GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 23 /KPTS/013/2015 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2015-2019; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan guna mendukung kelancaran penyusunan Road Map, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang-Undang
-2-
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian atau Lembaga; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1, Seri E); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3, Seri D); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015; 18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015; 19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/682/KPTS/013/2014 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.
MEMUTUSKAN
-3-
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut: a. Tim Pengarah, untuk : 1) memberi arahan dalam rangka pelaksanaan kebijakan umum reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 2) mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kebijakan umum reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 3) memfasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah; 4) mendukung dan memberikan saran pertimbangan pengintegrasian kebijakan reformasi birokrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah; 5) mendukung dan memberikan saran pertimbangan kebijakan penganggaran pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 6) mendukung dan memberikan saran pertimbangan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pada area perubahan reformasi birokrasi; 7) mendukung dan memberikan saran pertimbangan pelaksanaan kebijakan pengendalian pelaksanaan reformasi birokrasi; 8) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi. b. Tim Pelaksana, untuk : 1) memberikan arahan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 2) mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 3) mengelola dan membantu mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam area perubahan reformasi birokrasi; 4) mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah; 5) melaksanakan teknis penganggaran kegiatan reformasi birokrasi ke dalam Daftar Pengusulan Anggaran (DPA); 6) melaksanakan teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 7) membentuk Kelompok Kerja (Pokja) sesuai kebutuhan; 8) membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; 9) melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur. KETIGA
-4-
KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (77) Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Kegiatan (001) Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Peraturan Ketatalaksanaan Pemerintah Kode Rekening 5.2.1.01.01.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 Januari 2015
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd,
Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 23 /KPTS/013/2015 TANGGAL : 15 JANUARI 2015TUS 2011
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 A. TIM PENGARAH NO 1
JABATAN DALAM TIM 2
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3
1.
Ketua
Gubernur Jawa Timur
2.
Sekretaris
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.
Anggota :
a. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur c. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Timur
Sekretaris
d. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur e. Inspektur Provinsi Jawa Timur f. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur g. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur h. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur i. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur j. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur k. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
B. TIM PELAKSANA NO 1
JABATAN DALAM TIM 2
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3
1.
Ketua
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.
Sekretaris
3.
Anggota :
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur a. Kepala Bagian Tatalaksana, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur b. Kepala Bagian
-2-
1
2 b. c. d.
e.
f.
g. h. i.
j.
k.
l.
3 Kepala Bagian Kelembagaan, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Bagian Pengembangan Kinerja, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Bagian Analisa Jabatan dan Kepegawaian, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Provinsi Jawa Timur Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Bagian Penyusunan Peraturan PerundangUndangan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd, Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Anggota Tim Reformasi Birokrasi dimaksud.
