KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 12/Kpts/KPU-Kab-012.329455/V/2015 TENTANG PENETAPAN JUMLAH SUARA SAH DAN KURSI PARTAI POLITIK HASIL PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,
Menimbang
:
a. bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengatur, KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Keputusan KPU/Kota sebelum pengumuman pendaftaran pasangan calon; b. bahwa telah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten
Kebumen
Nomor:
12/Kpts/KPU.Kbm/2014 tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Suara Sah Calon Anggota DPRD Kabupaten Kebumen dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten
Kebumen
Nomor:
12.A/Kpts/KPU.Kbm/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik, Dalam Pemilihan Umum Anggota
2
DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Jumlah Suara Sah dan Jumlah Kursi Partai Politik Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Sebagai Persyaratan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2015.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Pembentukan
Nomor
13
Tahun
Daerah–Daerah
1950
tentang
Kabupaten
Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 3. Undang-Undang
Nomor
14
Tahun
2008
tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Penyelenggara
Nomor Pemilihan
15
Tahun
Umum
2011
tentang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 5. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum
Provinsi,
dan
Sekretariat
Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 562; 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pencalonan
Pemilihan
Gubernur
dan
Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor: 12/Kpts/KPU.Kbm/2014 tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Suara Sah Calon Anggota DPRD
4
Kabupaten Kebumen Tahun 2014; 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor:
12.A/Kpts/KPU.Kbm/2014
tentang
Penetapan
Perolehan Kursi Partai Politik, kesemuanya dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014; 3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tanggal 22 Mei 2015;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG JUMLAH SUARA SAH DAN JUMLAH KURSI PARTAI POLITIK HASIL PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEBUMEN SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2015.
KESATU
:
Jumlah Suara sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2014 adalah 652.954 (enam ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh empat) suara, sehingga untuk syarat pencalonan jika menggunakan ketentuan 25% x jumlah seluruh suara sah, adalah 25% x 652.954 = 163.239 suara;
KEDUA
:
Jumlah Kursi dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Tahun 2014 adalah 50 kursi, sehingga untuk syarat pencalonan jika menggunakan ketentuan 20% x jumlah seluruh kursi, adalah 20% x 50 = 10 kursi
5
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 22 Mei 2015 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
ttd PAULUS WIDIYANTORO
Salinan diberikan kepada Yth: 1. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen di Kebumen 2. Pimpinan Partai Politik di Kebumen 3. Panwas Pemilihan Kabupaten Kebumen di Kebumen 4. Arsip 5. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN Kepala Sub Bagian Hukum
M.YUSUF NIP. 19620212 199303 1 006
