GUBERNUR GORONTALO KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 260 / 25 / VI /2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 GUBERNUR GORONTALO, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah untuk memastikan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, perlu Tim Koordinasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015; : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015; 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/7498/SJ tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AKSI PPK) Pemerintahan Daerah Tahun 2015. MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
KEDUA
: : Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai fungsi membantu Gubernur untuk melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Gorontalo dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Sekretaris Daerah bertugas : 1. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Aksi PPK Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015;
2. mengkoordinasikan penyusunan pelaporan Aksi PPK Pemerintah Provinsi Gorontalo setiap triwulan, mulai dari B03, B06, B09 sampai dengan B12; 3. memastikan seluruh pelaporan RAD-PPK dari masingmasing SKPD penanggungjawab aksi PPK sudah dilaporkan melalui Website UKP4; 4. mengkoordinasikan verifikasi pelaporan Aksi PPK Pemerintah Kabupaten/Kota oleh unit SKPD terkait. b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo bertugas: 1. melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Aksi 6) sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan; 2. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (username dan password) system monitoring UKP-PPP; 3. menginput seluruh laporan capaian keberhasilan aksi PPK Pemda Tahun 2015 dari setiap unit kerja pelaksanaan aksi setiap triwulan untuk dilaporkan ke dalam website UKP-PPP : https://serambi.ukp.go.id. c. Inspektorat Provinsi Gorontalo bertugas : 1. memantau dan memastikan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota telah melaksanakan Aksi PPK Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 sesuai dengan tugas dan fungsi dan tanggung jawab masingmasing; 2. membuat laporan pelaksanaan Aksi PPK Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 setiap triwulan (B03, B06, B09, dan B12) kepada Gubernur, Walikota/Bupati; 3. mengevaluasi pelaporan seluruh aksi PPK Pemda Tahun 2015 sudah dilakukan oleh setiap SKPD terkait; 4. mengawasi dan menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPD Provinsi terhadap Aksi PPK Pemda Tahun 2015 Kab/Kota. d. Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Gorontalo bertugas : melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan di daerah kepada lembaga PTSP sesuai Format 8 Kolom (F8K). e. Badan Penanaman Modal dan PTSP bertugas : melaksanakan penyederhanaan perizinan dan non perizinan dari sisi jumlah, persyaratan, waktu maupun prosedur dengan menyusun SOP Perizinan dan non perizinan sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi dengan data dukung setiap triwulan.
KETIGA
KEEMPAT
f. Dinas Keuangan dan Aset Daerah serta Provinsi Gorontalo bertugas : melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah sesuai Format 8 Kolom (F8K) dilengkapi data dukung setiap triwulan. g. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekomomi Setda Provinsi Gorontalo bertugas : melaksanakan dan melaporkan capaian keberhasilan aksi peningkatan aksi pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa sesuai Format 8 Kolom (F8K). h. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo bertugas : melaksanakan dan melaporkan pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama dan Pembantu sesuai Format 8 Kolom (F8K). : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD masing-masing instansi terkait Tahun Anggaran 2015. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 26 JUNI 2015 GUBERNUR GORONTALO, TTD RUSLI HABIBIE
Tembusan :
1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. 2. Yth. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. 3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo 4. Masing-masing yang bersangkutan
LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 260 / 25 / VI /2015 TANGGAL : 26 JUNI 2015 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 Pengarah
: 1. Gubernur Gorontalo. 2. Wakil Gubernur Gorontalo.
Ketua Tim
: Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
Pelaksana Harian : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Anggota
: 1. Inspektur Provinsi Gorontalo 2. Kepala
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Provinsi Gorontalo. 3. Kepala
Dinas
Keuangan
dan
Aset
Daerah
Provinsi
Gorontalo. 4. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo. 5. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo. 6. Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. 7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. GUBERNUR GORONTALO, TTD RUSLI HABIBIE
LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 260 / 25 / VI /2015 TANGGAL : 26 JUNI 2015 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015
RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015
RENCANA AKSI 1 STRATEGI PENCEGAHAN
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
% CAPAIAN
KETERANGAN
2
3
4
5
6
7
8
1) Pemda Provinsi dengan memperhitungkan integrasi internal kelembagaan yang telah memiliki target sampai 2015, dengan fokus pada pemberian izin Pelimpahan Seluruh Pemerintah Provinsi Biro Hukum dan Pemberian dan Diterbitkannya dan B03: Tersusunnya inventarisasi data Kewenangan penerbitan Organisasi Setda penandatanganan disosialisasikan Peraturan Kepala izin-izin yang ada di SKPD pada tahun perizinan dan non perizinan di Provinsi Gorontalo, izin dan non izin di Daerah tentang Pelimpahan 2015 daerah kepada PTSP daerah dilaksanakan Kewenangan penerbitan izin dan oleh lembaga PTSP non izin di daerah kepada lembaga PTSP Badan Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo
B06: Tersusunnya rancangan Peraturan kepala Daerah tentang Pelimpahan kewenangan Perizinan dan non Perizinan di daerah kepada Lembaga PTSP Tahun 2015 B09: Ditandatanganinya Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga PTSP tahun 2015 B12: Disosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kesenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepala lembaga PTSP Tahun 2015
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
1 2 3 Penyederhanaan Jumlah dan Jenis dalam kapasitas daerah Penyederhanaan Perizinan dari Pemerintah Provinsi Biro Hukum dan jumlah dari sisi jumlah, Organisasi Setda persyaratan, waktu maupun Provinsi Gorontalo, prosedurnya Badan Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
% CAPAIAN
KETERANGAN
4
5
6
7
8
Optimalisasi pelaksanaan terkait penyederhanaan perizinan melalui penyediaan Standar Operating Prosedure (SOP) perizinan pada lembaga PTSP Provinsi, Kabupaten/Kota
Tersedianya dan disosialisasikan Standar Operating Prosedure (SOP) perizinan pada lembaga PTSP Provinsi, kabupaten/kota
B03: Terlaksananya rapat koordinasi penyeluruhan Standar Oprating Prosedure (SOP) perizinan Pada lembaga PTSP B06: Tersusunnya rancangan Peraturan kepala Daerah tentang, Standar Operating Prosedure (SOP) perizinan pada lembaga PTSP B09: Ditandatanganinya Peraturan kepala Daerah tentang Standar Oprating Prosedure (SOP) Perizinan pada lembaga PTSP B12: Disosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Operating Prosedure (SOP) perizinan pada lembaga PTSP
Keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi) perencanaan, dan penganggaran pemerintah Peningkatan transparansi Pengelolaan Terpublikasinya Ringkasan RKAB03: Terlaksananya rapat koordinasi Dinas Keuangan dan pengelolaan anggaran daerah anggaran pemerintah SKPD, Ringkasan RKA-PPKD, terkait persiapan peningkatan Aset Daerah Provinsi Daerah yang Ranperda tentang APBD, Perda transparansi pengelolaan anggaran Gorontalo transparan dan tentang APBD, RANPERDA akuntabel tentang Perubahan APBD, Perda daerah B06: terbentuknya website resmi tentang Perubahan APBD, Bappeda Provinsi Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota Gorontalo DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA- dan menyiapkan menu konten dengan PPKD, LKPD yang sudah diaudit, nama "Transparansi pengelolaan opini atas LKPD melalui website anggaran daerah" Pemda Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Provinsi Gorontalo
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
1
2
3
4
5
Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah
Tersedianya akses masyarakat terhadap dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, Bappeda Provinsi RPJMD dan RKPD) Gorontalo serta dokumen Dinas Perhubungan, Rencana Satuan Kerja Komunikasi, Informasi Perangkat Daerah dan Pariwisata Provinsi (Renstra SKPD dan Gorontalo Renja SKPD) Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo
Pemerintah Provinsi Gorontalo
Terpublikasinya rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renca SKPD) melalui Website Pemda
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6 B09: Tersusunya data mutakhir dan informasi tentang data Ringkasan RKASKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Ranperda tentang APBD, Perda tentang APBD, RANPERDA tentang Perubahan APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD , Ringasan DPA PPKD, LRA Seluruh SKPD, LRA-PPKD, LKPD yang sudah diaudit, opini atas LKPD B12: Terpublikasinya Ringkasan RKASKPD, Ringkasan RKA-PPKD, Ranperda tentang APBD, Perda tentang APBD, RANPERDA tentang Perubahan APBD, Perda tentang Perubahan APBD, Ringkasan DPA-SKPD , Ringasan DPA PPKD, LRA Seluruh SKPD, LRA-PPKD, LKPD yang sudah diaudit, opini atas LKPD B03: Tersusunya rancangan materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah B06: Tercetaknya materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah
% CAPAIAN
KETERANGAN
7
8
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
1
2
3
4
5
Terlaksananya Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Gorontalo
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 6 B09: Dipublikasinya dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen Rencana satuan Kerja Perangkat Daerah melalui website Pemda
B12: Tersusunnya laporan kegiatan pelaksanaan publikasi dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Website Pemda Transparansi dan Akuntabilitas dalam mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa B03: SK Tim Pembentukan Panitia Tersedianya rencana Tersusunnya rencana umum Biro P2E Setda Provinsi Pengadaan Barang dan Jasa dan SK umum pengadaan pengadaan barang dan jasa Gorontalo Pokja Unit Layanan Pengaduan dan terlaksananya secara elektronik 70% dari nilai B06: Rencana umum pengadaan pengadaan barang total pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan jasa melalui B09 : Terlaksananya pengadaan elektronik berdasarkan rencana umum B12 : Terlaksanaanya pengadaan barang dan jasa secara elektronik 70% dari nilai total pengadaan
% CAPAIAN
KETERANGAN
7
8
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 Keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkara korupsi), Perencanaan, dan Penganggaran Pemerintah Pembentukkan dan penguatan Dinas Perhubungan, Terlaksananya Terbentuknya Pejabat tugas pokok dan fungsi pejabat Komunikasi, Informasi kewajiban Pengelolaan Informasi dan pengelola informasi dan dan Pariwisata Prvinsi pemerintah terkait Dokumentasi dan diterbitkan dokumentasi (PPID) utama dan Gorontalo pembentukkan standar operating prosedure pembantu infrastruktur layanan informasi daftar pelaksanaan dan informasi website pemerintah publikasi informasi Provinsi dasar sebagaimana diamanatkan UndangPemerintah Provinsi undang Nomor 14 Gorontalo tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaanya
UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12
% CAPAIAN
KETERANGAN
6
7
8
B03: Terbentuknya PPID melalui SK Kepala Daerah B06: Diterbitkan SK Kepala Daerah/Peraturan kepala Daerah tentang SOP Pelayanan Informasi Publik B09 : Sosialisasi SOP Pelayanan Informasi B12 : Dipublikasinya daftar informasi di website pemerintah daerah
GUBERNUR GORONTALO, TTD RUSLI HABIBIE
