2015 TENTANG

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Jokotole Nomor 5 Pamekasan Telp(Fax): (0324) 322828 e-mail : [email protected]

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR : 188/80/432.402/2015 TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013-2018 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN, Menimbang

: a. bahwa sesuai Hasil Pra Evaluasi Sistem Akunabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 oleh Tim Pra Evaluasi SAKIP dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu merevisi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan (Renstra Bappeda) Tahun 2013-2018 dengan merubah visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta memperbaiki Indikator Kinerja Utama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Pamekasan tentang Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik; 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standart Pelayanan Punlik; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); 10. Perda Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025; 11. Perda No 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018; 12. Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/594A/432.131/2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018; 13. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan nomor : 188/628A/432.402/2013 Tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 – 2018. MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

: :

Kedua

:

Ketiga

:

Keempat

:

Kelima

:

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten PamekasanTahun 2013-2018; Revisi Renstra Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 20132018 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan bagi unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan; Revisi Renstra Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 20132018 dijadikan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Pamekasan; Revisi Renstra Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 20132018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pamekasan pada tanggal 29 Juli 2015

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN

MOH. ZAINAL ARIFIN

DAFTAR ISI

Daftar Isi Daftar Tabel

i iii

Bab I

Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II

Gambaran Umum 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2. Sumber Daya SKPD 2.2.1. Sumber Daya Aparatur 2.2.2 Sarana dan Prasarana 2.3. Kinerja Pelayanan 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bab III

Isu –Isu Strategis 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

8

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1. Visi 4.2. Misi 4.3. Tujuan 4.4. Sasaran 4.5. Strategi dan Kebijakan 4.6. Program 4.7. Indikator Kinerja Utama (IKU)

1 1 2 3 4 5 8 9

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

1

REVISI RENSTRA BAPPEDA KAB. PAMEKASAN

1 1 3 3 4 1 2 5 5 6 8 18 1 1 2 5

i

Bab VI

Indikator Kinerja Bappeda Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

1

Bab VII

Penutup

1


i

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel 2.2 Tabel 2.3 Tabel 2.4 Tabel 2.5 Tabel 3.1

Tabel 4.1 Tabel 4.2 Tabel 4.3 Tabel 5.1 Tabel 6.1

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai Menurut Pangkat /Golongan Sarana dan Prasarana Kantor Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 – 2012 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan di Bappeda terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tujuan-Sasaran Tujuan – Sasaran – Kebijakan Sasaran – Strategi – Kebijakan – Program Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Pamekasan Indikator Kinerja Bappeda Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


Hal. II-5 II-6 II-7 II-9 II-17 III-3

IV-4 IV-6 IV-7 V-2 VI-2

i

Lampiran Nomor Tanggal Tentang

: KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PAMEKASAN : 188/80/432.402/2015 : 29 JULI 2015 : REVISI RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013-2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Kegiatan perencanaan pembangunan daerah merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan yang dalam proses penyusunannya harus dilakukan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan guna mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan. Hasil pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada cukup handalnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan data objektif dilapangan dan kerangka berfikir logis akan berdampak buruk dalam perencanaan pembangunan daerah itu sendiri, sehingga membawa akibat pada kurang efektifnya pembangunan yang dilakukan bagi kepentingan masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap citra dan kredibilitas pemerintah semakin menurun. Sistem

pemerintahan

masa

lalu

yang

kurang

memperhatikan

kepentingan masyarakat secara nyata berakibat pada lemahnya kreativitas masyarakat dan pemerintah pada tingkat menengah kebawah dalam rangka merumuskan dan melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan. Seiring dengan era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah serta berubahnya paradigma pembangunan yang berdasar dan berpihak kepada masyarakat, maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah diperlukan pendekatan partisipatif dengan pemberdayaan masyarakat dan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan daerah, Bappeda sebagai unsur staf yang langsung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati mengemban tugas dan fungsi yang amat strategis dalam rangka mengkoordinasikan

Revisi Renstra BAPPEDA Kab. Pamekasan

I-1

dan mensinkronisasikan program pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Pamekasan. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanahkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya serta Renstra-SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah Proses Penyusunan RENSTRA berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan dari PP tersebut, diawali dengan pembentukan tim penyusun, pengumpulan data/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu - isu strategis, perumusan visi - misi - tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, melaksanakan diskusi fokus antar bidang pembangunan, forum SKPD, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Kepala Daerah serta penetapan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

KEBERADAAN SKPD

UU 25/2004 2525/2004

UUD 32/2004

PP 8/2008 PERMENDAGRI 54/2010 8/2008 PERDA RPJMD 21/2013 8/2008


I-2

1.2

Landasan Hukum Dalam

penyusunan

dokumen

Rencana

Strategi

(Renstra)

Bappeda

Kabupaten Pamekasan didasarkan pada Landasan Hukum sebagaimana berikut : 1.

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

5.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 9.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Lembaga Teknis Kabupaten Pamekasan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 - 2018; 11.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten

12.

Keputusan Bupati No. 45 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan tahun 2013-2018 adalah :


I-3

a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di BAPPEDA pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ; b. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun ke depan; c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan; d. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; e. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 ini adalah : a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi BAPPEDA Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 5 (lima) tahun mendatang; b. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan BAPPEDA. c. sebagai instrumen informasi kebijaksanaan dan strategi perencanaan serta media

untuk

mengukur

akuntabilitas

kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.

1.4

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut : Bab. I

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyajian


I-4

Bab. II

Gambaran Pelayanan SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Bab. III

2.2

Sumber Daya

2.3

Kinerja Pelayanan

2.4

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan 3.2 Telaah Visi, Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 3.3 Isu-isu Strategis

Bab. IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran Tahun 2011-2015 4.3 Strategi dan Kebijakan

Bab. V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab. VI

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab. VII

Penutup.

Lampiran-Lampiran


I-5

BAB II GAMBARAN UMUM

Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan kewenangan yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Untuk itu maka Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi dan sumber daya setempat. Dalam mengantisipasi hal tersebut, peran, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai dengan kewenangannya akan berupaya seoptimal mungkin untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di Kabupaten Pamekasan sebagai modal dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pamekasan akan selalu diupayakan secara terkoordinatif, terarah dan terpadu dengan mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050/987/SJ tanggal 5 Mei 2003 tentang “ Pedoman Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pembangunan Partisipatif ”. Dalam menentukan skala prioritas kebutuhan pembangunan di masyarakat, penjaringan aspirasi diawali dari masyarakat desa dalam forum Musrenbang Desa akan ditindaklanjuti dengan kegiatan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan. Hasil Musrenbang Kecamatan akan disampaikan ke Dinas terkait untuk diadakan evaluasi tentang kelayakan teknis dan dibahas/ditetapkan dalam Musrenbang Kabupaten sebagai Rencana Definitif. Disamping itu fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memegang peran penting dalam mensinkronisasi program dari berbagai bidang dan sumber dana yang ada, baik dari dana APBD Kabupaten, APBD propinsi maupun APBN. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan sehingga akan mengarah pada visi dan misi Kabupaten Pamekasan.


II-1

Dalam menciptakan pelayanan masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan selalu memperbaiki dan meningkatkan sistem administrasi dinas dan menjalin koordinasi yang lebih efektif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

2.1.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi a.

Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala

Daerah

dalam

penyelenggaraan

dibidang

perencanaan

pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. b.

Fungsi 1.

Merumuskan

kebijakan

teknis

dalam

lingkup

perencanaan

pembangunan daerah. 2.

Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

3. c.

Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Struktur Organisasi Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan, dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 63 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki struktur sebagai berikut : 1.

Kepala

2.

Sekretariat membawahi :  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  Sub Bagian Perencanaan;  Sub Bagian Keuangan.

3.

Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi membawahi :  Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan;


II-2

 Sub

Bidang

Perencanaan

Pembangunan

Perindustraian

dan

Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi. 4.

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya membawahi :  Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesehatan dan Sosial Budaya;  Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Agama, Pendidikan dan Kependudukan.

5.

Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana membawahi :  Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah;  Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Permukiman.

6.

Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan membawahi :  Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum;  Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Desa.


II-3

KEPALA

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KAB. PAMEKASAN

Ir. MOH.ZAINAL ARIFIN, S.Sos, M.Si

SEKRETARIS

Drs.WILLY AGUSTA AS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

BIDANG PERENCANAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

Dr.FARAHDILLA KUTSIYAH

Drs. NURHADI, M.SI

SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

SUB BAGIAN UMUM & KEPEG

SUB BAGIAN PERENCANAAN

Drs. NAFILAH.

VENDHY CRISTYAWAN.

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

Drs. HAMDAN, M,.Si

SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN SOSIAL BUDAYA

BIDANGPERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA WILAYAH

Drs. R. POERNOMO ADICARA

ANDRI ISFARAINI, SP

Ir. RUSLAN. S SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERINNDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN AGAMA, PENDIDIKAN DAN KEPENDUDUKAN

SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMUKIMAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SRI HARTINI

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN

Dr.R. AGOES KAMAROELLAH

SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN UMUM YULIA MARLIYANA, S.Sos

SUB BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DESA

Rr. SITI MASRIHARI, ST.

MOH. SAIDI, S.Sos Drs. Ec. R. SUHARJO

Drs.CHOIRUL ANAM,M.Si


II-4

2.2

Sumber Daya SKPD

2.2.1

Sumber Daya Aparatur Kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pamekasan adalah dalam rangka penyelenggaraan perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian atas pelaksanaannya dengan fungsi utama merumuskan

kebijakan

teknis

pembangunan

daerah,

pelayanan

dalam

lingkup

penunjang

perencanaan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pengelolaan urusan ketatausahaan. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi semakin strategis mengingat adanya pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang ada di daerah secara optimal untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Dengan keterbatasan sumber daya dan sumber dana di Kabupaten Pamekasan, maka perencanaan yang terkoordinatif, terarah, terpadu serta partisan menjadi keharusan untuk dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan. Melalui sistem perencanaan yang koordinatif, terarah, terpadu dan partisipasi diharapkan akan tercipta dokumen perencanaan yang menyeluruh, terpadu, terarah dan berkesinambungan serta mampu menampung segenap aspirasi masyarakat. Tabel 2.1 Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan NO 1 2 3 5 6 7

TINGKAT PENDIDIKAN Pasca Sarjana (S-2) Sarjana (S-1) Diploma SLTA SLTP SD Jumlah

JUMLAH (Orang) 11 15 10 36

Tabel.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Pangkat / Golongan NO 1

2

3

4.

5

GOLONGAN Pembina Utama ( IV/e) Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina Tingkat I (IV/b) Pembina (IV/a) Jumlah 1 Penata Tingkat I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tingkat I (III/b) Penata Muda (III/a) Jumlah 2 Pengatur Tingkat I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) Pengatur Muda (II/a) Jumlah 3 Juru Tingkat I (I/d) Juru (I/c) Juru Muda Tingkat I (I/b) Juru Muda (I/a) Jumlah 4 HONORER b. Sarjana c. Diploma d. SLTA e. SLTP f. SD Jumlah 5 Jumlah

JUMLAH (Orang)

1 1 4 6 5 5 5 3 18 3 1 4 6 2 8

Dengan komposisi personil adalah sebagai berikut : Kepala Badan

:

1 orang

Sekretaris

:

1 orang

Kepala Bidang

:

4 orang

Kepala Sub Bagian

:

3 orang

Kepala Sub Bidang

:

8 orang

Staf

: 19 orang

2.2.2. Sarana Dan Prasarana Kantor BAPPEDA Kabupaten Pamekasan

terletak di Jalan

Jokotole No. 5 Pamekasan, diatas tanah seluas 875 Meter2, dengan bangunan lantai seluas 356,57 Meter2. Kebutuhan tentang ruangan kerja dan ruangan pertemuan belum memadai sesuai tuntutan dan


II-6

kompleksitas permasalahan yang dihadapi sehingga kelancaran pelaksanaan tugas belum dapat berjalan secara optimal. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Pamekasan telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut : Tabel.2.3 Sarana Dan Prasarana Kantor No

Nama Aset

1

Mobil

2

Sepeda motor

3

Mesin ketik

4 5 6

Kulkas Dispenser Lemari

7

Kursi

8

Computer

9 10 11 12 13 14

Laptop Printer LCD Camera Faximili Meja

15 16 17 18 19

Televisi Handycam Scanner AC Sound sytem (alat studio untuk rapat)

Tahun 1993 2003 2013 1982 1992-2000 2001-2008 2002 2009 2012 2001 2001 2001-2008 2009-2013 2001-2013 2003-2013 2012 2003-2010 2011-2013 2007-2013 2007-2013 2009-2012 2008 2003 2003-2010 2012(meja rapat) 2013(meja kerja) 2004-2013 2008 2012-2013 2012-2013 2012


Jumlah 1 1 1 1 6 8 1 1 1 1 1 3 6 31 3set (k.tamu) 75 (k.rapat) 8 9 21 13 2 3 1 4 1 7 3 1 2 2 1

II-7

2.3

Kinerja Pelayanan Menjelaskan tingkat capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Bappeda berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, dengan realisasi yang telah dicapai. Adapun tabel untuk gambaran kinerja pelayanan BAPPEDA dengan format sebagai berikut :


II-8

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***)

Targe t SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun ke-

2008 (1)

1.

(2)

Dokumen perenc.pemb.daerah yang partisipatif dan akuntabel

(3)

(4)

(5)

terselenggaran ya musrenbang - jumlah dokumen Lakip

-updating data kemiskinan -jumlah jalan yang diperbaiki

- Tersusunnya data sistem penanaman modal - Tersusunnya dokumen KUA perubahan APBD - Tersusunnya dokumen arah kebijakan umum dan PPAS


2009

(6)

2010

2011

Realisasi Capaian Tahun ke-

2012

2008

2009

2010

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2011

2012

2008

2009 (17)

2011

(18)

(19)

2012

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

13 Kec

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

13 Kec

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

100

100

100

100

100

38 SKP D

100 buku

100 buku

100 buku

100 buku

38 SKP D

100 buku

100 buku

100 buku

100 buku

100

100

100

100

100

2 unit

-

-

0

-

-

1 pkt

0

-

-

100

1 pake t

-

-

1 pake t -

1 pake t

-

-

-

100

-

-

-

20 eksl

1 pake t

100 buku

100 buku

20 eksl

1 pake t

100 buku

100 buku

100

100

100

100

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

100

100

100

100

100

51 SKP D

100 buku

100 buku

100 buku

1 pake t

51 SKP D

100 buku

100 buku

100 buku

100 buku

100

100

100

100

100

II-9

(16)

2010

(20)

NO

(1)


(2)

Targe t SPM

(3)

Target IKK

(4)


(5)

- Tersusun Dokumen Rancangan RPJMD


2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

38 satk er

-

1 pake t

1 pake t

- Tersusunnya Dokumen Restra Dinas dan Lakip

1 pake t

55 oran g

- Jumlah dokumen LPJ Bupati Akhir TA. 2008-2011

51 SKP D

75 buku

75 buku

100 buku

100 eksp

-

-

1 Pake t

-

1 Pake t

-

- Tersusun Dokumen RTRW

- Tersusunnya Dokumen Rancangan RPJMD - Tersusunnya dokumen RPJM Des - Terlaksananya kegiatan monitoring dan pemantauan realisasi BLT – RTS



-

1 pake t

1 pake t

1 pake t

55 oran g

1 pake t

51 SKP D

75 buku

75 buku

100 buku

-

-

100 eksp

-

-

-

-

-

1 pake t

-

-

-

-

1 pake t

-

II-10

2012

2008

2009

2010

(15)

(16)

(17)

(18)

(14)

-

60 pake t

-

2011

38 satk er

1 pake t

-


-

100

2011

2012

(19)

-

-

100

100

(20)

-

1 pake t

60 pake t

100

100

100

100

1 pake t

100

100

100

100

100

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

NO

(1)


(2)

Targe t SPM

(3)

Target IKK


(4)


2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(5)

-Dokumen Tata Ruang Kawasan strategis -Dokumen perencanaan Tehnis revitalisasi pasar kolpajung -Dokumen perencanaan Tehnis revitalisasi pasar 17 agustus



2011

2012

2008

2009

2010

(15)

(16)

(17)

(18)

(14)

2011

2012

(19)

(20)

-

30 buku

-

-

-

-

30 buku

-

-

-

-

100

-

-

-

-

30 buku

-

-

-

-

30 buku

-

-

-

-

100

-

-

-

-

30 buku

-

-

-

-

30 buku

-

-

-

-

100

-

-

-

-

200 buku

-

-

-

-

200 buku

-

-

-

-

100

-

-

-

-

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

-

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

-

100

100

100

100

-

1 pake t

1 pake t

1 pake t

-

-

1 pake t

1 pake t

1 pake t

-

-

100

100

100

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

100

-

-

-Buku hasil kajian bidang Ekonomi dan pembangunan -koordinasi BKPRD

-Bagi hasil cukai tembakau -Tersedianya dokumen Raperda investasi -


II-11

NO

(1)


(2)

Targe t SPM

(3)

Target IKK

(4)



2008

2009

(6)

(7)

(5)

Terselenggaran ya Keg. Ekonomi dan pembangunan


2010

2011

2012

2008

2009

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

pake t

2010


2011

(13)

2012

2008

2009

2010

(15)

(16)

(17)

(18)

(14)

2011

2012

(19)

(20)

pake t

-

-

1 pake t

-

-

-

-

1 pake t

-

-

-

-

100

-

-

-Tersedianya Buku IPM kab. Pamekasan

-

-

1 pake t

-

-

-

-

1 pake t

-

-

-

-

100

-

-

-Tersedianya buku rencana aksi

-

-

-

1 pake t

-

-

-

-

1 pake t

-

-

-

-

100

-

-

-

-

1 pake t

-

-

-

-

1 pake t

-

-

-

-

100

-

-

-

-

1 pkt

1 pkt

-

-

-

1 pkt

1 pkt

-

-

-

100

100

-

-

-

-

1 pkt

-

-

-

-

1 pkt

-

-

-

-

100

8 klmp

100 buku

100 buku

115 buku

1 pake t

8 klmp

100 buku

100 buku

115 buku

1 pkt

100

100

100

100

100

- pemetaan lahan areal tembakau

-tersedianya dokumen perenc. pemb. yang terintegrasi -Tersedia buku LKPJ 5 th

Tingkat Ketersediaan data yang akurat dan up to date

-Tersusunnya dokumen data profile daerah


II-12

NO

(1)


(2)

Targe t SPM

(3)

Target IKK

(4)




2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

- Jumlah dokumen IHK

185 eksp

185 buku

185 buku

185 buku

1 pkt

185 eksp

185 buku

- Jumlah dokumen PDRB

185 eksp

185 buku

185 buku

185 buku

1 pkt

185 eksp

2012

2008

2009

2010

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

185 buku

185 buku

1 pkt

100

100

100

100

100

185 buku

185 buku

185 buku

1 pkt

100

100

100

100

100

185 eksp

100 buku

100 buku

100 buku

100 buku

185 eksp

100 buku

100 buku

100 buku

100 buku

100

100

100

100

100

1 pake t

-

-

1 pake t

-

-

100

-

-

- Tersedianya data Kepesertaan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin

1 pake t

-

-

1 pake t

-

-

100

-

-

- Tersedianya Sistem Informasi Jaringan Irigasi Rawa,dan Jaringan Pengairan

1 pake t

-

-

1 pake t

-

-

100

-

-

-

1 pake

-

-

1 pake

-

-

100

-

(5)

- Tersusun dokumen RKPD - Tersedianya data kepesertaan Askin

terselenggaran ya jaringan internal



II-13

2011

2011

2012

(19)

(20)

NO


Targe t SPM

Target IKK



2008 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dokumen perencanaan pembangunan prasarana wilayah & SDA

- Terbangunnya sarana pelistrikan di desa - Terbangunnya sarana dan prasarana di desa(agropolita n) - Terbangunnya sistem sanitasi di Ponpes

2010

2011

2012

2008

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

t

-Buku Investasi daerah berbasis SIG Terselenggaran ya informasi penanaman modal

2009

(6)

bappeda


-

-

-

1 pake t

-

(12)

(13)

2011

2012

2008

2009

2010

(15)

(16)

(17)

(18)

(14)

2011

2012

(19)

(20)

185 buku

-

100

1 pake t

-

100

100 unit

100 unit

-

-

-

100 unit

100 unit

-

-

-

100

100

-

-

-

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

100

100

100

100

100

3 unit

3 unit

3 unit

3 unit

100

100

- Terlaksananya pembinaan dan perkuatan kelembagaan


2010

t

185 buku

-

2009


II-14

NO


Targe t SPM

Target IKK



2008 (1)

(2)

(3)

(4)

2009

2010

2011


2012

2008

2009

2010


2011

2012

2008

2009

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

2 lemb aga

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

2 lemb aga

1 pake t

1 pake t

1 pake t

1 pake t

100

100

100

100

100

1 pake t

-

1 pake t

1 pake t

-

1 pake t

-

100

-

100

-

-

-Terlaksananya Perda RDTRK Kab. Pamekasan

-

1 pake t

1 pake t

1 pake t

-

1 pake t

1 pake t

1 pake t

-

-

100

100

100

-

-terlaksananya keg. Air irigasi pedesaan

-

-

1 pake t

-

1 pkt

-

-

1 pake t

-

1 pkt

-

-

100

-

100

-

-

1 pake t

-

-

-

1 pake t

-

-

-

-

100

-

100

-Terlaksananya bantuan perbaikan rumah

-

-

1 pake t

-

-

-

1 pake t

-

-

-

-

100

-

-

-Terlaksananya Pendampingan Percepatan Sanitasi Permukiman

-

-

1 pake t

-

-

0,6

-

-

-

-

60

-

-Terlaksananya Masterplan Pengelolaan Sampah 3R


-

-

II-15

-

-

-

(18)

2012

(5)

-Sarana Kelengkapan Administrasi kantor WISMP

(17)

2011

sumber daya air - Tersedianya sumur bor dan air bersih

(16)

2010

(19)

(20)

NO

(1)


(2)

Targe t SPM

(3)

Target IKK

(4)



2008

2009

(6)

(7)

(5)

-

2010

2011

(8)

-


2012

2008

2009

(10)

(11)

(12)

(9)

-

1 pkt

-

Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya

2010


2011

(13)

2012

(14)

(15)

-

100

-

100

100

100

100

100

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Terlaksananya kegiatan JPES

1 pkt

-

-

-

-

1 pkt 1 pkt

-Tersedianya program JPES


1 pkt

-

-

-

-

-

II-16

(20)

-

1 pkt

1 pkt

(19)

-

1 pkt

1 pkt

(18)

2012

-

1 pkt

1 pkt

(17)

2011

1 pkt

1 pkt

1 pkt

(16)

2010

-

-

-

2009

-

-lokasi dan kegiatan Program TMMD

2008

-

-

-

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kabupaten Pamekasan Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan

Rata-rata Pertumbuhan

Uraian ***)

(1)

(Ribuan Rp.)

(Ribuan Rp.)

2011

2012

(5)

(6)

37.412.000

37.412.000

37.412.000

1.057.993.052,36

1.262.768.125 1.300.504.871

1.352.562.382,24

1.534.806.469,84

1.016.005.819

2008

2009

2010

(2)

(3)

(4)

Anggaran Tahun ke- (%)

2008

2009

2010

2011

2012

1

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(%)

2

3

4

(12)

(13)

(14)

(15)

962,96

99.72

Anggara Realisa 5 n si (18 (16) (17) )

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah -

Restribusi Daerah

5.400.000

37.412.000

52.000.000

37.308.000

74.515.500

75.824.125

70.322.250

199.,18 202,67 187,97

148.20

16.49

BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung -

Belanja Pegawai

1.109.706.390

1.184.710.084 1.295.450.861 1.498.469.826

96,03 87,87

91,1 95,78

97,63

9.95

10,25

-12,57

Belanja Langsung -

Belanja Pegawai

1.490.351.000

1.566.924.500 1.549.590.000

767.237.000

931.330.000

1.350.460.000

1.354.493.500 1.475.150.500

-

Belanja Barang dan Jasa

2.709.827.690

2.249.122.600 3.067.429.600

3.229.592.300

3.348.797.100

2.547.549.490

1.958.150.825 2.509.127.100

-

Belanja Modal

50.200.000

249.625.000

109.370.600

112.952.850

387.000.000

30.000.000


386.225.000

II-17

30.000.000

747.282.000

859.485.000

90,61

86,44

95,19 97,40

92,28

-6,26

2.831.142.800 3.132.155.431

94,01

87,06

81,80 87,66

93,53

28.35

96,82

99,80

100 96,61

99,42

153.83

48.500.000

248.173.500

28.47 158.56

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda adalah sebagai berikut: 1. Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan system perencanaan pembangunan di daerah. 2. Adanya musrenbang di tingkat Provinsi dan Nasional yang dapat dimanfaatkan

untuk

mensinergikan

dengan

perencanaan

pembangunan daerah. 3. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang cukup tinggi, termasuk dari LSM, Perguruan Tinggi dan dunia usaha. 4. Tersedianya system informasi manajemen berbasis teknologi untuk mendukung perencanaan pembangunan. 5. Munculnya beberapa perubahan kebijakan Nasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakan Daerah sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah. 6. Belum memadainya perencana di tingkat SKPD, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas. 7. Koordinasi antar SKPD, Pemerintah Provinsi dan Nasional masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. 8. Kemungkinan terjadinya bencana alam di daerah yang tinggi dan dapat merubah secara mendasar desain perencanaan pembangunan yang telah dibuat.


II-18

BAB III ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Upaya mewujudkan masyarakat Pamekasan yang

adil dan sejahtera serta

peningkatan peranserta masyarakat terhadap pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan tidak lepas dari permasalahan dan hambatan, oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai peranan penting dalam hal memecahkan permasalahan – permasalahan yang ada di antara tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut : a. Permasalahan Internal: 1) Minimnya kemandirian pemerintah daerah dalam pembangunan daerah merupakan faktor lambatnya pertumbuhan ekonomi serta belum optimalnya pemenuhan hak dasar masyarakat, oleh karena itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu meningkatkan kapasitas investasi dan identifikasi dasar dalam upaya penanggulangan tersebut di atas; 2) Belum optimalnya ketersediaan data base untuk memberikan informasi kinerja yang digunakan untuk informasi perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban program-program kerja pemerintah Kabupaten; 3) Masih rendahnya kerjasama antar bidang dalam rangka mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta sinergitas kegiatan sebagai suatu lembaga yang berada satu atap; 4) Jumlah pegawai yang

tidak seimbang dengan produktivitas kerja,

sehingga kurang mendukung

keberhasilan suatu organisasi, akibat

rendahnya kompetensi dan motivasi pegawai untuk maju; 5) Masih rendahnya kesadaran aparat terhadap pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Hasil perencanaan yang dihasilkan belum begitu optimal dimanfaatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upaya perbaikan kinerja pelaksanaan program yang didanai dari APBD;


III-1

6) Proses perencanaan belum dianggap sesuatu yang penting dalam pelaksanaan pembangunan. b. Permasalahan external : 1)

Kurangnya keterpaduan program karena sering muncul ketimpangan dalam perencanaan yang disebabkan adanya tumpang tindih dari tugas dan fungsi SKPD sehingga muncul usulan sama yang diusulkan oleh SKPD yang berbeda.

2) Masih adanya sikap ego sektoral, yaitu adanya sikap SKPD yang kurang memahami tujuan dari perencanaan yang disusun oleh BAPPEDA berdasarkan skala prioritas dari dokumen perencanaan pembangunan. 3) Masih rendahnya kesadaran sebagian SKPD terhadap pentingnya data, karena perencanaan itu akan berhasil dengan baik apabila didukung dengan data yang akurat dan tepat waktu, sebab tanpa data yang lengkap mustahil perencanaan yang disusun dapat memberikan kontribusi kepada semua pihak. 4) Kurangnya kontrol masyarakat yang sangat intensif, dengan adanya kebebasan untuk menyampaikan pendapat masyarakat memperoleh kesempatan dalam menyumbangkan pendapat dan pikirannya untuk menilai suatu perencanaan dimaksud benar-benar realistis dan transparan; 5) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan berbagai kegiatan serta pengawasan program pembangunan secara umum masih belum berkembang optimal. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan program yang bottom-up planing, seringkali masih belum berkembang akibat keterbatasan pendidikan dan kurangnya akses masyarakat terhadap saluran untuk menyalurkan aspirasi sosial-politiknya.

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Pamekasan saat ini, maka dalam pelaksanaan

pemerintahan

dan

pembangunan

untuk periode 2013-2018,

dicanangkan Visi Kabupaten Pamekasan sebagai berikut;


III-2

“Terwujudnya Pamekasan yang bersih ,sehat, cerdas, dan sejahtera, berlandaskan iman dan taqwa didukung aparat yang profesional” Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan 6 (enam) Misi dari Bupati dan Wakil Bupati guna melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pamekasan dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan terdapat pada Misi ke 5 yakni : “Melakukan percepatan reformasi birokrasi disegala bidang, dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel)” Tabel.3.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan di Bappeda terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Misi dan program Sebagai Faktor Permasalahan No KDH dan wakil Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong KDH terpilih 1 2 3 4 5 1 Program Ketentuan atau - Efektifitas - Koordinasi Perencanaan kebijakan bahwa program blm antar bidang pembangunan seluruh SKPD maksimal masih kurang daerah berpegang pada maksimal - Tingkat perencanaan partisipasi - Beban kerja perencanaan diantara bidang baik kualitas belum maupun seimbang kuantitas masih belum maksimal 2 Program - Belum adanya - Komitmen - berdasarkan Pengembangan data dan SKPD untuk aturan Data /Informasi informasi yang menyiapkan ketersediaan akurat sebagai data masih data merupakan prasyarat belum tanggung jawab penyusunan maksimal SKPD sejalan perencanaan dengan tuntutan yang baik SPM dan MDGs Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam urusan wajib dan pilihan, ada 43 SKPD termasuk 13 Kecamatan yang akan menggunakan dokumen tersebut , yaitu :


III-3

a.

Sekretariat -

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 (tiga) bagian: 1)Tata Pemerintahan Umum, 2) Kemasyarakatan 3) Kesejahteraan Rakyat;

-

Asisten Perekonomian & Pembangunan, membawahi 4 (empat) bagian : 1) Perekonomian, 2) Pembangunan, 3) Sumber Daya Alam;

-

Asisten Administrasi Umum , membawahi 4 (empat) bagian: 1) Hukum, 2) Organisasi, 3) Umum, 4) Hubungan Masyarakat dan Protokol ;

b.

Sekretariat DPRD : terdiri dari 4 (empat) bagian (Sekretaris DPRD, Umum, Keuangan, Persidangan)

c.

14 Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah, terdiri dari : 1) Inspektorat, 2) Badan Kepegawaian Daerah, 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 4) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Linmas, 6) Badan Lingkungan Hidup, 7) Kantor Ketahanan Pangan, 8) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemdes, 9) Badan Penanggulangan Bencana

Daerah, 10)

Badan

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga Berencana, 11) Perpustakaan Umum dan Arsip, 12) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 13) RSUD 14) SATPOL PP. d.

14 Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah, terdiri dari : 1) Dinas Pendidikan, 2) Dinas Pemuda Olah Raga dan Kebudayaan, 3) Dinas Kesehatan, 4) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5)Dinas Perikanan 6) DISHUBKOMINFO, 7) Dispenduk & Capil, 8) Dinas PU, 9) Dinas Koperasi dan UKM, 10) Dinas Perindag, 11) Dinas Pertanian, 12) Dinas Peternakan, 13) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 14) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas BAPPEDA akan berperan mendukung misi RPJMD

Kabupaten

governance,

clean

Pamekasan government,

yaitu

terwujudnya

berkeadilan

dan

pemerintahan demokratis,

good melalui

terwujudnya visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018.


III-4

3.3

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan penataan ruang wilayah merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan strategi penataan ruang wilayah merupakan penjabaran dari kebijakan penataan ruang kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang, ditetapkan kebijakan penataan ruang Kabupaten Pamekasan, meliputi: a. pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan secara berjenjang dalam mendorong keseimbangan pertumbuhan antar wilayah; b. penyediaan prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi untuk lebih mendorong investasi produktif berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan; c. pemantapan fungsi lindung dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan; d. pengembangan

kawasan

budidaya

berbasis

sumberdaya

alam

dan

pengembangan agropolitan; dan e. peningkatan fungsi kawasan untuk petahanan dan keamanan Negara.

Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang, ditetapkan strategi penataan ruang Kabupaten, meliputi: 1. Strategi untuk mengembangkan sistem perkotaan dan perdesaan secara berjenjang dalam mendorong keseimbangan pertumbuhan antar wilayah meliputi : a. meningkatkan interaksi antara pusat pelayanan dengan kawasan sekitar (hinterland); b. mengembangkan fasilitas sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanan terhadap wilayah perkotaan; dan c. mengembangkan sistem perdesaan melalui pengembangan kawasan agropolitan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).


III-5

2. Strategi untuk penyediaan prasarana wilayah secara terpadu dan interkoneksi untuk lebih mendorong investasi produktif berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan meliputi : a. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi untuk menunjang kegiatan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah; b. meningkatkan akses terhadap kegiatan-kegiatan produksi pertanian yang didukung oleh sarana prasarana pertanian pada kawasan-kawasan potensial; c. mengembangkan

sistem

penyediaan

sumber

daya

energi

untuk

meningkatkan pelayanan listrik dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah; d. meningkatkan ketersediaan sumber daya air dalam menunjang pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan; dan e. mengoptimalkan penanganan dan pemanfaatan sampah organik dalam menunjang pengembangan pertanian melalui sistem composting.

3. Strategi untuk memantapkan fungsi lindung dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan meliputi : a. memantapkan fungsi kawasan dengan memperbaiki dan meningkatkan fungsi lindung pada daerah yang mempunyai potensi sebagai kawasan resapan air melalui rehabilitasi lahan dengan menanam vegetasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air; b. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan membatasi dan mencegah aktifitas perusakan,

pengendalian

pencemaran

dan

meningkatkan

upaya

konservasi sungai dan mata air serta merehabilitasi ekosistem yang rusak; c. membatasi dan menghindari bangunan radius pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan mata air;


III-6

d. mempertahankan fungsi lindung pada kawasan berhutan bakau, disertai perlindungan pengembangan nilai budaya masyarakat lokal dengan prinsip-prinsip keterpaduan pembangunan; dan e. melakukan pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara lintas wilayah.

4. Strategi untuk mengembangkan kawasan budidaya berbasis sumber daya alam dan pengembangan agropolitan, meliputi: a. mengamankan

ketahanan

pangan

melalui

peningkatan

efisiensi,

produktifitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian serta peningkatan kemampuan petani serta pelaku pertanian berserta penguatan lembaga pendukungnya; b. mempertahankan luasan pertanian lahan basah secara keseluruhan tidak boleh berkurang dan saluran irigasi tidak boleh diputus; c. mengembangkan potensi pertanian melalui pengembangan kawasan agropolitan; d. meningkatkan daya saing produk pertanian melalui dorongan untuk peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, peningkatan standar mutu komoditas pertanian dan keamanan pangan; e. mengembangkan usaha pengolahan produk-produk pertanian melalui peningkatan teknologi yang ramah lingkungan; f. mengembangkan komoditas-komoditas unggul perkebunan melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perkebunan di setiap wilayah serta pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil perkebunan; dan g. meningkatan kualitas, kuantitas, efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk perikanan budidaya dengan membentuk sentra pengolah hasil ikan untuk mendukung pengoptimalan pengolahan dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan. 5. Strategi untuk meningkatkan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara, meliputi :


III-7

a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan; b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif didalam dan disekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Kemanan; c. mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar Kawasan Strategis Nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

3.4

Penentuan Isu-Isu Strategis salah satu langkah antisipatif yang dibutuhkan adalah mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan jangka menengah yang dihadapi Kabupaten Pamekasan di masa lima tahun ke depan. Isu

strategis

yang

mempengaruhi

dinamika

pembangunan

dan

perkembangan masyarakat di Kabupaten Pamekasan menyangkut cara pandang dan pemahaman para perencana pembangunan terhadap akar masalah dan problema di tingkat lokal. Pengalaman selama ini telah banyak mengajarkan bahwa persoalan kesejahteraan sosial masyarakat sesungguhnya adalah masalah sosial yang jauh lebih kompleks dari sekedar persoalan kekurangan pendapatan atau tidak dimilikinya asset produksi untuk mengembangkan sebuah usaha. Kemiskinan yang masih membelenggu sebagian masyarakat Kabupaten Pamekasan Dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, BAPPEDA dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut : a. Masih belum optimalnya pola koordinasi, sinkronisasi ,integrasi dan sinergitas serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan. b. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi/data statistik. c. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas.


III-8

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI Visi Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2015 sebagaimana tertuang dalam Perda No.20 Tahun 2013 adalah : Visi RPJPD Kabupaten Pamekasan : “TERWUJUDNYA PAMEKASAN YANG MAJU, SEJAHTERA, BERDAYA SAING BERBASIS AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN SECARA BERKELANJUTAN MENUJU RIDHO ALLAH SWT”

Selanjutnya visi tersebut menjadi acuan dalam penyusunan visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 (Perda No.21 Tahun 2013) yaitu: Visi RPJMD Kabupaten Pamekasan : “TERWUJUDNYA PAMEKASAN YANG BERSIH, SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA, BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA DIDUKUNG APARAT YANG PROFESIONAL”

Untuk mewujudkan kosistensi pembangunan melalui tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai visi yang harus selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Pamekasan baik dalam pembangunan jangka panjang (2005-2025) maupun jangka menengah (2013-2018): Visi Bappeda Kabupaten Pamekasan : “TERWUJUDNYA TATA KELOLA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG EFEKTIF, AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

Makna dari visi tersebut adalah tercapainya kondisi proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang :


IV-1

 Efektif : yaitu tata kelola perencanaan yang tepat yang ditandai dengan proses perencanaan pembangunan yang semakin terkoordinasi lebih baik antar stakeholder (pemangku kepentingan) dengan program pembangunan yang terarah dan terukur serta mampu mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat.  Akuntabel : yaitu tata kelola perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan perumusannya dengan berdasarkan pada sumber data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi;  Profesional : yaitu tata kelola perencanaan yang didukung oleh sumber daya aparatur perencana yang berkompeten sesuai dengan bidang pembangunan masing-masing.

4.2. MISI Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pamekasan adalah : 1. Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas pendidikan; 2. Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui peningkatan fasilitas layanan kesehatan; 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur publik; 4.Meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan; 5. Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel); 6.Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta murah.

Bappeda Kabupaten Pamekasan mempunyai misi yang mengacu pada misi ke-5 (lima) Pemerintah Kabupaten Pamekasan yaitu : ”Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola kepemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel)”


IV-2

Sesuai dengan mandat yang diterima dalam Perda Kabupaten Pamekasan No. 15/2008 dan Perda Kabupaten Pamekasan No. 15/2013, maka untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Pamekasan telah merumuskan misi sebagai berikut:

-

Misi Bappeda Kabupaten Pamekasan :

a. Mewujudkan Sistem Perencanaan Pembangunan daerah yang Berkualitas; b. Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Sinergis dan Berkelanjutan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut : a.

Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang Berkualitas Bappeda Pamekasan bertanggungjawab untuk menghasilkan sebuah sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yaitu perencanaan yang bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur waktunya.

b.

Mewujudkan Pembangunan Daerah yang sinergis dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas juga harus menjaga keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan pembangunan mulai dari desa sampai dengan tingkat kabupaten dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang terintegrasi, terpadu, sinergis dengan melibatkan para stake holder (pemangku kepentingan)

dan

mengoptimalkan

partisipasi

masyarakat

serta

dengan

memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

4.3. TUJUAN Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra, maka Bappeda menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan. Tujuan Bappeda ini merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisisis strategik serta merupakan sesuatu yang akan


IV-3

dicapai atau dihasikan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Bappeda Kabupaten Pamekasan menetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Terwujudnya perencanaan daerah yang berkualitas; 2. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi sebagai dasar keberlanjutan sistem perencanaan pembangunan; 3. Menyediakan data base dan sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas.

4.4. SASARAN Sasaran adalah hasil ingin/ akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam periode rencana strategis. Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan

strategis

organisasi.

Sasaran-sasaran

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan dirumuskan sesuai dengan masingmasing tujuan yang telah ditetapkan. Tabel 4.1 : TUJUAN – SASARAN No

1 1

Misi 2 Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang Berkualitas.

Sasaran

Tujuan 3 Mewujudkan perencanaan daerah yang berkualitas

1

Uraian 4 Meningkatnya kualitas perencanaan daerah

a.

b.

c.

d.


Indikator 5 Prosentase Dokumen perencanaan daerah yang berkualitas baik (sesuai peraturan perundangundangan) Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan/ penelitian yang dimanfaatkan Prosentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik Prosentase Kecamatan yang melaksanakan musrenbang

IV-4

No

1

2

Misi 2

Mewujudkan Pembangunan Daerah yang sinergis dan berkelanjutan.

Sasaran

Tujuan

Uraian 4

3

Indikator 5 sesuai petunjuk teknis

Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi sebagai dasar pengendalian pembangunan daerah

1

Meningkatnya fungsi monitoring dan evaluasi sebagai dasar pengendalian pembangunan daerah;

a.

Prosentase jumlah program RPJMD yang dijabarkan dan diakomodir pada program RKPD tahun berkenaan

Menyediakan data base dan sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas.

2

Tersedianya data base dan sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas.

a.

Prosentase data/ informasi yang akurat dan tepat waktu sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah

4.5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sehingga strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan yang merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.


IV-5

Tabel 4.2 : TUJUAN – SASARAN – KEBIJAKAN No

Misi

Tujuan

Sasaran

1 1

2 Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang Berkualitas.

3 Mewujudkan perencanaan daerah yang berkualitas

4 Terwujudnya perencanaan daerah yang berkualitas

a.

a.

Kebijakan a.

b.

2

Pembangunan Daerah yang sinergis dan berkelanjutan.

a.

b.

Meningkatkan fungsi pengendalian (monev) terhadap program pembangunan sebagai dasar perencanaan daerah

a.

Menyediakan data base dan sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas.

b.

Meningkatnya fungsi pengendalian (monev) terhadap program pembangunan sebagai dasar perencanaan daerah


c. a.

b.

a.

5 Mengoptimalkan penyusunan dokumen perencanaan daerah sesuai peraturan perundangan Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah melalui musrenbang Menyusun Master Plan pengembangan Wilayah Mempercepat perwujudan tata kelola pembangunan dan pengembangan wilayah sesuai hasil monev Meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan dan pengembangan wilayah Mempercepat tersedianya sumber data dan informasi pembangunan daerah sebagai dasar perumusan perencanaan pembangunan

Terdapat 6 (enam) Sasaran Strategis, yaitu kondisi yang diharapkan di akhir periode Renstra Bappeda Kabupaten Pamekasan tahun 2013–2018 atas tiga tujuan yang telah ditetapkan yaitu: a. Meningkatnya kualitas Dokumen perencanaan daerah;


IV-6

b. Meningkatnya kompetensi dan partisipasi SKPD dalam menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas baik; c. Meningkatnya

partisipasi

Kecamatan

dalam

melaksanakan

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sesuai petunjuk teknis; d. Tercapaianya kesesuaian perencanaan program terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah melalui optimalisasi monitoring dan evaluasi; e. Terakomodirnya program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan; f. Tersedianya data dan informasi yang akurat dan tepat waktu sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Tabel 4.3 : SASARAN - STRATEGI – KEBIJAKAN - PROGRAM NO

SASARAN

1 2 1. Terwujudnya kualitas perencanaan daerah yang berkualitas

STRATEGI 3 Mewujudkan manajemen perencanaan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan jelas waktunya.

ARAH KEBIJAKAN 1.

PROGRAM

4 Mengoptimalkan 1. penyusunan dokumen perencanaan daerah 2. sesuai peraturan perundangan

5 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

2.

Mendorong partisipasi 3. Program Perencanaan masyarakat dalam Pembangunan Daerah perencanaan daerah Rawan Bencana. melalui musrenbang

3.

4. Program Perencanaan Menyusun Master Prasarana Wilayah dan Plan Pengembangan Wilayah Sumber Daya Alam; 5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; 6. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.

2. Meningkatnya fungsi monitoring dan evaluasi sebagai dasar pengendalian pembangunan daerah;

Mengendalikan 1. Meningkatkan kualitas 1. Program kesesuaian pengendalian Pengembangan Kotaperencanaan pembangunan dan kota Menengah dan terhadap pelaksanaan pengembangan Besar; berdasarkan hasil wilayah;


IV-7

monev; 2. Mempercepat 2. perwujudan tata kelola pembangunan dan pengembangan wilayah sesuai hasil monev; 3.

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah; Program Pengembangan Wilayah Perbatasan;

4. Program Pengembangan dan Pengeolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 6. Program Kerja Pembangunan. 3. Tersedianya data base dan sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas.

4.6.

Mengadakan sistem 1. Mempercepat 1. informasi perencanaan tersedianya sumber dan pembangunan data dan informasi daerah yang terpadu. pembangunan daerah sebagai dasar perumusan perencanaan pembangunan.

Program Pengembangan Data/ Informasi

PROGRAM Program Bappeda Kabupaten Pamekasan merupakan instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda untuk mencapai sasaran dan tujuan serta dialokasikan penganggarannya baik dalam APBD maupun APBN. Adapun program-program yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Pamekasan adalah : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh;


Sama

IV-8

4. Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; 5. Program Pengembangan dan Pengeolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; 6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 7. Program Pengembangan Data/ Informasi.

4.7. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indikator Kinerja Utama Bappeda adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kabupaten Pamekasan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Penentuan IKU Bappeda bertujuan : a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; b.Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bappeda yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Pamekasan adalah : PENJELASAN / KINERJA UTAMA FORMULASI PENGHITUNGAN 1 2 3 1. Meningkatnya a. Prosentase dokumen - Jumlah dokumen perencanaan daerah kualitas perencanaan daerah disusun secara SMART X perencanaan yang berkualitas baik 100 % per Jumlah daerah dokumen perencanaan daerah yang disusun. INDIKATOR KINERJA UTAMA

SUMBER DATA 4 Dokumen perencaan pembanguna n daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan

-Keterangan/Penjelasan berkualitas baik : - Spesifik : target bersifat spesifik detail dan terfokus tidak mengandung multi interpretasi; - Measurable, target


IV-9

TARGET 5 100 %

dapat diukur; - Achievable, target realistis dan dapat dicapai; - Relevant, target merupakan aspek yang relevan dan berkaitan dengan tupoksi - Timely, target mempunyai jangka waktu. b. Prosentase SKPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik

Jumlah SKPD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik X 100% per Jumlah SKPD

Dokumen perencanaan SKPD Pemerintah Kabupaten Pamekasan Jumlah Kecamatan yang Berita Acara melaksanakan Musrenbang musrenbang sesuai juknis Kecamatan X 100% per Jumlah Kecamatan

c. Prosentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai petunjuk teknis 2. optimalnya a. Prosentase jumlah fungsi program RPJMD pengendalian yang dijabarkan dan (monev) diakomodir pada terhadap program RKPD program tahun berkenaan pembangunan sebagai dasar perencanaan daerah 3. Tersedianya data a. Prosentase base dan sistem data/informasi yang informasi akurat dan tepat perencanaan waktu sebagai bahan pembangunan perencanaan yang berkualitas pembangunan daerah

Jumlah Program yang diakomodir dalam RKPD x 100% per Jumlah Program dalam RPJM

Jumlah data hasil SKPD secara akurat dan tepat sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah X 100 % per Jumlah data yang masuk

Dokumen RKPD dan RPJM

Sistem 95 manajemen Informasi Data Base Perencanaan Pembangunan Daerah

Definisi operasional : Akurat, data yang berisi informasi yang sesuai kondisi di lapangan. Tepat waktu, data yang disampaikan SKPD sesuai batas waktu yang ditentukan.


90

IV-10

100 %

90 %


IV-11

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam bentuk matrik, sebagai berikut :

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Pamekasan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

Mewujudkan Perencanaan daerah yang berkualitas

Terwujudnya perencanaan daerah yang berkualitas

Prosentase Dokumen perencanaan daerah yang berkualitas baik (sesuai peraturan perundangundangan)

Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (2013) (7)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2014

2015

2016

2017

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11 )

(12)

(13 )

(14)

(15 )

(16)

(17 )

(18)

(19)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Outcome : Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah

1

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Output : Tersusunnya rancangan RKPD

2

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

1 Dok/100 eks

3

Fasilitasi penyusunan Renstra SKPD

4

Penyusunan KUA dan PPAS

Output : Tersusunnya RKPD yang Efektif dan Efisien Output : tersedianya buku Renstra SKPD Output : tersedianya buku KUA dan PPAS

1 dok

1 dok

150.000.000

1 dok

160.000.000

1 dok

165.000.000

1 dok

170.000.000

5

Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD

Output : tersedianya buku KUA dan PPAS perubahan APBD

1 dok%

1 dok

150.000.000

1 dok

160.000.000

1 dok

165.000.000

1 dok

6

Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan Output : tersedianya buku LKPJ Bupati Pamekasan Penyusunan RPJMD Kab Pamekasan Output : tersedianya buku RPJMD

1 dok

1 dok

186.000.000

1 dok

187.000.000

1 dok

190.000.000

1 dok

8

Penyusunan RPJPD Kab. Pamekasan Output : tersedianya buku RPJPD

100%

9

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

100%

7

10 Penyusunan LAKIP

11 Pembahasan Perda RPJPD Kab. Pamekasan 12 Pembahasan Perda RPJMD Kab Pamekasan

Output : tersedianya buku laporan hasil hasil pembangunan Output : Tersusunnya dokumen LAKIP Output : Nota kesepahaman RPJPD Output : Nota kesepahaman RPJMD

1 Dok/100 eks ( 1 dok/ Rp 111.835.000) 100 eks

111.835.000 1 dok/100 eks 1 Dok/100 eks

111.835.000 1 dok/100 eks 50.000.000

1 Dok/100 eks

111.835.000 1 dok/100 eks 75.000.000

1 Dok/100 eks

111.835.000 1 dok/100 eks 80.000.000

1 dok.

111.835.000 1 dok/100 eks

111.835.000

1 Dok/100 eks

100.000.000

100 %

200.000.000 100 %

200.000.000

1 dok

175.000.000

1 dok

175.000.000

170.000.000

1 dok

175.000.000

1 dok

175.000.000

190.000.000

1 dok

200.000.000

1 dok

200.000.000

100%

100%

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD

2018

1 100.000.000 Dok/100 eks

1 paket

350.000.000 100%

350.000.000

205.000.000 1 paket

210.000.000 1 paket

215.000.000 1 paket

220.000.000 1 paket

225.000.000 100 %

225.000.000

165.000.000 1 dok.

170.000.000 1 dok.

175.000.000 1 dok.

180.000.000 1 dok.

185.000.000 100%

185.000.000

100.000.000 100 %

100.000.000

100% 100%

1 paket

Unit Kerja SKPD Penanggungj awab

Lokasi

(20)

(21)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran



(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

Prosentase Kecamatan yang melaksanakan musrenbang sesuai petunjuk teknis

Mewujudkan Perencanaan daerah yang berkualitas

Terwujudnya perencanaan daerah yang berkualitas

Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan/ penelitian yang dimanfaatkan Prosentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan/ penelitian yang dimanfaatkan



Output : sistem pernc Yg efektif,partispatif Output : Tersusunnya laporan keg Monev Output : Tersusunnya perenc dan laporan DAK

18 Penyusunan RPJM Agropolitan

Output : buku RPJM Agropolitan

2016

2017

2018

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11 )

(12)

(13 )

(14)

(15 )

(16)

(17 )

(18)

(19)

13 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Output : 100 % 1 paket Meningkatnya (Rp203.505.500) Sistem Perencanaan yang berdasarkan Kebutuhan dan Prioritas 14 Rakor Perencanaan yang efektif dan Output : Rakor partisipatif perencanaan yang efektif dan partisipatif 15 Workshop Rekonsiliasi RKA SKPD hasil Musrenbang menuju Perenc Yang efektif 16 Monev, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah(DAU) 17 Perencanaan, evaluasi,dan pelaporan DAK

2015


200.000.000 1 paket

1 kali

225.000.000 1 paket

225.000.000 1 paket

250.000.000 1 paket

250.000.000 1 paket

50.000.000 1 kali

75.000.000 1 kali

75.000.000 1 kali

75.000.000 1 kali

250.000.000

75.000.000

1 kali

1 kali

50.000.000

100%

100 %

260.000.000 100 %

265.000.000 100 %

270.000.000 100 %

275.000.000 100 %

280.000.000 100 %

280.000.000

100%

100 %

75.000.000 100 %

80.000.000 100%

80.000.000 100 %

85.000.000 100 %

85.000.000 100 %

85.000.000

1 dok.

250.000.000 1 dok.

250.000.000

100 %

350.000.000

100 %

350.000.000

100 %

350.000.000

100 %

350.000.000

-

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

19 Penyusunan dan penetapan Perda RDTRK Perkotaan

20

21

22

23

Output : Tersusunnya dok Perenc Wilayah perkotaan Penyusunan RDTRK dan Peraturan Output : Zonasi Perkotaan Batumarmar dan Tersusunnya dok Perkotaan Pasean Perenc Wilayah Batumarmar dan Pasean Penyusunan RDTRK dan Peraturan Output : Zonasi Perkotaan Tlanakan dan Tersusunnya dok Perkotaan Pademawu Perenc Wilayah Tlanakan dan Pademawu Penyusunan RDTRK danPeraturan Output : Zonasi Perkotaan Pakong, Kadur dan Tersusunnya Perkotaan Pegantenan dok.Perenc Wilayah Pakong Kadur, Pegantenan Penyusunan RDTRK dan Peraturan Output : Zonasi Perkotaan Larangan dan Tersusunnya dok Perkotaan Galis Perenc Wilayah

100 % (Rp.150.000.000 ) 0%

0%

0%

0%

100 %

350.000.000

100 %

350.000.000

100 %

350.000.000

100 %

350.000.000


Lokasi

(20)

(21)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran



(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

Output : Tersusunnya dok Perenc Wilayah Proppo dan Palengaan Output : Terselenggarany a penataan ruang sesuai dalam arahan RTRW Output : Tersusunnya perda wilayah kota Pamekasan Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Batumarmar dan perkotaan Pasean Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Tlanakan dan perkotaan Pademawu Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Pakong, Kadur dan perkotaan Pegantenan Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Larangan dan perkotaan Galis Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Proppo dan perkotaan Palengaan Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Batumarmar dan Output : Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah agropolitan Output : Tersusunnya dokumen kawasan

0%

24 Penyusunan RDTRK dan Peraturan Zonasi Perkotaan Proppo dan Perkotaan Palengaan

25 Operasional BKPRD Kab.Pamekasan

26 Penyusunan Peraturan Zonasi RDTRK Kota Pamekasan

27 Penyusunan rancangan perda RDTRK dan peraturan Zonasi Perkotaan Batumarmar dan perkotaan Pasean

28 Penyusunan rancangan perda RDTRK dan peraturan Zonasi Perkotaan Tlanakan dan perkotaan Pademawu

29 Penyusunan rancangan perda RDTRK dan peraturan Zonasi Perkotaan Pakong, Kadur dan perkotaan Pegantenan

30 Penyusunan rancangan perda R—TRK dan peraturan Zonasi PerkotaanLarangan dan perkotaan Galis 31 Penyusunan rancangan perda RDTRK dan peraturan Zonasi Perkotaan Proppo dan perkotaan Palengaan 32 Penyusunan Kawasan Strategis Pasean

33 Penyusunan Kawasan Strategis Agropolitan

34 Penyusunan Kawasan Strategis Tlanakan

Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (2013)

100%


2015

2016

2017


2018

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11 )

(12)

(13 )

(14)

(15 )

(16)

(17 )

(18)

(19)

100 %

50.000.000 100 %

50.000.000 100 %

50.000.000 100 %

100 %

350.000.000 100 %

350.000.000

50.000.000 100 %

50.000.000 100 %

50.000.000

100 %

300.000.000

100 %

300.000.000

100 %

450.000.000

100%

0%

100 %

300.000.000

0%

100 %

0%

300.000.000

100 %

450.000.000

0%

100 %

300.000.000 100 %

300.000.000

0%

100 %

300.000.000 100 %

300.000.000

0%

100 %

80.000.000

100 %

80.000.000

0%

100 %

80.000.000

100 %

80.000.000

100 %

80.000.000

0%

100 %

80.000.000


Lokasi

(20)

(21)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran



(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

(7)

Output:Tersusunnya dokumen kawasan strategis minapolitan Outcome : Meningkatnya pengembangan data/informasi

0%

Output : buku PDRB dan IHK Output : Tersedianya buku Tinjauan Ekonomi Pamekasan dan IHK Output : buku Profil Kab. Pamekasan

2 dokumen

Output : Tersedianya buku Profil Produk unggulan

35 Penyusunan Kawasan Strategis Minapolitan Kab. Pamekasan Menyediakan data base dan sistem informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas.


Prosentase data/ informasi yang akurat dan tepat waktu sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah

Program Pengembangan Data/ Informasi

36 Penyusunan PDRB dan IHK 37 Penyusunan Tinjauan Ekonomi Pamekasan dan IHK 38 Penyusunan Profil Kab. Pamekasan

39 Profil Produk Unggulan

Meningkatkan fungsi pengendalian (monev) terhadap program pembangunan sebagai dasar perencanaan daerah

Meningkatnya fungsi pengendalian (monev) terhadap program pembangunan sebagai dasar perencanaan daerah

Meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan dan pengembangan wilayah



2015

2016

2017


2018

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11 )

(12)

(13 )

(14)

(15 )

(16)

(17 )

(18)

(19)

100 %

80.000.000

100 %

80.000.000

100 %

135.000.000 100 %

135.000.000 100 %

135.000.000 100 %

135.000.000 100 %

135.000.000 100 %

135.000.000

1 dokumen

1 dok.

120.000.000 1 dok.

120.000.000 1 dok.

130.000.000 1 dok.

140.000.000 1 dok.

150.000.000 1 dok.

150.000.000

1 dokumen

1 dok.

150.000.000 1 dok.

150.000.000 1 dok.

150.000.000 1 dok.

150.000.000 1 dok.

150.000.000 1 dok.

150.000.000

100%

100 %

100.000.000 100 %

100.000.000 100 %

100.000.000 100 %

100.000.000 100 %

100.000.000 100 %

100.000.000

Program pengembangan kota-kota Outcome : menengah dan besar tersedianya dokumen pengembangan kotakota menengah dan besar

40 Fasilitasi Pengembangan Agropolitan Output : agropolitan

data

41 Pendampingan Program Percepatan Output : Dokumen Sanitasi Permukiman Perenc Sanitasi permukiman 42 Penyusunan rencana sistem drainase Output : Dokumen perkotaan Pamekasan perenc. Drainase Perkotaan Pamekasan 43 Penyusunan rencana sistem drainase Output : Dokumen perkotaan waru perenc Drainase Perkotaan Waru 44 Penyusunan rencana sistem drainase Output : Dokumen perkotaan Tlanakan perenc Drainase Perkotaan Tlanakan 45 Penyusunan rencana sistem drainase Output : Dokumen perkotaan Pasean perenc Drainase Perkotaan Pasean

100%

0%

100%

80.000.000

100%

80.000.000

100%

80.000.000

100%

80.000.000

100%

80.000.000

100%

80.000.000

100%

80.000.000

100%

80.000.000


Lokasi

(20)

(21)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran



(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

46 P2KPB (Program Pengembangan kawasanperdesaan berkelanjutan)

Output : dok Perencpengemb kawasanperdesaan berkelanjutan 47 Penyusunan Rencana Sistem Limbah Output : dok Perenc Komunal perkotaan Pamekasan Sistem komunal terpadu di perkotaan Meningkatnya fungsi pengendalian (monev) terhadap program pembangunan sebagai dasar

Meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan dan pengembangan wilayah

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan jaringan pengairan lainnya

48 Pendampingan WISM

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Capaian pada Tahun Awal Perencan aan (2013) target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(7)

(8)

(9)

(10)

(11 )

(12)

(13 )

(14)

(15 )

(16)

(17 )

(18)

(19)

100%

100%

2014

2015

60.000.000

100%

2016

2017


2018

60.000.000

0%

100%

100 %

80.000.000

60.000.000

100 %

80.000.000

Outcome : Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan jaringan pengairan lainnya Output : Fasilitasi keg peningkatan pengelolaan WISM Output : Terbentuknya HIPPA/GIPPA yg mandiri secara lembaga dan administratif Outcome : Meningkatnya perencanaan sosial dan budaya

100%

100 %

50.000.000 100 %

50.000.000

100 %

50.000.000

100%

100 %

150.000.000 100 %

100.000.000

100 %

100.000.000

50 Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Output : Kemiskinan Daerah terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan 51 Koordinasi, monev percepatan Output : pembangunan daerah tertinggal Tersusunnya laporan monitoring keg PPDT

100%

100

150.000.000 100

160.000.000 100

175.000.000 100

100%

100 %

205.000.000 100 %

175.000.000 100%

150.000.000

49 Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi (WISM)

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

52 Monev bid. kesehatan dan pendidikan

190.000.000 100

210.000.000 100

100 %

210.000.000

150.000.000

Output : Tersusunnya laporan monev.bid Kesehatan dan pendidikan Output : tersusunnya laporan LP2KD

1 dokumen

1 dok.

75.000.000

1 dok.

100.000.000

1 dok.

120.000.000

1 dok.

140.000.000

1 dok.

155.000.000

1 dok.

155.000.000

1 dokumen

1 dok.

60.000.000

1 dok.

75.000.000

1 dok.

85.000.000

1 dok.

95.000.000

1 dok.

105.000.000

1 dok.

105.000.000

54 Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa

Output : Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa

100%

55 Perenc Monitoring TMMD

Output : terlaksananya keg TMMD

100%

53 Penyusunan LP2KD

100%

60.000.000

100 %

75.000.000

100%

75.000.000


Lokasi

(20)

(21)

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran



(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

outcome: Meningkatnya perencanaan pembangunan ekonomi 56 Koordinasi dan evaluasi penyusunan Output : program bidang ekonomi Tersusunnya laporan bid Ekonomi



2015

2016

2017


2018

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11 )

(12)

(13 )

(14)

(15 )

(16)

(17 )

(18)

(19)

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Meningkatkan fungsi pengendalian (monev) terhadap program pembangunan sebagai dasar perencanaan

Meningkatnya fungsi pengendalian (monev) terhadap program pembangunan sebagai dasar perencanaan

Mempercepat perwujudan tata kelola pembangunan dan pengembangan wilayah sesuai hasil monev

Program Perenc Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan

57 Perencanaan dan evaluasi program BK-IEP

Meningkatnya fungsi monitoring dan evaluasi sebagai dasar pengendalian pembangunan daerah;

Program Kerjasama Pembangunan

58 Operasional Tim Koordinator Kerjasama Daerah

100%

100 %

45.000.000 100 %

45.000.000 100 %

50.000.000 100 %

50.000.000 100 %

50.000.000 100 %

50.000.000

Outcome : terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan Output : terwujudnya dokumen perenc, bid BK- IEP Outcome : Meningkatnya kerjasama pembangunan

100%

100 %

40.000.000 100 %

40.000.000 100 %

45.000.000 100 %

45.000.000 100 %

50.000.000 100 %

50.000.000

Output : adanya kesepakatan terkait dg perenc. kerjasama daerah

100%

100 %

50.000.000 100 %

50.000.000 100 %

60.000.000 100 %

70.000.000 100 %

80.000.000 100 %

80.000.000

Meningkatnya Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Lokasi

(20)

(21)

Tabel 18 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Bappeda Kabupaten Pamekasan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Kode

(1)

(2)

(3)

(4)

Mewujudkan Perencanaan pembangunan yang partisipatif dan sesuai ketentuan dan perundangundangan yang berlaku

Meningkatnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel

Dokumen Perenc Pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel


(5)



(6)

(7)

2014

2015

2016

2017

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

(8)

(9)

(10)

(11 )

(12)

(13 )

(14)

(15 )

(16)

(17 )

(18)

(19)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Outcome : tersusunnya sistem perencanaan pembangunan yg terintegrasi

1.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Output : Tersusunnya 100 Dok ( Rp RKPD yang aspiratif dan 111.835.000) partisipatif

2.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

3.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Output : Tersusunnya 100 dokumen RKPD yang Efektif dan Efisien Output : Meningkatnya 100 % 1 paket Sistem Perencanaan (Rp203.505.500) yang berdasarkan Kebutuhan dan Prioritas

4.

Rakor Perencanaan yang efektif dan partisipatif

Output : Meningkatnya 53 SKPD Sistem Perencanaan (Rp.50.000.000) yang efektif dan Partisipatif

5.

Workshop Rekonsiliasi RKA SKPD hasil Musrenbang menuju Perenc Yang efektif

Output : sistem pernc Yg efektif,partispatif

100% 1 paket

6.

Fasilitasi penyusunan Renstra SKPD

Output : tersedianya buku Renstra SKPD

100% 100 %

7.

Penyusunan KUA dan PPAS

150.000.000 1 paket

160.000.000 1 paket

165.000.000 1 paket

Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD

100% 1 paket

150.000.000 1 paket

160.000.000 1 paket

165.000.000 1 paket

9.

Penyusunan LKPJ Bupati Pamekasan

Output : tersedianya buku KUA dan PPAS Output : tersedianya buku KUA dan PPAS perubahan APBD Output : tersedianya buku LKPJ Bupati Pamekasan Output : tersedianya buku RPJMD Output : tersedianya buku RPJPD Output : tersedianya buku laporan hasil hasil pembangunan

100% 1 paket

8.

100 % 100 % 1 paket

186.000.000 1 paket

187.000.000 1 paket

190.000.000 1 paket

10. Penyusunan RPJMD Kab Pamekasan 11. Penyusunan RPJPD Kab. Pamekasan 12. Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Unit Kerja Kondisi Kinerja pada SKPD akhir periode Renstra Lokas i Penanggung SKPD jawab

2018

100 Dok.

53 SKPD

111.835.000 100 Doku men

100 Doku men 200.000.000 1 paket

111.835.000 100 Doku men

111.835.000 100 Doku men

111.835.000 100 Doku men

111.835.000 100 Doku men

111.835.000

50.000.000 100 Doku men 225.000.000 1 paket

75.000.000 100 Doku men 225.000.000 1 paket

80.000.000 100 Doku men 250.000.000 1 paket

100.000.000 100 Doku men

100.000.000

250.000.000 1 paket

250.000.000

50.000.000

50.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

50.000.000 1 paket

50.000.000 1 paket

60.000.000 1 paket

70.000.000 1 paket

75.000.000 100 %

75.000.000

200.000.000 100 %

200.000.000

170.000.000 1 paket

175.000.000 100 %

175.000.000

170.000.000 1 paket

175.000.000 100 %

175.000.000

190.000.000 1 paket

200.000.000 100%

200.000.000

1 paket

350.000.000 100%

350.000.000

220.000.000 1 paket

225.000.000 100 %

225.000.000

100 %

100% 100%

1 paket

205.000.000 1 paket

210.000.000 1 paket

215.000.000 1 paket

(20)

(21)

13. Penyusunan LAKIP

- Dokumen Perenc Pembangunan sosial budaya

Output : Tersedianya buku Lakip 2012 14. Pembahasan Perda RPJPD Kab. Pamekasan Output : Nota kesepahaman RPJPD

100%

15. Pembahasan Perda RPJMD Kab Pamekasan Output : Nota kesepahaman RPJMD

100%

18. Penyusunan LP2KD

Output : tersusunnya laporan LP2KD

100%

19. Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa

Output : Monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa Output : terlaksananya keg TMMD Output : Tersusunnya dok Perenc Wilayah perkotaan

100%

22. Penyusunan RDTRK dan Peraturan Zonasi Perkotaan Batumarmar dan Perkotaan Pasean

Output : Tersusunnya dok Perenc Wilayah Batumarmar dan Pasean

0%

23. Penyusunan RDTRK dan Peraturan Zonasi Perkotaan Tlanakan dan Perkotaan Pademawu

Output : Tersusunnya dok Perenc Wilayah Tlanakan dan Pademawu

0%

24. Penyusunan RDTRK danPeraturan Zonasi Perkotaan Pakong, Kadur dan Perkotaan Pegantenan

Output : Tersusunnya dok.Perenc Wilayah Pakong Kadur, Pegantenan

0%

25. Penyusunan RDTRK dan Peraturan Zonasi Perkotaan Larangan dan Perkotaan Galis

Output : Tersusunnya dok Perenc Wilayah Larangan dan Galis

0%

26. Penyusunan RDTRK dan Peraturan Zonasi Perkotaan Proppo dan Perkotaan Palengaan

Output : Tersusunnya 0% dok Perenc Wilayah Proppo dan Palengaan

27. Operasional BKPRD Kab.Pamekasan

Output : 100% Terselenggarany a penataan ruang sesuai dalam arahan RTRW

20. Perenc Monitoring TMMD - —okumen Perenc Pembangunan prasarana wilayah 8 S—A

21. Penyusunan dan penetapan Perda RDTRK Perkotaan

1 paket

165.000.000 1 paket

170.000.000 1 paket

175.000.000 1 paket

180.000.000 1 paket

185.000.000 100%

185.000.000

1 paket

100.000.000 100 %

100.000.000

105.000.000 100 %

105.000.000

100%

75.000.000

100 %

350.000.000

100 %

350.000.000

100 %

350.000.000

100 %

350.000.000

100 %

350.000.000 100 %

350.000.000

50.000.000 100 %

50.000.000 100 %

50.000.000

100 %

300.000.000

100 %

300.000.000

100 %

450.000.000

100%

100%

60.000.000 100%

100%

100%

75.000.000 100%

85.000.000 100%

60.000.000

100 %

95.000.000 100%

75.000.000

100 % (Rp.150.000.000)

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh

- Regulasi Perenc Wilayah

100 %

100 %

350.000.000

100 %

350.000.000

100 %

100 %

28. Penyusunan Peraturan Zonasi RDTRK Kota Output : Tersusunnya 100% Pamekasan perda wilayah kota Pamekasan 29. Penyusunan rancangan perda RDTRK dan Output : Tersusunnya 0% peraturan Zonasi Perkotaan Batumarmar perda wilayah dan perkotaan Pasean perkotaan Batumarmar dan perkotaan Pasean 30. Penyusunan rancangan perda RDTRK dan Output : Tersusunnya 0% peraturan Zonasi Perkotaan Tlanakan dan perda wilayah perkotaan Pademawu perkotaan Tlanakan dan perkotaan Pademawu 31. Penyusunan rancangan perda RDTRK dan Output : Tersusunnya peraturan Zonasi Perkotaan Pakong, Kadur perda wilayah dan perkotaan Pegantenan perkotaan Pakong, Kadur dan perkotaan Pegantenan

350.000.000

50.000.000 100 %

100 %

50.000.000 100 %

300.000.000

100 %

0%

50.000.000 100 %

350.000.000

300.000.000

100 %

450.000.000

- Dokumen Perenc Pembangunan prasarana wilayah 8 SDA

32. Penyusunan rancangan perda R—TRK dan peraturan Zonasi PerkotaanLarangan dan perkotaan Galis

Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Larangan dan perkotaan Galis

0%

100 %

300.000.000 100 %

300.000.000

33. Penyusunan rancangan perda RDTRK dan peraturan Zonasi Perkotaan Proppo dan perkotaan Palengaan

Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Proppo dan perkotaan Palengaan

0%

100 %

300.000.000 100 %

300.000.000

34. Penyusunan Kawasan Strategis Pasean

Output : Tersusunnya perda wilayah perkotaan Batumarmar dan perkotaan Pasean

0%

100 %

80.000.000

100 %

80.000.000

35. Penyusunan Kawasan Strategis Agropolitan Output : Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah agropolitan

0%

100 %

80.000.000

100 %

80.000.000

36. Penyusunan Kawasan Strategis Tlanakan

Output : Tersusunnya dokumen kawasan strategis Tlanakan

0%

100 %

80.000.000

100 %

80.000.000

37. Penyusunan Kawasan Strategis Minapolitan Kab. Pamekasan

Output:Tersusunnya dokumen kawasan strategis minapolitan

0%

100 %

80.000.000

100 %

80.000.000

Outcome : Adanya pengembangan data/informasi perenc Yg up to date Penyusunan PDRB dan IHK Output : Tersedianya buku PDRB dan IHK Outcome : tersedianya dokumen pengembangan kotakota menengah dan besar Penyusunan Tinjauan Ekonomi Pamekasan Output : Tersedianya dan IHK buku Tinjauan Ekonomi Pamekasan dan IHK

Program Pengembangan Data/ Informasi - Tingkat Ketersediaan Data yang akurat dan up

1.

to date

2.

- Tingkat Ketersediaan Data yang akurat dan up

100%

0%

100 %

135.000.000 100 %

135.000.000 100 %

135.000.000 100 %

135.000.000 100 %

135.000.000 100 %

135.000.000

16. Penyusunan Profil Kab. Pamekasan

Output : Tersedianya buku Profil

100%

1 paket

120.000.000 1 paket

120.000.000 1 paket

130.000.000 1 paket

140.000.000 1 paket

150.000.000 100%

150.000.000

17. Profil Produk Unggulan

Output : Tersedianya 100% buku Profil Produk unggulan

1 paket

150.000.000 1 paket

150.000.000 1 paket

150.000.000 1 paket

150.000.000 1 paket

150.000.000 100%

150.000.000

100 %

100.000.000 100 %

100.000.000 100 %

100.000.000 100 %

100.000.000 100 %

100.000.000 100 %

100.000.000

100 %

250.000.000 100 %

250.000.000

to date

Program pengembangan kota-kota menengah dan besar

Outcome : tersedianya dokumen pengembangan kotakota menengah dan besar

1.

Fasilitasi Pengembangan Agropolitan

100%

2.

Penyusunan RPJM Agropolitan

Output : Tersedianya data agropolitan Output : Tersedianya buku RPJM Agropolitan

3.

Pendampingan Program Percepatan Sanitasi Permukiman

100%

4.

Penyusunan rencana sistem drainase perkotaan Pamekasan

5.

Penyusunan rencana sistem drainase perkotaan waru

Output : Dokumen Perenc Sanitasi permukiman Output : Dokumen perenc. Drainase Perkotaan Pamekasan Output : Dokumen perenc Drainase Perkotaan Waru

0%

0%

100%

80.000.000

100%

80.000.000

100%

80.000.000

100%

80.000.000

6.

Penyusunan rencana sistem drainase perkotaan Tlanakan

7.

Penyusunan rencana sistem drainase perkotaan Pasean

8.

P2KPB (Program Pengembangan kawasanperdesaan berkelanjutan)

9.

Penyusunan Rencana Sistem Limbah Komunal perkotaan Pamekasan

Output : Dokumen perenc Drainase Perkotaan Tlanakan Output : Dokumen perenc Drainase Perkotaan Pasean Output : dok Perencpengemb kawasanperdesaan berkelanjutan Output : dok Perenc Sistem komunal terpadu di perkotaan

100%

100%

60.000.000

100%

80.000.000

100%

80.000.000

100%

80.000.000

100%

80.000.000

100%

60.000.000

100%

60.000.000

0%

100 %

80.000.000

100 %

80.000.000

Outcome : Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Tersedianya dokPengemb angan jaringan pengairan lainnya

dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan jaringan pengairan lainnya

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas SDM perencana dan kapasitas kelembagaan perencanaan

1.

Pendampingan WISM

2.

Peningkatan Pengelolaan Kelembagaan Irigasi (WISM)

Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas

Tingkat optimalisasi integrasi, dan sinkronisasi serta monitoring dan evaluasi

Output : Fasilitasi keg 100% peningkatan pengelolaan WISM Output : Terbentuknya 100% HIPPA/GIPPA yg mandiri secara lembaga dan administratif

100 %

50.000.000 100 %

50.000.000

100 %

50.000.000

100 %

150.000.000 100 %

100.000.000

100 %

100.000.000

97.500.000 100%

Program Pelayanan Adm. Perkantoran

Outcome : meningkatnya pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kinerja Bappeda

1.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri

Output : diperolehnya wawsan/kebijakan kompetensi teknis terkait dengan tupoksi

100%

100%

2.

Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Output : terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan

100%

100

3.

Pendukung pelayanan adm Perkantoran

Terselenggarany a layanan adm perkantoran

100%

100%

97.500.000 100%

97.500.000 100%

4.

Monev, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah(DAU)

Output : Tersusunnya laporan keg Monev

100% 100 %

260.000.000 100 %

5.

Perencanaan, evaluasi,dan pelaporan DAK Output : Tersusunnya perenc dan laporan DAK Koordinasi, monev percepatan Output : Tersusunnya pembangunan daerah tertinggal laporan monitoring keg PPDT Monev bid. kesehatan dan pendidikan Output : Tersusunnya laporan bid Kesehatan dan pendidikan Koordinasi dan evaluasi penyusunan Output : Tersusunnya program bidang ekonomi laporan bid Ekonomi

100% 100 %

6.

7.

8.

100.000.000 100%

100.000.000 100%

100.000.000 100%

100.000.000

175.000.000 100

190.000.000 100

210.000.000 100

210.000.000

97.500.000 100%

100.000.000 100%

100.000.000 100%

100.000.000

265.000.000 100 %

270.000.000 100 %

275.000.000 100 %

280.000.000 100 %

280.000.000

75.000.000 100 %

80.000.000 100%

80.000.000 100 %

85.000.000 100 %

85.000.000 100 %

85.000.000

100% 100 %

205.000.000 100 %

175.000.000 100%

150.000.000

100 %

150.000.000

100% 100 %

75.000.000 100 %

100.000.000 100 %

120.000.000 100 %

140.000.000 100 %

155.000.000 100 %

155.000.000

100% 100 %

45.000.000 100 %

45.000.000 100 %

50.000.000 100 %

50.000.000 100 %

50.000.000 100 %

50.000.000

150.000.000 100

97.500.000 100%

160.000.000 100

Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

Outcome : meningkatnya kapasitas dan kualitas aparatur

1.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional

Output : terpeliharanya kendaraan dinas

100% 100 %

50.461.600 100 %

55.000.000 100 %

55.000.000 100 %

55.000.000 100 %

55.000.000 100 %

55.000.000

2.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Output : terpeliharanya dan rmh dinas gedung kantor dan rmh dinas Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Output : terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas peralatan gedung kantor dan rmh dinas

100% 100 %

29.076.000 100 %

30.000.000 100 %

35.000.000 100 %

35.000.000 100 %

40.000.000 100 %

40.000.000

100% 100 %

19.245.000 100 %

20.000.000 100 %

20.000.000 100 %

25.000.000 100 %

30.000.000 100 %

30.000.000

100 %

35.000.000

100 %

250.000.000

100 %

80.000.000 100 %

80.000.000

3.

4.

Pengadaan Kendaraan dinas roda 2

5.

Pengadaan kendaraan dinas roda 4

6.

Pengadaan peralatan kelengkapan kantor

Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.

Pendidikan dan pelatihan formal

Output : meningkatnya kinerja kapasitas aparatur output : meningkatnya kualitas pelayanan masy Output : meningkatnya kualitas pelayanan masy Outcome : Meningkatnyalayanan bidang perencsbg pendukung efektifitas dan efesiensi pembangunan Output : meningkatnya kapasitas dan kapabilitas SDM

0%

100 %

35.000.000

100 % (Rp.250.000.000) 100%

100% 100 %

30.000.000 100 %

35.000.000 100 %

35.000.000 100 %

40.000.000 100 %

40.000.000 100 %

40.000.000

100% 100 %

40.000.000 100 %

40.000.000 100 %

45.000.000 100 %

45.000.000 100 %

50.000.000 100 %

50.000.000

100% 100 %

50.000.000 100 %

50.000.000 100 %

60.000.000 100 %

70.000.000 100 %

80.000.000 100 %

80.000.000

Program Perenc Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.

Mewujudkan Meningkatnya koordinasi dan Koordinasi dan integrasi Kerjasama perencanaan Pembanguna n yang optimal Antar Daerah

Persentase Dokumendokumen perencanaan yang sinergis

1.

Perencanaan dan evaluasi program BK-IEP Outcome : terwujudnya laporan capaian kinerja dan keuangan Output : terwujudnya dokumen perenc, bid BK- IEP Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Outcome : tersusunnya sistem perencanaan pembangunan yg terintegrasi

Operasional Tim Koordinator Kerjasama Daerah

Output : adanya kesepakatan terkait dg perenc. kerjasama daerah

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Indikator Kinerja BAPPEDA yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD dalam bentuk matrik, sebagai berikut :


VI-1

Tabel 6.1 Indikator Kinerja BAPPEDA Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

(1)

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

2013

2014

2015

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah berHPL/HGB (%)

30

30

30

30

30

30

30

2

Ruang publik yang berubah peruntukannya (unit)

15

15

15

15

15

15

15

3

Dokumen Tata Ruang Wilayah

Ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

4

Terlaksananya jaring aspirasi masyarakat Melalui konsultasi public dalam proses penyusunan RTR dan Program pemanfaatan Ruang (SPM)

Ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

5

Terlaksananya transparansi dalam proses pengurusan ijin pemanfaatan ruang (SPM)

Ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

6

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)

Ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

7

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen)

Ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

8

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen)

Ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

9

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)

Ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

10

Jumlah dokumen perencanaan SKPD ( Renstra SKPD) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

43

45

45

45

45

45

45

11

Buku " Pamekasan Dalam Angka"

Ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

12

Buku "PDRB kabupaten Pamekasan"

Ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada

13

Buku "IHK Kabupaten Pamekasan"

Ada

ada

ada

ada

ada

ada

Ada


VI-2

BAB VII PENUTUP

Demikian

Revisi

Rencana

Strategis

(Renstra)

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 kami susun sebagai dasar kebijakan publik dalam melaksnakaan tugas-tugas pokok, Badan Perencanaan, pembinaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur dan tata ruang, selain itu berfungsi sebagai kerangka kerja yang efektif bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan untuk lebih mempetajam kebijakan, program dan kegiatan di masa yang akan datang, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan termotivasi untuk melaksnakaan fungsi pelayanan yang lebih efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan akan terlaksana dnegan baik apabila didukung oleh semua pihak, sehingga dapat memantapkan upaya menuju terciptanya hasil yang baik dan menandai guna terciptanya masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.


VI-1

2015 TENTANG

Recommend Documents