PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/Permentan/SM.200/6/2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. ahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh, meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan melalui pelatihan kerja; b. ahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menerapkan KKNI pada berbagai profesi dan kompetensi kerja; c. ahwa dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, tenaga kerja berperan dan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku pembangunan, sehingga perlu kelayakan kompetensi kerja sumber daya manusia pertanian; d. ahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan dalam upaya melindungi profesi dari praktik yang tidak bertanggungjawab serta menjamin mutu penyelenggaraan sertifikasi profesi dan kompetensi sumber daya manusia pertanian, perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9.
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10.
Peraturan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
11.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12.
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
13.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/ OT.140/5/2014 tentang Peta Fungsi Standardisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
15.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 120/ Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 17.
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Kpts/ OT.140/1/2015 tentang Pemberlakuan Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertanian; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN. Pasal 1
2
Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 2 Pedoman Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian. Pasal 3 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Profesi Penyuluhan Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2015 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 908
3
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 36/Permentan/SM.200/6/2015 TANGGAL : 16 Juni 2015
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Liberalisasi ekonomi global menuntut persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja serta terspesialisasi pada bidang-bidang profesi dengan kompetensi tertentu. Konsekuensi logis dari kondisi ini, menuntut terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam upaya meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia pertanian dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, sehingga dapat diakui sebagai kompetensi kerja dengan diberikan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Sertifikasi kompetensi merupakan proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi, sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional dan/atau Standar Khusus. Sertifikasi Kompetensi dimaksudkan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kompetensi, serta jaminan dan pemeliharaan mutu kompetensi. Untuk mewujudkan sistem sertifikasi kompetensi yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian. B. Maksud, Tujuan dan Manfaat 1. Maksud Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pertanian. 2. Tujuan Tujuan Pedoman ini untuk memberikan keseragaman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pertanian. 3. Manfaat a.
meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia pertanian;
b.
menjamin mutu penyelenggaraan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pertanian;
c. d.
memastikan pencapaian program pengembangan sumber daya manusia pertanian; melindungi sumber daya manusia pertanian dari praktik yang tidak kompeten dan dapat merusak citra keprofesian.
4
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian mencakup: 1. Prosedur Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian. 2. Penetapan Hasil Sertifikasi Kompetensi dan Pemeliharaan Sertifikat. 3. Hak, Kewajiban, dan Sanksi Pemegang Sertifikat. 4. Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Kompetensi. D. Pengertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. 2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perudang-undangan. 3. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji Kompetensi dengan mengacu kepada standar Kompetensi kerja. 4. Sistem Sertifikasi adalah rangkaian prosedur dan sumberdaya untuk melakukan proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasinya dalam rangka menerbitkan sertifikasi termasuk pemeliharaannya. 5. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian, baik teknis maupun administrasi untuk menentukan Kompetensi kerja seseorang berdasarkan kualifikasi atau unit Kompetensi tertentu. 6. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi yang telah diakreditasi oleh dan mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 7. LSP Pertanian adalah lembaga pelaksana Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi sumber daya manusia pertanian yang telah diakreditasi oleh dan mendapatkan lisensi dari BNSP. 8. LSP Pihak Kesatu adalah Lembaga Sertifikasi Profesi pada lingkup Pendidikan dan Pelatihan (diklat) dan perusahaan yang melaksanakan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi untuk kepentingan internal dan telah diakreditasi oleh dan mendapatkan lisensi dari BNSP. 9. LSP Pihak Kedua adalah Lembaga Sertifikasi Profesi pada lingkup diklat dan perusahaan yang melaksanakan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi tidak terbatas untuk kepentingan internal tetapi sudah bermitra dengan stakeholder yang memerlukan. Lembaga ini telah diakreditasi oleh dan mendapat lisensi dari BNSP. 10.
LSP Pihak Ketiga adalah LSP swasta diluar Kementerian Pertanian yang melaksana Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi sumber daya manusia pertanian yang telah diakreditasi oleh dan mendapatkan lisesnsi dari BNSP.
11.
Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat pengujian yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan materi dan metode Uji Kompetensi yang akan dilaksanakan.
12.
TUK di Tempat Kerja adalah TUK yang merupakan bagian dari industri dimana proses produksi dilakukan.
13.
TUK Sewaktu adalah tempat uji secara insidentil.
14.
TUK Mandiri adalah TUK bukan di tempat kerja yang bermitra dengan LSP untuk digunakan sebagai tempat uji secara berkelanjutan.
5
15.
Ruang Lingkup Uji Kompetensi adalah SKKNI di bidang pertanian yang telah diberlakukan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian.
16.
Asesor Kompetensi adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai Kompetensi yang relevan dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan dan/atau menilai kompetensi peserta Uji Kompetensi, yang akan diangkat oleh LSP dalam jangka waktu tertentu.
17.
Asesi adalah seseorang yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Uji Kompetensi. BAB II PROSEDUR SERTIFIKASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
A. Lembaga Pelaksana Lembaga pelaksana Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian terdiri atas: 1. Pusat Pendidikan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) sebagai LSP Pihak Kedua mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi sumber daya manusia pertanian dan bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian. 2. Lembaga Sertifikasi Profesi pada Lingkup Pendidikan dan Pelatihan (diklat), Perusahaan sebagai LSP Pihak Kesatu yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi sumber daya manusia secara internal pada lingkup diklat dan perusahaan. 3. Lembaga Sertifikasi Profesi Swasta sebagai LSP Pihak Ketiga yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi sumber daya manusia pertanian. 4. LSP Pihak Kesatu, LSP Pihak Kedua dan LSP Pihak Ketiga dapat melaksanakan tugas setelah memperoleh lisensi dari BNSP. 5. LSP Pihak Ketiga dalam melaksanakan tugas harus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. B. Uji Kompetensi Uji Kompetensi meliputi ruang lingkup dan metode uji: 1. Ruang Lingkup Uji Kompetensi meliputi unit kompetensi yang telah ditetapkan dalam SKKNI sektor pertanian. 2. Metode Uji Kompetensi sumber daya manusia pertanian panduan penilaian yang tercantum dalam SKKNI.
dilaksanakan sesuai dengan
3. Peserta yang telah lulus Uji Kompetensi berhak memperoleh sertifikat Kompetensi. C. Tempat Uji Kompetensi (TUK) 1. Sertifikasi Kompetensi sumber daya manusia pertanian dapat dilaksanakan di TUK Sewaktu, TUK Tempat kerja, dan TUK Mandiri. 2. TUK yang telah diverifikasi oleh LSP berlisensi harus dapat memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi. 3. TUK yang dibentuk oleh industri, organisasi/perusahaan yang mengoperasikan sistem kerja yang baik dan kegiatan sesuai dengan kriteria unit Kompetensi atau kualifikasi. D. Persyaratan Asesor Kompetensi 1. mampu berkomunikasi dengan efektif baik secara lisan maupun tertulis;
6
2. menguasai metode Uji Kompetensi sesuai dengan panduan penilaian yang tercantum dalam SKKNI sektor pertanian; 3. melakukan penilaian sesuai dengan panduan yang ditetapkan; 4. memiliki keahlian sesuai dengan unit Kompetensi dalam SKKNI yang diujikan; 5. memiliki sertifikat Asesor Kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP; dan 6. tidak melanggar kode etik Asesor. E. Persyaratan Peserta Peserta Uji Kompetensi: a. tenaga kerja (angkatan kerja) yang memiliki latar belakang pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja yang relevan dengan standar Kompetensi kerja yang akan diujikan; atau b. tenaga kerja asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan bidang profesinya, baik karena keinginan sendiri atau karena peraturan yang berlaku. F. Prosedur Pengusulan Calon Peserta Prosedur pengusulan calon peserta diatur tersendiri dalam Petunjuk Pelaksanaan atau Skema Sertifikasi pada masing-masing Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI sektor pertanian yang akan digunakan dalam Uji Kompetensi). G. Periode Sertifikasi Dalam satu tahun anggaran dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali Sertifikasi Kompetensi sumber daya manusia pertanian. H. Masa Berlaku Sertifikat 1. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang melalui survailen. 2. Permohonan perpanjangan sertifikat kompetensi dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirmya masa berlaku sertifikat.
BAB III PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PEMELIHARAAN SERTIFIKAT
A. Penetapan Hasil Sertifikat Kompetensi 1. Penetapan hasil Sertifikasi Kompetensi dilakukan oleh LSP Pihak Kesatu, LSP Pihak Kedua, dan LSP Pihak Ketiga berdasarkan sidang dan rekomendasi Asesor Kompetensi. 2. Sertifikat Kompetensi diberikan kepada peserta ditandatangani oleh Kepala LSP Pihak Kesatu, LSP Pihak Kedua, atau LSP Pihak Ketiga dan bagian sertifikasi. 3. Peserta yang dinyatakan belum kompeten dapat mengajukan permohonan Sertifikasi Kompetensi ulang kepada LSP Pihak Kesatu, LSP Pihak Kedua, atau LSP Pihak Ketiga pada periode berikutnya. B. Pemeliharaan Sertifikat Kompetensi 1. Sertifikat Kompetensi tidak dapat diperpanjang apabila pemegang sertifikat dalam jangka waktu 4 (empat) tahun, tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Kompetensi yang dimiliki.
7
2. Setelah 2 (dua) tahun diterbitkan sertifikat, pemegang sertifikat dapat mengajukan sertifikasi ke level yang lebih tinggi sesuai dengan Kompetensi yang dimiliki.
BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI PEMEGANG SERTIFIKAT A. Hak Pemegang Sertifikat 1. Melayani jasa kegiatan pertanian sesuai kode etik profesi. 2. Mengajukan perpanjangan sertifikat kompetensi tanpa melalui Konsultasi Pra Asesmen (KPA). B. Kewajiban Pemegang Sertifikat 1. Menjunjung tinggi kode etik profesi. 2. Memenuhi ketentuan unit Kompetensi seperti tercantum dalam sertifikat. 3. Menggunakan sertifikat kompetensi sesuai dengan kewenangannya. C. Sanksi Pemegang Sertifikat 1. Pemegang sertifikat yang melanggar kode etik profesi dapat dicabut sertifikatnya sementara atau permanen oleh LSP Pihak Kesatu, LSP Pihak Kedua, atau LSP Pihak Ketiga dengan memperhatikan pertimbangan komisi etika LSP. 2. Sertifikat Kompetensi yang dicabut secara permanen wajib dikembalikan oleh pemegang sertifikat kepada LSP Pihak Kesatu, LSP Pihak Kedua, atau LSP Pihak Ketiga. BAB V MONITORING DAN EVALUASI SERTIFIKASI KOMPETENSI LSP Pihak Kesatu, LSP Pihak Kedua dan LSP Pihak Ketiga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi. Hasil monitoring dan evaluasi didokumentasikan, untuk LSP Pihak Kedua dilaporkan kepada Kepala BPPSDMP dan Kepala BNSP, sedang LSP Pihak Kesatu dan LSP Pihak Ketiga dilaporkan kepada Kepala BNSP dengan tembusan kepada Kepala BPPSDMP. BAB VI PENUTUP 1.
Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan atau Skema Sertifikasi pada masingmasing Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI sektor pertanian yang akan digunakan dalam Uji Kompetensi).
2.
Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian bersifat dinamis yang akan disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan dalam perkembangan pembangunan pertanian.
3.
Melalui Sertifikasi Kompetensi diharapkan terwujud sumber daya manusia pertanian yang kompeten dan profesional sehingga mampu berdaya saing di tingkat Nasional dan Internasional. MENTERI PERTANIAN
8
REPUBLIK INDONESIA, ttd AMRAN SULAIMAN
9
