SALINAN
WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 188.45/199/KEP/422.012/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TENAGA PENDUKUNG PEMERIKSA PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 WALIKOTA BATU, Menimbang
: a.
bahwa
dalam
penerimaan
rangka
pajak
meningkatkan
daerah
realisasi
melalui
kegiatan
peningkatan kepatuhan perpajakan, perlu dibentuk panitia pelaksana dan tenaga pendukung pemeriksa pajak
daerah
kegiatan
peningkatan
kepatuhan
perpajakan; b.
bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
Keputusan
Walikota
pertimbangan
huruf
a,
Batu
sebagaimana
perlu
tentang
menetapkan Pembentukan
Panitia Pelaksana dan Tenaga Pendukung Pemeriksa Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2001
Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2003
Negara
Nomor
47,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Halaman 2 dari 7 hlm…
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir; 21. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran; 22. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame; 23. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel; 24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; 25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; 26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan; 27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Halaman 3 dari 7 hlm…
28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 29. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 30. Peraturan Walikota Batu Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir; 31. Peraturan Walikota Batu Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran; 32. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel; 33. Peraturan Walikota Batu Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; 34. Peraturan Walikota Batu Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tenaga Pendukung Pemeriksa Pajak Daerah Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Perpajakan Tahun 2015 yang diberikan tiap bulan selama 3 (tiga) bulan sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2015 dengan susunan keanggotaan Panitia dan Tenaga Pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini. KEDUA
: Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: 1. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan peningkatan kepatuhan perpajakan tahun anggaran 2015; 2. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan pembinaan kepada wajib pajak serta pengguna jasa; 3. meningkatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak daerah; dan 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
KETIGA
: Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: 1. mempersiapkan data administrasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kepatuhan perpajakan dalam rangka pemeriksaan pajak daerah;
Halaman 4 dari 7 hlm…
2. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi maupun perolehan pendapatan secara langsung kepada wajib pajak; 3. memberikan pembinaan serta penjelasan kepada wajib pajak maupun pengguna jasa tentang pengenaan tarif pajak; dan 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota. KEEMPAT
: Panitia dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
KELIMA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Panitia dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Dinas Pendapatan Kota Batu Kegiatan Peningkatan Kepatuhan Perpajakan Tahun 2015 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.08.17.86.5.2.1.01.01.
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu pada tanggal 2 Juli 2015 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Tembusan Yth: Sdr. 1. Inspektur Kota Batu; 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; 3. Kepala Dinas Pendapatan Kota Batu; 4. Anggota Panitia yang bersangkutan.
Halaman 5 dari 7 hlm…
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/199/KEP/422.012/2015 Tanggal : 2 Juli 2015
SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN TENAGA PENDUKUNG PEMERIKSA PAJAK DAERAH KEGIATAN PENINGKATAN KEPATUHAN PERPAJAKAN TAHUN ANGGARAN 2015 A. SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PEMERIKSA PAJAK DAERAH JABATAN NO.
DALAM PANITIA
JABATAN DALAM DINAS
BESARAN NAMA
HONORARIUM (Rp)
1.
Pengarah
Walikota
Eddy Rumpoko
2.000.000,00
2.
Penanggung
Wakil Walikota
Ir. Punjul Santoso, M.M
1.500.000,00
Kepala Dinas
Drs. Zadim Effisiensi, M.Si
900.000,00
Drs. Made Suardika, S. Pd
700.000,00
Nanang Fiantoro, S.H
400.000,00
Budi Yuwono Asatagawa
400.000,00
jawab 3.
Ketua
Pendapatan 4.
Sekretaris
Kepala Bidang Penagihan pada Dinas Pendapatan
5.
Anggota
Staf Bidang Penagihan pada Dinas Pendapatan
6.
Anggota
Staf Bidang Penagihan pada Dinas Pendapatan
Halaman 6 dari 7 hlm…
B. SUSUNAN TENAGA PENDUKUNG PEMERIKSA PAJAK DAERAH JABATAN NO.
DALAM
BESARAN JABATAN DALAM DINAS
NAMA
HONORARIUM
PANITIA 1.
(Rp)
Pemeriksa
Kepala Seksi Penagihan Pajak
Pajak
Daerah Bidang Penagihan
Ridho Yudho K.F, S.E
300.000,00
pada Dinas Pendapatan 2.
Pemeriksa
Kepala Seksi Pengawasan dan Iwan Santoso, S.E
Pajak
Pengendalian Operasional
300.000,00
Bidang Penagihan pada Dinas Pendapatan 3.
Pemeriksa
Kasubag Program dan
Pajak
Pelaporan Sekretariat pada
Widyanti Lena P, S.T
300.000,00
Laeli H
300.000,00
Sri Herlinawati
300.000,00
Arif Rahman
300.000,00
Dinas Pendapatan 4. 5. 6.
Pemeriksa
Staf Bidang Penagihan pada
Pajak
Dinas Pendapatan
Pemeriksa
Staf Bidang Penagihan pada
Pajak
Dinas Pendapatan
Pemeriksa
Staf Bidang Penagihan pada
Pajak
Dinas Pendapatan
WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Halaman 7 dari 7 hlm…
