SALINAN
N[
WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 188.45/209/KEP/422.012/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN KONGRES ANAK INDONESIA XIII KOTA BATU TAHUN 2015 WALIKOTA BATU, Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Komisi Nasional Perlindungan Anak Nomor: 193/Komnaspa/IV/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang Penunjukan Kota Batu sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Kongres Anak Indonesia XIII Tahun 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batu tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan Kongres Anak Indonesia XIII Kota Batu Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42); Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Hal 2 dari 6 halaman…
14.
15.
16.
17. 18.
19. 20. 21.
22.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU
: :
Membentuk Panitia Penyelenggaraan Kongres Anak Indonesia XIII Kota Batu Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
Hal 3 dari 6 halaman…
KEDUA
:
Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: 1. menyelenggarakan dan mensukseskan Penyelenggaraan Kongres Anak Indonesia XIII Kota Batu Tahun 2015; 2. mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Kongres Anak XIII Tahun 2015 tersebut; 3. melakukan koordinasi,komunikasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait; 4. mendukung dan memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana; 5. mendukung ketersediaan Anggaran Pembiayaan Penyelenggaraan Kongres Anak Indonesia XIII Kota Batu Tahun 2015; 6. melaporkan kepada Walikota Batu baik kegiatan persiapan, pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan Kongres Anak Indonesia XIII Kota Batu Tahun 2015.
KETIGA
:
Membebankan biaya tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun 2015.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu pada tanggal 15 Juli 2015
WALIKOTA BATU, ttd
EDDY RUMPOKO Tembusan Yth: Sdr.: 1. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia; 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; 3. Ketua DPRD Kota Batu; 4. Inspektur Kota Batu; 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; 6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu; 7. Anggota yang bersangkutan. Hal 4 dari 6 halaman…
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/209/KEP/422.012/2015 Tanggal : 15 Juli 2015
DAFTAR NAMA PANITIA PENYELENGGARAAN KONGRES ANAK XIII KOTA BATU TAHUN 2015 JABATAN DALAM PANITIA 1 2 1. Pelindung
Walikota Batu
4 Eddy Rumpoko
2. Pengarah
Wakil Walikota Batu
Ir. H. Punjul Santoso, MM
NO
JABATAN DALAM DINAS 3
3. Pengarah
NAMA
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu 4. Penanggungjawab Sekretaris Daerah Kota Batu
Dewanti Rumpoko
5. Ketua
dr. Endang Triningsih
6. Wakil Ketua I
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Batu Kepala Dinas Pendidikan
7. Wakil Ketua II
Kepala BPMPKB
Drs. H.Abu Sufyan, MM
8. Sekretaris I
Sekretaris Dinas Pendidikan
MD Forkan, S.Pd., SE., SH., MM., MH Dra. Sri Yunani
9. Sekretaris II 10. 11. 12.
13.
Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada BPMPKB Bendahara I Kasubag Keuangan pada Dinas Pendidikan Bendahara II Kasubid Perlindungan Anak pada BPMPKB Koordinator Seksi - Kabag Protokol dan Rumah Acara Tangga Setda Kota Batu Anggota: - 3 (tiga) orang Pegawai Pada Bagian Protokol dan Rumah Tangga Setda Kota Batu Koordinator Seksi Kasubag Umum dan Kepegawaian Akomodasi Sekretariat Dinas Pendidikan Anggota: a. Pegawai pada Lembaga Perlindungan Anak Kota Batu b. Pegawai pada Lembaga Perlindungan Anak Kota Batu c. FA Mahasatu Kota Batu
Widodo, SH., MH
Dra. Hj. Mistin, M.Pd
Teguh Prakoso, SE Hasanatul Mardiyah HS., SH Drs. Sanyoto Widayat, M.Ap 1. Dwi Anang 2. Dewi 3. Yunita Mulyono 1. Fuad Dwiyono 2. Rudianto, S.Pd 3. Facruddin Irfani
14. Koordinator Seksi Kabag Umum Setda Kota Batu Julijanti Wachyuni, SH Konsumsi Anggota: a. Kasubag Sarana dan Prasarana 1. M. Dwiyanto pada Bagian Umum Setda Kota Batu b. Kasubid Pemberdayaan 2. Dra. Emy Yulianingrum Perempuan pada BPMPKB Hal 5 dari 6 halaman…
c. Kasubag Pengelola Data pada Bagian Humas Setda Kota Batu d. Pegawai pada BPMPKB e. Pegawai pada BPMPKB f. Pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Batu 15. Koordinator Seksi Kabid Pengembangan Produk Rekreasi Pariwisata Dispartabud Anggota: a. Eco Green Park b. Museum Angkut 16. Koordinator Seksi - Kasubag Publikasi dan Pelengkap Kerjasama Pers pada Bagian Humas Setda Kota Batu Anggota: - Pegawai pada Bagian Umum Setda Kota Batu 17. Koordinator Seksi Kepala Kantor Satpol PP Keamanan Anggota: a. Polres Batu b. Kabid Angkutan dan Terminal pada Dinas Perhubungan 18. Koordinator Seksi Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kesehatan Anggota: a. Pegawai pada Dinas Kesehatan b. Pegawai pada Dinas Kesehatan 19. Koordinator Seksi 3 (tiga) orang Pegawai pada Registrasi Peserta BPMPKB Anggota:
3. Prasetyo Bagus Wicaksono 4. Fery Syaifudin 5. Dony Fefiyanto 6. Moch. Chanifudin, SH Made Suardika 1. Nia Hapsari 2. Titik Ariyanto Inol Ertadiansyah, SH Sugianto. SE Drs. Robiq Yunianto, M.Pd 1. Agus 2. Imam Mahdi Dr. Sri Rahati 1. 2. 1. 2. 3.
Maysaroh Sarwo edy Anastasia Rosita Mita Eka Sari Runik Sulistyowati
WALIKOTA BATU, ttd
EDDY RUMPOKO
Hal 6 dari 6 halaman…
