SALINAN
WALIKOTA BATU PROVINSI JAWA TIMUR KEPUTUSAN WALIKOTA BATU NOMOR: 188.45/78/KEP/422.012/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015
WALIKOTA BATU, Menimbang
: a. bahwa
untuk
melaksanakan
ketentuan
Pasal 44
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi selaku
dan
Tugas
penyelenggara
Pembantuan,
Pemerintah
Walikota
Daerah
wajib
mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pembantuan dan
dekonsentrasi
penganggaran,
terkait
dengan
pelaporan,
perencanaan, penatausahaan,
pengendalian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta pembinaan
dan
pengawasan
di
wilayah
kerjanya,
sehingga dapat berjalan secara efektif, effisien, dan tepat
sasaran,
perlu
dilakukan
koordinasi
secara
terpadu antar instansi terkait; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batu tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015; Mengingat
: 1. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang
Nomor
11
Tahun
2001
tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2001
Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118); 3. Undang-Undang Keuangan
Nomor
Negara
17
Tahun
(Lembaran
2003
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Pemeriksaan
Nomor
15
Pengelolaan
Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
Tahun dan
(Lembaran 2004
2004
tentang
Tanggung
Jawab
Negara
Republik
Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2004
Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Indonesia
Daerah
Tahun
(Lembaran
2004
Nomor
Negara 126,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang
Nomor
Pembentukan
12
Tahun
Peraturan
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia
Tahun
2014
tentang Republik
Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Undang-Undang
Nomor
30
Tahun
2014
tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Hlm 2 dari 10 hlm…
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
292,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2005
Negara
Nomor
137,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia
Daerah
Tahun
(Lembaran
2005
Nomor
Negara 165,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi
Penyelenggaraan
Daerah (Lembaran Negara
Pemerintahan
Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Negara
dan
Tugas
Pembantuan
(Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Hlm 3 dari 10 hlm…
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
Keuangan
Gubernur
Sebagai
Wakil
Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang
Pedoman
Pembentukan
Tim
Koordinasi
Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota; 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 156/PMK.07/ 2008
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Dana
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Hlm 4 dari 10 hlm…
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 248/PMK.07/ 2010
tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Menteri
Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan; 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 241/PMK.07/ 2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.07/ 2014 tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 30. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu; 31. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030; 32. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 33. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025; 34. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Batu Tahun 2012-2017; 35. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 36. Peraturan Walikota Batu Nomor 41
Tahun 2014
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
: Membentuk Tim Koordinasi Program
Tugas Pembantuan
dan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini. KEDUA
: I.
Tim
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut: Hlm 5 dari 10 hlm…
a. sinkronisasi
dengan
penyelenggaraan
urusan
pemerintah daerah; b. penyiapan
perangkat
melaksanakan
daerah
program
dan
yang
akan
kegiatan
tugas
pembantuan dan dekonsentrasi; dan c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan. II. Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Perencanaan dan Penganggaran meliputi: 1.
konsultasi dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Instansi Vertikal yang membidangi
perbendaharaan
negara
dan
kekayaan negara guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar susunan pemerintahan, antar fungsi dan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Batu dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dan dekonsentrasi di daerah; 2.
perumusan strategi dan kebijakan serta proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran kegiatan tugas pembantuan dan dekonsentrasi dengan perencanaan pembangunan daearah;
3.
koordinasi
penyusunan
dan
perumusan
kebijakan serta strategi penyelenggaraan tugas pembantuan dan dekonsentrasi di Kota Batu berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual
serta
kebijakan
provinsi
dan
pemerintah; 4.
sinkronisasi usulan kegiatan dan penganggaran SKPD dengan RKA-KL, SRAA, dan SAPSK; dan
5.
pengembangan program tugas pembantuan dan dekonsentrasi di Kota Batu sesuai dengan karakteristik dan Potensi daerah Kota Batu.
b. Penatausahaan
dan
Pengendalian
Pelaksanaan
meliputi: 1.
perumusan kebijakan terkait dengan tata cara pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dan dekonsentrasi di Kota Batu;
2.
penyiapan
perumusan
Kebijakan
Walikota
dalam proses penelaahan dan penetapan DIPA Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi; 3.
penyusunan
strategi
pengendalian
penatausahaan pelaksanaan kegiatan Tugas Hlm 6 dari 10 hlm…
Pembantuan dan Dekonsentrasi kepada para SKPD dengan Instansi Pemerintah; 4.
penetapan SKPD dengan Instansi Pemerintah dan
pejabat
pengelola
kegiatan
Tugas
Pembantuan dan Dekonsentrasi; 5.
penetapan
pejabat
pelaksana,
pejabat
pengadaan barang/jasa dan pejabat pemeriksa barang
dan
jasa
yang
terkait
dengan
pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dan dekonsentrasi; 6.
penyusunan kepada
rencana
SKPD
operasional
dengan
Instansi
kegiatan
Pemerintah
pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi; 7.
koordinasi
pengelolaan
program
dan/atau
kegiatan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi di Kota Batu; dan 8.
koordinasi kebijakan
penyusunan pengelolaan
penatausahaan
dan
sistem
keuangan
Pelaksanaan, pengawasan
serta
tugas
perencanaan, dan
pengendalian,
pertanggungjawaban,
perumusan barang. pelaporan,
pembinaan
pembantuan
dan dan
dekonsentrasi di Kota Batu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. c. Pertanggungjawaban, Pembinaan, dan Pengawasan meliputi: 1. penguatan kelembagaan dan personil tim tugas pembantuan dan dekonsentrasi Kota Batu; 2. penyiapan
program
pengawasan
kerja
tugas
pembinaan
pembantuan
dan dan
dekonsentrasi; 3. pembinaan
pelaksanaan
kegiatan
tugas
pembantuan dan dekonsentrasi di Kota Batu kepada SKPD dan Instansi Pemerintah; 4. pelaksanaan
pengawasan
dan/atau
pemeriksaan oleh instansi pemeriksaan daerah; 5. penyelesaian tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); 6. pemberitahuan kegiatan tugas pembantuan dan dekonsentrasi di Kota Batu kepada DPRD; 7. penyiapan Pengarah
bahan Tim
Tugas
pertanggungjawaban Pembantuan
dan
Dekonsentrasi Kota Batu atas pelaksanaan Hlm 7 dari 10 hlm…
kegiatan
tugas
pembantuan
dekonsentrasi
kepada
dan
Kementerian/Lembaga
yang menugaskan urusan melalui Gubernur dengan
tembusan
kepada
Menteri
Dalam
Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan/
Kepala
BAPPENAS; 8. pelaporan
hasil-hasil
pembinaan
dan
pengawasan kegiatan tugas pembantuan; 9. pemantauan
dan
evaluasi
pelaksanaan
kebijakan tugas pembantuan dan dekonsentrasi di Kota Batu; 10. penyusunan
laporan
manajerial
dan
akuntabilitas kegiatan tugas pembantuan dan dekonsentrasi
secara
periodik
bulanan,
triwulan, dan akhir tahun anggaran; 11. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas pembantuan
dan
dekonsentrasi
untuk
dilampirkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); 12. penyusunan pelaksanaan
laporan tugas
akuntanbilitas pembantuan
dan
dekonsentrasi untuk disertakan dalam lampiran Laporan Keuangan dan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada DPRD; 13. koordinasi penyusunan saran tindak lanjut kepada Walikota untuk disampaikan kepada Gubernur
dan
Kementerian/Lembaga
yang
menugaskan dalam rangka optimalisasi tugas pembantuan dan dekonsentrasi di Kota Batu; dan 14. melaksanakan diberikan
oleh
tugas-tugas Walikota
lainnya
terkait
yang
koordinasi,
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dan dekonsentrasi. KETIGA
: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU
Sekretariat
Tim
Keputusan Koordinasi
ini
dapat
dibantu
Penyelenggaraan
oleh Tugas
Pembantuan dan Dekonsentrasi Kota Batu yang ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Tim.
Hlm 8 dari 10 hlm…
KEEMPAT
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.24.27.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 2 Januari 2015 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Batu pada tanggal 10 Maret 2015 WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Tembusan Yth: Sdr. : 1. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan; 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya; 5. Ketua DPRD Kota Batu; 6. Inspektur Kota Batu; 7. Kepala Bappeda Kota Batu; 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu; 9. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Batu.
Hlm 9 dari 10 hlm…
Lampiran Keputusan Walikota Batu Nomor : 188.45/78/KEP/422.012/2015 Tanggal : 10 Maret 2015 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PROGRAM TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015
NO.
JABATAN DALAM TIM
JABATAN DALAM DINAS
1
2
3
1.
Pembina
Walikota
2.
Koordinator
Sekretaris Daerah
3.
Ketua
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.
Sekretaris
Kepala Bidang Perencanaan, Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
5.
Anggota:
a. Inspektur Kota Batu b. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah d. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah e. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah f. Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah g. Kepala Sub Bidang Sarana, Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah h. 1 (satu) pegawai pada Bidang Perencanaan, Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
WALIKOTA BATU, ttd EDDY RUMPOKO
Hlm 10 dari 10 hlm…
