SALINAN
WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 188.45/85/KEP/422.012/2015 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2015 WALIKOTA BATU, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, serta untuk menjaga terciptanya stabilitas nasional didaerah, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antar pimpinan daerah di Kota Batu; b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berbunyi Untuk Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum, di Bentuk FORKOPIMDA Kabupaten/Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batu tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2015;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Halaman 2 dari 5 hlm…
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 17. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Batu Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini. KEDUA
: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: 1. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kota Batu; 2. mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di Daerah Kota Batu; 3. membahas masalah aktual di Kota Batu yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah, baik yang direkomendasikan oleh Komunitas Intelijen Daerah, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Konflik dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Satuan Kerja di Kota Batu; 4. memberikan masukan kepada Walikota dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan keadaan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, bangsa, dan negara di Kota Batu; 5. memfasilitasi hubungan kerja FORKOPIMDA dengan Pemerintah Daerah Kota Batu dan hubungan antar instansi di Kota Batu; 6. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah di Kota Batu; dan 7. melaporkan pelaksana tugas kepada Walikota secara periodik.
Halaman 3 dari 5 hlm…
KETIGA
: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, FORKOPIMDA Kota Batu Tahun 2015 melaksanakan rapat kerja secara periodik setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
KEEMPAT
: Memberikan honorarium kepada FORKOPIMDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut: 1. Ketua sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan; 2. Sekretaris sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan; 3. Anggota tetap, masing-masing sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan; 4. Anggota tidak tetap sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan; 5. Pelaksana harian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
KELIMA
: Membebankan biaya pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.16.09.
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu pada tanggal 11 Maret 2015 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Tembusan: Yth. Sdr. : 1. Menteri Dalam Negeri c.q Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen dalam Negeri; 2. Gubernur Jawa Timur; 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur; 4. Ketua DPRD Kota Batu; 5. Inspektur Kota Batu; 6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; 7. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu; 8. Pejabat yang bersangkutan.
Halaman 4 dari 5 hlm…
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/85/KEP/422.012/2015 Tanggal : 11 Maret 2015
SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2015
JABATAN DALAM NO FORUM PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) 1. Koordinator 2. Sekretaris 3. Anggota Tetap
JABATAN DALAM DINAS Walikota Sekretaris Daerah a. Danlanud Abd Saleh b. Danrem 083 Baladika Jaya c. Danlanal Malang d. Kepala Polisi Resort Batu e. Dandim 0818 Wilayah Malang-Batu f. Kejaksaan Negeri Batu g. Pimpinan DPRD
4.
Anggota Tidak Tetap
Wakil Walikota
5.
Pelaksana Harian
a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Sekretaris Daerah b. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Halaman 5 dari 5 hlm…
