PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR : 64/KEP/HK/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2015 BUPATI KUPANG, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat, maka pengadaan barang/jasa perlu dilaksanakan secara elektronik;
b.
bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Kupang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kupang, perlu menetapkan Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kupang;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
13.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
14.
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
15.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
19.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang E- Purchasing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1239);
20.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E- Tendering (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
21.
Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2014 Nomor 684, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 004);
22.
Peraturan Bupati Kupang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2012 Nomor 438);
23.
Peraturan Bupati Kupang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2014 Nomor 685);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2015. KESATU
: Membentuk Tim Pelaksana Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA
Untuk menunjang kegiatan pelatihan pengadaan barang/jasa secara elektronik bagi pengguna LPSE, Ketua Tim Pelaksana dapat menunjuk tenaga pelatih dari luar Tim Pengelola LPSE melalui Surat Keputusan Ketua Tim LPSE
KETIGA
: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Kupang;
KEEMPAT
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2015 dan sumbersumber lain yang sah dan tidak mengikat.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
Ditetapkan di Oelamasi pada tanggal 24 Pebuari 2015 BUPATI KUPANG,
AYUB TITU EKI Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada : 1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta; 2. Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP di Jakarta; 3. Gubernur Prov. NTT Cq. Kepala Biro Adm. Pembangunan Setda Prov.NTT di Kupang; 4. Wakil Bupati Kupang di Oelamasi; 5. Ketua DPRD Kabupaten Kupang di Oelamasi; 6. Kepala BPKP Perwakilan NTT di Kupang; 7. Pimpinan Badan/Dinas/Kantor/BagianLingkup Pemda Kab Kupang masing-masing di Oelamasi; 8. Ketua LPJK Nasional di Jakarta; 9. Ketua LPJK Daerah Prov.NTT di Kupang; 10. Ketua KADIN Daerah Prov.NTT di Kupang; 11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang di Oelamasi; 12. Anggota Tim masing-masing di tempat.
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL
: KEPUTUSAN BUPATI KUPANG : 64/KEP/HK/2015 : 24 Pebuari 2015 SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PELAKSANA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2015 NAMA/JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
1.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang
Pembina
1.
2.
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kupang
Memberikan arahan dalam perumusan 3. kebijakan umum dan strategi, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan LPSE Kabupaten Kupang;
Pengarah
2.
Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan e-Procurement pada LPSE Kabupaten Kupang.
Ketua
1.
Memimpin operasional harian LPSE;
2.
Melakukan koordinasi dan memantau pelaksanaan tugas administrator, trainer, help desk dan verifikator;
3.
Menyampaikan laporan secara berkala kepada Penanggungjawab LPSE dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
NO
3.
AGUSTINUS W. DALI LOMI, SE/ Kepala Bagian Pembangunan Setda Kupang
Administrasi Kabupaten
RINCIAN TUGAS
KET
12.
NO
NAMA/JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
RINCIAN TUGAS
KET
4.
Menyusun konsep kebijakan dan peraturan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
5.
Membina dan memotivasi Pelaksana LPSE;
6.
Menyusun rencana kerja pelaksanaan pembinaan kepada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang mengenai tata cara pengadaan barang/jasa secara elektronik;
7.
Melakukan Nasional.
8.
Menyusun Rencana Kerja LPSE;
9.
Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
koordinasi
dengan
LPSE
10. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana LPSE; 11. Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; 4.
MESSAKH FOEH, ST, MT/ Kepala Sub Bagian Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Dan Statistik pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kupang
Koordinator Bidang Administrasi Sistem Informasi
1. Memimpin dan mengkoordinasikan tugas 8. administrator dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas; 2. Mengawasi pelaksanaan tugas administrator dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
NO
NAMA/JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
RINCIAN TUGAS sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku;
KET perundang-
3. Melakukan koordinasi dengan Administrator LPSE Nasional dengan cara memberikan informasi dan masukan kepada Administrator LPSE Nasional tentang kendala-kendala teknis aplikasi yang terjadi pada LPSE; 4. Melaksanakan instruksi-instruksi Administrator LPSE Nasional;
dari
5. Menjaga kerahasiaan data, kode akses serta mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik; 6. Mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada Ketua LPSE; 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5.
JUAN CRISTO SELAN, ST/ Kasie Pengembangan dan Perencanaan Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang
Admin System/Admin Jaringan
1.
Menyiapkan sarana dan prasarana dalam 16. rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, baik berupa perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software);
2.
Memelihara dan memberikan keamanan (security) terhadap
jaminan system,
NO
NAMA/JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
RINCIAN TUGAS hardware dan software server dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik; 3.
Memelihara dan memberikan jaminan keamanan (security) terhadap system jaringan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
4.
Menangani permasalahan teknis (system trouble) yang terjadi terhadap system, hardware dan software;
5.
Menangani permasalahan teknis (trouble resolution) yang terjadi terhadap system, hardware dan software;
6.
Memonitoring status server dan koneksi jaringan secara berkala;
7.
Memelihara dan mengawasi system jaringan server LPSE;
8.
Menyiapkan sarana dan prasarana koneksi jaringan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
9.
Menyiapkan, mengontrol dan mengawasi koneksi LAN, WAN dan Internet dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
10. Menjaga kerahasiaan data, kode akses serta mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik;
KET
NO
NAMA/JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
RINCIAN TUGAS 11. Melakukan koordinasi dengan admin aplikasi untuk berkoordinasi dengan LPSE nasional dengan memberikan informasi dan masukan tentang kendala-kendala teknis System yang terjadi pada LPSE serta bersama-sama melaksanakan instruksiinstruksi dari Administrator LPSE Nasional; 12. Bersama-sama dengan admin aplikasi, melakukan koordinasi dengan LPSE nasional dengan memberikan informasi dan masukan tentang kendala-kendala teknis System Jaringan yang terjadi pada LPSE serta bersama-sama melaksanakan instruksi-instruksi dari Administrator LPSE Nasional; 13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya; 14. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Bidang dan/Ketua LPSE; 15. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
KET
NO 5.
NAMA/JABATAN HENDRA MOOY, S.STP/ Staf Bagian Pembangunan Setda Kupang
Administrasi Kabupaten
KEDUDUKAN DALAM TIM Admin Aplikasi/Admin Agency
RINCIAN TUGAS
KET
1.
Memberikan user id dan password kepada 1. penyedia barang/jasa setelah adanya persetujuan pendaftaran oleh petugas verifikator dan kepada panitia/Pokja ULP pengadaan barang/jasa, pejabat pembuat komitmen serta auditor;
2.
Melakukan koordinasi dengan Administrator LPSE Nasional dengan cara memberikan informasi dan masukan kepada Administrator LPSE Nasional tentang kendala-kendala teknis aplikasi yang terjadi pada LPSE;
3.
Melaksanakan instruksi-instruksi Administrator LPSE Nasional;
4.
Menjaga kerahasiaan data, kode akses serta mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik;
5.
Mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggungjawab serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada Ketua LPSE melalui Ketua Koordinator Bidang Administrasi Sistem Informasi;
6.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
dari
NO 6.
7.
NAMA/JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
SUZANTI TRESLY, ST/
Koordinator Bidang Kepala Sub Bagian Koordinasi dan Registrasi dan Verifikasi/ Pengendalian Kebijakan Verifikator Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kupang
PEELT JULIO MARK BAUN, S.STP Staf Bagian Pembangunan Setda Kupang
Verifikator
RINCIAN TUGAS
KET
1.
Memimpin dan mengkoordinasikan tugas5. verifikator dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
2.
Mengawasi pelaksanaan tugas verifikator dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3.
Mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggungjawab serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada Ketua LPSE;
4.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.
Menangani proses pendaftaran penyedia9. barang/jasa (setelah diterima dari help desk);
2.
Melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi dan dokumen yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa sebagai persyaratan pendaftaran;
3.
Menyetujui atau menolak pendaftaran penyedia berdasarkan hasil verifikasi;
Administrasi Kabupaten
permohonan barang/jasa
NO
8.
NAMA/JABATAN
ALBERTINA CHRISTIAN/ Kasubag Koordinasi Pengendalian Kebijakan Kebudayaan dan Pariwisata pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Kupang
KEDUDUKAN DALAM TIM
Koordinator Bidang Layanan Pengguna dan Penyedia/Help Desk
RINCIAN TUGAS 4.
Menyampaikan persetujuan hasil verifikasi dokumen pendaftaran penyedia barang/jasa kepada administrator untuk mendapatkan user id dan password;
5.
Menyampaikan penolakan hasil verifikasi dokumen pendaftaran kepada penyedia barang/jasa dan sekaligus menyampaikan informasi kepada yang bersangkutan tentang kesalahan dan kekurangan informasi/dokumen;
6.
Mengelola arsip dan dokumen pendaftaran penyedia barang/jasa;
7.
Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Bidang;
8.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.
Memimpin dan mengkoordinasikan tugas5. Help Desk dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
2.
Mengawasi pelaksanaan tugas Help Desk dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KET
NO
9.
NAMA/JABATAN
MATHELDA M. DJARI, SE/ Staf Bagian Pembangunan Setda Kupang
KEDUDUKAN DALAM TIM
Help Desk
RINCIAN TUGAS
KET
3.
Mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggungjawab serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada Ketua Unit LPSE;
4.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
1.
Memberikan layanan konsultasi mengenai8. proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, baik melalui telepon, e-mail, maupun hadir langsung di ruang LPSE;
2.
Menerima dan membantu pendaftaran penyedia barang/jasa;
3.
Memberikan penjelasan kepada yang membutuhkan tentang fasilitas dan fitur aplikasi e-procurement;
4.
Menangani keluhan dan masukan para pihak yang bersangkutan berkenaan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
5.
Memantau segala kegiatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan menyampaikan laporan kepada Ketua apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk ditindaklanjuti;
Administrasi Kabupaten
proses
NO
10.
NAMA/JABATAN
JUHARDI D. SELAN, S. STP/ Kepala Sub Bagian Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan Umum, Tugas Pembantuan dan Kerjasama pada Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Kupang
KEDUDUKAN DALAM TIM
RINCIAN TUGAS 6.
Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Bidang;
7.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Koordinator Bidang Pelatihan dan Sosialisasi/
1.
Memimpin dan mengkoordinasikan tugas Trainer dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana;
Trainer
2.
Mengawasi pelaksanaan tugas Trainer dan bila terjadi penyimpan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggungjawab serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya kepada Ketua LPSE; 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya. Trainer : 1. Melakukan pelatihan/training kepada Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Lelang dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai aplikasi sistem pelelangan
KET
NO
NAMA/JABATAN
KEDUDUKAN DALAM TIM
RINCIAN TUGAS
KET
secara online; 2. Mempersiapkan/menggandakan pelatihan;
modul
3. Melakukan trainer);
(group
pelatihan
mandiri
4. Melakukan evaluasi pelatihan; 5. Melakukan sosialisasi; 6. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Bidang; 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. 11.
SILVESTRE DA COSTA/ Staf Bagian Pembangunan Setda Kupang
13.
Memberikan dukungan teknis administratif dan operasional bagi Unit LPSE
Staf Sekretariat
Memberikan dukungan teknis administratif dan operasional bagi Unit LPSE
Administrasi Kabupaten
MARIA NDOLU/ Staf Bagian Pembangunan Setda Kupang
Staf Sekretariat
Administrasi Kabupaten
NO 14.
NAMA/JABATAN FETEASER D. TAFETIN, SH/ Staf Bagian Pembangunan Setda Kupang
15.
KEDUDUKAN DALAM TIM Staf Sekretariat
Memberikan dukungan teknis administratif dan operasional bagi Unit LPSE
Staf Sekretariat
Memberikan dukungan teknis administratif dan operasional bagi Unit LPSE
Administrasi Kabupaten
ROGERIO SEBASTIO/ Staf Bagian Umum Setda Kabupaten Kupang
RINCIAN TUGAS
BUPATI KUPANG,
AYUB TITU EKI
KET