Alamat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 2)

D Wajib Paj ak telah memenuhi persyaratan saat mulai berproduksi secara komersial pada tanggal . . . ( 1 3) dan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dibebankan selama 6 (enam) tahun masing masing sebesar 5% (lima persen) per tahun terhitung sej ak Tahun Paj ak . . . ( 1 4) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk

kegiatan

utama

usaha

Lampiran

sebagaimana

Keputusan birektur Jenderal Paj ak ini.

D Wajib Paj ak tidak memenuhi persyaratan saat mulai berproduksi

secara

komersial

sebagaimana

dimaksud

dalam Pasal 1 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau

di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan

Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan. KEDUA

Keputusan ditetapkan.

Direktur

Jenderal

ini

berlaku

pada

tanggal


M E N T E R ! K E LJ A N GA N

R E P LJ B L l l\ I N D O N E S I A

-4Apabila

di

Keputusan

kemudian Direktur

hari

ditemukan

J enderal

ini

kekeliruan

maka

akan

dalam

diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini, disampaikan kepada: 1 . Direktur Peraturan Perpaj akan II ; 2 . Kepala Kantor Wilayah DJP . . . . . . . . . . ( 1 5} ; 3 . Kepala Kantor Pelayanan Paj ak . . . . . . . . . . . ( 1 6} ; .

4 . Wajib Paj ak yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal . . . . . . . . . . . . ( 1 7) . . .

. .

.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 8}

*

) coret yang tidak perlu


M E N T E R I l< E U A N G A N R E P U B Ll l< I N D O N E S I A

-5 -

PENJEIASAN ATAS PENETAPAN SAAT MULAI BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASIIAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU 1 . Penghitungan j umlah Penanaman Modal yang digunakan sebagai dasar penghitungan fasilitas pengurangan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan, yaitu : a. sebesar realisasi Penanaman Modal, dalam hal realisasi Penanaman Modal kurang dart atau sama dengan rencana Penanaman Modal; b . sebesar rencana Penanaman Modal, dalam hal realisasi lebih besar dart rencana Penanaman Modal. 2 . Nilai rencana Penanaman Modal yang mendapat Fasilitas Paj ak Penghasilan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangart Nomor . . . tanggal adalah sebesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 9) , dengan perincian sebagai berikut: Keterangan

Jumlah (Rp / US $)

Modal Tetap : 1.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20)

2.

Bangunan/ Gedung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20)

3.

Mesin/Peralatan d an Suku Cadang

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20)

4.

Lain-lain

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20)

Jumlah yang mendapatkan fasilitas

. . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . (20)

3. Nilai realisasi Penanaman Modal pada saat mulai berproduksi secara komersial yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dibebankan selama 6 (enam) tahun masing masing sebesar 5% (lima persen) per tahun terhitung sej ak Tahun Paj ak adalah sebesar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2 1 ) , dengan perincian sebagai berikut: Keterangan

Jumlah (Rp / US $)

Modal Tetap : 1.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22)

2.

Bangunan/ Gedung

................ ..... .


M E N T E R I K E UAN GAN F� E P U B L I K I N D O N E S I A

-6-

. . . . (22) 3.

Mesin/Peralatan dan Suku Cadang

. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . (22)

4.

Lain-lain

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22)

Jumlah yang mendapatkan fasilitas

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (22)

4. Fasilitas Paj ak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 6 tersebut di atas diberikan sepanj ang Wajib Paj ak memenuhi persyaratan : No .

Uraian

1.

Bidang Usaha

cfm Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor . . . tan!2"!2"al . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (23)

2.

KBLI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (23)

3.

Cakupan

cfm Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor . . . tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24)

Produk 4.

Lokasi

5.

Persyaratan Lainnya: .....

5 . Fasilitas Paj ak Penghasilan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini hanya dapat digunakan untuk Penanaman Modal baru/perluasan usaha * ) dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam butir 6 . a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIRER.TUR JENDERAL PAJAK,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 8)

*

) coret yang tidak perlu .


M E N T E R ! K E U A N GAN R E P U B LI K I N D O N E S I A

-7-

PETUNJUK PENGISIAN Surat Keputusan Penetapan Saat Mulai Berproduksi Secara Komersial Bagi Wajib Paj ak yang Mendapatkan Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lampiran IV) Angka Angka Angka Angka Angka

1 2 3 4 5

Diisi dengan nomor Surat Keputusan. Diisi dengan nama Wajib Paj ak. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Paj ak. Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Paj ak. Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di BidangBidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-Daerah Tertentu . : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan pada angka 5 . : Dalam hal Wajib Paj ak mendapatkan fasilitas berdasarkan P P 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP 62 Tahun 2008 , bunyi Menimbang huruf b yaitu "Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 44/PMK. 0 1 1 /20 1 2" disesuaikan menj adi "Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 6/PMK. 03 / 2007" . : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan. : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan. : Diisi dengan nama Wajib Pajak. : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. : Diisi dengan alamat Wajib Paj ak. : Diisi dengan tanggal saat mulai berproduksi sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan. : Diisi dengan Tahun Pajak yang sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan. : Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Paj ak tempat Wajib Pajak terdaftar. : Diisi dengan Kantor Pelayanan Paj ak tempat Wajib Paj ak terdaftar. : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan ini. : Diisi dengan nama Direktur Jenderal Paj ak. : Diisi dengan Nilai Rencana Investasi/Penanaman Modal sesuai dengan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang menj adi dasar pengajuan fasilitas . : Diisi dengan Nilai Rencana Investasi/Penanaman Modal sesuai dengan Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan/Izin Prinsip Perubahan yang menj adi dasar pengajuan fasilitas. : Diisi dengan nilai Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas : : : : :

·

Angka 6 Angka 7

Angka Angka Angka Angka Angka Angka

8 9 10 �l 12 13

Angka 1 4 Angka 1 5 Angka Angka Angka Angka

16 17 18 19

Angka 20

Angka 2 1

f



-8-

Angka 22

:

Angka 23

:

Angka 2 4

:

berdasarkan hasil penelitian . Diisi dengan nilai Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas berdasarkan hasil penelitian . Diisi dengan j umlah atau nilai atau keterangan lainnya yang menj elaskan persyaratan yang dimaksud dalam Lampiran I dan/ atau Lampiran II PP 1 8 Tahun 20 1 5 . Diisi dengan kondisi pemenuhan persyaratan Wajib Paj ak pada saat pengajuan fasilitas sesuai dengan Surat Usulan Kepala BKPM dan/ atau dokumen pendukung lainnya.

M ENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P . S . BRODJONEGORO


M E N T E R I f< E U A N G A N R E P U B L l l< I N D O N E S I A

LAMPIRAN V PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR ... TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU SERTA

PENGALIHAN AKTNA DAN SANKS! BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG DIBERIKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

-9-

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (l)

TENTANG PENCABUTAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Nomor . . . . . . . . . . . . . . . (2) Tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) , Wajib Paj ak menggunakan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas atau mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas dan aktiva tetap yang dialihkan tersebut tidak diganti dengan aktiva tetap barn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 20 1 1 dan Pasal 1 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 44/PMK. 0 1 /20 1 2 ;

Mengingat

1 . Undang-Undqng Nomor 6 Tahun 1.9 83 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj akan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 983 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62 , Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ; 2 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1 983 tentang Paj ak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tal�un 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 33 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893) ; ·.

3 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 20 1 5 tentang Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang


M E N T E R / K E UA N GAN R E P U B L l f\ I N D O N E S I A

- 1 0-

Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor . . . , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor . . . } ; 4 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Penghasilan;

·

Negeri

yang

Diberikan

Fasilitas

Paj ak

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU. PERfAMA

Mencabut keputusan persetujuan pembertan fasilitas Paj ak Penghasilan , mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpaj akan, dan tidak dapat lagi dibertkan fasilitas Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemertntah Nomor 1 8 Tahun 20 1 5 ten tang Fasilitas Paj ak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu terhitung sej ak

tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4) dari: .

Nama Wajib Paj ak NPWP Alamat

(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

dengan pertimbangan (8) :

D

Wajib Paj ak menggunakan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas ; atau

D

Wajib Paj ak mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas dan aktiva tetap yang dialihkan tersebut tidak diganti dengan aktiva tetap baru .


MENTERI KE UANGAN REPUBLIK I NDONESIA

-1 1-

KEDUA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan Keputusan Menteri ini, disampaikan kepada: 1 . Menteri Keuangan Republik Indonesia; 2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 3 . Direktur Peraturan Perpajakan II ; 4 . Kepala Kantor Wilayah DJP . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9) ; 5 . Kepala Kantor Pelayanan Paj ak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0) 6 . Wajib Paj ak yang Bersangkutan. .

.

.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 1 ) .

a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

( 1 2)


MENTER! KEUANGAN REPUBLIK IND O NESIA

- 1 2-

PETUNJUK PENGISIAN Surat Keputusan Pencabutan Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan Bagi Wajib Paj ak Yang Mendapatkan Fasilitas Paj ak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lampiran V) Angka Angka Angka Angka

1 2 3 4

: : : :

Angka Angka Angka Angka Angka

5 6 7 8 9

: : : : :

Angka 1 0 : Angka 1 1 : Angka 1 2 :

Diisi dengan nomor Surat Keputusan. Diisi dengan nomor Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan . Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan . Diisi dengan tanggal tidak terpenuhinya persyaratan Pasal 9 ayat ( 1 ) Peraturan Direktur Jenderal Paj ak ini. Diisi dengan nama Wajib Paj ak. Diisi dengan NPWP Wajib Paj ak. Diisi dengan alamat Wajib Paj ak. Bert tanda X pada kotak yang sesuai. Diisi dengan Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pelayanan Paj ak tempat Wajib Pajak terdaftar. Diisi dengan Kantor Pelayanan Paj ak tempat Wajib Paj ak terdaftar. Diisi dengan tanggal Surat Keputusan ini. Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak.

M ENTER! KEUAN GAN REPUBLIK INDONESIA , ttd . BAMBANG P . S . BRODJONEGORO


LAMPIRAN VI MENTERI

PERATURAN

KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA

M E NTE R ! KE UAN GAN REPUBLIK I NDONESIA

NOMOR

89 /PMK.0 1 0/20 1 5

TENTANG TATA

CARA

PEMBERIAN

FASILITAS

PAJAJ\:

PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG DAN/ATAU

DI

TERTENTU

USAI-IA

DAERAH-DAERAI-1

TERTENTU

SERTA PENGALIHAN AKTIVA DAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAl{ SADAN DALAM NEGERI

- 1 3-

YANG

DIBERIKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

LAPORAN REALISASI PENANAMAN MODAL SEMESTER I/II ( 1 ) (JANUARI-JUNI/JULI-DESEMBER ( 1 )) (2) TAHUN PAJAK . . . . . . . .

KETERANGAN WAJIB PAJAK 1 . Na.ma Wajib Paj ak 2 . NPWP 3 . Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang di dan/ atau Tertentu Usaha Daerah-daerah Tertentu a. Nomor Keputusan b. Tanggal Keputusan c. Total Rencana Penanaman Modal

I.

II .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) (4)

. . . . . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(5) (6) (7)

REALISASI PENANAMAN MODAL

No.

Aktiva Tetap

Nilai Rencana berdasarkan S K Pemberian Fasil itas ( Rp/US$)

1

2

3

1.

.

Harga Perolehan (Rp/US$)

Tam bahan Realisasi/ Perolehan semester I/I I (Ro/ US$ )

Tangga l Perolehan

Akum ulasi Perolehan Pada Akhi r Periode Pelaporan 30 Juni . . . . . . . . . I 3 1 Des . . . . . . . . . . ( 1 ) ( Ro/US$ )

4

5

6

7

Yang Tetap Aktiva Fasilitas Mendapatkan Berdasarkan S K Menteri Keuangan Nomor . . . . (5) tannnal . . . . . . (6) dan a. Pembelian .

Pematangan Tanah 1) 2) b.

c.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) ...

. . ... . ......... .

.

Bangunan/Gedung 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8)

2)

....... ............ .

Mesin/Peralatan

dan

suku cadang

d.

1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8)

2)

... . . . ............ .

.

Lain-lain 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8)

f


M E N T E R ! l< E U A N G A N R E P U B L I K I N D O N ES IA

- 1 42)

... .. ... . . . .. .

.

.

.

.

. .

J umlah

Nilai Rencana berdasarkan S K Pemberian Fasilitas ( Rp/US$)

Aktiva Tetap

No.

Harga Perolehan ( Rp/US$)

Tam bahan Realisasi/ Perolehan semester

Tanggal Perolehan

111 1

R /US$ 2.

Akum ulasi Perolehan Pada Akhir Periode Pelaporan 30 J u n i . . . . . . . . . / 3 1 Des . . . . . . . . . . ( 1 ) R / U S$

Aktiva Tetap Lai nnya yang tidak mendapatkan fasilitas a.

Pembelian

dan

Pematangan Tanah

b.

c.

1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9)

2)

. ............ .... . .

.

Bangunan/Gedung 1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (9)

2)

....................

Mesin/Peralatan

dan

suku cadang

d.

1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 9)

2)

....................

Lain-lain 1) 2)

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . (9) .

. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .

J u mlah 3

Total Aktiva Tetap

D emikian laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal . . . Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di D aerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Negeri yang Dibenkan Fasilitas Paj ak Penghasilan . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0) Pengurus/Kuasa, Cap Perusahaan dan Tandatangan Nama j elas Jabatan

: :

. . . . . . . . . . . . . ( 1 1) . . . . . . . . . . . . . ( 12)

f


MEN TERI KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA

- 1 5-

PETUNJUK PENGISIAN Laporan Realisasi Penanaman Modal (Lampiran VI) Angka Angka Angka Angka Angka

1 2 3 4 5

: : : : :

Angka 6 Angka 7

: :

Angka 8

:

Pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan . Diisi dengan Tahun Pajak pelaporan. Diisi dengan nama Wajib Paj ak. Diisi dengan NPWP Wajib Paj ak. Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman . Modal di Bidang bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu . Diisi dengan tanggal Surat Keputusan pada angka 5 . Diisi dengan nilai total rencana Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Surat Keputusan pada angka 5 . Diisi dengan alamat, lokasi, j enis , peruntukan, dan/ atau informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tetap be rwujud yang mendapat fasilitas . Diisi dengan alamat, lokasi, j enis , peruntukan , dan/ atau infonnasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tetap be rwujud yang tidak mendapat fasilitas. Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan ini. Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan j abatan pengurus/kuasa Wajib Paj ak. ·

Angka 9

:

Angka 1 0 : Angka 1 1 : Angka 1 2 :

MENTER! KEUAN GAN REPUBLIK INDONESIA , ttd . BAMBANG P . S . BRODJONEGORO

KEM ENTERIAN


M E N T E R ! l<EU A N G A N R E P U B L I K I N D O N E S IA

LAPORAN JUMLAH REALISASI PRODUKSI SEMESTER I/II ( 1 ) (JANUARI-JUNI/JULI-DESEMBER ( I )) TAHUN PAJAK . . . . . . . (2) I.

KETERANGAN WAJIB PAJAK Nama Waj ib Paj ak NPWP Pemberian Persetujuan 3 . Keputusan Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah daerah Tertentu a. Nomor Keputusan b. Tanggal Keputusan 1.

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) .

II. REALISASI PROD UKSI Produk dan Realisasi Produksi yang dihasilkan Aktiva Teta Selama Periode Pelaporan Januari s . d . J u n i . . . . . . I Kapasitas J u l i s.d. Desember . . . . . 1 Produksi Sesuai SK Harga Pemberian per unit/ J umlah Realisasi Fasilitas Produksi Satuan ( Rp/U S$) R /U S $ 6=4x5 5 3 4

Jenis Produk

No.

.

2 Cakupan

Produk Yang

Mendapatkan

Fasilitas

Berdasarkan

SK

Keterangan

7

Menteri

Keuangan Nomor . . . . ( 5) tanggal . . . . . . (.6) a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (7) b. . . . . . . . . . . . . . . . . . J umlah

.

Produk

Yang

Mendapatkan

Fasilitas 2

Cakupan

Produk

Yang

Tidak

Mendapatkan Fasilitas a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (8) b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . J umlah

P roduk

Yang

Tidak

Mendapatkan Fasilitas Total


M E N TE f� I K E U A N GAN R E P U B L l l< I N D O N E S IA

-2-

Demikian laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal . . . Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan . . . Pengurus/Kuasa, . . . . . . . . . . . . . •

. . . . . .

.

. . . . .

.

. . . . .

. (9}

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama j elas Jabatan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 0} : . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 1} :


MENTER! KEUANGAN REPUBLII{ I N D O N ESIA

-3-

PETUNJUK PENGISIAN Laporan Jumlah Realisasi Produksi (Lampiran VI) ·

Angka Angka Angka Angka Angka

1 2 3 4 5

: : : : :

Angka 6 Angka 7

: :

Angka 8

:

: Angka 9 Angka 1 0 : Angka 1 1 :

Pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan . Diisi dengan Tahun Paj ak pelaporan . Diisi dengan nama Wajib Paj ak. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu . Diisi dengan tanggal Surat Keputusan pada angka 5 . Diisi dengan cakupan produk yang mendapatkan fasilitas Paj ak Penghasilan berdasarkan Surat Keputusan pada angka 5 . Diisi dengan cakupan produk yang tidak mendapatkan fasilitas Paj ak Penghasilan berdasarkan Surat Keputusan pada angka 5 . Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan ini. Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Pajak. Diisi dengan j abatan pengurus/kuasa Wajib Paj ak.

M ENTER! KEUANGAN REPUB LI K INDONE SIA, ttd . BAMBANG P . S . BRODJONEGORO

S alinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM


fv1 E N T E R I K E U A N GAN R E P U B L I K I N D O f\J E S I A

LAPORAN AKTIVA TETAP SEMESTER I/II ( 1 ) (JANUARI-JUNI /JULI-DESEMBER) ( 1 ) TAHUN PAJAK. . . . . . (2) I.

KETERANGAN WAJIB PAJAK

1 . Nama Wajib Pajak NPWP 3 . Keputusan Persetuj uan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah daerah Tertentu a. Nomor Keputusan b. Tanggal Keputusan

2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) (4) .........: . . . . . . . . . . · · · · ··

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6) .


f

M ENTERI KEUANGAN R E P U B L I K I N DO N E S IA

-2-

II . RINCIAN PENAMBAHAN DAN/ATAU PENGALIHAN/PENGURANGAN. AKTIVA TETAP, DIHASILKAN DAN KETERANGAN LAINNYA

No.

Aktiva Tetap

1 1.

2

Nilai Rencana berdasarka n SK Pemberian Fasilitas (R p/US$)

Harga Perolehan (R p/US$)

3

4

Tambahan Realisasi/ Perolehan (Rp/US$)

5

Tanggal Perolehan

Nilai Perolehan Pada Akhi r Periode Pelaporan S ebelumnya 30 Juni . . . . . . . I 31 Desember . . . . . . . . . . (7) . .

6

7

N i l a i Perolehan Aktiva Tetap Penambahan

SERTA KETERANGAN PRODUK YANG Nilai Perolehan Aktiva Tetap yang dilakukan Pengalihan/ . Pengu rangan

Nilai Perolehan Pada Akhi r Periode Pelaporan 30 Juni . . . . . . . . I 3 1 Desember . . . 18) .

. . .

Nilai (R p/US$)

Tanggal

Nilai (R p/US$)

Tanggal

Nilai (Rp /US$)

Tangga I

8

9

10

11

12 . 17+8-1 0 )

13

Keterangan P roduk yang Dihasilkan dan Lainnya

·

14

Aktiva Tetap Yang Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan S K Menteri Keuanaan Nomor . . ( 5 ) tannnal (6) a . Pembelian dan Pematangan Tanah 1 ) . . . . . . . . . . . . . . . . .79) 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b . Banaunan/ Geduna 1 ) . . . . . . . . . . . . . . (9) 2) ... .. ..... .. . . c. Mesin/ Peralatan dan suku cadana 1) (9) .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

..

.

..

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

f


M E NTE R I KEUAN GAN REPU BLIK I N DONESIA

- 32

J umlah Aktiva Tetap Yang Mendaoatkan Fasilitas

No.

Aktiva Tetap

2 2

I Aktiva Tetap Lainnya yang tidak

Nilai Rencana berdasarka n SK Pemberian Fasilitas ( Rp/US$)

Harga Perolehan (R p/US$)

3

4

Tam bahan Realisasi/ Perolehan ( Rp/US$)

I

5

Nilai Perolehan Pada Akh i r Peri ode Pelaporan S ebelumnya 30 Juni . . . . . . . . . / 3 1 Desember '7)

Tanggal Perolehan

I

6

I

7

Nilai Perolehan Aktiva Tetap Penambahan

Nilai Perolehan Aktiva Tetap yang dilakukan Pengalihan/ Pengurangan

Nilai (R p/US$)

Tanggal

N i lai ( R p /US$)

Tanggal

8

9

10

11

Nilai Perolehan Pada Akhir Periode Pela po ran 30 Juni . . . . . . . . 1 3 1 Desember . . . . . (8\ Nilai ( Rp/US$)

\

12 '7 +8-1 0'

I

=

Keterangan Prociuk yang D i hasi l kan dan Lainnya

.

.

Tangga I

13

I

14

mendaoatkan fasilitas a. Pembelian dan Pematangan Tanah 1 ) .................... (1 0 2 b. 10

1


M E NT E R ! K E UAN GAN REPU B L I K I N D O N ES I A

-4Mesin/Peralatan dan suku cad an 110 1) 2 d. Lain-lain 11 0 1) 2 Jumlah Aktiva Tetap Yang Tidak Mendaoatkan Fasilitas I Total Aktiva Tetao ( 1 +2 c.

...................•

····················

3

Demikian laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal . . . Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Paj ak Badan Dalam Negert yang Diberikan Fasilitas Paj ak Penghasilan. ( 1 1 )

. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 2) Pengurus / Kuasa, Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama j elas Jabatan

. . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 3) : . . . . . . . . . . . . . . . . ( 1 4)

:

f



PETUNJUK PENGISIAN Laporan Aktiva Tetap (Lampiran VI) Angka Angka Angka Angka Angka

1 2 3 4 5

: : : : :

Angka Angka Angka Angka

6 7 8 9

: : : :

Angka 1 0 : Angka Angka Angka Angka

11 12 13 14

: : : :

Pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan. Diisi dengan Tahun Paj ak pelaporan . Diisi dengan nama Wajib Pajak. Diisi dengan NPWP Wajib Pajak. Diisi dengan nomor Surat Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Paj ak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang bidang Usaha Tertentu dan/ atau di Daerah- daerah Tertentu . Diisi dengan tanggal Surat Keputusan pada angka 5 . Diisi dengan periode pelaporan sebelumnya. Diisi dengan periode pelaporan. Diist dengan aktiva tetap yang , mendapatkan fasilitas Paj ak Penghasilan Badan sesuai Surat Keputusan pada angka 5 . Diisi dengan aktiva tetap yang tidak mendapatkan fasilitas Paj ak Penghasilan Badan sesuai Surat Keputusan pada angka 5 . Diisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan laporan ini. Diisi dengan nama pengurus/kuasa Wajib Paj ak. Diisi dengan j abatan pengurus/kuasa Wajib Pajak.

M ENTER! KEUAN GAN REPUBLIK INDONESIA, ttd . BAMBANG P. S . BRODJONEGORO

KEM ENTERIAN


2015 TENTANG

Recommend Documents