KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16, JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELP. : (021) 3519070 (HUNTING), FAKSIMILE (021) 3513282 LAMAN:http//www.bkipm.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK
[email protected]
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR 29/KEP-BKIPM/2015 TENTANG PROSEDUR DAN JANJI LAYANAN TINDAKAN KARANTINA IKAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN DI ZONA KARANTINA PELABUHAN LAUT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 22/PERBKIPM/2015 tentang Tindakan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di Zona Karantina Pelabuhan Laut;
b.
bahwa dalam rangka memberikan kepastian pelayanan, penerapan tindakan karantina sesuai standar internasional dan mendukung sistem percepatan pengeluaran arus barang telah dilakukan perbaikan proses layanan berdasarkan kategori tingkat risiko media pembawa melalui prosedur dan janji layanan tindakan karantina dan pengendalian mutu hasil perikanan di zona karantina pelabuhan laut;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tentang Prosedur dan Janji Layanan Tindakan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di Zona Karantina Pelabuhan Laut;
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482); 2. Undang-Undang . . .
-2-
2.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4623);
5.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window;
6.
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
7.
Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
8.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Ikan untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Republik lndonesia; 11. Peraturan . . .
-3-
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2008 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor PER.32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindak Karantina Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 148); 15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2013 tentang Penetapan Jenis - Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa, dan Sebarannya. 16. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 56/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TENTANG PROSEDUR DAN JANJI LAYANAN TINDAKAN KARANTINA IKAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN DI ZONA KARANTINA PELABUHAN LAUT.
KESATU
:
Menetapkan Prosedur dan Janji Layanan Tindakan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di Zona Karantina Pelabuhan Laut, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini..
KEDUA
:
Prosedur dan Janji Layanan Tindakan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di Zona Karantina Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan sistem pelayanan terhadap: a. impor untuk media pembawa risiko tinggi; dan b. impor untuk media pembawa risiko rendah. KETIGA . . .
-4-
KETIGA
:
Prosedur dan Janji Layanan Tindakan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di Zona Karantina Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan tindakan karantina ikan di zona karantina di dalam kawasan pabean dalam mendukung sistem Custom Clearance yang berkaitan dengan impor ikan secara elektronik.
KEEMPAT
:
Sistem pelayanan terhadap pemasukan media pembawa di zona karantina pelabuhan laut sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
KELIMA
:
Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2015 KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Kepegawaian Hukum dan Organisasi
ttd.
NARMOKO PRASMADJI
Sugiman
LAMPIRAN
:
Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 29/KEP-BKIPM/2015 tentang Prosedur dan Janji Layanan Tindakan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan di Zona Karantina Pelabuhan Laut
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Komitmen
Negara
Republik
Indonesia
yang
sangat
tinggi
dalam
mendukung pelaksanaan perdagangan global ditunjukkan dengan penyusunan dan pemberlakuan sistem penanganan lalu lintas barang impor yang cepat, tepat,
dan
akurat.
Pemberlakukan
sistem
tersebut
diharapkan
dapat
mengatasi kondisi pelayanan yang ada saat ini yang masih banyak terjadi kekurangan seperti masalah waktu, birokrasi yang terlalu berbelit-belit, tingginya pembiayaan yang harus dikeluarkan dalam pengurusan dokumen, serta tidak akuratnya data yang berikan oleh petugas. Melalui sistem penanganan lalu lintas barang impor yang cepat, tepat, dan akurat diharapkan masalah-masalah yang terkait dengan kepentingan nasional dapat terselesaikan, khususnya yang terkait dengan berbagai jenis kejahatan seperti kejahatan transnasional, penyelundupan obat-obatan, illegal fishing, dan juga peredaran ikan secara melawan hukum. Pembangunan sistem tersebut diselenggarakan dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance melalui pembangunan otomasi sistem pelayanan yang terintegrasi antar pemerintah dengan tujuan mampu meningkatkan efisiensi pelayanan keseluruhan proses impor. Salah satu bentuk komitmen Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dalam mendukung sistem percepatan pengeluaran arus barang adalah melakukan percepatan waktu pelayanan karantina ikan tanpa mengurangi ketepatan serta akurasi tindakan karantina ikan. Terkait dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk merevisi Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Nomor
251/KEP-BKIPM/2013
tentang
Prosedur
Operasional
Standar dan Service Level Arrangement untuk Impor Komoditas Ikan dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Lingkungan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Hal tersebut mengingat waktu layanan yang ditetapkan masih terlalu lama, serta adanya
-2 penerapan sistem penjaluran yang pada dasarnya merupakan sistem yang berlaku di instansi Bea dan Cukai. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan proses pelayanan berdasarkan Kategori Tingkat Risiko yang berlaku di lingkup BKIPM. B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya prosedur dan janji layanan ini adalah sebagai acuan bagi petugas karantina ikan dalam memberikan pelayanan pelaksanaan tindakan karantina dan pengendalian mutu terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia di zona karantina pelabuhan laut, sedangkan tujuannya adalah memberikan kepastian prosedur dan waktu pelayanan kepada stake holder /mitra usaha. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Keputusan Kepala Badan ini terdiri dari: 1. Prosedur
pelayanan
tindakan
karantina
dan
pengendalian
mutu
terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia di zona karantina pelabuhan laut; 2. Janji
pelayanan
tindakan
karantina
tindakan
karantina
dan
pengendalian mutu terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia di zona karantina pelabuhan laut. D. Pengertian 1. Tindakan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Tindakan Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dan pengendalian mutu hasil perikanan guna memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikananterhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia; 2. Media pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina serta membahayakan kesehatan manusia, termasuk di dalamnya ikan yang sudah ditangani dan/atau diolah dan/atau dijadikan produk akhir;
-3 3. Ikan adalah semua biota perairan yang
sebagian atau seluruh daur
hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya; 4. Benda lain adalah media pembawa selain ikan dan hasil perikanan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina; 5. Zona Karantina adalah suatu area khusus di pelabuhan laut yang telah ditetapkan sebagai tempat pemasukan, terletak di kawasan tempat penimbunan sementara, yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina; 6. Hama dan penyakit ikan karantina, yang selanjutnya disebut HPIK, adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. 7. Risiko adalah peluang atau peluang kejadian dan penilaian besarnya konsekuensi dari suatu kejadian buruk (wabah) terhadap kesehatan hewan dan manusia di suatu negara dalam selang waktu. 8. Media pembawa berisiko tinggi adalah semua jenis ikan, hasil perikanan dan benda lain yang sangat berpotensi menularkan atau menjadi media pertumbuhan penyakit ikan karantina dan membahayakan kesehatan manusia. 9. Media pembawa berisiko rendah adalah semua jenis ikan, hasil perikanan
dan
benda
lain
yang
kemungkinan
masih
berpotensi
menularkan atau menjadi media pertumbuhan penyakit ikan karantina dan membahayakan kesehatan manusia. 10. Pemeriksaan
adalah
tindakan
untuk
mengetahui
kelengkapan,
keabsahan dan kebenaran isi dokumen (fisik) serta untuk mendeteksi Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau pengujian mutu hasil perikanan; 11. Penahanan adalah tindakan menahan media pembawa HPIK yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 12. Penolakan
adalah
tindakan
tidak
diijinkannya
media
pembawa
dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 13. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan media pembawa sebagai tindak lanjut dari tindakan karantina sebelumnya; 14. Pembebasan adalah tindakan mengijinkan media pembawa untuk dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui
-4 tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan setelah dikenakan tindakan karantina sebelumnya;
15. Surat Pemindahan Media Pembawa ke Zona Karantina disingkat SPMP (KI-01) adalah surat yang ditandatangani oleh petugas karantina agar peti kemas yang berisi media pembawa dapat segera dipindahkan ke zona karantina untuk dilakukan tindakan karantina; 16. Surat Perintah Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen (KIP1.1) adalah surat perintah yang ditandatangani oleh kepala/pejabat yang
ditunjuk
sebagai
perintah
pemeriksaan
kelengkapan
dan
keabsahan dokumen; 17. Surat Perintah Melakukan Analisis Media Pembawa (KI-P1.2) adalah surat perintah yang ditandatangani oleh kepala/pejabat yang ditunjuk sebagai perintah melakukan analisis terhadap media pembawa sesuai dengan pelaporan pemilik atau kuasa pemilik media pembawa; 18. Surat Perintah Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen (KI-P1.3) adalah surat perintah yang ditandatangani oleh kepala/pejabat yang ditunjuk sebagai perintah melakukan pemeriksaan kesesuaian isi dokumen (jenis, jumlah dan/atau ukuran) media pembawa dengan dokumen yang menyertainya; 19. Surat Perintah Pemeriksaan Klinis (KI-P1.4) adalah surat perintah yang ditandatangani oleh kepala/pejabat yang ditunjuk sebagai perintah melakukan pemeriksaan klinis; 20. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) adalah surat yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan atau kawasan pabean, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya disetujui dikeluarkan dari tempat pemasukan atau kawasan pabean untuk pelaksanaan tindakan karantina ikan atau dilalulintasbebaskan; 21. Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan (KI-D8) adalah surat yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya diperintahkan masuk ke instalasi karantina ikan untuk dikenakan tindakan karantina; 22. Surat Penahanan Sementara (KI-D10) adalah surat yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan, yang menyatakan bahwa terhadap media pembawa yang tercantum di dalamnya dikenakan
-5 tindakan penahanan;
23. Surat Penolakan (KI-D11) adalah surat yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan, yang menyatakan bahwa terhadap media pembawa yang tercantum
didalamnya dikenakan tindakan
penolakan; 24. Sertifikat Pelepasan (KI-D12) adalah dokumen yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum didalamnya tidak tertular HPIK dan/atau memenuhi persyaratan mutu hasil perikanan sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia; 25. Surat Pemusnahan (KI-D13) adalah surat yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan, yang menyatakan bahwa media pembawa
yang
tercantum
di
dalamnya
dikenakan
tindakan
pemusnahan; 26. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat; 27. Analisis media pembawa adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas karantina untuk melakukan identifikasi HPIK dan mengetahui tingkat risiko media pembawa yang dilalulintaskan; 28. Media Pembawa Risiko Tinggi adalah semua jenis ikan, hasil perikanan dan benda lain yang sangat berpotensi menularkan atau menjadi media pertumbuhan penyakit ikan karantina; 29. Media Pembawa Risiko Rendah adalah semua jenis ikan, hasil perikanan dan benda lain yang kemungkinan masih berpotensi menularkan atau menjadi media pertumbuhan penyakit ikan karantina; 30. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat BKIPM adalah badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; 31. Unit
Pelaksana
Teknis
Karantina
Ikan,
Pengendalian
Mutu
dan
Keamanan Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT KIPM adalah UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKIPM; 32. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Karantina (PHPI) adalah Pegawai
-6 Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara
penuh
oleh
pejabat
yang
berwenang
untuk
melakukan
pengendalian hama dan penyakit ikan karantina serta lingkungan; 33. Petugas penerima dokumen/operator adalah petugas di lingkungan BKIPM yang bertugas menerima dokumen/hard copy secara fisik, memverifikasi PPK secara elektronik dan melakukan input data kegiatan importasi; 34. Pemohon adalah importir baik perseorangan, kelompok, maupun badan hukum atau kuasanya yang melakukan kegiatan pemasukan ikan, hasil perikanan dan benda lain dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia; 35. Permohonan registrasi
Pemeriksaan
atau
pelaporan
Karantina secara
(PPK)
elektronik
Online yang
adalah
sistem
dilakukan
oleh
pengguna jasa terhadap rencana pemasukan ikan, hasil perikanan dan benda lain dari luar negeri; 36. Pelayanan 24/7 adalah sistem pelayanan tindakan karantina dan pengendalian mutu di tempat pemasukan yang diberikan kepada pengguna jasa dengan menggunakan layanan 24 jam selama 7 hari dalam satu minggu.
-7 BAB II PELAKSANAAN
A. Hari dan Jam Kerja Pelayanan tindakan karantina terhadap pemasukan media pembawa ke dalam wilayah negara Republik Indonesia di zona karantina pelabuhan laut, khususnya untuk pemeriksaan kebenaran isi dokumen (fisik) dan klinis dilaksanakan dengan sistem pelayanan 24/7 hari. B. Petugas Unit
Pelaksana
Keamanan
Hasil
Teknis
Perikanan
Karantina (UPT-KIPM)
Ikan, dalam
Pengendalian memberikan
Mutu
dan
pelayanan
pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia di zona karantina pelabuhan laut dilaksanakan oleh: 1. Petugas Penerima Dokumen/Operator; 2. Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Karantina (PHPI); 3. Kepala UPT/Pejabat yang Ditunjuk. C. Persyaratan Pemasukan 1. Setiap media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilengkapi dan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Pengajuan/permohonan
pemasukan
impor
oleh
importir
atau
kuasanya dilakukan melalui PPK on line karantina ikan. b. Persyaratan Karantina 1) Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dari negara asal dan negara transit; 2) Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; 3) Dilaporkan ke petugas karantina ikan untuk keperluan tindakan karantina. 2. Pengajuan/permohonan untuk pemasukan impor melalui PPK on line karantina ikan wajib dilengkapi dokumen perizinan:
-8 a. Ikan Hidup Surat Izin Pemasukan Ikan Hidup yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB); b. Hasil Perikanan 1)
Surat Izin Pemasukan Hasil Perikanan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DJP2HP);
2)
Surat Keterangan Asal/Certificate of Origin (CoO) dari instansi yang berwenang di negara asal;
3)
Hasil uji laboratorium yang terakreditasi dari negara asal yang menyatakan
bahwa
hasil
perikanan
bebas
dari
cemaran
mikrobiologi, residu, kontaminan, dan bahan kimia berbahaya lainnya, serta memilki bobot tuntas paling sedikit 95% (sembilan puluh
lima
persen)
untuk
produk
beku,
sesuai
dengan
persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.
4)
Keterangan label dan iklan pangan; dan
5)
Sertifikat GAP untuk hasil perikanan budidaya.
Benda Lain 1)
Surat Keterangan Teknis dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk benda lain berupa pakan dan bahan baku pakan ikan;
2)
Surat Keterangan Pemasukan Sampel Obat Ikan untuk sampel obat ikan, Surat Keterangan Pemasukan Obat Ikan untuk obat ikan dan Surat Keterangan Pemasukan Bahan Baku Obat Ikan untuk bahan baku obat ikan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Sertifikat Analisa atau Certificate of Analysis (CoA) dan Surat Keterangan Asal atau Certificate of Origin (CoO) dari negara asal;
D. Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Media Pembawa ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia di Zona Karantina Pelabuhan Laut 1.
Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pemeriksaan
kelangkapan
dan
keabsahan
dokumen
dilakukan
terhadap PPK yang sudah dilengkapi dengan dokumen karantina dan dokumen persyaratan lainnya.
-9 -
2.
Analisis Media Pembawa Kegiatan analisa dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko terhadap pemasukan media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam wilayah RI, dengan hasil berupa: a. media pembawa dengan tingkat risiko rendah; b. media pembawa dengan tingkat risiko tinggi; atau c. media pembawa yang dilarang pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
3.
Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen Pemeriksaan kebenaran isi dokumen dilakukan untuk mengetahui kesesuaian isi (jenis, jumlah dan/atau ukuran) media pembawa dengan dokumen yang menyertainya. Media pembawa yang akan dilakukan pemeriksaan harus dalam kondisi siap periksa, dengan ketentuan: a. Media pembawa risiko tinggi Pemeriksaan jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa dilakukan di instalasi karantina ikan di luar kawasan pabean. b. Media pembawa risiko rendah Pemeriksaan jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa dilakukan di zona karantina di dalam kawasan pabean
4.
Pemeriksaan Klinis/Organoleptik Pemeriksaan
klinis/organoleptik
dilakukan
untuk
mengetahui
ada/tidaknya HPIK maupun mutu media pembawa yang didasarkan pada
pengamatan
gejala/perubahan
abnormalitas
secara
visual
maupun karakteristik fisik (warna dan tekstur), serta bio-kimia (bau, kontaminan/tercemar dan rasa) melalui alat penginderaan manusia, dengan ketentuan: a. Media pembawa dengan risiko tinggi, dilakukan pemeriksaan klinis/organoleptik di instalasi karantina ikan di luar kawasan pabean. b. Media
pembawa
dengan
risiko
rendah,
pemeriksaan
klinis/organoleptik dilakukan di zona karantina pelabuhan laut. 5.
Penahanan Media Pembawa Tindakan penahanan untuk menahan media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dilakukan apabila media pembawa tidak memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen
karantina.
Terhadap
media
pembawa
yang
ditahan,
-10pemilik/kuasa
pemilik
media
pembawa
diberikan
waktu
untuk
melengkapi persyaratan. Tindakan karantina penahanan terhadap media pembawa dilakukan di zona karantina pelabuhan laut. 6.
Penolakan Media Pembawa Tindakan
penolakan
dikenakan
terhadap
media
pembawa
yang
dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, apabila: a. Ditemukan ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan fisik. b. Media pembawa berasal dari negara, daerah, atau tempat yang pemasukannya dilarang; berasal dari atau transit di negara, daerah, atau tempat sedang berjangkit HPIK yang dapat ditularkan melalui media pembawa tersebut atau termasuk yang pemasukannya dilarang. c. Berdasarkan
hasil
pemeriksaan
secara
laboratorium
ternyata
ditemukan agen penyakit ikan karantina atau terkontaminasi bahan berbahaya yang melebihi batas maksimum. d. Agen
Penyakit
yang
ditemukan
pada
media
pembawa
tidak
memungkinkan diberikan perlakuan untuk menghilangkan bahaya yang dapat ditimbulkan. e. Pemilik media pembawa tidak dapat melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sesuai batas waktu yang ditentukan. 7.
Pemusnahan Media Pembawa Tindakan
pemusnahan
dilakukan
untuk
memusnahkan
media
pembawa sebagai tindak lanjut dari tindakan karantina sebelumnya, apabila : a. Media pembawa tidak segera dibawa keluar dari wilayah tempat pemasukan dalam batas waktu yang ditentukan. b. Pemilik/kuasa pemilik media pembawa tidak bersedia/sanggup untuk melakukan pengeluaran dari wilayah tempat pemasukan. c. Ditemukan agen penyakit ikan atau bahan berbahaya yang melebihi batas maksimum yang ditetapkan. 8.
Pembebasan Media Pembawa Tindakan pembebasan dilakukan terhadap media pembawa setelah dikenakan tindakan karantina sebelumnya dengan mengijinkan media pembawa untuk dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan, apabila:
-11a. Pemilik/kuasa pemilik telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan; b. Hasil pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan adanya HPIK atau bahan berbahaya yang melebihi batas maksimum yang ditetapkan. c. Pemilik/kuasa
pemilik
telah
menyelesaikan
pembayaran
jasa
Pembawa
yang
karantina.
E. Prosedur
Tindakan
Karantina
terhadap
Media
Dimasukkan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia di Zona Karantina Pelabuhan Laut Berdasarkan
permohonan
pemeriksaan
karantina
yang
diajukan
pemilik/kuasa pemilik media pembawa, petugas karantina UPT KIPM dalam memberikan pelayanan tindakan karantina di tempat-tempat pemasukan mengikuti prosedur sebagai berikut: 1. Pemohon yang teregistrasi mengajukan PPK kepada UPT KIPM setempat secara on line. Apabila pemohon belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan/atau sistem elektronik tidak berfungsi, maka PPK dapat dilakukan secara manual dengan ketentuan: a. PPK sudah diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kedatangan untuk barang muatan dalam bentuk mati, beku, olahan dan benda lain; atau 2 (dua) hari sebelum kedatangan untuk barang muatan dalam bentuk ikan hidup dan menyerahkan media pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada Petugas Karantina pada saat tiba di tempat pemasukan; b. Media pembawa yang akan diperiksa tidak lebih dari 3 (tiga) macam dan 3 (tiga) bentuk, dalam kemasan standar 20 (dua puluh) inci di dalam 1 (satu) peti kemas. 2. PPK on line diverifikasi secara elektronik oleh Petugas Penerima Dokumen/Operator. 3. Dokumen
fisik
(hard
copy)
diterima
oleh
Petugas
Penerima
Dokumen/Operator. 4. Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen oleh Kepala UPT atau Pejabat yang ditunjuk. 5. PHPI melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen. 6. Kepala UPT/ Pejabat yang ditunjuk menerima, memverifikasi dan mendisposisi hasil pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
-12a. Melakukan
tindakan
penahanan
atau
penolakan
terhadap
pemasukan media pembawa, apabila hasil pemeriksaan dianggap tidak lengkap dan tidak sah; b. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Analisis Media Pembawa, apabila hasil pemeriksaan diangap lengkap dan sah. 7. PHPI melakukan analisis untuk menentukan tingkat risiko terhadap pemasukan media pembawa. 8. Kepala UPT/ Pejabat yang ditunjuk menerima, memverifikasi dan mendisposisi hasil analisis media pembawa. a. Menerbitkan Surat Penolakan (KI-D11), apabila didapatkan media pembawa termasuk yang dilarang pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia; b. Menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) dan Surat Keterangan Masuk IKI (KI-D8), dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina lebih lanjut di instalasi karantina, apabila didapatkan media pembawa dengan tingkat risiko tinggi; c. Menerbitkan Surat Pemindahan Media Pembawa ke Zona Karantina (SPMP) atau KI-01 dan Surat Perintah Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen, apabila didapatkan media pembawa dengan tingkat risiko rendah; 9. PHPI menempelkan segel karantina pada kontainer dan melaksanakan pengawalan terhadap media pembawa tingkat risiko tinggi ke instalasi karantina. 10. PHPI melaksanakan pemeriksaan kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa di zona karantina untuk media pembawa dengan tingkat risiko rendah. 11. Kepala UPT/ Pejabat yang ditunjuk menerima, memverifikasi dan mendisposisi hasil pemeriksaan kebenaran isi dokumen. a. Menerbitkan
Surat
Penolakan
(KI-D11),
apabila
ditemukan
ketidaksesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa dengan dokumen yang menyertainya; b. Menerbitkan Surat Pemusnahan (KI-D13), apabila ditemukan media pembawa busuk/rusak; c. Menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) untuk dilalulintasbebaskan, apabila
-13didapatkan kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran terhadap pemasukan bahan baku obat, sampel obat dan obat ikan; dan d. Menerbitkan
Surat
Perintah
Pemeriksaan
Klinis/organoleptik
terhadap media pembawa, apabila didapatkan kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa dengan dokumen yang menyertainya. 12. PHPI melaksanakan pemeriksaan klinis/organoleptik terhadap media pembawa yang didapati kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa di zona karantina. 13. Kepala UPT/ Pejabat yang ditunjuk menerima, memverifikasi dan mendisposisi hasil pemeriksaan klinis/organoleptik media pembawa. a. Menerbitkan Surat Pelepasan (KI-D12), apabila media pembawa dinyatakan sehat/tidak tertular HPIK dan memenuhi standar mutu; atau b. Menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) dan Surat Keterangan Masuk IKI (KI-D8) dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina lebih lanjut di instalasi karantina, apabila media pembawa diduga tertular HPIK. 14. PHPI menempelkan segel karantina pada kontainer dan melaksanakan pengawalan terhadap media pembawa tingkat risiko rendah yang diduga tertular HPIK ke instalasi karantina ikan.
F. Janji Layanan Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa yang Dimasukkan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia di Zona Karantina Pelabuhan Laut 1. Media Pembawa Berisiko Tinggi Petugas Karantina dalam memberikan pelayanan tindakan karantina terhadap media pembawa risiko tinggi yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Repulik Indonesia menggunakan standar waktu sebagai berikut: No
Uraian
Waktu
1
Penerimaan Dokumen PPK dan Registrasi (P1)
5 menit
2
Dokumen PPK diterima dan Disposisi (P2)
5 menit
-143
Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen (P3.a) dan Penyampaian ke PHPI (P3.b)
10 menit
4
Pelaksanaan Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan Keabsahan dan Kelengkapan Dokumen (P4)
15 menit
5
LHP Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen diterima, diverifikasi dan disposisi (P5)
10 menit
6
Penerbitan Surat Perintah Analisis Media Pembawa (P6.a) dan Penyampaian ke PHPI (P6.b)
10 menit
7
Pelaksanaan Analisis Media Penerbitan Rekomendasi (P7)
dan
15 menit
8
Rekomendasi Analisa Media diverifikasi dan disposisi (P8)
diterima,
10 menit
9
Penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (P9) dan Surat Keterangan Masuk Instalasi (P10) untuk dilakukan tindakan karantina lanjutan
10 menit
Pembawa Pembawa
HPIK
TOTAL WAKTU
90 menit
2. Media Pembawa Berisiko Rendah Petugas karantina dalam memberikan pelayanan tindakan karantina terhadap media pembawa risiko rendah yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Repulik Indonesia menggunakan standar waktu sebagai berikut: No
Uraian
Waktu
1
Penerimaan Dokumen PPK dan Registrasi (P1)
5 menit
2
Dokumen PPK diterima dan Disposisi (P2)
5 menit
3
Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Dokumen (P3.a) 10 menit dan Penyampaian ke PHPI (P3.b)
4
Pelaksanaan Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan 15 menit Dokumen (Perizinan dan Persyaratan Karantina) dan Penerbitan Lembar Hasil Pemeriksaan (LHP) Dokumen (P4)
5
LHP Dokumen diterima, diverifikasi dan disposisi (P5)
10 menit
-156
Penerbitan Surat Perintah Analisis Media Pembawa (P6.a) 10 menit dan Penyampaian ke PHPI (P6.b)
7
Pelaksanaan
Analisis
Media
Pembawa
HPIK
dan 15 menit
Penerbitan Rekomendasi (P7) 8
Rekomendasi
Analisa
Media
Pembawa
diterima, 10 menit
diverifikasi dan disposisi (P8) 9
Penerbitan Surat Perintah Pemindahan Peti Kemas ke 10 menit Zona Karantina dan Penyampaian ke Operator Terminal (by system) (P11)
10
Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Kebenaran Isi 10 menit Dokumen (P12.a) dan Penyampaian ke PHPI (P12.b)
11
Pelaksanaan Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen (jenis, jumlah dan/atau ukuran) serta Penerbitan LHP (P13)
12
LHP Kebenaran Isi Dokumen diterima, diverifikasi dan disposisi (P14)
13
Penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Klinis/Visual/ Organoleptik (P16.a) dan Penyampaian ke PHPI (P16.b)
14
Pelaksanaan
Pemeriksaan
Klinis/Visual/organoleptik
serta Penerbitan LHP (P17) 15
120 menit
LHP Klinis/Visual diterima, diverifikasi dan disposisi
10 menit
(P18) 16
Penerbitan Sertifikat Pelepasan (P19)
17
Penerbitan
Surat
Persetujuan
Pengeluaran
10 menit MP
dari
10 menit
Tempat Pemasukan (P20) dan Surat Keterangan Masuk IKI (P21) 250 menit TOTAL WAKTU MAKSIMUM
(4 jam, 10 menit)
Gambar 1. Prosedur dan Janji Layanan Tindakan Karantina Terhadap Media Pembawa Risiko Tinggi dan Rendah yang Dimasukkan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
-16-
-17-
-18-
G. Kondisi Khusus 1. Persyaratan terhadap pemasukan kembali media pembawa yang ditolak oleh negara tujuan wajib dilengkapi HC asli yang menyertai pada saat ekspor dengan disertai alasan penolakan dari pihak yang berwenang di negara tujuan awal. 2. Untuk impor transit melalui darat, komoditas ikan dikawal oleh petugas dari tempat pemasukan sampai di IKI dan diserah terimakan kepada PHPI UPT-KIPM tujuan akhir dengan diterbitkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Media Pembawa.
H. Pembiayaan Dalam pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK risiko tinggi dan rendah yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-19DAFTAR FORMULIR KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NOMOR /KEP-BKIPM/2015 TENTANG PROSEDUR DAN JANJI LAYANAN TINDAKAN KARANTINA IKAN DAN PENGENDALIAN MUTU DI ZONA KARANTINA PELABUHAN LAUT NOMOR FORMULIR
ISI FORMULIR
1
Form Permohonan PPK Impor
2
Form Pelaporan Muatan Alat Angkut
3
Surat Perintah Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen
4
Surat Penahanan Sementara (KI-D10)
5
Surat Penolakan (KI-D11)
6
Surat Perintah Melakukan Analisis Media Pembawa
7
Surat Pemindahan Media Pembawa ke Zona Karantina/SPMP (KI-01)
8
Surat Perintah Pemeriksaan Kebenaran Isi Dokumen
9
Surat Perintah Pemeriksaan Klinis
10
Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7)
11
Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina (KI-D8)
12
Sertifikat Pelepasan (KI-D12)
13
Surat Pemusnahan (KI-D13)
-20Formulir 1
PERMOHONAN PEMERIKSAAN KARANTINA IKAN IMPOR NO.PPK : E/I/99.0/20140714/000030 DATA PERMOHONAN PEMERIKSAAN KARANTINA IKAN No. Pengajuan PPK No. PPK / Tgl. PPK Kode UPT Jenis Kegiatan Kategori Kegiatan Jenis Komoditas
: : : : : :
…………………………… …………………………… / …………… …………………………… I - Impor Resiko Tinggi/Rendah Non Hidup / Non Konsumsi
Maksud Kegiatan Tgl. Tiba Negara / Area Tujuan UPT Tujuan KPBC
: : : : :
…………………………… …………………………… …………………………… ……………………………
PENERIMA
PELABUHAN
Nama / Perusahaan : …………………………… Alamat : ……………………………
Pelabuhan Muat : …………………………… Pelabuhan Transit : …………………………… Pelabuhan Bongkar : ……………………………
NPWP KTP / SIM
: …………………………… : …………………………… SARANA ANGKUT TRANSIT
INSTALASI Tempat Instalasi Alamat
: …………………………… : ……………………………
Jenis Sarana Angkut Nama Sarana Angkut Voyage
: …………………………… : …………………………… : ………………… / Flag : ………………
SARANA ANGKUT AKHIR PPJK / EMKL / EMKU Nama Perusahaan Alamat
: …………………………… : ……………………………
Jenis Sarana Angkut Nama Sarana Angkut Voyage
NPWP
: ……………………………
TEMPAT PEMERIKSAAN Pemeriksaan Alat Angkut : …………………………… Loakasi Periksa : ……………………………
PENGIRIM / PEMASOK Nama / Perusahaan : …………………………… Alamat : ……………………………
Negara / Area
: …………………………… : …………………………… : …………………/ Flag : ……………
Tempat Pinimbunan
: ……………………………
Tgl. Periksa
: ……………………………
: ……………………………
KONTAK / PENANGGUNGJAWAB
INFORMASI LAIN
Nama Alamat
: …………………………… : ……………………………
Telp.
: ……………………………
Netto KGM Bruto KGM Nilai Komoditas RUPIAH Note
: …….. : …….. : …….. : ……..
PENANDATANGAN DOKUMEN PPK
PETUGAS / OPERATOR
Yang Bertanggungjawab, Jakarta
Jakarta
(
, 14-July-2014
, 14-July-2014
)
( NIP. ……………………………
)
-21-
DETAIL KOMODITAS Nama Umum ………………………… …
Nama Latin HS Code …………………………… ……………… ……………
Jumlah …………
Satuan Keterangan ………………………… kg …
DETAIL KEMASAN Kemasan
Merk
…………………………… ……………………………
Jumlah ………………… …………
Bahan Kemasan ……………………………
DETAIL DOKUMEN Dokumen Jenis Dokumen Rekomendasi …………………………… …………………… ……… …………………… …………………………… ……… …………………… …………………………… ……… …………………… ……………………………
Nomor Dokumen …………………… ……… …………………… ……… …………………… ……… ……………………
Nomor Seri ……………………… …… ……………………… …… ……………………… …… ………………………
……… …………………… …………………………… ………
……… …………………… …… ……………………… ……… ……
Flag …… ……
Tgl. Terbit ……… ………
……
………
…… ……
……… ………
DETAIL KONTAINER No. Kontainer …………………… ……… …………………… ……… ……………………
Kontainer …………………………… ……………………………
…………………………… ……… …………………… …………………………… ……… …………………… …………………………… ………
Yang Bertanggungjawab, Jakarta
( KUSBIJANTORO UDIP
No. Segel …………………… ……… …………………… ……… ……………………
Ukuran …………………………… ……………………………
Stuff ……….. ………..
……………………………
………..
……… …………………… ……… ……………………
……………………………
………..
……………………………
………..
………
, 14-July-2014
)
-22-
Formulir 2 PELAPORAN MUATAN ALAT ANGKUT Nama Sarana Pengangkut
: …………………………………………………………………….
Nomor Voyage/Flag
: …………………………………………………………………….
Negara Asal
: …………………………………………………………………….
Pelabuhan Asal
: …………………………………………………………………….
Pelabuhan Transit
: …………………………………………………………………….
Pelabuhan Tujuan
: …………………………………………………………………….
Tanggal Rencana Kedatangan Kapal
: …………………………………………………………………….
Tanggal Rencana Bongkar
: …………………………………………………………………….
Tempat Penimbunan
: …………………………………………………………………….
No.
Kode HS
JENIS KOMODITI (MEDIA PEMBAWA)
NAMA DAN ALAMAT PENGIRIM
NAMA DAN ALAMAT PENERIMA
JUMLAH PETI KEMAS
NOMOR PETI KEMAS
NOMOR BILL OF LADING
(tanggal, bulan, tahun) Penanggung Jawab Alat Angkut,
………………………………………..
-23Formulir 3 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KI-P1.1
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN Nomor:………………............................……..…………… Kepada : ....................................... Bahwa berdasarkan pelaporan dari : a. Nomor PPK b. Nama Perusahaan c. Alamat Perusahaan d. Jenis dan jumlah media pembawa
: ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... ....................................................... :
JENIS MEDIA PEMBAWA
No
Nama Latin
.............. ekor
JUMLAH
Nama Umum
.............. ptg
............... kg
(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)*)
................ gr
.................. l
...................ml
Total :
e. Jenis Kegiatan Lalu Lintas
:
Impor
Ekspor
Domas
Dokel
Transit
kepada saudara ditugaskan untuk melakukan tindakan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan karantina dan/atau persyaratan lainnya, dan segera melaporkan hasil pemeriksaannya. Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kepala/Pejabat yang ditunjuk, --------------------------------------
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS Berdasarkan surat perintah tugas di atas dan setelah dilakukan pemeriksaan, maka terhadap permohonan yang disampaikan dinyatakan : Lengkap dan sah Tidak Lengkap dan/atau tidak sah*) Maka terhadap PPK tersebut dapat dilanjutkan dengan tindakan : Diproses lebih lanjut
Dikembalikan/ditahan/ditolak*)
Keterangan tambahan :
......................................... Petugas yang diperintah,
......................................... *) Coret yang tidak perlu
-24Formulir 4
KI-D10
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
000000000
SURAT PENAHANAN SEMENTARA Nomor:……………………..…………… Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isi dokumen terhadap media pembawa: 1. Jenis dan jumlah: JENIS MEDIA PEMBAWA*) Nama Latin NamaUmum
No
Total :
.............. ekor
................ptg
2. Nama dan alamat penerima/pengirim**) 3. Tanggal kedatangan/keberangkatan**) 4. Alat angkut 5. Negara/area asal/tujuan**)
..................kg
JUMLAH (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)
..................gr
...................l
...................ml
: ……………………………………………………………..… ………………………………………………………..……… : ……………………………………………………………..… : ……………………………………………………………..… : ……………………………………………………………..…
Ternyata media pembawa/ hasil perikanan tersebut: (Beri tanda cek () pada pernyataan yang sesuai) Tidak dilengkapi sertifikat kesehatan ikan atau dokumen lainnya. Tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya. Merupakan jenis yang dilarang pemasukan atau pengeluarannya. Diatur/dibatasi pemasukannya dan tidak dilengkapi dengan persyaratan lain. Maka terhadap komoditas ikan tersebut dikenakan tindakan penahanan di Instalasi Karantina Ikan/Tempat Penimbunan Sementara**) **) ....................................................................alamat ............................................................................................................................................... ...............,............................ Petugas Karantina, Stempel
Catatan: *) Lampiran, apabila diperlukan. **) Coret yang tidak perlu.
-25Formulir 5
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
000000000
KI-D11
SURAT PENOLAKAN Nomor:……………………..…………… Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan dan/atau tindakan karantina terhadap media pembawa: 1. Jenis dan jumlah: JENIS MEDIA PEMBAWA*)
No
Nama Latin
Total :
.............. ekor
................ptg
2. Nama dan alamat pemilik/penerima 3. Tanggal kedatangan/keberangkatan**) 4. Alat angkut 5. Negara/area asal/tujuan**)
JUMLAH
NamaUmum
..................kg
(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)
..................gr
...................l
...................ml
: ………………………………………..…………………………… ….………………………………………………………………….. : …………………………………………………………………..… : …………………………………………………………………….. : ……………………………………………………………………..
Ternyata: (Beri tanda cek () pada pernyataan yang sesuai) komoditas ikan setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, tertular HPIK golongan I, busuk, rusak, dan/atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya. komoditas ikan setelah diberi perlakuan di atas alat angkut, tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari HPIK golongan II. komoditas ikan tidak dimasukkan, dikeluarkan, dibawa, atau dikirim melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan. komoditas ikan tidak dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina. dokumen dinyatakan tidak benar dan/atau tidak sah. setelah dilakukan penahanan, keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dipenuhi. komoditas ikan dilarang pengeluarannya. Maka terhadap komoditas ikan tersebut dilakukan penolakan. ...............,............................ Petugas Karantina, Stempel
Catatan: *) Lampiran, apabila diperlukan. **) Coret yang tidak perlu.
-26Formulir 6 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KI-P1.2
SURAT PERINTAH MELAKUKAN ANALISIS MEDIA PEMBAWA Nomor:……........................……..…………… Kepada : ....................................... Bahwa berdasarkan pelaporan dari : a. Nomor/Tanggal PPK b. Nama Perusahaan Pengirim c. Alamat Perusahaan Pengirim d. Nama Perusahaan Penerima e. Alamat Perusahaan Penerima f. Negara/area asal/tujuan*) g. Jenis dan jumlah media pembawa
: : : : : : :
....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... .......................................................
JENIS MEDIA PEMBAWA**)
No
Nama Latin
Total :
............. ekor
.............. ptg
e. Jenis Kegiatan Lalu Lintas
JUMLAH
Nama Umum
:
Impor
............... kg
Ekspor
(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)*)
................ gr
Domas
.................. l
Dokel
..................ml
Transit
kepada saudara ditugaskan untuk melakukan analisis terhadap media pembawa dimaksud sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan segera membuat rekomendasi hasil analisis. Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kepala/Pejabat yang ditunjuk,
--------------------------------------REKOMENDASI HASIL ANALISIS Berdasarkan hasil analisis terhadap media pembawa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka terhadap media pembawa dimaksud direkomendasikan untuk : Dilakukan pemeriksaan Virus/Bakteri/Parasit /Jamur *)......................................., dikarenakan media pembawa masuk kategori resiko tinggi atau dipersyaratkan Negara/ Area tujuan dan media pembawa harus bebas dari penyakit ............................................................................. Diterbitkan Sertifikat Pelepasan (KI-D12) atau Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) untuk dilalulintasbebaskan di area tujuan atau Surat Keterangan Lalu Lintas (KI-D3), karena media pembawa masuk kategori resiko rendah. *) Diterbitkan Surat Penolakan (KI-D11) atau Surat Penahanan Sementara (KI-D10), karena media pembawa termasuk jenis ikan yang dilarang untuk pemasukan/pengeluaran.*) Diterbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan (KI-D7) untuk dilaksanakan tindakan karantina lanjutan di instalasi karantina ikan. Diterbitkan Surat Perintah Pemindahan Peti Kemas ke Zona Karantina (SP3-ZK). Petugas yang diperintah,
........................................ *) coret yang tidak perlu. **) lampiran, jika diperlukan.
-27-
Formulir 7
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KI-01
000000000
SURAT PEMINDAHAN MEDIA PEMBAWA KE ZONA KARANTINA (SPMP) Nomor : ………………………………………………... Kepada : …………………………………….. di …………………………………. Bahwa berdasarkan pelaporan dari : 1. Nomor PPK
: ………………………………………..……………………………
2. Nama perusahaan
: ………………………………………..……………………………
3. Alamat perusahaan
: ………………………………………..……………………………
4. Jenis dan jumlah
:
IKAN, HASIL PERIKANAN, BENDA LAIN*) Nama Latin Nama Umum
No
Total :
..............hds
.............. pcs
............... kg
................ gr
JUMLAH (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)*)
.................. l
...................ml
5. Nomor Bill of Lading
: ………………………………………..……………………………
6. Nomor Invoice
: ………………………………………..……………………………
7. Negara Asal
: ………………………………………..……………………………
8. Nama Alat Angkut
: ………………………………………..……………………………
9. Nomor Voyage/Flag
: ………………………………………..……………………………
10. Tanggal Sandar/Bongkar
: ………………………………………..……………………………
11. Pelabuhan Muat
: ………………………………………..……………………………
12. Pelabuhan Bongkar
: ………………………………………..……………………………
13. Nama TPS Bongkar
: ………………………………………..……………………………
14. Nomor Peti Kemas / No. Segel
: 1. .........................…….… / ……….…..…………...…. 2. ............……………….… / ………………..……….…. 3. ……………………………
/ …………….………………
Terhadap peti kemas sebagaimana tersebut diatas diminta segera dipindahkan dari TPS bongkar
ke
zona
karantina
……………………………….........................................................
untuk dilakukan pemeriksaan kebenaran isi dokumen (jenis, jumlah dan/atau ukuran) dan/atau pemeriksaan klinis/organoleptik media pembawa.
Kepala/Pejabat yang ditunjuk,
--------------------------------------*) Coret yang tidak perlu
-28Formulir 8 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KI-P1.3
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN KEBENARAN ISI DOKUMEN Nomor:………………............................……..…………… Kepada : .................................. Berdasarkan PPK : a. Nomor PPK b. Nama Perusahaan c. Alamat Perusahaan d. Jenis dan jumlah media pembawa
: ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... ....................................................... :
JENIS MEDIA PEMBAWA*) Nama Latin Nama Umum
No
Total :
............. ekor
.............. ptg
e. Jenis Kegiatan Lalu Lintas f. Identitas barang yang diperiksa**)
: :
............... kg
Impor
JUMLAH (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)
................ gr
Ekspor
Domas
.................. l
Dokel
..................ml
Transit
kepada Saudara ditugaskan untuk melakukan tindakan pemeriksaan kebenaran isi dokumen (jenis, jumlah dan/atau ukuran) media pembawa, dan segera melaporkan hasilnya. Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kepala/Pejabat yang ditunjuk,
---------------------------------------
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS Berdasarkan surat perintah tugas di atas dan setelah dilakukan pemeriksaan, maka terhadap permohonan yang disampaikan dinyatakan : Fisik barang sesuai dengan isi dokumen
Fisik barang tidak sesuai dengan isi dokumen
maka terhadap media pembawa tersebut dapat dillanjutkan dengan tindakan : Pengasingan
Penahanan
Penolakan
Pemusnahan
Keterangan tambahan : ....................................................................................................................... .......................................... Petugas yang diperintah,
......................................... *) Coret yang tidak perlu. **) Diisi nomor/kode/jumlah container/boks.
-29Formulir 9 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KI-P1.4
SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN KLINIS Nomor:………………............................……..…… Kepada : ....................................... Bahwa berdasarkan pelaporan dari : a. Nama Perusahaan Nomor PPK b. Alamat Perusahaan c. Nomor PPK d. Jenis dan jumlah media pembawa
: ....................................................... : ....................................................... ....................................................... : ....................................................... :
JENIS MEDIA PEMBAWA Nama Latin Nama Umum
No
Total :
.............. ekor
e. Jenis Kegiatan Lalu Lintas
................ ptg
:
.................. kg
Impor
JUMLAH (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)*)
.................. gr
Ekspor
Domas
................... l
Dokel
...................ml
Transit
kepada saudara ditugaskan untuk melakukan tindakan pemeriksaan klinis dan segera melaporkan hasil pemeriksaannya. Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kepala/Pejabat yang ditunjuk,
---------------------------------------
LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS Berdasarkan surat perintah tugas di atas dan setelah dilakukan pemeriksaan, maka media pembawa yang diperiksa dinyatakan : Tanda klinis normal
Tanda klinis menunjukkan gejala terserang HPI/HPIK
maka terhadap media pembawa tersebut dapat dilanjutkan dengan tindakan Pembebasan
Pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratoris
......................................... Petugas yang diperintah,
......................................... *) Coret yang tidak perlu
-30Formulir 10
KI-D7 KI-D7
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
000000000
SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA DARI TEMPAT PEMASUKAN Nomor:……………………..……………
Kepada Yth. ……………………………
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009,dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, serta menindaklanjuti Laporan Pemasukan/Transit**) media pembawa, Nomor ………………………………, tanggal ……………………………………,bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa: 1. Jenis dan Jumlah: JENIS MEDIA PEMBAWA*) Nama Latin NamaUmum
No
Total :
.............. ekor
................ptg
..................kg
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
JUMLAH (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)
..................gr
Nama/Alamat Pengirim : Nama/Alamat Penerima : Identitas Alat Angkut : Tanggal Kedatangan : Negara/Area Asal**) : Bill of Loading/Airway Bill : Jumlah Kemasan/Kontainer**) : Nomor/Keterangan Kemasan/Kontainer**) : Nomor Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/ : Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan**) : 11. Dokumen Lain :
...................l
...................ml
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. ..………………………………………... .................................................... ...……………………………………….. i …………………………………………..
setuju untuk dikeluarkan dari tempat pemasukan/kawasan pabean, pelabuhan laut/udara .......................................................................................................................................................... dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina lanjutan di instalasi karantina ikan/TPS. Nama Pemilik Instalasi/TPS : ................................................................................................ Alamat Instalasi/TPS : ................................................................................................ dilalulintasbebaskan di area tujuan. Pengeluaran komoditas ikan tersebut diatas tetap memperhatikan dan mengikuti ketentuan kepabeanan yang berlaku. Demikian persetujuan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.
..............,............................ Petugas Karantina Stempel
Catatan: *) Lampiran, apabila diperlukan. **) Coret yang tidak perlu.
-31-
Formulir 11
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 000000000
KI-D8
SURAT KETERANGAN MASUK INSTALASI KARANTINA IKAN Nomor:……………………..……………
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan dalam rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, serta untuk memenuhi persyaratan negara tujuan/penerima, maka terhadap media pembawa: 1. Jenis dan jumlah: JENIS MEDIA PEMBAWA*) Nama Latin NamaUmum
No
Total :
.............. ekor
................ptg
..................kg
JUMLAH (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)
..................gr
...................l
...................ml
2. Nama dan alamat pemilik
: ………………………………..…………….....................................
3. Alamat Instalasi Karantina Ikan
: …………………………………………………………………...............
4. Tanggal masuk instalasi
: …………………………………………………………………...............
5. Keterangan lain
: …………………………………………………………….....................
diperintahkan untuk masuk instalasi karantina ikan guna pelaksanaan tindakan karantina ikan lebih lanjut. Selama masa tindakan karantina, komoditas ikan tersebut dilarang untuk dipindahtempatkan dari instalasi karantina ikan, dipindahtangankan, dan/atau ditukar dengan jenis yang sama atau dengan jenis yang lain.
..............,............................ Petugas Karantina, Stempel
Catatan: *) Lampiran, apabila diperlukan. **) Coret yang tidak perlu.
-32Formulir 12
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 000000000
KI-D12
SERTIFIKAT PELEPASAN Nomor:……………………..……………
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa: 1. Jenis dan jumlah: No
Total :
JENIS MEDIA PEMBAWA*) Nama Latin NamaUmum
.............. ekor
................ptg
2. Nama dan alamat pemilik/pengirim 3. Nama dan alamat penerima/tujuan 4. Negara/area asal**) 5. Tanggal pengiriman 6. Tanggal pemasukan 7. Alat angkut 8. Persyaratan lain 9. Tujuan pengiriman 10.Hasil pemeriksaan
..................kg
: : : : : : : : :
JUMLAH (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)
..................gr
...................l
...................ml
……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Klinis Laboratoris
menunjukkan bahwa komoditas ikan tersebut pada saat pemeriksaan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah/area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
...............,............................ Petugas Karantina, Stempel
Catatan: *) Lampiran, apabila diperlukan. **) Coret yang tidak perlu.
-33-
Formulir 13
KI-D13
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
000000000
SURAT PEMUSNAHAN Nomor:……………………..…………… Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009,dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil tindakan karantina terhadap media pembawa: 1. Jenis dan jumlah: JENIS MEDIA PEMBAWA*)
No
Nama Latin
Total :
.............. ekor
................ptg
JUMLAH
NamaUmum
..................kg
(ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)
..................gr
...................l
...................ml
2. Nama dan alamat pemilik/penerima : .………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………… 3. Tanggal kedatangan/keberangkatan**): …………………………………….…………………………………… 4. Alat angkut : .………………………………………………………………………… 5. Negara/area asal/tujuan**) : .………………………………………………………………………… Ternyata: (Beri tanda cek ( ) pada pernyataan yang sesuai) komoditas ikan tertular/ditemukan HPIK Golongan pemasukannya dan sudah diturunkan dari alat angkut.
I/busuk/rusak/dan/atau
dilarang
komoditas ikan tidak dapat disembuhkan/disucihamakan dari HPIK Golongan II. setelah dilakukan penolakan, sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak dikirim kembali ke negara asal/area asal. komoditas ikan dilakukan penahanan dan dalam jangka waktu yang ditentukan komoditas ikan tidak diurus atau diketahui pemiliknya, busuk, atau rusak. komoditas ikan yang transit telah diperintahkan meninggalkan wilayah transit dan dalam waktu yang ditentukan, tidak meninggalkan wilayah transit. komoditas ikan yang transit setelah dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan, tertular HPIK golongan I, busuk, dan/atau rusak. komoditas ikan yang transit setelah dilakukan pembongkaran dan diberi perlakuan, tidak dapat disembuhkan dari HPIK golongan II. komoditas ikan yang transit, tidak diurus atau diketahui pemiliknya. Komoditas ikan setelah diturunkan dari alat angkut merupakan pemasukannya.
jenis
yang
dilarang
Maka terhadap komoditas ikan tersebut dilakukan pemusnahan. ...............,............................ Petugas Karantina, Stempel Catatan: *) Lampiran, apabila diperlukan. **) Coret yang tidak perlu
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Kepegawaian Hukum dan Organisasi
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN,
ttd. Sugiman
NARMOKO PRASMADJI
